Jumat, 26 April 2013
Sintang-Melawi
Borneo T Tribune
9
Bos Dealer Panca Motor Diduga Bunuh Diri
Tembak Kepala dengan Senapan Angin Eko Susilo Borneo Tribune, Nanga Pinoh PERISTIWA tragis terjadi di dealer motor Panca Motor yang berada di Jalan Juang, Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Pimpinan dealer tersebut, Adi (31) ditemukan tergeletak dalam kondisi sekarat. Dengan luka tembak di
pelipis, Rabu (24/4) sekitar pukul 20.00. Nyawa Adi sendiri tak tertolong setelah dilakukan penanganan medis di Klinik Citra Husada selama satu jam. Kapolres Melawi, AKBP. Semuel Tandi Todingrara melalui Kasat Reskrim, AKP. Joko Sulistiono mengatakan, yang pertama kali melihat korban dalam
keadaan sekarat adalah saudara iparnya, Eeng, saat ingin mengumpan anjing peliharaan di ruko tersebut. “Melihat korban sekarat, Eeng memanggil warga untuk meminta bantuan membawa korban ke Klinik Citra Husada Nanga Pinoh. Sesampai di klinik korban langsung ditangani pihak dokter. Dari keterangan dokter, korban mengalami
luka tembak dibagian pelipis sebelah kanan sehingga mengalami pendaharan pada otak. Setelah ditangani kurang lebih satu jam, akhirnya korban tewas,” ungkap Kasat Reskrim, AKP. Joko Sulistiono, di ruang kerjanya, Kamis (25/4). Lebih lanjut Joko menjelaskan, setelah korban meninggal, pihak
kepolisian melakukan olah TKP dan ditemukan dua buah HP serta senapan angin milik korban. “Sesuai dengan keterangan saksi. Korban diduga bunuh diri dengan menembak diri menggunakan senapang angin merk sharp milik dirinya sendiri,” jelasnya. Joko menambahkan, keterangan saksi mengata-
kan bahwa korban diduga memiliki masalah keluarga sehingga nekad bunuh diri. Pada saat korban ditemukan, tidak ada siapa-siapa di ruko tersebut. Sementara sang istri sedang keluar. “Namun kita akan terus menyelidiki apakah benar korban bunuh diri atau tidak. Saat ini sudah dua saksi yang kita mintai keterangan,” jelasnya.
Setelah mendapat penanganan dari pihak klinik dan dinyatakan meninggal dunia. Korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk mengurus jenazahnya. “Setelah diserahan ke keluarga, korban langsung dibawa ke Pontianak untuk dimakamkan di sana di tempat keluarganya,” pungkas Joko.
Operasi Hutan Lestari Kapuas
Polisi Amankan 718 Batang Kayu Ilegal KAYU ILEGAL, Kasat Reskrim Polres Melawi, AKP. Joko Sulistiono saat menunjukan barang bukti ratusan kayu illegal dalam operasi hutan lestari Kapuas 2013. FOTO: Eko Susilo/Borneo Tribune
TAK ingin dikatakan nihil dalam menjalankan atensi pimpinan. Jajaran Kepolisian Resort (Polres) Melawi langsung menyisir sejumlah lokasi praktek kayu illegal di wilayah hukum Polres Melawi. Alhasil, sebanyak 718 batang kayu dari berbagai ukuran berhasil diamankan dalam Operasi Hutan Lestari Kapuas 2013. Kapolres Melawi, AKBP. Semuel Tandi Todingrara melalui Kasat Reskrim,
AKP. Joko Sulistiono mengungkapkan, kayukayu tersebut diperoleh dari lima lokasi yang berbeda. Lokasi pertama ditemukan di kawasan Sungai Melawi, Desa Nanga Kayan, Kecamatan Nanga Pinoh. Operasi dilakukan 18 April lalu tersebut, dimana aparat menemukan barang bukti kayu illegal dengan ukuran 8x8x4 dan 1 unit motor air yang dijadikan angkutan pengangkut. Yakni dengan tersangka berinisial BJH. Tak berhenti di situ, operasi dilanjutkan di area
“
Saat ini ketiga tersangka sudah kita amankan di Polres Melawi untuk selanjutnya dilakukan penyidikan
“
Eko Susilo Borneo Tribune, Nanga Pinoh
APL PT. Rafi Kamajaya Abadi di Dusun Tengkajau, Desa Tapang Ria, Kecamatan Belimbing, tepatnya di sebuah sawmil dengan
barang bukti sekitar 395 batang kayu sudah diolah beserta satu set mesin pembelah. Ditempat ini pula aparat mengamankan dua tersangka, yakni masing-masing berinisial YSA dan MLB. “Saat ini ketiga tersangka sudah kita amankan di Polres Melawi untuk selanjutnya dilakukan penyidikan,” terang Joko. Setelah Desa Nanga Kayan dan Desa Tapang Ria, polisi bergerak menuju kawasan HPH PT. Kalimantan Satya Kencana. Alhasil, ditemukan 3 lokasi penumpukan
Gaung PKR Kian Nyaris Tak Terdengar Endang Kusmiyati Borneo Tribune, Sintang PEMEKARAN Provinsi Kapuas Raya (PKR) semakin tak jelas juntrungannya. Terlebih tidak ada lagi anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Kalbar yang masuk dalam komisi II, yang salah satu tugasnya membidangi masalah pemekaran. “Sekarang saya sudah menjadi anggota komisi IV sehingga secara mendetail perkembangan masalah pemekaran Kapuas Raya kurang monitor,” ungkap anggota Komisi IV DPR RI, H. Sukiman saat bertandang ke kota
Sintang, Kamis (25/4). Sukiman mengklaim, meskipun dirinya tidak lagi menjadi anggota Komisi II DPR RI, akan tetapi secara pribadi dia mengaku tetap akan mendorong percepatan pemekaran Kapuas Raya ini. “Saya sudah di komisi IV. Namun kita masih banyak kawan dan jaringan untuk memperjuangkannya,” kilah Sukiman. Sukiman menyebut, pemekaran Kapuas Rasa saat ini sudah final. “Final dalam arti disini adalah tidak bisa diganggu gugat lagi. Akan tetapi untuk realisasinya, saya tidak bisa pastikan kapan akan tercapai,” diplomatisnya.
Terkait dengan adanya isu pergantian koordinator pemekaran PKR yang sebelumnya dipimpin oleh Bupati Sintang, Milton Crosby dan berganti kepada Mikael Abeng, hingga saat ini terus menuai pro kontra. Bahkan ditambah lagi dengan nama yang sebelumnya adalah Kapuas Raya, diganti dengan nama Kalbar Timur, namun hal tersebut bukan menjadi masalah yang berarti. “Yang diharapkan oleh masyarakat yang ada di wilayah timur Kalimantan Barat adalah terealisasinya pemekaran. Terlepas nanti apa nama wilayah hasil pemekaran
tersebut. Menurut saya apalah arti sebuah nama jika pemekaran itu tak terwujud dan begitu juga sebaliknya nama itu akan ada artinya jika pemekaran itu terwujud,” ucapnya. Menurutnya, terkait dengan gaung pemekaran PKR yang saat ini semakin sepi, hal tersebut tidak hanya terjadi di pusat, melainkan di daerah juga terjadi yang sama. “Masalah pemekaran ini, kalau dikatakan gaungnya di pusat semakin sepi, kalau menurut saya di daerah juga sama. Saya lihat juga sampai saat ini koordinator pemekaran juga sepi-sepi saja,” cetus Sukiman.
kayu berbagai ukuran. Berjenis Meranti Merah di Jalan Koridor perusahaan tersebut, yakni kilometer 74, kilometer 82 dan
kilometer 84. Namun ironisnya, tidak diketahui siapa pemilik kayu ilegal tersebut. “Semua barang bukti
sudah kita bawa ke Polres Melawi, termasuk yang kita temukan di dalam kawasan HPH PT KSK. Jadi, dari lima lokasi tempat kejadian perkara ini total kayu berjumlah 718 batang. Dan bisa saja akan bertambah lagi jumlahnya. Mengingat Operasi Hutan Lestari Kapuas digelar sekitar 20 hari,” bebernya. Para pelaku tersebut kini harus siap mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Sesuai Pasal 50, Ayat 3, huruf F dan H, junto Pasal 78, Ayat 5 dan 7 serta Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 99 tentang Kehutanan, dengan ancaman penjara selama 10 tahun dan denda Rp 5 miliar.
Standar dan Norma Pendidikan Berbasis HAM Juan: Guru Harus Menjadi Panutan Murid
Endang Kusmiyati Borneo Tribune, Sintang SALAH satu langkah antisipasi untuk menekan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) adalah menerapkan standar dan norma pendidikan berbasis HAM pada kurikulum sekolah formal maupun nonformal demi tercapainya pemenuhan, penguatan, perlindungan serta penegakan HAM dalam lingkungan masyarakat, khususnya di dunia pendidikan. Wakil Bupati Kabupaten Sintang, Ignasius Juan menyatakan, konstitusi dan hukum positif Indonesia telah sejak lama mengandung muatan nilai-nilai HAM. Selain yang tercantum di dalam ajaran-ajaran agama serta nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat Indonesia, yang pada kenyataannya pemahaman tentang HAM tersebut relatif belum cukup memadai. ”Penerapan standar dan norma pendidikan berbasis HAM ini harus mendapat
dukungan dari semua pihak, terutama para pelaku pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di lingkungan sekolah, peran guru sebagai penopang dunia pendidikan paling depan,” ungkap Juan. Juan mengharapkan, kepada seluruh tenaga pendidik, khususnya yang ada di Kabupaten Sintang benar-benar dapat menjadi panutan terhadap para muridnya. “Saya berharap guru tidak hanya sekadar menyampaikan materi pelajaran saja, akan tetapi juga mengajarkan betapa pentingnya penegakan nilai-nilai HAM di dalam kehidupan masyarakat,” timpalnya. Secara terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, M. Afen mengatakan, melalui pendidikan HAM ini diharapkan pelaksanaan HAM menjadi bagian yang terintegrasi dalam keseharian lapisan masyarakat. “Sesuai dengan surat rekomendasi yang disam-
paikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional bahwa sistem pendidikan berbasis HAM untuk semua jenjang pendidikan, diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA maupun pendidikan formal dan non formal yang diintegrasikan dalam mata pelajaran agama dan pendidikan kewarganegaraan,” jelas Afen. Dalam kesempatan tersebut, Afen menambahkan, dari beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, baik yang sudah ditangani oleh aparat berwajib maupun tidak sehingga saat ini dapat diatasi dengan baik. “Dengan kondisi tersebut, saya berharap kepada seluruh tenaga pendidik, khususnya yang ada di Kabupaten Sintang agar bisa menjadi suri tauladan terhadap anak didiknya. Bukan hanya sebagai tenaga pendidik yang setiap harinya hanya menyampaikan materi saja,” tegasnya.