Bab 4 - Lembaga Keuangan dan Perdagangan Internasional munikasi maupun dengan wesel, cek atau sarana lainnya. 7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga. 8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
Bentuk hukum BPR dapat berupa: Perusahaan Daerah; Koperasi; Perseroan Terbatas; bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
Menurut pasal 13 UU Perbankan No. 10 tahun 1998, Bank Perkreditan Rakyat memiliki kegiatan usaha sebagai berikut.
10) Melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
11) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
2) Memberikan kredit.
12) Menyediakan pembiayaan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
13) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sejauh tidak bertentangan dengan Undang-undang Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.
Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, menurut pasal 7 UU Perbankan No. 10 tahun 1998, Bank umum dapat pula:
Menurut pasal 14 UU Perbankan No. 10 tahun 1998, BPR dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai berikut. 1) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
1) melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI);
2) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
2) melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank antara lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
4) Melakukan usaha perasuransian.
3) melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia; dan 4) bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangundangan pensiun yang berlaku. Â? Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Black 121 Cyan
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, pemerintah daerah atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya.
Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3) Melakukan penyertaan modal. 5) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13. 3. Berdasarkan kepemilikan modal Berdasarkan kepemilikan modal, bank di Indonesia dibedakan menjadi 5, yaitu bank pemerintah, bank swasta nasional, bank swasta asing, kerja sama bank swasta nasional dan bank swasta asing, dan bank koperasi. Â? Bank Pemerintah Bank pemerintah adalah bank yang dimiliki oleh pemerintah. Bank Pemerintah dibagi atas bank umum, bank tabungan, dan bank pembangunan. 5 Bank Umum adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya memberikan kredit jangka pendek. 5 Bank Tabungan adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama sebagai
121