haluan 16 oktober 2011

11

MINGGU, 16 OKTOBER 2011 M 18 DZULKAIDAH 1432 H

Laporan Keuangan ....................Sambungan dari Hal.1 City Kudeta .................................Sambungan dari Hal.1 bahkan ada yang dinyatakan desclaimer. Sepanjang lima tahun terakhir, semenjak 2006-2010, laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat, BPK mencatat, pada tahun 2009, hanya Kabupaten Tanah Datar memeroleh WTP. Pada 2008, dua LKPD Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman yang mendapat opini WTP. Sementara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum sekalipun tercatat masuk dalam opini WTP. BPK sendiri memberikan opini terhadap LKPD itu dengan kategori WTP (wajar tanpa pengecualian), WDP (wajar dengan pengecualian), TP (tidak wajar), dan TPM (tidak memberikan pendapat).

Terungkap, masalah utama terletak pada pengelolaan aset daerah.

Sebab LKPD itu disampaikan lengkap dengan pergerakan neraca asetnya. Sementara aset yang dipermasalahkan itu tidak jelas wujudnya, dan terjadi jauh pada masa pemerintahan sebelumnya.

“Kita bermasalah dengan aset di Tunggul Hitam, Padang, katanya milik Pemprov Sumatera Barat yang diserahkan saat peralihan pemerintahan Sumatera Tengah ke Pemprov Sumatera Barat pada 1960 silam.

Kita tidak bisa menelusurinya. Dan masih banyak masalah aset lainnya.

Kalau begini, kita tak akan pernah bisa mendapatkan opini WTP,” kata Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dalam paparannya pada lanjutan Rakor Gubernur dan Walikota/Bupati se-Sumatera Barat, Sabtu (15/10), dengan topik “Peningkatan Kualitas LKPD” dalam mencapai opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Meski demikian, Irwan Prayitno menargetkan 2 tahun mendatang LKPD Sumatera Barat dan kabupaten/ kota lainnya dapat meraih opini WTP ini. Dan berbagai upaya dilakukan, termasuk meminta bimbingan dari BPKP yang ada di daerah ini.

Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI, Agus Sukiswo yang tampil sebagai narasumber menyebutkan, solusi penyelesaiannya adalah Pemprov Sumatera Barat termasuk pemkab/pemko menyamakan persepsi dengan BPK. “Pemeriksaan yang dilakukan BPK mengikuti Standar Akuntasi Pemerintah (SAP),” terang Agus Sukiswo.

Berdasarkan catatan BPK di Sumatera Barat, penyebab pemerintah daerah tidak mendapatkan opini WTP di antaranya penyusunan LKPD

tidak sesuai SAP, pengeluaran/belanja tidak didukung bukti SPJ, persediaan tidak diadministrasikan dengan memadai, aset tetap nilainya tidak wajar serta SILPA tidak akurat.

Dari hasil pemeriksaan permasalahan aset yang terjadi di Sumatera Barat pada 2010 ada 13 poin, masing-masing, yaitu masih terdapat aset yang belum dapat diyakini kewajarannya, karena tidak terdapat kesesuaian antara nilai aset dalam neraca dengan bukti, catatan, rincian dan pelaporannya; terdapat aset bangunan dan gedung yang belum dilakukan inventarisasi sehingga nilai aset belum dicatat secara akurat; penyerahan aset antarpemerintah daerah belum dilengkapi dengan dokumen penyerahannya; begitu pula penyerahan aset dari pemerintah pusat yang belum dilengkapi dengan dokumen penyerahannya.

Selain itu terdapat penyertaan pada perusahaan milik daerah namun perusahaan tersebut sudah tidak beroperasi/ rugi terus menerus.

BPK juga menemukan, pembangunan aset tetap yang tidak direncanakan dengan matang sehingga hasilnya belum/tidak dapat dimanfaatkan; masih terdapat tanah dan aset tetap lainnya yang dinilai Rp1,00 karena nilai perolehannya tidak ditemukan, seharusnya dilakukan penilaian kembali; aset pemerintah daerah juga masih ada yang dikuasai oleh pihak ketiga, dan aset tetap tanah yang belum didukung dengan bukti kepemilikan.

Selanjutnya terdapat aset/BMD yang belum tercatat dalam neraca; aset tetap gedung dan bangunan dan tanah dicatat secara ekstrakomtabel karena masih ditelusuri lokasi, luas, status dan nilainya; terdapat aset tetap konstruksi dalam pengerjaan yang belum diyakini kewajarannya dan terakhir masih terdapat aset yang sudah tercatat dalam Neraca tetapi fisiknya tidak ditemukan.

Dan dari pernyataan para kepala daerah, mereka nyaris punya masalah yang sama dengan aset. Sijunjung terkendala dengan penyerahan aset Pemprov Sumatera Barat yang tidak ada bukti otentiknya. Tanah Datar bermasalah dengan penyertaan modal perusahaan daerah yang menurut BPK tidak diyakini serta perbedaan pendapat tentang pemanfaatan retribusi langsung dari Puskesmas.

“Menurut Mendagri, retribusi itu tidak boleh langsung digunakan tetapi harus melalui mekanisme APBD, tetapi Menkes mengatakan boleh digunakan langsung untuk kepentingan masyarakat. BPK berpedoman para aturan Mendagri sementara kita mempedomani aturan Menkes, akibatnya dari WTP tahun 2010 lalu sekarang kita WDP,” keluh Bupati Tanah Datar Shadiq Pasadigue.

Untuk itu Agus Sukiswo tak dapat memberikan solusi lain, selain menyamakan persepsi dengan BPK yang menggunakan SAP. Yang jelas, semua temuan BPK itu mesti dikomunikasikan dengan mereka dan diinventarisir, dicatat dan ditelurusi masalahnya. (h/vie)

HASIL PEMERIKSAAN BPK TERHADAP LKPD 14 Oktober 2011 NO PEMDA

Opini 2010

Opini 2009

Opini 2008

Opini 2007

Opini 2006

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP TMP TMP

TMP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP TMP WDP TMP

WDP WDP WDP WDP WTP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP TMP WDP TMP

WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP TMP WDP TMP WDP WDP TMP WDP WDP WDP WDP TMP WDP TMP

WDP WDP WDP WDP WDP TMP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP TMP WDP TMP

WDP WDP WDP

20

20

20

20

18

Provinsi Sumbar Kab. Limapuluh Kota Kab. Agam Kab. Kep. Mentawai Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Pesisir Selatan Kab. Sijunjung Kab. Solok Kab. Tanah Datar Kota Bukit Tinggi Kota Padang Panjang Kota Padang Kota Payakumbuh Kota Sawahlunto Kota Solok Kota Pariaman Kab. Pasaman Barat Kab. Dharmasraya Kab. Solok Selatan JUMLAH

20

Catatan WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian TP :Opini Tidak Wajar TPM : Opini Tidak Memberikan Pendapat

Opini 2005 WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP

*)Sumber: Perwakilan BPK Sumatera Barat

Rang Piaman ..............................Sambungan dari Hal.1 yang hadir mewakili Gubernur Fauzi Bowo, Muharmein menegaskan organisasi yang dipimpinnya siap mewujudkan suasana kekeluargaan, kebersamaan, keswadayaan dan kekerabatan dalam kehidupan masyarakat ibukota.

“Kami akan terus membina dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia urang Piaman agar dapat bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk lingkungan tempat tinggalnya dan untuk bangsa Indonesia ini, serta bisa menjadi tauladan bagi generasi berikutnya,” tegas putra asal Aur Malintang ini.

Menurut Muharmein, bila tujuan itu tercapai dan tercipta di rantau, juga akan bermanfaat bagi ranah Minangkabau sendiri, melalui kontribusi sumbangan moril dan materil yang pasti akan terwujud, sehingga semboyan dan tema acara “Rantau Dibangun, Ranah Samo Dimajukan” benar-benar jadi kenyataan.

Dikukuhkan Pengukuhan Kepengurusan DPW-PKDP yang dihadiri sekitar 500 undangan itu, dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP PKDP Suhatmansyah Is setelah sebelumnya surat keputusan susunan pengurus dibacakan oleh Sekretaris Jenderal PKDP Ir. Ruslan Abdul Gani.

Kepengurusan DPW PKDP DKI ini hanya punya tiga struktur, yaitu dewan penasehat yang dipimin John

Kenendy Aziz, SH, MH, dewan penyantun yang diketuai H. Azwar Wahid dan DPW yang dipimpin oleh Ir. H. Muharmein Zein Chaniago, M.Eng dengan wakil ketua Ir. Aulia R. Putera, DR. Jenius, DR. Mahyudin Ramli dan H. Tommy Amanoe.

Muharmein dibantu oleh 17 Ketua Bidang, masing-masing Bidang Organisasi, Kaderisasi Keanggotaan Syamsul Bahri, S.Pd, Bidang Keamanan Kompol Maskuri, Bidang Hukum dan HAM Novli BC.IP, S.Sos, M.Si, Bidang Hubungan Antar Lembaga Muhammad Ikhsan, M.Si, Bidang Komunikasi dan Informasi Drs. Syafrizal, Bidang Hubungan Wilayah Ranah dan Rantau Drs. H. Hasril Esden, Dr.HC, Bidang Koperasi dan UKM Nasril SE, Bidang Kewirausahaan dan Tenaga Kerja Ir. Alfiza Guchi, MM, Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga dr. Edison Sahputra, Bidang Litbang Indra J. Piliang, Bidang Agama Dr. Ade Novil, MA, Bidang Seni dan Budaya Rudi Hartono Chaniago, bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM Masneldi K.ST.MM, Bidang Pemuda dan Olahraga Hamidi Bustami, SH, MKn, dan Bundo Kanduang Drs. Mardiana.

Sekretaris Nursal, SH dengan empat orang wakil masing-masing: Muhammad Jhon, SE,Syarli Mubaraq, SE, Akt, Isma Ellya, Amd Keb dan Armen. Sedang bendahara

adalah H. Arnak Baudin dengan tiga wakil; Hj. Nursimah, SE, MM, H. Sidi Nazar Tanjung dan Irfan Sagi.

Di samping itu, juga terdapat 17 biro sesuai kebutuhan untuk menjalankan organisasi ini di masa yang akan datang. Pengukuhan pengurus ditandai dengan penyerahan bendera organisasi DPW PKDP oleh Ketua Umum DPP PKDP Suhatmansyah Is kepada Ketua DPW PKDP DKI Muharmein Zein Chaniago.

“Dengan telah dilantiknya Sdr. Muharmein bersama para pengurus lainnya, maka kevakumanDPW PKDP DKI berakhir sudah. Saya harapkan teman-teman dibawah komando Saudara Muharmein bisa bekerja dan berkarya untuk memajukan rantau dan membantu kampung halaman di kemudian hari,” kata Suhatmansyah. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri itu sangat memuji terpilihnya Muharmein, seorang anak muda yang akan menjadi calon pemimpin masa depan.

Walikota Jakarta Selatan Syahrul Effendi mewakili Gubernur DKI mengapresiasi keberadaan organisasi DPW PKDP dan DPP PKDP di ibukota ini yang tidak hanya memikirkan kampung halaman, tetapi juga ikut memajukan daerah di mana mereka tinggal. “Kami sangat terbantu dengan adanya organisasi kekerabatan seperti PKDP yang sudah mendunia ini,” ujar Syahrul. (h/sal)

SBY Panggil ................................Sambungan dari Hal.1 sebelumnya. Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisna Murti digeser menjadi calon wakil menteri perdagangan, Sekretaris Menteri BUMN Mahmuddin Yasin di plot menjadi calon wakil menteri BUMN, dan Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar menjadi wakil menteri keuangan.

Calon Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengatakan mereka bertiga telah menerima arahan langsung dari Presiden SBY dan Wapres Boediono. “Beliau melihat perkembangan ekonomi global yang kurang kondusif terutamanya di belahan bumi utara, Eropa dan Amerika. Masalahmasalah yang muncul di bidang keuangan yang terkait bidang fiskal dan pemerintah di kawasan dua tadi

dan juga kondisi perbankan,” kata dia dalam konferensi pers, di Cikeas, Sabtu 15 Oktober 2011.

Di tempat yang sama, calon wakil menteri perdagangan Bayu Krisna mengatakan Indonesia juga harus memperkuat ekonomi domestik yang salah satu yang memperkuat adalah perdagangan domestik sandang, pangan, pertanian, pasar tradisiona,l produk UKM dan juga di daerah.

“Kami diberi tugas bersama menteri perdagangan untuk mengembangkan pasar domestik. Pengalaman di pertanian membuat kita mampu mengembangkan perdangangan.

Siatuasi global yang tidak pasti membuat kita melihat situasi. Kita bekerjasama dengan kementerian lain,”kata dia.

Sedangkan calon wakil menteri

BUMN Mahmuddin Yasin mengatakan presiden berpesan agar BUMN menjadi lokomotif ekonomi nasional. “Total aset 2500 triliun sudah mewakili 40 persen dari PDB dan kedepan bagaimana meningkatkan sumbangan terhadap ekonomi nasional. Dan kami nyatakan siap menbantu,”kata dia.

Sebelumnya pada Kamis 13 Oktober 2011 dan Jumat 14 Oktober 2011, Presiden Yudhoyono telah memanggil beberapa kandidat sebagai wakil menteri, yaitu Wakil Menteri Luar Negeri Wardana, Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Wakil Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Sapta Nirwandar, serta Musliar Kasim sebagai Wakil Menteri Pendidikan Nasional bidang pendidikan. (ant/ti)

20 point, sedangkan pasukan Mancini meraup 22 poin setelah mengalahkan Aston Villa 4-1 (1-0) di Etihad Stadion. Sebelumnya, hingga pekan ke tujuh, dua tim sekota ini sama-sama punya nilai 19.

Pada laga antara dua tim yang sama-sama memiliki warna kebesaran merah, Liverpool dengan Manchester United, akhirnya berakhir imbang 1-1. Liverpool yang bertindak sebagai tuan rumah, unggul terlebih dahulu melalui gol tendangan bebas Steven Gerrard di menit ke-67. Gol itu berawal dari pelanggaran yang dilakukan oleh Rio Ferdinand terhadap gelandang Liverpol, Charlie Adam. Pelanggaran itu berbuah tendangan bebas bagi tim asuhan Kenny Dalglish.

Steven Gerrard yang menjadi algojo tendangan bebas itu tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut.

Bola tendangan bebasnya itu bersarang di pojok kiri gawang Manchester United, tanpa mampu ditahan oleh penjaga gawang MU, David De Gea. Namun 14 menit kemudian, striker muda ‘Chicharito’ Hernandez berhasil menyamakan kedudukan.

Masuk sebagai pemain pengganti di menit 76, Chicharito yang dimasukkan oleh Sir Alex Ferguson menggantikan Phil Jones, berhasil mengoyak gawang Liverpool di menit ke-81 lewat sundulannya.

Gol Chicharito itu berawal dari tendangan sudut yang diperoleh oleh Manchester United di sisi kanan pertahanan Liverpool. Nani yang

mengambil tendangan sudut, mengirim bola langsung ke tengah kotak penalti Liverpool.

Bola tendangan Nani kemudian disambut sundulan Danny Welbeck, yang kemudian diteruskan lagi oleh sundulan Chicharito ke gawang Liverpool, sehingga mengubah kedudukan menjadi 1-1. Di babak pertama kedua tim hanya bermain imbang 0-1. Liverpool yang menurunkan duet Luis Suarez dan Dirk Kuyt di lini depan, tidak mampu menciptakan peluang berarti di babak pertama, karena semua serangan Liverpool mampu dipatahkan oleh lini belakang Manchester United yang digalang oleh Rio Ferdinand.

Demikian juga tim Setan Merah yang menurunkan Danny Welbeck sebagai striker tunggal, juga tidak mampu memberikan ancaman berarti ke gawang Liverpool yang dikawal oleh Pepe Reina.

Di Etihad Stadium, Sabtu (15/ 10/2011) malam WIB, City justru dikagetkan tendangan Agbonlahor.

Untung Joe Hart mampu membuat penyelamatan gemilang saat memblok sepakan Agbonlahor dalam posisi satu lawan satu di menit 11.

Bola mental dari kejadian tersebut coba di-rebound Stephen Warnock, namun Vincent Kompany menghalau si kulit bundar dengan kepalanya.

City kemudian membalas melalui Milner. Sepakan Balotelli dari luar kotak penalti mengarah ke luar gawang. Upaya James Milner membelokkan di tiang jauh hanya mem-

bentur mistar. Selain itu dia juga sudah tertangkap offside.

Di menit 28 City akhirnya membuka keunggulan. Dari tendangan sudut, bola ditahan dengan dada oleh Micah Richards di dalam kotak penalti. Balotelli yang berada di depannya dan dalam posisi membelakangi gawang melepaskan tendangan salto. Bola pun masuk ke gawang.

Baru dua menit babak kedua berjalan Manchester City berhasil menambah keunggulan menjadi 20. Gol kedua THe Citizen dilesakkan Adam Johnson. Menerima umpan dari tengah lapangan, Johnson berhasil berhadapan-hadapan dengan Shay Given lantaran seorang bek Aston Villa terjatuh saat berupaya membuang bola. Sepakan pelan namun terarah dari Johnson memperdaya Given dan mengubah kedudukan menjadi 2-0. Lima menit setelah gol Johnson, City mencetak gol ketiga dari skenario tendangan sudut. Bola yang disepak Adam Johnson melayang ke tengah kotak penalti, dan Kompany mengarahkan ke dalam gawang dengan tandukkannya.

Di menit 64 Villa sempat memperkecil ketinggalan. Bermula dari umpan silang yang dilepaskan dari sisi kiri pertahanan tuan rumah bola yang diumpan ke tiang jauh berhasil disambut Warnock dengan tendangan keras yang tak kuasa diblok Joe Hart.

City akhirnya memastikan menyudahi laga dengan kemenangan 4-1. Gol pamungkas tuan rumah dilesakkan oleh Milner. (h/mat/net)

BNPB Hentikan .........................Sambungan dari Hal.1 “Sebagian besar kebutuhan dana tersebut sudah terpenuhi, tidak saja melalui bantuan BNPB tetapi juga bantuan pihak ketiga lainnya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sejumlah sektor tersebut, seperti perbaikan gedung sekolah, sarana kesehatan maupun infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi,” kata Bambang Sulistyo usai pembukaan Rakor Gubernur dan Bupati/ Walikota se-Sumatera Barat dengan topik “Pemulihan Infrastruktur Sumatera Barat Pascagempa 30 September 2009”, Jumat (14/10) malam di Bukittinggi.

Dia tak membantah, Sumatera Barat masih membutuhkan tambahan dana untuk menuntaskan pemulihan pascagempa yang meluluhlantakkan sebagian wilayah Sumatera Barat.

“Sumatera barat paling banyak membutuhkan Rp1 triliun lagi. Dana sebanyak itu sudah termasuk dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi gedung sekolah yang tersisa dan juga gedung pemerintahan,” ujar Bambang Sulistyo.

Berbeda dengan Bambang Sulistyo. Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyebutkan, Sumatera Barat masih membutuhkan dana sebesar Rp3,4 triliun lagi, dan sekitar Rp1,2 triliun untuk pembangunan gedung pemerintah dan sisanya untuk perbaikan gedung sekolah

yang belum mendapatkan bantuan.

Sumber dananya masih belum jelas karena masih akan diupayakan.

“Kita butuh dana sekitar Rp3,4 triliun lagi untuk perbaikan gedung sekolah dan juga untuk pembangunan gedung. Sumber dananya masih kita usahakan,” katanya.

Menurut Bambang Sulistyo, pengalokasian dana untuk pembangunan gedung yang belum diperbaiki adalah menjadi tanggung jawab masing-masing sektoral atau kementrian terkait. Bantuan yang diberikan oleh BNPB sudah maksimal.

“Kini BNPB memfokuskan diri untuk membantu daerah lain yang juga terkena bencana, seperti penanganan korban Gunung Merapi di Jogyakarta dan juga gempa di Bali.

Untuk memenuhi kebutuhan dana itu, hendaknya seluruh pihak terkiat berupaya sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Misalnya saja anggota DPRD Sumatera Barat maupun DPR RI asal Sumatera Barat turut memperjuangkannya, serta pimpinan SKPD juga turut berjuang ke kementriannya.

“Pada 2011 ini, terakhir kita salurkan sebanyak Rp994 miliar, terdiri dari Rp600 miliar untuk menuntaskan perumahan dan Rp394 untuk pembangunan 3 unit gedung pemerintah,” tambahnya.

Bantuan Perumahan Selesai

Bantuan untuk rehabilitasi dan rekontruksi perumahan pascagempa dari BNPB juga akan berakhir dengan selesainya pelaksanaan Tahap IV nanti dengan anggaran Rp300 miliar. Dan saat ini pelaksanaan Tahap III sedang berlangsung dengan dana juga Rp300 miliar.

Bila masih ada rumah masyarakat korban gempa yang belum mendapatkan bantuan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sebab alokasi dana untuk sektor perumahan ini juga sudah dihitung sebelumnya dalam rencana aksi.

Sebenarnya, kata Bambang Sulistyo, pihaknya mengalokasikan dana sebesar Rp800 miliar untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Tahap III dan Tahap IV. Tetapi Pemprov Sumatera Barat mengatakan anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp600 saja.

“Kita alokasikan sesuai permintaan Sumatera Barat, Rp600 miliar saja. Padahal kita sudah alokasikan dulu sebanyak Rp800 miliar. Karena itu bila dananya masih belum cukup juga, tentunya ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” katanya.

Tak jelas juga kalkulasinya, mengapa Pemerintah Sumatera Barat menghitung untuk dana bantuan parumahan tahap III dan IV itu sebanyak Rp600 miliar? (h/vie)

Dilarang Tebar ............................Sambungan dari Hal.1 Kasman, air danau sudah dipenuhi plankton berwarna hijau daun. Bila hujan turun 3 hari saja, planton akan mengendap ke kedalaman air.

Akibat kekurangan oksigen, planton mati, membusuk, mengeluarkan gas yang bisa mematikan ikan.

“Kondisi demikianlah yang bisa menyebabkan bencana kematian ikan,” ujar Martias Wanto kepada Haluan.

Perairan Danau Maninjau memang sudah dipenuhi plankton, se-

hingga air danau berwarna hijau lumut. Menurut Kasi Usaha Budidaya DKP Agam, Jhon Iswandi, pihaknya telah mengeluarkan peringatan agar petani ikan keramba jala apung (KJA) tidak menebarkan benih ikan November-Desember 2011, bagi yang sedang kosong. KJA yang sedang berisi ikan, diminta untuk mengurangi jumlah sebaran ikan. Bagi yang masih membandel, tanggung risiko kerugian, yang diprediksi cukup fatal.

“Diprediksi November-Desember

merupakan puncak kritis bagi ikan dalam perairan Danau Maninjau.

Tingkat kematian ikan pada saat itu akan sangat tinggi, sekaitan dengan semakin memuncaknya tingkat pencemaran perairan danau,” ujarnya.

Ke depan perlu pembatasan jumlah KJA dalam perairan Danau Maninjau.

Saat ini diperkirakan jumlah KJA mencapai sekitar 25.000 unit, atau 100.000 petak. Idealnya hanya 1.500 unit, atau 6.000 petak KJA, seperti disampaikan Kasman. (h/msm)

Gubernur Bantah .......................Sambungan dari Hal.1 untuk pendidikan berkarakter, belum dapat disetujui karena sasaran pelaksanaan program tersebut dinilai kurang tepat. Seharusnya sasarannya adalah anak usia dini, bukan siswa SMA. Sebab, banyak pendapat berkembang pelaksanaan program yang diterapkan pada siswa setingkat SMA itu diduga bermuatan politis. Sebab anak jolong gadang itu adalah calon pemilih pemula yang tentunya dapat diandalkan pada pemilihan kepala daerah mendatang.

“Sampai saat ini kita belum mengalokasikan anggaran sesuai permintaan Pemprov Sumbar.

Sasarannya kita nilai kurang tepat, sebab dapat diduga bermuatan politis.

Mereka kan calon pemilih pemula,” kata Yultekhnil.

Ketika di lempar ke forum, di antara pendapat yang mengemuka juga menginginkan penerapan Program Pendidikan Berkarakter sejak usia dini. Alasannya, membekali anak dengan akhlak dan budi pekerti yang baik itu memang lebih baik dilakukan sejak kecil. Sesuai dengan kata pepatah, kok ka dibantuak tu sajak jadi rabuang, kok lah batuang susah mambantuaknya.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitnp langsung menjawab dengan tegas,

dirinya tidak memiliki kepentingan politik dalam pelaksanaan program itu. Apalagi program Pendidikan Berkarakter sebenarnya sudah dimulai sejumlah daerah dengan berbagai kegiatan sederhana, seperti menerapkan puasa Senin-Kamis, Subuh Mubarakah dan lainnya.

Disamping itu, pelaksana program ini adalah kabupaten/kota, Pemprov Sumbar tidak punya sekolah, tidak punya guru dan tidak punya wilayah. Para kepala daerah pada umumnya bukan dari PKS, justru multipartai. Bila ada yang diuntungkan maka mereka adalah masing-masing kepala daerah.

“Saya tidak punya kepentingan politik dalam program ini. Kepala daerah tidak ada dari PKS, jadi bagaimana saya bisa menumpangkan kepentingan politik saya di sini.

Untuk menepis anggapan tesebut, kita juga sudah turunkan sasarannya pelajar setingkat SMP,” tegas Irwan.

Pertimbangannya, pendidikan karakter yang akan diterapkan ini berjalan penuh waktu. Siswa akan berada sepanjang hari di sekolah mendapatkan materi pelajaran dari gurunya. Sehingga tidak banyak waktu bermain bagi anak. Bila diterapkan pada siswa SD atau TK, tentunya mereka tidak sanggup mengikutinya.

Yultekhnil lebih jauh kepada wartawan menjelaskan, anggaran untuk Program Pendidikan Berkarakter memang belum juga direstui DPRD Sumbar. Pada perubahan APBD Sumbar 2011 ini, dialokasikan hanya Rp200 juta untuk pengkajian pelaksanaan program dari usulan Rp4 miliar yang diajukan.

Pada dasarnya, dewan setuju dengan program tersebut karena memang hal itu tujuan bersama.

Hanya saja persiapannya belum matang. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dapat saja berapi-api menjelaskan program tersebut, tetapi ketika diminta penjelasan ke SKPD terkait mereka belum dapat menjabarkannya, apalagi menyampaikan program pelaksanaannya.

Karena itu, dana Rp200 juta yang dianggarkan hendaknya dapat digunakan untuk melakukan kajian lebih dalam lagi. Tak hanya soal sasarannya, tetapi juga tentang metode pelaksanaan, rekruitmen siswa, lalu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksananya.

“Kita minta Pemprov Sumbar melalui dinas teknis melakukan kajian lebih mendalam lagi tentang pelaksanaan Pendidikan Berkarakter ini. Biula telah selesai, ajukannya secara terperinci ke dewan,” katanya. (h/vie)