Sabtu, 20 April 2013
Kerjasama Perusahaan dan Perguruan Tinggi Ciptakan Kondusivitas Borneo Tribune, Pontianak Gubernur Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Drs Cornelis MH menyambut baik adanya kerjasama dibidang Corporete Social Reponsibility (CSR) yang di tandai dengan ditendatangaini MoU antara Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak dengan PT Pasifil Agro Sentosa (PT PAS) Tbk yang dilaksanakan digedung rektorat Untan. Adapun bentuk kerjasama tersebut yaitu pengelolaan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosisten, lingkungan Hidup, penelitian perkebunan, Community Development, Recruitment karyawan dan magang. Pemerintah Provinsi Kalbar sendiri kata Gubernur, Pemerintah Provinsi Kalbar dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga telah melakukan kerjasama dengan Universitar ternama di Pontianak ini. Dengan harapan kerjasama seperti ini dapat juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain yang ada di Kalbar. Karena kerjasama bersama Untan ini telah dirasakan manfaatnya. Demikian hal ini dikatakan Kepala BPMPTSP Kalbar Drs Sri Jumiadatin, M,Si yang mewakil Gubernur saat menyampaikan kata sambutanya pada acara penandatanganan MoU kedua belah pihak tersebut. “Saya sangat yakin apa bila kedua belah berkomitmen merealisasikan pelaksanaan kerjasama ini. Maka banyak manfaat yang akan diperoleh oleh kedua belah pihak,” ujarnya Adapun bebera manfaat yang akan dirasakan yaitu keuntungan sosial, Keuntungan ekonomi dan keuntungan berupa pengakuan dari Pemerintah dan masyarakat. Dari ketiga keuntungan dimana masyarakat dapat merasakan manfaat dari usaha perkebunan sehingga tercipta kondisi yang kondisif pada saat perusahaan berjalan. “Hal ini sudah tentu karena masyarakat dengan konsidi tersebut otomatis ikut menjaga kondusivitas perusaraan itu sendiri. Seperti diketahui bersama kondisi keaman atau kondusivitas perusahaan adalah salah satu kunci dan modal besar perusahaan tersebut dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian maka perusahaan tersebut dapat berkosentrasi meningkatkan produksivitas serta menjual produk yang dihasilkan. Selain itu sendan adanya pengakuan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat makan secara otomatis pula perusahaan tersebut dengan mudah untuk melakukan ekspansi, memperluas areal usaha perkebunannya,”paparnya kembali. Melihat dampak positif yang dihasilkan sub sektor perkebunan. “Dengan kerjasama antara perusahaan, masyarakat, perguruan tinggi dan pemerintah maka dapat saya simpulkan dalam membanguna sub sektor perkebunan di Kalbar, ada suatu kerjasama yang telah dilakukan secara baik. Karena adanya kerjasama ini sangatlah penting,”ujarnya lagi. Sebelum mengakhiri Gubernur Kalbar melalaui Kepala BPMPTSP provinsi Kalbar kembali menekankan dengan menekankan bahwa selaku pimpinan didaerah Kalbar ini. Apapun bentuk kerjasama asal memberikan manfaat sebesar-bensarnya untuk kemakmuran rakyat Kalbar pasti Gubernur akan mendukung. “Untuk itu saya berharap kepada semua pemangku kepentingan dan menyangkut kerjasama ini agar semua pihak dapat kiranya meningkatkan perannya masing-masing dalam menciptakan dan memelihara kondusivitas iklim sub sektor perkebunan di daerah Kalbar ini,” tandasnya. (Slamet Ardiansyah)
HO TEL HOTEL
Landak-Sanggau Borneo T Tribune
7
Lahan 3 Hektar Terkena Limbah
Warga Dusun Semuntik Tuntut Perusahaan
Borneo Tribune, Ngabang Limbah penggusuran lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. Tiga Pilar Sejahtera (TPS) alias PT. CPO, di Dusun Semuntik, Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak, yang merambah pada lahan pak Matius, seluas 3 hektar, dengan limbah ketinggian sekitar 60 cm, serta arus sungai yang sudah tertimbun limbah tanah gusuran, membuat lahan tidak dapat difungsikan. Matius bersama pendampingnya saat hearing di gedung DPRD Landak, Jum’at (19/4) merasa kesal, geram dan marah dengan perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Matius minta agar perusahaan dapat melakukan ganti rugi terhadap pencemaran lahan tersebut dengan ganti rugi yang sesuai. “ Saya minta PT. TPS atau CPO dapat bertanggung jawab atas kerusakan lahan saya, “ ucap Matius dihadapan komisi B, Polres Landak, Bunhut, dan PT. TPS. Terkait dengan masalah ini, humas PT. TPS, Markus, ketika menjawab pertanyaan masyarakat mengatakan tidak mempunyai kuasa penuh untuk
memberikan pendapat atau menjawab pertanyaan, hanya sebatas menghadiri saja. Ternyata pernyataan humas PT. TPS telah membuat kesal komisi B, dimana mengatakan seharusnya terhadap masalah limbah yang mana aktivitas perkebunan adalah merupakan tanggungjawab perusahaan, maka merupakan tanggung jawab perusahaan pula yang harus bertanggungjawab, bukannya lari dari tanggungjawab. “ Pimpinan perusahaan PT. TPS atau CPO harus hadir, agar masalahnya cepat selesai, bukan dengan mengutus utusan yang tidak mempunyai kewenangan, “ kesal Evi, ketua komisi B DPRD Landak. Komisi B juga meminta kepada pihak Polres Landak agar terhadap kasus sosial ini dapat menempatkannya dengan pendekatan secara persuasip, bukan dengan melakukan tindakan hukum. “ Kita minta pihak polres harus berhati-hati menarik benang merah ini s ebab bisa memicu komplik. Karena masyarakat sudah dirugikan oleh pihak perusahaan maka penyelesaiannya agar ditempuh secara mu-
Hearing komisi B, Polres Landak, PT. CPO, Bunhut dan warga Dusun Semuntik Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak. Foto Ya’ Syahdan/Borneo Tribune syawarah bukan dengan tindakan hukum, “ pinta komisi B. Dalam menjawab pernyataan komisi B, Polres Landak melalui Kasat Reskrim AKP Alber Manurung, telah mengarai dan mengatakan tidak semua kasus diselesaikan secara hukum, tetapi ada beberapa kasus juga yang diselesaikan secara musyawarah. Terlebih terha-
dap kasus yang terjadi diperkebun, yang lebih melihat kepada akar masalah yang terjadi. Terkait dengan kasus ini yang melapor adalah pihak perusahaan, jadi pemanggilan saksi disini adalah untuk meminta kejelasan guna untuk dapat menyelesaikannya secara musyawarah. Sementara itu warga menilai bahwa pemanggilan saksi
terhadap kasus ini sangat memberatkan mereka, sebab mereka tidak merasa bersalah, justru pihak perusahaanlah yang telah bersalah, yang telah melakukan pencemaran lingkungan dan bagi pencemaran lingkungan hukumannya sangat berat. “ Pencemaran lingkungan itu hukumannya sangat berat, “ tegas Evi, ketua Komisi B DPRD Landak. (Ya’ Syahdan)
Wabup Resmikan GPU Dusun Muntik Ratna Sari Borneo Tribune, Sanggau Wakil Bupati Sanggau, Paolus Hadi belum lama ini telah meresmikan pembangunan Gedung Pertemuan Umum (GPU) di Dusun Tapang Muntik Desa Rambin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Gedung berukuran 6mx12m yang memakan biaya sekitar Rp. 186.400.000tersebut merupakan bangunan yang dibangun melalui Program PNPM Pedesaan tahun 2012. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sanggau, Paolus Hadi mengatakan bahwa walaupun Tapang Muntik termasuk di wilayah Desa Rambin Kecamatan Kapuas, namun merupakan daerah yang bertetangga dengan Kabupaten Sekadau. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sanggau pada tahun 2013 ini telah memprogramkan pembangunan sarana baik jalan maupun listrik. “Untuk listrik Pemerintah tidak dapat memaksa pemasangan jaringan listrik karena bukan dibawah kewenangan Pemerintah. Na-
KEHILANGAN STNK, KB 5271 LM NK: MH350C002CK295720 NS: 50C-295843 AN: ALOISIUS TEON Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi. NGL
mun Pemerintah dapat memberikan pengajuan pemasangan jaringan. Berhubung PLN merupakan BUMN maka pasti diperhitungkan, tapi berdasarkan informasi manager PLT Sanggau yang merupakan Cabang Sanggau yang meliputi daerah Sekadau, Melawi, Sintang dan Kapuas Hulu jika telah ada jaringan awal yang masuk ke suatu daerah maka akan dilanjutkan dikarenakan untuk pembangunan jaringan listrik jarark 1 km PLN harus menyediakan dana sebesar Rp. 300 juta rupiah,” ujarnya. Paolus menuturkan, untuk itu Pemerintah Kabupaten Sanggau bersama PNPM Mandiri Perdesaan telah melaksanakan Pembangunan PLTMH diberbagai tempat yang belum teraliri listrik. Jika daerah Dusun Tapang Muntik ini mempunyai sumber air yang cukup deras mungkin dapat didirikan PLTMH. Paolus pun berharap kepada pihak PNPM yang mempunyai tenaga ahli beliau berharap agar dapat memeriksa lokasi yang ada. Apakah dapat didirikan PLTMH. Sementara itu untuk investor khususnya pi-
hak perkebunan yang telah berinvestasi di Dusun Tapang Muntik agar peduli terhadap lingkungan dan masyarakat dikarenakan dengan adanya penyerahan lahan dan izin dari Pemerintah, maka pihak perkebunan dapat berinvestasi serta mendapatkan profit. Untuk itu agar sebagian profit yang ada dapat membantu masyarakat memperbaiki maupun membuat sarana jalan/ transportasi. Sehingga dapat dijalani secara layak. Camat Kapuas, F. Meron mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Kecamatan Kapuas telah mengajukan pembangunan Jalan khususnya untuk jalur wilayah selatan. Kemudian dari Pihak ketiga sendiri telah membantu Pembangunan Jalan setapak kurang lebih 20 km. sementara ituu, Kadus Tapang Muntik, mengatakan bahwa Pembangunan GPU ini merupakan usulan masyarakat Dusun Tapang Muntik. Lantaran di Dusun Tapang Muntik belum ada Gedung khusus pertemuan. Sedangkan Kades Rambin dalam sambutannya mengatakan bahwa Dusun Tapang Muntik ini merupakan salah satu dusun yang ber-
KEHILANGAN
KEHILANGAN
STNK, KB 3665 LM NK: MH35P00BCJ101278 NS: 54P-101808 AN: LEO SASTRO Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi. NGL
STNK, KB 3341 LH NK: MH1JF5114BK735735 NS: JF51E-17328760 AN: LAKLEN Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi. NGL
dekakatan dengan Kabupaten Sekadau dan merupakan dusun terjauh lintas selatan Kabupaten Sanggau. harapan masyarakat adalah
agar Pemerintah dapat membangun Sarana jalan dan penerangan yang selama ini belum masuk ke wilayah Desa Tapang Muntik.
Kartini Landak Harus Lebih Maju Borneo Tribune, Ngabang Tokoh emansipasi wanita Raden Ajeng Kartini merupakan sosok wanit Indonesia yang patut diteladani, khususnya kaun wanita di Kabupaten Landak ini. Lahir di Jepara, Jawa Tengah, 21 April 1879, perjuangan R.A. Kartini untuk mengangkat harkat dan martabat kaumnya hingga kini perjuangannya sudah tampak dan mewarnai wanita Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Wanita Indonesia sudah maju dan bergandengan dengan kaum pria dalam memimpin negara Indonesia. “ Sebagaimana semangat yang dimiliki oleh ibu R.A. Kartini, maka kita berharap agar wanita Kabupaten Landak dapat mencontohi ketauladanan tokoh emansipasi, R.A. Kartini, “ ucap Ramli Rama, belum lama ini. “ Ini harapan kita semua, semoga dengan mengenang ketauladanan R.A. Kartini, yang setiap tahun hari kela-
hirannya selalu diperingati oleh kaun wanita sehingga diharapkan dapat mengambil hikmah serta mencontohi perjuangannya, terlebih untuk mengisi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan yang positip untuk kemajuan kita bersama khususnya kemajuan kaum wanita di Indonesia dan kemajuan wanita di Kabupaten Landak, “ harapnya. Ramli melihat dialam kemerdekaan ini banyak sekali kegiatan dan usaha positip yang dapat kita lakukan, tinggal tergatung usaha apa yang kita pilih sepanjang usaha itu tidak bertentangan dengan hukum. “ Dengan semangat dan ketauladanan yang di miliki ibu R.A. Kartini, bagi wanita Indonesia dan wanita Kabupaten Landak, tingkatkan profesimu untuk pembangunan di Kabupaten Landak ini. Selamat memperingati hari kelahiran R.A. Kartini, tokoh emansipasi wanita, yang jatuh pada tanggal 21 April 2013. (Ya’ Syahdan)
KEHILANGAN
KEHILANGAN
STNK, KB 4616 LJ NK: MH1JF5120BK376750 NS: JF51E-2385372 AN: AGUNG WIJAYA Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi. NGL
KEHILANGAN
STNK, KB 3795 LJ NK: MH331B004BJ890601 NS: 31B-889574 AN: SEKUNDUS Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi. NGL
KEHILANGAN
STNK, KB 3068 YK NK: MLHKC1790B5002599 NS: KC17E-2002599 AN: SU LIUNG Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi. NGL
STNK, KB 3785 LK NK: MKZS3C1HDBJ007291 NS: 0E4FB2286048 AN: NURIANI Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi. NGL
KEHILANGAN
KEHILANGAN
STNK, KB 4037 LF NK: MH8BG41CAAJ-346348 NS: G420-ID-406578 AN: ANJAS ASMARA Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi.
STNK, KB 3698 LH NK: MH8FD110X1J-546722 NS: E109-ID-547075 AN: NYEMAS TITIN SURIANI Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi.
NGL
NGL