Kolom : 09
edisi 03/Tahun I/Juni 2011
Mengusut Dana Reformasi Oleh Amran Nasution
(Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra, Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra)
Di dalam buku Pak Harto, The Untold Stories yang diluncurkan 8 Juni lalu, Bupati Karanganyar Rina Iriani Ratnaningsih menulis, ‘’Peziarah semakin banyak saja sejak Pak Harto dimakamkan di Astana Giribangun.’’ Dan sekarang kompleks pemakaman keluarga mantan Presiden Soeharto di Jawa Tengah itu – Ibu Tien pun dimakamkan di sini – telah dibuka sebagai daerah tujuan wisata ziarah. Setiap hari lapangan parkir luas disesaki bus besar membawa peziarah mengunjungi pemakaman, terutama makam Pak Harto, sekadar untuk membacakan Surah Yaasin. Tak sedikit di antara mereka datang dari daerah yang jauh, termasuk dari luar Jawa. Rupanya 13 tahun adalah waktu yang cukup bagi rakyat untuk mengendapkan masalah mau pun perasaan emosionalnya. Dan mereka mulai merindukan kembali Pak Harto dengan gaya kepemimpinannya yang tegas – malah terkadang keras – tapi lebih memikirkan nasib dan kehidupan rakyatnya, dibanding kepemimpinan yang mereka
kenal di zaman reformasi ini: semua serba plastik, dibuat-buat, seolah-olah mencintai rakyat, padahal semuanya demi rating, demi popularitas, untuk menang dalam pemilihan umum. Maka sekarang sudah tiba masanya membuat jelas masalah yang selama ini samar-samar. Misalnya, di dalam Pak Harto, The Untold Stories, mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad jelas-jelas menyebutkan bahwa Pak Harto sengaja dijatuhkan. ‘’Saya berkesimpulan bahwa badai perekonomian yang melanda Asia Tenggara pada tahun 1998 itu memang dirancang untuk menjatuhkan pemerintahan Pak Harto,’’ tulis Mahathir (halaman 30). Steve Hanke, ahli moneter Amerika Serikat, antara lain waktu itu mengajar di University of California, Berkeley, dan diundang Pak Harto sebagai penasihat ekonomi di masa krisis 1997, sempat menulis bahwa Presiden Amerika Serikat Bill Clinton dan Direktur IMF Michel Camdessus mengancam Presiden Soeharto agar mencampakkan ide pematokan mata uang yang diusulkannya guna meredakan melorotnya nilai rupiah. Untuk apa ancaman itu? Hanke mengutip pernyataan mantan Menteri Luar Negeri
Tak cuma itu. Koran terkemuka Amerika Serikat The New York Times edisi 20 Mei 1998 menulis bahwa untuk menghadapi Presiden Soeharto, badan bantuan pemerintah Amerika Serikat US-Aid, menggelontorkan dana US$ 26 juta (lebih Rp 200 miliar) untuk mendanai kelompok oposisi/ LSM di Indonesia, antara lain, disebutkan nama pengacara Adnan Buyung Nasution dari LBH.
Ilustrasi Yong W Pati/foto reuters
Amerika Serikat Lawrence Eagleberger atau bekas Perdana Menteri Australia Paul Keating, yang menyatakan bahwa Amerika Serikat bersama IMF memanfaatkan krisis ekonomi Indonesia untuk menggusur Presiden Soeharto dari kursi presiden.
Sekarang sudah waktunya diperjelas: siapa saja yang memperoleh duit US$ 26 juta itu? Untuk apa digunakan? Mengapa reformasi di Indonesia harus menggunakan dolar Amerika Serikat?t
Akses Petani
terhadap Permodalan
Oleh A. Bahtiar Sebayang, SE
Ilustrasi Yong W Pati
(Sekjen ISMEI (Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia), Wakil Sekjen Bidang Kaderisasi & Keanggotaan PP TIDAR)
Fakta dalam sejarah peradaban dunia bahwa tidak ada satu pun negara yang berhasil berkembang dan maju dengan mengesampingkan sektor pertanian dan kekurangan pangan. Bahkan dalam perspektif negara maju, pertanian diposisikan sebagai food security yang langsung berhubungan dengan keamanan negara. Para pendiri negara ini pun sebetulnya telah mendeklarasikan dan memproklamirkan bahwa Indonesia adalah negara agraris dengan keanekaragaman hayati, ekosistem, dan spesies yang sangat berlimpah dan sejak dulu telah menjadikan lahan pertanian sebagai tulang punggung kehidupan masyarakatnya. Maka tidak menjadi suatu kesalahan apabila masyarakat Indonesia memilih dan bergantung kepada sektor pertanian. Sehing-
ga pada kondisi ini kita harus berani dengan tegas mengatakan bahwa para petani memiliki jasa yang begitu besar, dimana dalam keseharian kehidupan para petani telah menyuplai pangan dan berdampak pada bergeraknya roda perekonomian. Kini keadaannya terbalik. Di Indonesia proses marjinalisasi telah menggerogoti kehidupan petani. Sebagian besar petani kita hidup di bawah garis kemiskinan dan belum sepenuhnya sejahtera. Jumlah penghasilan para petani kita saat ini belum mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. Dan pada akhirnya kantong-kantong kemiskinan tersebar di sentra-sentra pertanian dan pedesaan. Belum lagi persoalan modal bagi petani di Indonesia sampai saat ini masih menjadi masalah klasik yang sepertinya tak kunjung selesai. Meski berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan modal, namun upaya itu tidak sepenuhnya dapat mengatasi kesulitan modal bagi petani. Di sektor perbankan juga tidak memberikan kontribusi yang begitu berarti kepada para petani kita. Hal ini ditunjukkan dengan rumitnya persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan kredit, tingginya suku bunga, informasi yang masih sukar dijangkau, panjangnya birokrasi, kurangnya penyuluhan dari pemerintah serta persyaratan agunan yang dinilai memberatkan petani. Sehingga hal ini berdampak pada lemahnya posisi tawar para petani dan pembangunan dibidang pertanian semakin sulit untuk diwujudkan.
Tantangan dan solusi Input usaha tani pada umumnya berupa lahan, tenaga kerja dan modal. Secara umum pula rata-rata pemilikan lahan usaha tani relatif rendah. Sebagian petani tidak mempunyai lahan sehingga harus menjadi penyewa atau melakukan bagi hasil maupun menjadi buruh tani. Tenaga kerja merupakan andalan untuk menggarap lahan dengan skala yang relatif kecil. Walaupun demikian pada taraf tertentu petani juga harus menggunakan tenaga kerja dari luar keluarga. Bagi petani modal identik dengan pembiayaan yang sangat sulit untuk ditanggulangi, khususnya dalam mengembangkan usaha tani di pedesaan. Akses petani terhadap sumber-sumber modal yang resmi masih sangat terbatas, tetapi lebih mudah mendapatkan modal dari para pelepas uang dengan bunga tinggi. Jika lahan usaha tani dijadikan agunan untuk mendapatkan kredit modal dari perbankan, maka hampir dipastikan sebagian besar petani tidak akan mendapatkan modal yang bersumber dari lembaga keuangan resmi. Oleh karena itu dewasa ini modal menjadi faktor penghambat usaha tani di Indonesia. Masalah dan tantangan lainnya dalam pembiayaan pertanian adalah tingkat pengembalian kredit yang umumnya rendah dan berpotensi besar pada kredit bermasalah. Penghasilan dari usaha tani di Indonesia jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan kebutuhan rumah tangga. Hal ini berdampak kepada alokasi pembayaran kredit. Sementara
disisi yang lain bahwa usaha maupun bisnis di bidang pertanian memiliki dampak resiko yang tinggi, baik dari gangguan alam seperti banjir dan kekeringan, serangan hama dan penyakit tanaman serta fluktuasi harga yang signifikan. Dari realitas yang ada seharusnya pemerintah Indonesia bisa menjadi lebih peka dan membangun kesadaran bahwa dunia pertanian di Indonesia saat ini sudah pada kondisi yang memprihatinkan. Berbagai langkah sebetulnya dapat dilakukan oleh pemerintah, seperti meningkatkan anggaran untuk sektor pertanian. Memperbesar permodalan lembaga keuangan mikro untuk menyalurkan kredit bagi para petani. Selain penyaluran kredit perbankan harus menjadi prioritas kepada para petani serta memberikan kemudahan akses, memangkas birokrasi yang tidak diperlukan, suku bunga, persyaratan serta agunan yang tidak memberatkan kepada para petani kita. Selain itu pemerintah harus berani mencetak sedikitnya 2 juta hektar lahan baru untuk meningkatkan produksi beras, jagung, kedele, ubi, ternak, dll. Hal ini juga akan berdampak pada peningkatan tenaga kerja. Pemerintah juga harus memerhatikan dan segera membenahi infrastruktur yang menunjang usaha tani agar berjalan sebagaimana mestinya, seperti pembangunan listrik dan air bersih desa, dst. Pemerintah juga harus meningkatkan pengetahuan dibidang pertanian kepada para petani dengan melakukan berbagai penyuluhan. Jaminan sosial juga harus jadi fokus pemerintah kepada para petani. t