INOVASI Vol.6/XVIII/Maret 2006
2. Wawasan Nusantara dan jati diri bangsa Indonesia Perdana Menteri Djuanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957 melalui sautu deklarasi memperkenalkan konsep Wawasan Nusantara, yang menetapkan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan. Selanjutnya, melalui konsep yang dikenal dengan sebutan Deklarasi Juanda, ide “negara kepulauan� mendapatkan pengakuan internasional. Konvensi Hukum Laut 1982 (United Nation Convention on Law of the Sea) memasukkan konsep archipelagic state sebagai konsep hukum internasional (Brownlie, 1995). Hal ini merupakan tonggak penting dalam sejarah perjuangan Indonesia dalam menjadikan konsepsi Wawasan Nusantara sebagai perwujudan dari negara kepulauan Indonesia. Perjuangan Perdana Menteri Djuanda ini, dilanjutkan oleh Menteri Luar Mochtar Kusumaatmadja yang mampu mengartikulasikan konsepsi Wawasan Nusantara sebagai prinsip-prinsip dasar yang dapat mempersatukan Negara RI. Melalui konsepsi Wawasan Nusantara ini, pamor Indonesia meningkat karena konsepsi ini merupakan salah satu terobosan penting khususnya dalam hukum internasional. Sebagaimana diketahui, Indonesia memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara sebagai argumen untuk mempersatukan pulau-pulau yang tersebar dari ujung Sumatera sampai Irian Jaya (Papua). Hanya dengan konsep penetapan batas laut wilayah sejauh 12 mil saja akan membuat adanya bagian laut bebas didalam pulau-pulau Indonesia yang dapat diinterpretasikan sebagai laut bebas. Dengan konsepsi negara kepulauan maka kelemahan itu berhasil ditutupi. Semua laut dalam di antara pulau-pulau atau di tengah kepulauan Indonesia sudah tidak dihitung lagi sebagai laut internasional, tetapi sebagai laut pedalaman yang
termasuk sebagai kawasan laut territorial dari suatu negara kepulauan. Konsepsi politik kewilayahan ini dimulai dengan UU. No. 4/Prp/1960 yang dalam Konferensi Hukum Laut III terus diperjuangkan dan berujung pada penerimaan UNCLOS 1982 pada 10 Desember 1982. Pemerintah Indonesia sendiri tak perlu menunggu waktu yang terlalu lama untuk meratifikasi Konvensi tersebut melalui UU No. 17 tahun 1984. Disamping itu mengenai garis batas Indonesia, baik laut wilayah, landas kontinen, maupun zona ekonomi eksklusif juga telah dapat diselesaikan pada era Menlu Mochtar Kusumaatmadja.
Lebih kurang sejak tahun 1969 sampai tahun 1982 ada sekitar 18 persetujuan menyangkut batas dengan negara lain berhasil ditandatangani. Apabila kita hendak bernostalgia, Wawasan Nusantara sebagai suatu tatanan nilai pemersatu bangsa, lahir sejalan dengan tumbuhnya bangsa Indonesia. Secara geografis posisi Indonesia yang diapit oleh dua benua dan dua samudera menjadi suatu mozaik yang utuh apabila diberi kerangka konsepsi Wawasan Nusantara. Pada masa dasawarsa 1980-an ,tidak ada yang dapat membantah kebesaran Indonesia apabila dipandang sebagai satu kesatuan dalam Wawasan Nusantara. Indonesia bukan hanya pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian ataupun Bali semata-mata. Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai arti strategis secara geopolitis baik di kawasan regional maupun internasional. Meskipun demikian, dapat diperdebatkan bahwa kepemimpinan mantan Presiden Soeharto yang otoritarian mempunyai pengaruh besar kepada penerimaan Wawasan Nusantara sebagai alat pemersatu bangsa. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa dengan menerima
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia
4