Issuu on Google+

Membekali Ujung Tombak Partai

04

Gema Utama>>

DPP Partai Gerindra

Nasyilla Mirdad

Kantor Baru, Mengguratkan Harapan Baru

"Tetap Dukung Sang Ayah"

06

15

Indonesia>>

G e m a

Figur>>

Indonesia Raya Terbit 16 Halaman/Edisi 03/Tahun I/Juni 2011

www.partaigerindra.or.id

Gelora

Partai Politik dan Korupsi

patuk...! Pimpinan DPR akhirnya sepakat menghentikan sementara studi banding anggota DPR ke luar negeri Seharusnya dari dulu ikut sikap Gerindra pasti banyak menghemat uang rakyat H. Prabowo Subianto bersedia dicalonkan menjadi Presiden pada Pemilu 2014 Kita memang butuh pemimpin yang tegas dan punya visi misi yang jelas, bukan pemimpin yang suka curhat

Demi Perubahan, Siap Jadi Capres 2014

foto Mustafa Kemal

Partai politik merupakan himpunan orang-orang yang mempunyai pandangan yang sama tentang perkembangan negara dan masyarakat. Tujuan partai politik adalah merebut kekuasaan secara damai dan konstitusional melalui pemilihan umum. Dengan kekuasaan eksekutif atau legilatif, maka harapan partai untuk merealisasikan ideologinya dapat relatif dengan mudah dilaksanakan. Sebagian besar cita-cita partai politik adalah memperbaiki keadaan rakyat. Belakangan ini, kepercayaan masyarakat terhadap partai politik semakin pudar. Terlalu banyak kasus menerpa sejumlah partai khususnya kasus korupsi. Ada berita tentang calo anggaran yang merajalela di gedung DPR. Calo ini menawarkan jasa alokasi anggaran dan menjadi mediator antara DPR yang punya kuasa anggaran dengan kontraktor. Ada sejumlah anggota DPR menjadi terdakwa kasus suap dari berbagai kasus. Belum lagi soal mark up dan seribu satu masalah kejahatan anggaran yang belum terbongkar. Wajah politik DPR menjadi babak belur di mata publik. Citra buruk ini semakin menambah kepercayaan masyarakat bahwa politik itu kotor dan diisi oleh orang-orang yang kotor. Inilah konsekuensi demokrasi yang dipraktikkan di negara miskin. Politik menjadi mata pencaharian. Semua atas nama demokrasi, padahal demokrasi bukan tujuan, tapi cara. Jalan demokrasi memang pilihan kita, namun demokrasi bisa melahirkan anarki ketika tak ada tanggung jawab. Lebih lagi ketika demokrasi telah disandera dan direduksi menjadi sekedar prosedur semata. Baru-baru ini survei World Justice Project 2011 merilis praktik korupsi di Indonesia yang sudah menyebar luas. Dari 65 negara, Indonesia berada di urutan ke-47. Inilah yang diingatkan proklamator kita Bung Hatta tahun 1950-an. Ada tiga bahaya yang mengancam demokrasi yaitu korupsi, oligarki partai dan hilangnya rasa tanggung jawab. Peringatan Hatta itu tampaknya masih relevan hingga kini. Demokrasi kita sekarang terancam gagal. Bahkan ada yang menyebut demokrasi kriminal. Saya lebih suka menyebutnya black democracy. Korupsi menjadi way of life bukan saja fact of life. Partai-partai berkuasa tiada batas hingga melahirkan kesewenang-wenangan. Lalu para pemimpin partai sebagian besar hanya memikirkan diri sendiri, memperkaya diri dan haus kuasa. Praktik korupsi partai politik bukan barang baru. Sejak awal kemerdekaan, kenyataan ini telah hadir. Partai mencari uang de­ ngan memburu lisensi istimewa, mengalokasikan jatah anggaran, terlibat dalam politisasi birokrasi dan takut berada dalam oposisi. Demokrasi liberal hari ini, akan membawa kita jauh dari kesejahteraan. Anarki sudah ada di tengah-tengah kita. Mengapa demokrasi macam ini akan gagal? Karena demokrasi liberal yang tak terkontrol bukanlah jati diri dari ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila. Demokrasi yang kita terapkan saat ini tak sejalan dengan semangat dan cita-cita konstitusi kita. Demokrasi hanya menjadi prosedur merebut kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Suara rakyat dibeli, dimanipulasi, disulap dan dikhianati. Partai Gerindra sebagai alat perjuangan ingin mengoreksi korupsi dan berbagai bentuk praktik kejahatan anggaran. Kita tak munafik, bahwa demokrasi memerlukan biaya besar. Namun kita menolak ikut-ikutan korupsi massal dipimpin para elit politik. Dari sinilah kita diuji oleh sejarah. t Fadli Zon

Prabowo Subianto

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyatakan kesiapannya menjadi calon presiden (capres) pada 2014. Prabowo menegaskan sangat siap bertarung dengan para kandidat lainnya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 jika seluruh kader Gerindra menginginkan hal itu. “Saya tidak akan menampik amanah tersebut,” kata Prabowo Subianto saat membuka kegiatan pertemuan Gerakan Buruh, Tani, dan Nelayan di Malang, Minggu, 11 Juni 2011. Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini juga didukung penuh kalangan buruh,

bahan agar rakyat Indonesia bisa keluar dari kemiskinan yang dari tahun ke tahun terus meningkat jumlahnya,” katanya kepada Antara di Ambon dalam rangka melantik DPD Gerindra Maluku Periode 2011-2015 dan temu kader, akhir April lalu. Prabowo memandang perlu menjadi presiden agar misi melakukan per­ ubahan terhadap berbagai hal untuk menurunkan angka kemiskinan bisa terwujud. “Berbagai visi dan misi perubahan itu bisa direalisasikan apabila Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra menjadi presiden,” ujarnya. Prabowo mengemukakan, jika ia dipercaya rakyat Indonesia menjadi presiden dan mendapat dukungan pe­ nuh dari DPR, ia berjanji akan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. “Saya berkeinginan menjadi presiden bukan semata-mata demi jabatan, kekuasaan maupun memperkaya diri, tapi mengembalikan perjuangan para pejuang bangsa ini sesuai amanat UUD 1945 dan Pancasila,” tegasnya. “Niat saya tulus untuk memper­ baiki negeri ini dan membela ma­ syarakat Indonesia,” tambah Prabowo Subianto. Dia mengemukakan perlunya menerapkan perekonomian kerakyatan yang mencerminkan adanya perubahan sebagaimana dambaan masyarakat. Dalam kesempatan lain, Prabowo Subianto mengatakan, perubahan itu harus dilakukan dengan cara politik. “Kalau saya ingin melakukan perubahan, maka perubahan itu harus melalui demokrasi. Artinya, saya harus keliling ke rakyat. Saya harus mendapatkan kepercayaan rakyat untuk melakukan

Niat saya tulus untuk memperbaiki negeri ini dan membela masyarakat Indonesia... tani dan nelayan Gerindra untuk maju menjadi presiden dalam Pilpres 2014 mendatang. Sedikitnya 21 pengurus DPD Gerakan Buruh, Tani dan Nelayan Gerindra mendukung pencalonan mantan Komandan Jenderal Kopassus tersebut sebagai presiden. Kesiapan itu mempertegas kembali tekad Prabowo Subianto untuk menjadi capres pada 2014 seperti disampaikan dalam berbagai kesempatan. “Saya tetap bertekad menjadi capres pada 2014 dengan tujuan melakukan peru-

perubahan itu,” katanya dalam acara Tokoh yang ditayangkan TV One pada 9 Mei 2011. Prabowo mengatakan, sejak kecil dibesarkan dalam keluarga pejuang. “Seluruh hidup saya hanya berbicara tentang Republik Indonesia, pengorbanan untuk membela negara dan rakyat. Ini bagian dari saya, sehingga obsesi saya adalah ingin melihat bangsa Indonesia kuat dan sejahtera,” ucap putra Begawan Ekonomi Sumi­tro Djojo­ hadikusumo itu. t Budi Sucahyo

02 : Suara Rakyat Sudah Terima Tabloid GIR Saya adalah salah satu pengurus DPC Gerindra Kota Surabaya mengucapkan: Selamat atas terbitnya Tabloid Gema Indonesia Raya, semoga akan membawa Gerindra menjadi partai terdepan dan partai masa depan...... Dan, kami sudah menerima Tabloid Gema Indonesia Raya edisi ke-2. Semoga sukses.....!!! Rusmanto Sugiman rusmantosby@gmail.com

Minta Dikirim Setiap Edisi Salam Indonesia Raya, Teriring salam dan doa kami haturkan semoga Bapak/Ibu beserta keluarga dan segenap jajaran pimpinan redaksi Gema Indonesia Raya senantiasa sehat wal afiat, dalam lindungan, hidayah, taufiq, dan ridho Allah SWT., sehingga segala tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan apapun bentuknya selalu dapat dituntaskan sebaik-baiknya. Amin Dipermaklumkan dengan hormat bahwa dalam rangka tranformasiinformasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya para kader dan simpatisan Partai Gerindra di Indonesia, maka kami pengurus Partai Gerindra di tingkat bawah (kecamatan) ingin memberikan informasi kepada masyarakat tentang keberadaan dan kegiatan yang sudah dilakukan Partai Gerindra kepada bangsa dan negara, sehingga masyarakat menjadi tahu dan paham keberadaan Partai Gerindra

edisi 03/Tahun I/Juni 2011

KArikatur

itu melalui Tabloid Gema Indonesia Raya. Adalah suatu kebanggaan bagi pengurus PAC Partai Gerindra Kecamatan Cibiru Kota Bandung, bilamana bisa memberikan yang terbaik untuk Partai Gerindra. Oleh karena itu Bapak/Ibu Pimpinan Redaksi Gema Indonesia Raya dapat mengirimkan tabloidnya setiap terbitan baru (per-edisi) ke alamat Sekretariat PAC Cibiru. Salam Indonesia Raya. Aep Sutisna, S.Ag., (Ketua PAC Cibiru Kota Bandung)

:

Asep Uwas Permana (Sekretaris PAC Cibiru Kota Bandung,

Sudah Komplit Setelah membaca tabloid Gema Indonesia Raya, saya rasa sudah cukup lengkap. Ada profilnya, dan yang paling penting kita dapat mengetahui kegiatan terakhir yang dilakukan oleh anggota DPR Fraksi Gerindra dan DPP, DPD, dan DPC Partai Gerindra seluruh Indonesia. Nurafriaty Firmawaty Staf anggota DPR Fraksi Partai Gerindra

Kalau Bisa Jadi Tabloid Umum Pada dasarnya, isi tabloid Gema Indonesia Raya bagus. Cuma kalau boleh dikritik, tabloid ini hanya mengedepankan berita yang hanya dikonsumsi internal Partai Gerindra. Hal ini bukan berarti tidak baik untuk dikonsumsi publik. Ketika pihak luar melihat sebelum membaca. Baru

Ilustrasi Susthanto

tahu ini media internal maka di sini ada keengganan masyarakat luas untuk membaca tabloid Gema Indonesia Raya. Saya menyarankan, karena tabloid ini bicara tentang kenegaraan dan bicara tentang sistem ekonomi yang ditawarkan, alangkah bagusnya tabloid ini juga dikemas tidak hanya dikonsumsi internal namun juga masyarakat luas. Contohnya seperti tulisan Fadli Zon itu kan sudah melintas sekat-sekat partai. Saran saya yang lain adalah desain perlu lebih menarik dan perlu sentuhan lebih. Muhammad Sukri Nasution Ketua OKK Pemuda Tani Indonesia-HKTI

Bedah APBN Dalam kesempatan kali ini, saya ingin memberikan saran, bagaimana kalau seandainya di tabloid Gema Indonesia Raya untuk edisi yang akan datang memuat pemberitaan yang membedah seputar sistem penganggaran dalam APBN kita, terutama untuk APBN 2011. Sejauh mana APBN kita pro terhadap peningkatan kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Masalah penganggaran untuk APBN, saya kira merupakan hal yang perlu untuk disoroti, karena dengan melihat kepada

APBN-lah kita bisa menilai apakah pemerintah bersama DPR pro terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia atau tidak. Semoga saran saya ini bisa bermanfaat. Terimakasih. Hasby M. Zamri Cikarang, Bekasi, Jawa Barat

Tabloid ini juga menjadi pedoman bagi kader partai dan sayap untuk mengetahui ke mana arah politik Partai Gerindra. Alfan Sikumbang Ketua Pengurus Cabang Tidar Tangerang Selatan

Media Komunikasi yang Bagus

Tabloid Gema Indonesia Raya menjadi sarana untuk bertukar informasi serta kegiatan yang dilakukan, baik di DPP, DPD maupun DPC Partai Gerindra. Bravo tabloid Gema Indonesia Raya.

Saya melihat tabloid Gema Indonesia Raya sebagai media yang bagus. Ini merupakan salah satu bentuk komunikasi kader partai dan sayap-sayapnya. Kalau bisa tabloid ini diedarkan ke seluruh jaring-jaring Partai Gerindra se-Indonesia.

Bravo Tabloid Gema Indonesia Raya

Jafaruddin Pengurus DPD Partai Gerindra Sulawesi Tengah

Membangun Kembali Indonesia Raya 8 Program Aksi Untuk Kemakmuran Rakyat

1. Menjadwalkan kembali pembayaran utang luar negeri l Mengalihkan dana pembayaran utang luar negeri sebagai modal untuk membiayai program pendidikan, kesehatan, pangan dan energi, yang murah serta ramah lingkungan. 2. Menyelamatkan kekayaan negara untuk menghilangkan kemiskinan l Menjadikan BUMN sebagai lokomotif dan ujung tombak kebangkitan ekonomi. l Menghentikan penjualan aset negara yang strategis atau yang menguasai hajat hidup orang banyak. l Meninjau kembali semua kontrak pemerintah yang merugikan kepentingan nasional. l Mewajibkan eksportir nasional yang menikmati fasilitas kredit dari negara untuk menyimpan dana dari hasil ekspornya di bank dalam negeri. l Membangun industri pengolahan untuk memperoleh nilai tambah 3. Melaksanakan ekonomi kerakyatan l Mencetak 2 juta Ha lahan baru untuk meningkatkan produksi beras, jagung, kedelai, tebu yang dapat mempekerjakan 12 juta orang. l Mencetak 4 juta Ha lahan untuk aren (bahan baku bio etanol) yang dapat mempekerjakan 24 juta orang. l Membangun pabrik pupuk urea dan NPK dengan total kapasitas 4 juta ton. l Memperbesar permodalan lembaga keuangan mikro untuk menyalurkan kredit bagi rakyat kecil.

Membangun sarana transportasi massal. Meningkatkan perdapatan per kapita USD 2.000 menuju USD 4.000 4. Delapan program Desa l Listrik desa. l Bank dan lembaga keuangan desa. l Koperasi desa, lumbung, desa, pasar desa. l Air bersih desa. l Klinik desa. l Pendidikan desa. l Infrasruktur pedesaan dan daerah pesisir. l Rumah sehat pedesaan. 5. Memperkuat sektor usaha kecil l Prioritas penyaluran kredit perbankan kepada petani, nelayan dan pedagang kecil. l Melarang penyaluran kredit bank pemerintah untuk pembangun perumahan dan apartemen mewah, mall, serta proyek-proyek mewah lainnya. l Melindungi pedagang pasar tradisional dengan melarang pembangunan pasar swalayan berskala besar yang tidak sesuai undang-undang. l Melindungi dan memperjuangkan hak-hak buruh migran (TKI). 6. Kemandirian energi l Membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi dan air (10.000 MW). l Menyediakan sumber energi dengan mendirikan kilang-kilang minyak, pabrik bio etanol dan pabrik DME (pengganti LPG). l l

Membuka 2 juta hingga 4 juta Ha hutan aren dengan sistem tanaman tumpang sari untuk produksi bahan bakar etanol, sebagai pengganti BBM impor. Pembukaan lahan ini akan menjadikan Indonesia sebagai pengekspor bahan bakar nabati setelah 7 tahun masa tanam (4 juta Ha hutan aren menghasilkan sekitar 56 juta mt etanol/tahun). 7. Pendidikan dan kesehatan l Mencabut undang-undang bahan hukum pendidikan. Pencabut pajak buku pelajaran dan menghentikan model penggantian buku pelajaran tiap tahun. l Membagi sedikitnya 1 juta laptop kepada mahasiswa per tahun. l Melaksanakan kembali program KB (Keluarga Berencana). l Meningkatkan peran PKK, Posyandu dan Puskesmas. l Menempatkan sarjana dan dokter baru melalui program pemerintah terutama di kantong-kantong kemiskinan. l Menggerakkan revolusi putih dengan menyediakan susu untuk anak-anak miskin. 8. Menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup l Melakukan penghijauan kembali 59 juta Ha hutan yang rusak serta konservasi aneka ragam hayati dan hutan lindung. l Mengamankan dan merehabilitasi daerah aliran sungai. l Mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran lingkungan. l Melindungi flora dan fauna sebagai bagian dari aset bangsa. l

Wawancara : 03

edisi 03/Tahun I/Juni 2011

Dengan pengalaman sebagai bupati, Anda yakin tidak akan mengalami kesulitan mengemban tugas sebagai gubernur?

Menjadi Gubernur Sulawesi Tengah merupakan jabatan selangkah maju setelah saya menjadi bupati. Menjalankan tugas sebagai gubernur bagi saya bukan suatu hal yang sulit, sebab saya sudah banyak makan asam-garam atau banyak pengalaman dalam masalah birokrasi dan pembangunan daerah. Pada tahun 1983-1988, saya adalah Kepala Perwakilan Sulawesi Tengah di Jakarta, pada 1988-1998 menjadi Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan TKI Sulawesi Tengah, tahun 19982001 menjadi Kepala Biro Bina Humas, pada 2001-2001 menjadi Kepala Badan PMD Sulawesi Tengah. Visi Anda selaku Gubernur Sulawesi Te­ ngah?

foto istimewa

Longki Djanggola

Gubernur Sulawesi Tengah

Visi saya dalam membangun Sulawesi Tengah adalah menjadikan provinsi ini sejajar dengan provinsi maju di kawasan timur Indonesia melalui pengembangan agribisnis dan kelautan dengan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing tahun 2025. Visi ini merupakan pembangunan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Visi ini juga

Menuju Puncak Bersama Burung Garuda Pengalaman menjadi bupati di Kabupaten Parigi Moutong menjadi bekal buat Longki Djanggola untuk mengemban tugas sebagai Gubernur Sulawesi Tengah periode 2011-2016. Sebagai gubernur, ia punya obsesi untuk menjadikan wilayah Sulawesi Tengah sebagai provinsi maju di kawasan timur Indonesia melalui pengembangan agribisnis dan kelautan dengan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing tahun 2025. Seperti diketahui Longki Djanggola memenangkan Pilkada Gubernur Sulawesi Te­ ngah dengan menggunakan kendaraan politik, Partai Gerindra. Dan, Partai Gerindra boleh bangga, karena Longki Djanggola adalah satu-satunya kader Partai Gerindra yang terpilih menjadi gubernur. Apa saja program kerjanya selama mengemban tugas sebagai orang nomor satu di Sulawesi Tengah? Berikut ini hasil wawancara wartawan Gema Indonesia Raya Ardi Winangun de­ngan Longki Djanggola yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Tengah ini. Mengapa Anda tertarik bergabung ke Par­ tai Gerindra?

Bulan Mei tahun 2010 tak akan pernah saya lupakan. Karena, saat itulah saya didaulat oleh Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menjadi Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Sulawesi Tengah 2010-2015. Saya bersedia bergabung

dengan Partai Gerindra karena Prabowo Subianto. Ketika melakukan uji kelayakan sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh Hashim Djojohadikusumo, saya mengatakan: “Saya tidak tahu apa itu Gerindra, yang saya tahu Pak Prabowo.” Kedekatan saya dengan Prabowo Subianto, karena saya adalah Ketua IPSI (Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia) Sulawesi Tengah. Itu pulalah yang mempercepat proses sehingga saya dipercaya menjadi Ketua DPD Gerindra Sulawesi Tengah. Sebagai pengurus Gerindra, maka saya pun mempelajari AD/ ART dan berbagai manifesto partai. Setelah saya mempelajari Gerindra, ternyata partai ini sesuai dengan hati nurani saya. Ternyata Anda bisa terpilih menjadi guber­ nur setelah bergabung dengan Partai Ge­ rindra. Apa komentar Anda?

Ya, dengan menggunakan kendaraan Partai Gerindra saya bisa terpilih menjadi Gubernur Sulawesi Tengah (2011-2016). Gerindra sebagai kendaraan politik sukses menghantarkan saya menjadi orang nomor satu di Sulawesi Tengah. Namun, sebelum itu, kesuksesan saya menjadi Bupati Kabupaten Parigi Moutong, salah satu dari 10 kabupaten di Sulawesi Tengah, selama dua periode (2003-2008 dan 2008-2013) juga punya andil mengangkat popularitas saya.

Kabupaten Parigi Moutong berada di posisi yang sangat strategis. Siapa saja yang hendak bepergian ke Palu, lewat jalur darat, pasti akan melalui Parigi, ibukota Parigi Moutong. Dengan keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur dan tata kota, serta kesuk­sesan di bidang lainnya, membuat orang yang melintasi Parigi Moutong menjadi terkesima akan keindahan dan kesuksesan pembangunan di kabupaten yang memiliki luas wilayah 6.231,85 km persegi ini. Faktor ini juga ikut mengangkat nama saya menjadi popular di Sulawesi Tengah. Jadi, keberhasilan Anda memimpin Parigi Moutong menjadi modal maju dalam pil­ kada?

Ya, modal ini menjadi amunisi bagi saya dalam Pilkada Sulawesi Tengah 2011. Meski sudah popular bukan berarti saya enak-enakan saja. Saya melakukan survei akan potensi saya. Ketika hasilnya bagus, go!. Ternyata, hasil dari beberapa lembaga survei memberi keung­ gulan untuk saya. IDE-C (Indonesia Development Engineering Consultant) hasilnya 55% suara, Script Survei Indonesia (SSI) mencatat kemenangan 59,38%, dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis kemenangan 53,98%. Selain itu, pada masa-masa libur, terutama Sabtu dan Minggu, saya gunakan untuk bersilaturahim dengan berbagai pihak di seluruh penjuru wilayah provinsi.

meru­pakan bentuk kepedulian terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pendekat­ an yang lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat, sebagai bentuk kesejukan, perlindu­ ngan, dan mengayomi rakyat kecil. Bagaimana Anda melihat potensi Sulawe­ si Tengah?

Provinsi ini kaya akan hasil perkebunan, terutama cokelat. Saya mempunyai keinginan untuk mendorong komoditas beras. Tentu tidak mudah dalam mengelola provinsi yang memiliki luas 68.089,83 km persegi, dengan jumlah penduduk 2.633.420 jiwa (2010), dan dengan kekurangan anggaran dari pusat, APBN maupun APBD, yang membayangi. Untuk itu saya berkeinginan menarik investor untuk menanamkan investasinya di Sulawesi Tengah.

Daerah Anda pernah dikenal rawan kon­ flik. Masihkah?

Kita ingat pada 25-29 Desember 1998 terjadi kerusuhan Poso I, kemudian pada 1721 April 2000 pecah kerusuhan Poso II, dan pada 16 Mei-15 Juni 2000 meletus lagi kerusuhan Poso III. Saya katakan itu kejadian masa lalu, jangan terulang lagi. Kerusuhan itu berawal dari kenakalan anak muda yang meluas menjadi kerusuhan berbau SARA. Sekali lagi saya tegaskan bahwa kejadian itu tidak boleh terulang. t

Alamat Baru Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Jl. Harsono RM No.54 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12160 Telp: 62-21-789 2377, 780 1396 Fax : 62-21-781 9712 Email: info@partaigerindra.or.id

Pembina: Prabowo Subianto Pemimpin Umum: Hashim Djojohadikusumo Pemimpin Redaksi: Fadli Zon Wakil Pemimpin Redaksi: M. Asrian Mirza Dewan Redaksi: Suhardi, Halida Hatta, Widjono Hardjanto, Ahmad Muzani, Martin Hutabarat, Amran Nasution, Kobalen, Redaktur Pelaksana: Syahril Chilli Redaktur: Budi Sucahyo, Helvi Moraza, Subuh Prabowo, Mustafa Kemal (Foto), Yong W Pati (Artistik) Staf Redaksi: Ardi Winangun, M. Budiono, Wahyu Mahardhika, Leli Achlina Sekretaris Redaksi: Wendra Wizar Sirkulasi dan Distribusi: Juanda Nurhakim Penerbit: Badan Komunikasi Partai Gerindra Alamat Redaksi dan Usaha: Jl. Danau Jempang B II No 13, Bendungan Hilir, Jakarta 10210 Telp. : 62-21 5785 3480 Fax. : 62-21 5785 2552 Email: redaksi_gir@partaigerindra.or.id atau redaksi_gir@yahoo.com

Redaksi menerima artikel, berupa berita ataupun kolom serta foto dari anggota, pengurus pusat dan daerah serta simpatisan Partai Gerindra. Khusus untuk kalangan simpatisan diharap menyertakan identitas diri. Tulisan bisa dikirim via email ataupun pos. Redaksi

04 : Gema Utama

edisi 03/Tahun I/Juni 2011

Membekali Ujung Tombak

DPP Partai Gerindra melaksanakan pendidikan dan pelatihan kader muda yang wajib diikuti pengurus DPC dan Ketua PAC seluruh Indonesia. Selain untuk menjadikan DPC dan PAC sebagai ujung tombak di daerah masing-masing, kegiatan ini menjadi sarana konsolidasi dan koordinasi untuk pemenangan Pemilu 2014. Oleh Ardi Winangun dan Budi Sucahyo

Waktu masih menunjukan pukul 08.45 pagi. Di depan masing-masing graha di Lembah Hambalang, Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat, puluhan kader Partai Gerindra sudah berbaris rapi. Mereka bersiapsiap menuju Balai Utama. Seorang komandan memberi aba-aba. Sambil menyanyikan Garuda di Dadaku, Gerindra di Hatiku, mereka berjalan rapi menuju Balai Utama sekitar 30 meter dari graha. Tiba di depan Balai Utama, mere­ka masih berbaris rapi. Terdengar aba-aba untuk memasuki ruangan. Dengan tertib dan teratur para kader muda Partai Gerindra ini me­­­­­n­­e­­m­­­­pati kursi di ruangan Balai Uta­ma. Setelah itu mereka men­ dapat briefing bagaimana mengikuti tata tertib upacara pembukaan pelatihan, seperti cara duduk, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Gerin­dra, Hymne Gerindra, dan protokol upacara lainnya. Hari itu, Senin 16 Mei 2011, merupakan hari pertama kader muda Partai Gerindra mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Dewan Pimpinan

Pusat (DPP) Partai Gerindra. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, segera membuka secara resmi pendidikan dan pelatihan bagi kader muda Partai Gerindra ini. Sekitar pukul 10.00 WIB, mobil Lexus berwarna putih dengan nomor polisi B 17 PSD yang ditumpangi Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto tiba di Balai Utama. Kedatangan Prabowo Subianto disambut jajaran pengurus DPP Partai Gerindra, diantaranya Ketua Umum Partai Gerindra Prof. Dr. Suhardi, Ketua Partai Gerindra Soepriyatno. Setelah itu para pengurus DPP dan kader muda peserta pendidikan dan pelatihan mengikuti serangkaian acara seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Gerindra, pembacaan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pancasila, dan ikrar Gerindra. Ketua Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Partai Gerin­ dra Edhy Prabowo dalam laporannya mengatakan, pendidikan dan pelatihan ini diselenggarakan sesuai

Partai

de­ngan Surat Keputusan No. 050389/Kpts/DPP-Gerindra/2011 tanggal 2 Mei 2011 yang menunjuk Badiklat DPP Gerindra untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kader muda Partai Gerindra yang wajib diikuti pengurus DPC dan Ketua PAC seluruh Indonesia. Edhy Prabowo mengatakan, kegiat­an ini diharapkan dapat menjadikan seluruh pengurus DPC dan PAC sebagai ujung tombak dalam menjalankan perjuangan dan citacita Partai Gerindra di daerahnya masing-masing. “Selain itu, pendidikan dan pelatihan ini juga menjadi sarana konsolidasi dan koordinasi di tingkat nasional untuk pemenangan Pemilu 2014,” katanya. “Semua itu dilakukan agar kader partai memiliki jiwa disiplin, bersatu, kompak, dan militan,” tambah Edhy Prabowo. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam pengarahannya mengatakan bahwa pendidikan dan pelatihan ini merupakan suatu kegiatan bersejarah bagi Partai Gerindra. “Kegiatan ini bersejarah karena untuk pertama kalinya kita menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi kader muda Partai Gerindra,” katanya. “Hari ini tanpa kita sadari, kita bersama-sama terlibat melaksanakan dan hadir dalam upaya yang sangat besar. Kegiatan ini bagi saya sangat penting karena tanpa kegiatan ini, partai kita tidak ada artinya,” lanjut Prabowo Subianto.

Menurut Prabowo Subianto, pendidikan dan pelatihan kader muda Partai Gerindra ini merupakan sebuah keinginan untuk melakukan perubahan besar. Kehadiran peserta dari berbagai daerah dan latar belakang yang berbeda beda itu, kata mantan Pangkostrad ini, dilandasi satu motivasi yaitu mempersatukan diri untuk Indonesia. Prabowo Subianto memaparkan bahwa sebagai orang Indonesia kita merasakan apa yang sedang dialami bangsa ini, yaitu masih banyaknya kemiskinan, sumber daya alam yang dirampas bangsa lain, pemimpin yang tidak jujur dan tidak adil. Kondisi seperti itu, menurut Prabowo Subianto, telah terjadi selama 65 tahun Indonesia merdeka. Berdasarkan pengalaman itulah, lanjut mantan Danjen Kopassus ini, Partai Gerindra didirikan. “Partai ini ingin mendapat atau merebut kekuasaan secara sah untuk menyelamatkan bangsa dan negara sehingga tercapai cita-cita yang kita inginkan sesuai dengan cita-cita Proklamasi 1945,” ujarnya. Kehadiran para kader muda Partai Gerindra, tambah Prabowo Subianto, membuktikan tekad, kehendak, dan komitmen untuk berbuat sesuatu kepada negara. “Anda adalah ujung tombak partai. Dan, Anda harus bergerak untuk mencari kader-kader lainnya,” ucapnya. Pendidikan dan pelatihan kader muda Partai Gerindra Angkatan I ini berlangsung selama 6 hari, mu-

foto Mustafa Kemal

lai 16 Mei sampai 22 Mei 2011. Angkatan I ini diikuti 275 peserta yang berasal dari 10 DPC, ya­ itu lima DPC dari Jawa Barat, tiga DPC dari Jawa Tengah, satu DPC dari Sumatera Selatan, dan satu DPC dari Bengkulu. Jumlah kader muda yang dikirim masing-masing DPC bervariasi, antara 13 sampai 49 orang. Rencananya, pendidikan dan pelatihan kader muda Partai Gerindra ini akan berlangsung sampai Angkatan XX. Selama mengikuti pendidikan dan pelatihan, para kader muda Partai Gerindra ini dibekali be­ ragam materi, seperti pengetahuan tentang sejarah perjuangan Indonesia, sejarah Partai Gerindra, kepemimpinan, kewirausahaan dan koperasi, penggalangan massa dan manajemen saksi, serta kemampuan berbicara di depan umum. Mentornya dari DPP Gerindra, anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, Institut Garuda Nusantara, dan trainers yang kompeten. Suwardjo, salah seorang peserta pendidikan dan pelatihan, me­ ngatakan bahwa kegiatan ini sangat bagus untuk mengubah mental para kader partai. Dengan pendidikan dan pelatihan ini terbentuk kedisplinan. “Kita bisa belajar kompak dan bekerjasama yang ujung-ujungnya untuk kemena­ ngan Pemilu 2014,” ujar pria yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) itu. t

: 05

edisi 03/Tahun I/Juni 2011

EdHy Prabowo, Ketua Badiklat DPP Partai Gerindra

Mereka Sangat Antusias, Semangat, dan Militan luruh pengurus DPC ditambah ketua-ketua PAC, kami dengan senang hati menerima. Apakah ada evaluasi pendidikan dan pelatihan yang sedang berlangsung ini?

Saya pikir sambil berjalan, kita melakukan evaluasi. Kita menerima masukan dari kawan-kawan DPP dan

foto Mustafa Kemal

Untuk pertama kalinya DPP Partai Gerindra menye­ lenggarakan pendidikan dan pelatihan kader muda. Pendidikan dan pelatihan untuk Angkatan I berlangsung pada 16 Mei sampai 22 Mei 2011 yang akan berlanjut hingga Angkatan XX. Bagaimana pelaksanaan dan target pendidikan dan pelatihan kader muda Partai Gerindra ini? Berikut petikan wawancara Gema Indo-

foto Mustafa Kemal

Tidar Pun Tak Mau Ketinggalan

nesia Raya dengan ketua Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) DPP Partai Gerindra, Edhy Prabowo, di DPR, beberapa waktu lalu. Bagaimana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kader muda yang dilakukan Partai Gerindra?

Ini merupakan langkah dan gebrakan terobosan yang harus didukung semua pihak. Kegiatan ini merupakan perintah Ketua Dewan Pembina untuk menjawab dan meyakinkan langkah kita pada 2014. Kita menjawabnya dengan langkah kaderisasi. Salah satu penguatan internal partai adalah dengan kaderisasi. Mengapa? Banyak partai lain yang kadernya tidak siap. Inilah langkah untuk mempersiapkan kader Gerindra. Ini akan membuat Ketua Dewan Pembina kita sebagai calon presiden pasti semakin yakin. Kita lihat mereka datang dengan antusiasme yang tinggi, semangat, dan militansi. Kenapa saya sebut militan? Karena mereka datang tanpa dibiayai oleh DPP. Kehadiran mereka itu merupakan suatu bentuk militansi. Memang, dari sisi keragaman, sikap, bagaimana bertindak sebagai kader Gerindra, mereka belum solid. Karena itulah kita melakukan kegiatan ini. Meskipun singkat, hanya selama enam hari, tapi saya pikir target kita mereka bisa mengubah sikap.

DPD. Kegiatan ini merupakan langkah yang harus kita laksanakan. Ketua Dewan Pembina sudah menggariskan untuk menarik orang-orang yang kompeten, siapa pun dia tanpa memandang latar belakangnya. Kita sudah laksanakan. Intinya, yang penting kegiatan ini jalan dulu. Kita bicara Partai Gerindra secara utuh menghadapi Pemilu 2014, yang katanya suara akan begitu deras mengarah ke kita. Ini yang bisa kita manfaatkan. Peluang tidak terjadi dua kali. Apa kendala yang masih dihadapi?

Masalah adalah bagian dari suatu kegiatan. Kita berharap dari daerah hadir semua. Tapi ternyata dari 17 orang pengurus DPC baru hadir 12 orang. Lima lainnya beralasan sakit atau berhalangan. Dari PAC pun tidak semua hadir dengan berbagai alasan. Itu biasa. t

Saat DPP Partai Gerindra mengadakan pendidikan dan pelatihan kader muda Angkatan I di Lembah Hambalang, Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat, Pengurus Pusat (PP) Tidar pun mengadakan Pelatihan Kader Tidar (Tunas) II pada 20 Mei hingga 22 Mei 2011 di Hotel Riadiani, Cibogo, Bogor, Jawa Barat. Pelatihan yang diadakan sayap Partai Gerindra ini diikuti 55 peserta terdiri atas 16 orang dari Pengurus Pusat (PP) dan 39 orang dari Pengurus Daerah (PD). Menurut Master of Training (MoT) Pelatihan Kader Tidar II, Andy Rahmad Wijaya, tujuan pendidikan dan pelatihan ini adalah untuk mengkader anggota Tidar dari PD, khususnya Ketua Bidang Kaderisasi. Setelah mengikuti kegiatan ini, kader PD bisa menyelenggarakan pelatihan kader sendiri di daerah masing-masing. “Jadi pelatihan ini semi training of trainers (ToT),” ujar Andy Rahmad. Andy menjelaskan, Tidar memiliki jenjang pengkaderan mulai dari Tunas I, Tunas II, Tunas III, dan Tunas Utama. Tunas I ditujukan untuk pengurus di tingkat ranting atau kecamatan. Tunas II untuk pengurus di tingkat cabang atau kabupaten. Tunas III untuk pengurus di tingkat daerah atau provinsi. Dan, Tunas Utama untuk pengurus di tingkat pusat atau PP. Dalam pelatihan ini, peserta mendapat materi mengenai sistem politik, sistem pemerintahan Indonesia, sistem ekonomi kerakyatan, sejarah gerakan kepemudaan, Partai Gerindra dan Tidar, serta komunikasi politik. “Peserta juga dapat melakukan pendalaman materi dan pemecahan studi kasus,” kata Andy Rahmad. Pemberi materi pelatihan ini di antaranya Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Pengurus DPP Gerindra Muhammad Haris dan Ida Sudoyo, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, pengamat hukum Refly Harun. Peserta dari PD Tidar Sulawesi Utara, Setly Rindorindo, mengatakan pelatihan ini merupakan kegiatan yang positif untuk kader Tidar yang nanti akan berpartisipasi dalam Pemilu 2014. “Pendidikan dan pelatihan ini menjadi dasar bagi realisasi bidang organisasi kader dan keanggotaan (OKK) di daerah,” kata Setly yang juga Ketua Bidang OKK PD Tidar Sulawesi Utara. Ketua PD Tidar Lampung, Willy Lesmana Putra, juga berpendapat serupa. “Acara ini bagus untuk pembelajaran sejak dini sebagai penerus partai,” ujarnya. Dengan kegiatan seperti ini, Willy yakin tidak ada politisi Partai Gerindara yang menjadi kutu loncat, karena sudah mendalami dari awal manifesto politik Partai Gerindra. t

Apa yang menjadi target pendidikan dan pelatihan ini?

Targetnya penyatuan atau penyeragaman. Ini semacam training of trainers (ToT). Setelah mengikuti kegiat­an ini, mereka dibekali untuk mendidik kaderkader di daerah, di tingkat pratama ke bawah sampai ke anak ranting. Bahkan sampai ke TPS. Setiap TPS, diharapkan minimal ada empat orang kader yang nanti akan bertugas merekrut kader-kader pemilih utama kita, pemilih Gerindra.

Siapa yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kader muda ini?

foto Mustafa Kemal

Kita akan melaksanakan pendidikan dan pelatihan ini untuk 20 Angkatan. Peserta yang wajib mengikuti adalah dari Jambi hingga Bali. Ada sekitar 175 DPC. Ini adalah 80% suara tersebar Gerindra. Kader muda ini adalah seluruh pengurus DPC ditambah seluruh PAC. Pengurus DPC sebanyak 17 orang, ditambah ketua PAC. Tapi kalau mereka mau menghadirkan se-

06 : Indonesia

edisi 03/Tahun I/Juni 2011

DPP Partai Gerindra

Kantor Baru, Mengguratkan Harapan Baru Perpindahan kantor DPP Partai Gerindra dari bilangan Brawijaya ke Ragunan Jakarta Selatan diliputi harapan besar, untuk mewujudkan Indonesia yang lebih makmur, berkeadilan, dan berdaulat. Oleh M. Budiono

Gerindra Prabowo Subianto dengan latar belakang kepala Garuda dalam ukuran yang lebih besar, yang tak lain adalah logo Partai Gerindra. Halaman yang sangat luas, yang sebagai berfungsi sebagai taman itu, dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang mendatangkan banyak orang. Halaman ini diperkirakan mampu menampung sekitar 5000 orang. Seperti pada saat peringatan ulang tahun ketiga Partai Gerindra, Pebruari lalu. Saat itu, berlangsung pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Enthus Soesmono, dan ribuan orang memenuhi halaman luas tersebut, tanpa harus mengganggu lalu lintas. Pada siang hari, di bagian luar gedung perkantoran ini terasa cukup sejuk, karena berada di bawah kerimbunan pepohonan. “Keberadaan pohon-pohon di sekitar kantor DPP Partai Gerindra ini dapat mengurangi terik matahari di siang hari, sehingga terasa nyaman untuk ditempati,” kata Ketua Umum

dengan kantor Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), yang satu kompleks dengan Kementerian Pertanian. Seperti diketahui HKTI adalah organisasi mitra Gerindra dalam memperjuangkan kepentingan petani dan pertanian Indonesia. Pemenangan Pemilu Dengan kondisi kantor yang semakin elok ini, Prof. Suhardi berharap, semua kegiatan partai bisa diakomodir di tempat tersebut. Mulai dari pengkaderan, koordinasi internal partai, sampai kegiatan yang melibatkan massa. Para pengurus partai yang selama ini mengeluhkan mengalami kemacetan menuju kantor, ia mengharapkan, tak ada keluhan semacam itu. Akses jalan menuju kantor DPP ini jauh lebih lengang dan mudah dijangkau dibanding lokasi kantor DPP lama yang berada di kawasan Brawijaya.

foto Mustafa Kemal

foto Mustafa Kemal

Sejak digunakan pada 6 Februari 2011 -bertepataan dengan perayaan tiga tahun Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) -- kantor baru Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra terlihat terus berhias diri. Gedung tiga lantai di Jl. Harsono RM no 54, Ragu­nan Pasar Minggu, itu kini sudah berkembang empat lantai (tingkat). Tambahan ruangan itu bakal digunakan untuk tempat pertemuan berkapasitas seribu orang. Lalu, sebuah lift yang langsung menuju ke lantai paling atas bangunan tersebut mulai disiapkan. Itulah kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, setelah pindah dari

kantor yang lama di Jalan Brawijaya, Keba­ yoran Baru, Jakarta Selatan. Kantor baru ini cukup luas. Selain terdapat beberapa bangunan, juga terdapat kolam renang. Lahan parkirnya pun sangat luas. Di bagian belakang gedung terdapat tenda raksasa yang berkapasitas hingga 3000 orang. Di dalam tenda ini terdapat sepuluh lukisan gambar tokoh nasional berukuran besar. Mereka adalah KH. Agus Salim, I Gusti Ngurah Rai, Bung Tomo, Pangeran Diponegoro, Moh. Hatta, Soeharto, Tan Malaka, Syahrir, Kartini, dan Sam Ratulangi. Di situ tampak pula lukisan Ketua Dewan Pembina Partai

DPP Partai Gerindra, Prof. Dr. Ir. Suhardi, M.Sc. Selain suasana perkantoran yang nyaman, posisi kantor baru DPP Gerindra ini juga cukup strategis. Gampang dijangkau dari mana pun. Karena, terletak di jalur jalan yang dilewati bus Trans Jakarta, dan berdekatan dengan akses jalan tol Simatupang. Sehingga memudahkan para kader partai, baik dari wilayah Jakarta maupun daerah, atau siapa pun yang akan berurusan dengan DPP Partai Gerindra. Lokasi kantor DPP Partai Gerindra berdekatan dengan kebun binatang Ragunan. Para kader partai yang berusan dengan DPP bisa juga memanfaat waktunya untuk rekreasi ke kebun binatang ini. Atau hanya sekedar jalan-jalan sambil menanti urusan rampung. Selain itu, kantor baru DPP ini juga dekat

Yang pasti, menurut Suhardi, keberadaan kantor DPP Gerindra di bilangan Ragunan ini menyembulkan semangat baru dalam menatap masa depan. Apalagi, eksistensi Partai berlambang Kepala Garuda ini makin mendapat tempat di hati rakyat Indonesia. Demikian pula sosok Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, yang disebut-sebut memiliki peluang terbesar untuk memenangkan pemilihan Presiden pada 2014. “Insya Allah, dengan usaha dan kerja keras seluruh kader dan simpatisan, serta pengurus partai di semua jenjang kepemimpinan tentunya, kita terus berusaha berjuang ke arah sana. Faktanya, memang mengarah ke sana, yaitu mengikuti popularitas pak Prabowo. Nyatanya, popularitas pak Prabowo juga meningkatkan jumlah simpatisan Partai Gerindra”, kata Suhardi. Mudah-mudahan. t

: 07

edisi 03/Tahun I/Juni 2011

Undang-Undang Pemilihan Umum sudah tidak dapat jadi landasan penyelenggaraan Pemilu Legislatif tahun 2014. Partai Gerindra menganggap perlu penyempurnaan agar sesuai tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat.

RUU Pemilu

Harus Menjamin Tersalurkannya Suara Rakyat

Oleh Leli Achlina

foto Mustafa Kemal

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 26 Mei 2011 telah melaksanakan sidang paripurna yang membahas RUU perubahan atas UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Perubahan ini sangat penting, mengingat penyelenggaraan Pemilu 2009 atau yang lebih dikenal dengan Pemilu Legislatif penuh dengan berbagai persoalan. Persoalan itu muncul sejak pelaksanaan tahapan awal, yakni saat KPU melakukan verifikasi parpol peserta Pemilu 2009. Kemudian merambah ke soal lain, mulai dari daftar pemilih tetap (DPT) hingga kinerja KPU yang dinilai kurang profesional. Serangkaian permasalahan tersebut tentunya tidak terlepas dari keberadaan UU Nomor 10 tahun 2008 yang terbukti tidak lagi memadai sebagai payung hukum untuk melaksanakan pemilu, serta tidak sesuai lagi dijadikan landasan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014. Untuk itu, perlu disempurnakan agar sesuai tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat. Menyikapi hal ini Fraksi Partai Gerindra memberikan catatan pada beberapa aspek penting sebagai penyempurnaan atas perubahan UU Nomor 10 tahun 2008, meliputi: Pendaftaran parpol peserta pemilu, daftar pemilih tetap, pencalonan anggota DPR RI, sistem pemilu dan surat suara, pemberian tanda dan pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara, serta penetapan dan penggantian calon terpilih. Mengenai pendaftaran parpol peserta pemilu, UU Pemilu perubahan perlu mengatur secara rinci batas waktu gugatan parpol calon peserta pemilu agar putusan dapat disesuaikan dengan tahapan pemilu. Selain itu, perlu adanya peraturan gugatan calon peserta parpol diputus di tingkat Pengadilan Tinggi dalam batas waktu yang ditentukan, dalam hal mana pihak penggugat atau tergugat hanya bisa mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung apabila keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi dan tidak diperbolehkan mengajukan Peninjauan Kembali. Berkaitan dengan daftar pemilih tetap, Fraksi Gerindra berpendapat, UU Pemilu perubahan harus mengatur setiap warga negara yang telah memenuhi syarat memilih, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda

pengenal, berupa KTP, paspor, SIM, kartu mahasiswa atau kartu identitas lainnya, meskipun tidak terdaftar dalam DPT. Selain itu, KPU perlu diberikan kewenangan untuk menolak data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) apabila data itu tidak sesuai ketentuan. Dan, Kemendagri wajib memperbaikinya. Berikutnya, tentang pencalonan anggota DPR. UU Pemilu perlu mengatur mekanisme dan batasan waktu yang jelas mengenai proses hukum administrasi terhadap calon yang diduga menggunakan ijasah palsu. Dalam hal ini, UU Pemilu bisa memberi kewenangan kepada KPU untuk membentuk tim ad hoc yang terdiri dari unsur KPU, Bawaslu, hakim Tata Usaha Negara, dan pakar hukum administrasi negara untuk memutus apakah ijasah yang digunakan calon dinyatakan lolos atau tidak untuk persyaratan pencalonan. Putusan itu bersifat mengikat untuk persyaratan pencalonan, bukan untuk kepentingan proses hukum pidana. Untuk sistem pemilu dan surat suara, UU Pemilu perubahan perlu berperan dalam mengurangi ketegangan atau konflik antarcalon yang bisa merusak soliditas parpol dengan memuat sistem pemilu campuran proporsional, karena sistem ini dapat mengakomodasi orang popular, aktivis parpol/ormas, pakar, dan perempuan. Perpaduan orang popular, aktivis parpol/ormas, pakar, dan perempuan akan mampu

meningkatkan kinerja DPR. Berikutnya, pemberian tanda dan pemungutan suara. Untuk masalah ini, UU Pemilu perubahan harus secara rinci dan tegas menentukan tanda centang yang digunakan. UU juga harus mengatur tanda dan posisi tanda yang sah pada surat suara. Fraksi Gerindra juga menyoroti mengenai penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara. Untuk ini, Fraksi Gerindra memandang perlunya UU Pemilu perubahan mengatur penghitungan dan rekapitulasi tidak dilakukan di tingkat PPS dan PPK. Alasannya, dua lembaga itu sifatnya ad hoc. Penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan KPPPS dan selanjutnya dilakukan di KPU kabupaten/kota. KPU kabupaten/kota sebagai lembaga permanen menyiapkan tempat dan dokumentasi data pemilu yang memadai yang terbuka untuk publik. Selanjutnya tentang penetapan dan penggantian calon terpilih. Dalam hal ini, UU Pemilu perlu mengakomodasi penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. Sehingga, UU Pemilu yang dihasilkan DPR nantinya cukup kuat dan kecil kemungkinan dibatalkan MK, jika ada pihak yang mengajukan judicial review. Selain itu, UU Pemilu perlu memberikan kewenangan kepada KPU secara tegas dan rinci untuk memutuskan calon terpilih dan penggantian calon terpilih.

Pada kenyataannya hingga saat ini pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD masih menyisakan tiga masalah krusial yang belum disepakati di tingkat Panja (panitia kerja). Ketiga masalah itu adalah persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu (Pasal 8 huruf f ), ambang batas perolehan suara (Pasal 202), dan konversi suara menjadi kursi (Pasal 205 s/d 208, dan Pasal 210. Ketiga masalah itu diserahkan pada Rapat Pleno Badan Legislasi untuk pengambilan keputusan. Terhadap permasalahan tersebut, Fraksi Gerindra melalui wakilnya Rindoko Dahono Wingit, S.H, M.Hum., mengemukakan bahwa dalam hal persyaratan mengenai partai politik menjadi peserta pemilu, fraksinya merasa tidak perlu lagi adanya pengaturan mengenai penentuan jumlah anggota (Pasal 8 ayat 1f ), karena telah berstatus badan hukum. Dan, dengan adanya aturan mengenai kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi, maka secara otomatis partai politik tersebut memiliki anggota yang cukup untuk dapat mengikuti pemilu. Lalu mengenai ambang batas perolehan suara partai politik peserta pemilu, Fraksi Gerindra tetap pada keputusan semula, yaitu 2,5% (dua koma lima perseratus). Gerindra berpendapat, ketentuan ini

sudah cukup efektif dan dijamin Undang Undang Dasar. Selain itu, untuk menghindari agar parlemen tidak dikuasai hanya dua atau tiga parpol saja. Sementara mengenai penghitungan dan penetapan perolehan kursi, Fraksi Gerindra menghendaki agar dalam UU Pemilu menggunakan dapil yang sama dengan pemilu 2009, dengan jumlah kursi 560. Sistem yang digunakan adalah sistem proporsional bukan sistem distrik ataupun semi distrik. Untuk itu, UU Pemilu harus merinci penghitungan dan pengalokasian perolehan kursi parpol sesuai dengan putusan MK. Agar sejalan dengan sistem pemilu campuran proporsional, maka penghitungan ini akan berlaku untuk penentuan perolehan dan pengalokasian kursi untuk proporsional tertutup. Untuk penetapan perolehan kursi sebaiknya habis dibagi di dapil, sehingga tidak ada putaran ketiga atau dilarikan ke provinsi. Basis yang digunakan adalah daerah pemilihan. Berdasar pandangan yang dikemukakan, Fraksi Gerindra berharap pemilu mendatang dapat menjadi sarana perwujudan kedaulatan rak足yat, dan menghasilkan wakil rak足yat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Serta tak kalah pentingnya, ter足salurnya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil. t

08 : Indonesia

edisi 03/Tahun I/Juni 2011

foto Mustafa Kemal

Diskusi Rutin Tidar

Mencari Gagasan Baru dan Segar Tidar sebagai sayap pemuda Partai Gerindra aktif melakukan berbagai kegiatan. Salah satunya diskusi rutin setiap Rabu malam. Kegiatan ini disebut Diramal. Oleh Ardi Winangun

DIRAMAL adalah akronim dari Diskusi Rabu Malam. Itulah nama kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Tunas Indonesia Raya (PP Tidar), sayap pemuda Partai Gerindra. Program rutin mingguan dari Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) ini berlangsung dari pukul 19.00 hingga 21.30 WIB dan terbuka untuk umum. Maka, jangan heran kalau kebetulan lewat di Jl. Wolter Monginsidi Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – tempat Tidar berkantor -- pada jam-jam tersebut pada Rabu malam, maka Anda akan menjumpai banyaknya kendaraan yang parkir di ruas jalan tersebut, baik roda dua ataupun roda empat, hingga meluber ke pinggir jalan. Nah, berarti di sana sedang berlangsung acara Diramal. Wakil Sekretaris Jenderal PP Tidar Bahtiar Sebayang menjelaskan bahwa kegiatan Diramal ini mempunyai tujuan: pertama, membahas masalah-masalah kebangsaan dan kerakyatan, khususnya yang ber-

kembang saat ini; kedua, mencari dan mendiskusikan gagasan baru, segar, dan sekaligus memberikan solusi terhadap permasalahan bangsa dan kerakyataan yang ada; dan, ketiga, sebagai ruang untuk mengasah dan melatih ketajaman intelektual dan public speaking. Untuk mengisi acara ini, Tidar mengundang beberapa narasumber, baik dari Partai Gerindra maupun dari luar partai Gerindra. Mereka yang pernah menjadi pembicara antara lain, Metta Dharmasaputra (wartawan), Emerson Juntho (wakil koordinator ICW), Mahmudi Muslim (pengamat ekonomi BII), dan Harun Al Rasyid. (anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra). “Acaranya sangat bagus, menarik, dan beberapa tema bisa dijadikan contoh dalam bermasyarakat dan berpolitik,” kata Wisnu War­ dhana, anggota Tidar yang berstatus mahasiswa Universitas Islam Jakarta (UIJ). Jadi, menurut Wisnu, usai kuliah di kampusnya di daerah Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, ia

langsung menuju kantor PP Tidar. Meski bertempat tinggal jauh di Bekasi, Jawa Barat, tapi pemuda 22 tahun ini tak absen ikut Diramal. Seperti Rabu malam, 8 Juni 2011, Diramal menampilkan pembicara Fary Djemy Francis, anggota Komisi V dari Fraksi Partai Gerindra. Fary malam itu berbicara de­ ngan tema: Membangun Indonesia Raya dari Desa. Dan, seperti biasanya, acara ini dihadiri oleh puluhan anggota Tidar dan peserta dari umum. Sebagai orang yang sudah malang melintang dalam kegiatan NGO, pria kelahiran Nusa Tenggara Timur, 7 Februari 1968 ini, sudah banyak makan asam dan garam dalam masalah pedesaan dan pendampingan. ���Indonesia bisa dibangun tidak hanya dari Jakarta. Tapi, sesungguhnya kekuatan pembangunan ada di kampung,” ujar Fary. Masyarakat kampung telah membuktikan mampu membangun di kampungnya tanpa kehadiran orang luar.

Oleh karena itu, mahasiswa pascasarjana IPB ini mengharapkan, pemerintah pusat harus fokus ke daerah-daerah, untuk mendukung program pemerintah daerah. “Misalnya saja di Nusa Tenggara Timur ada gerakan prioritas sebagai daerah produksi jagung, peternakan, dan koperasi. Nah di situ harusnya pemerintah fokus mendukung program daerah,” ujarnya. Dalam hal membantu pembangunan di kawasan pedesaan ini, Fary bukan hanya sekedar bicara, tapi sudah pada tahap berbuat. Berbekal pengalamannya di berbagai NGO, Fary membuka Sekolah Lapangan Nekamese. Sekolah ini berada 30 km dari Kota Kupang, ibukota Provinsi NTT, letak persisnya di Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, NTT. Di sekolah lapangan ini, me­ nurut Fary, setiap orang adalah guru bagi sesamanya. Di sini tidak ada golongan cerdik pandai dan tidak ada pula kaum yang diang-

dengan tujuan agar anak kampung bisa memasuki dunia kota. Sedangkan untuk anak kota agar bisa mengenal kampung, maka di sekolah itu disediakan kandang kambing dan sapi. Untuk menambah wawasan dalam berbagai bidang kehidupan di sekolah ini disediakan perpustakaaan dengan koleksi lebih dari 5000 judul buku. Dalam jangka panjang, sekolah lapangan ini dirancang untuk pesemaian sumber daya manusia yang militan, loyal, dan mencintai kampung halamannya. Pada 2012, menurut Fary, rencananya di sekolah ini akan diselenggarakan pendidikan kejuruan formal untuk menggodok petani-petani plus yang bangga dan menaruh hormat pada profesinya sebagai petani. “Kurikulum disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan petani khas Nusa Tenggara Timur yang mahir, mandiri, dan handal baik dalam aspek kognisi, afeksi maupun psikomotornya,” ujarnya.

Kurikulum disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan petani khas Nusa Tenggara Timur yang mahir, mandiri, dan handal baik dalam aspek kognisi, afeksi maupun psikomotornya... –Fary Djemy Francis–

gap bodoh. Orang dari kota dapat belajar keunggulan dari kampung, sementara orang kampung dapat menimba inspirasi orang kota bagi kampungnya. “Ini semacam tempat pendidikan penyetaraan.” ujarnya. Sekolah lapangan ini, menurut Fary, dilengkapi jaringan internet

Berdasarkan pengalaman ber­ buat untuk masyarakat pedesaan itulah, maka Fary yakin, pembangunan harus dimulai dari kampung. Kampung adalah kekuatan utama Indonesia. “Namun sayang, kampung kurang diberi kesempatan untuk berperan optimal,” ujarnya. t

Kolom : 09

edisi 03/Tahun I/Juni 2011

Mengusut Dana Reformasi Oleh Amran Nasution

(Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra, Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra)

Di dalam buku Pak Harto, The Untold Stories yang diluncurkan 8 Juni lalu, Bupati Karanganyar Rina Iriani Ratnaningsih menulis, ‘’Peziarah semakin banyak saja sejak Pak Harto dimakamkan di Astana Giribangun.’’  Dan sekarang kompleks pemakaman keluarga mantan Presiden Soeharto di Jawa Tengah itu – Ibu Tien pun dimakamkan di sini – telah dibuka sebagai daerah tujuan wisata ziarah. Setiap hari lapangan parkir luas disesaki bus besar membawa peziarah mengunjungi pemakaman, terutama makam Pak Harto, sekadar untuk membacakan Surah Yaasin. Tak sedikit di antara mereka datang dari daerah yang jauh, termasuk dari luar Jawa. Rupanya 13 tahun adalah waktu yang cukup bagi rakyat untuk mengendapkan masalah mau pun perasaan emosionalnya. Dan mereka mulai merindukan kembali Pak Harto dengan gaya kepemimpinannya yang tegas – malah terkadang keras – tapi lebih memikirkan nasib dan kehidupan rakyatnya, dibanding kepemimpinan yang mereka

kenal di zaman reformasi ini: semua serba plastik, dibuat-buat, seolah-olah mencintai rakyat, padahal semuanya demi rating, demi popularitas, untuk menang dalam pemilihan umum. Maka sekarang sudah tiba masanya membuat jelas masalah yang selama ini samar-samar. Misalnya, di dalam Pak Harto, The Untold Stories, mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad jelas-jelas menyebutkan bahwa Pak Harto sengaja dijatuhkan. ‘’Saya berkesimpulan bahwa badai perekonomian yang melanda Asia Tenggara pada tahun 1998 itu memang dirancang untuk menjatuhkan pemerintahan Pak Harto,’’ tulis Mahathir (halaman 30). Steve Hanke, ahli moneter Amerika Serikat, antara lain waktu itu mengajar di University of California, Berkeley, dan diundang Pak Harto sebagai penasihat ekonomi di   masa krisis 1997,  sempat menulis bahwa Presiden Amerika Serikat Bill Clinton dan Direktur IMF Michel Camdessus mengancam Presiden Soeharto agar mencampakkan ide pematokan mata uang yang diusulkannya guna meredakan melorotnya nilai rupiah. Untuk apa ancaman itu? Hanke mengutip pernyataan mantan Menteri Luar Negeri

Tak cuma itu. Koran terkemuka Amerika Serikat The New York Times edisi 20 Mei 1998 menulis bahwa untuk menghadapi Presiden Soeharto, badan bantuan pemerintah Amerika Serikat US-Aid, menggelontorkan dana US$ 26 juta (lebih Rp 200 miliar) untuk mendanai kelompok oposisi/ LSM di Indonesia, antara lain, disebutkan nama pengacara Adnan Buyung Nasution dari LBH.

Ilustrasi Yong W Pati/foto reuters

Amerika Serikat Lawrence Eagleberger atau bekas Perdana Menteri Australia Paul Keating, yang menyatakan bahwa Amerika Serikat bersama IMF memanfaatkan krisis ekonomi Indonesia untuk menggusur Presiden Soeharto dari kursi presiden.

 Sekarang sudah waktunya diperjelas: siapa saja yang memperoleh duit US$ 26 juta itu? Untuk apa digunakan? Mengapa reformasi di Indonesia harus menggunakan dolar Amerika Serikat?t

Akses Petani

terhadap Permodalan

Oleh A. Bahtiar Sebayang, SE

Ilustrasi Yong W Pati

(Sekjen ISMEI (Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia), Wakil Sekjen Bidang Kaderisasi & Keanggotaan PP TIDAR)

Fakta dalam sejarah peradaban dunia bahwa tidak ada satu pun negara yang berhasil berkembang dan maju dengan mengesampingkan sektor pertanian dan kekurangan pangan. Bahkan dalam perspektif negara maju, pertanian diposisikan sebagai food security yang langsung berhubungan dengan keamanan negara. Para pendiri negara ini pun sebetulnya telah mendeklarasikan dan memproklamirkan bahwa Indonesia adalah negara agraris dengan keanekaragaman hayati, ekosistem, dan spesies yang sangat berlimpah dan sejak dulu telah menjadikan lahan pertanian sebagai tulang punggung kehidupan masyarakatnya. Maka tidak menjadi suatu kesalahan apabila masyarakat Indonesia memilih dan bergantung kepada sektor pertanian. Sehing-

ga pada kondisi ini kita harus berani dengan tegas mengatakan bahwa para petani memiliki jasa yang begitu besar, dimana dalam keseharian kehidupan para petani telah menyuplai pangan dan berdampak pada bergeraknya roda perekonomian. Kini keadaannya terbalik. Di Indonesia proses marjinalisasi telah menggerogoti kehidupan petani. Sebagian besar petani kita hidup di bawah garis kemiskinan dan belum sepenuhnya sejahtera. Jumlah penghasilan para petani kita saat ini belum mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. Dan pada akhirnya kantong-kantong kemiskinan tersebar di sentra-sentra pertanian dan pedesaan. Belum lagi persoalan modal bagi petani di Indonesia sampai saat ini masih menjadi masalah klasik yang sepertinya tak kunjung selesai. Meski berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan modal, namun upaya itu tidak sepenuhnya dapat mengatasi kesulitan modal bagi petani. Di sektor perbankan juga tidak memberikan kontribusi yang begitu berarti kepada para petani kita. Hal ini ditunjukkan dengan rumitnya persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan kredit, tingginya suku bunga, informasi yang masih sukar dijangkau, panjangnya birokrasi, kurangnya penyuluhan dari pemerintah serta persyaratan agunan yang dinilai memberatkan petani. Sehingga hal ini berdampak pada lemahnya posisi tawar para petani dan pembangunan dibidang pertanian semakin sulit untuk diwujudkan.

Tantangan dan solusi Input usaha tani pada umumnya berupa lahan, tenaga kerja dan modal. Secara umum pula rata-rata pemilikan lahan usaha tani relatif rendah. Sebagian petani tidak mempunyai lahan sehingga harus menjadi penyewa atau melakukan bagi hasil maupun menjadi buruh tani. Tenaga kerja merupakan andalan untuk menggarap lahan dengan skala yang relatif kecil. Walaupun demikian pada taraf tertentu petani juga harus menggunakan tenaga kerja dari luar keluarga. Bagi petani modal identik dengan pembiayaan yang sangat sulit untuk ditanggulangi, khususnya dalam mengembangkan usaha tani di pedesaan. Akses petani terhadap sumber-sumber modal yang resmi masih sangat terbatas, tetapi lebih mudah mendapatkan modal dari para pelepas uang dengan bunga tinggi. Jika lahan usaha tani dijadikan agunan untuk mendapatkan kredit modal dari perbankan, maka hampir dipastikan sebagian besar petani tidak akan mendapatkan modal yang bersumber dari lembaga keuangan resmi. Oleh karena itu dewasa ini modal menjadi faktor penghambat usaha tani di Indonesia. Masalah dan tantangan lainnya dalam pembiayaan pertanian adalah tingkat pengembalian kredit yang umumnya rendah dan berpotensi besar pada kredit bermasalah. Penghasilan dari usaha tani di Indonesia jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan kebutuhan rumah tangga. Hal ini berdampak kepada alokasi pembayaran kredit. Sementara

disisi yang lain bahwa usaha maupun bisnis di bidang pertanian memiliki dampak resiko yang tinggi, baik dari gangguan alam seperti banjir dan kekeringan, serangan hama dan penyakit tanaman serta fluktuasi harga yang signifikan. Dari realitas yang ada seharusnya pemerintah Indonesia bisa menjadi lebih peka dan membangun kesadaran bahwa dunia pertanian di Indonesia saat ini sudah pada kondisi yang memprihatinkan. Berbagai langkah sebetulnya dapat dilakukan oleh pemerintah, seperti meningkatkan anggaran untuk sektor pertanian. Memperbesar permodalan lembaga keuangan mikro untuk menyalurkan kredit bagi para petani. Selain penyaluran kredit perbankan harus menjadi prioritas kepada para petani serta memberikan kemudahan akses, memangkas birokrasi yang tidak diperlukan, suku bunga, persyaratan serta agunan yang tidak memberatkan kepada para petani kita. Selain itu pemerintah harus berani mencetak sedikitnya 2 juta hektar lahan baru untuk meningkatkan produksi beras, jagung, kedele, ubi, ternak, dll. Hal ini juga akan berdampak pada peningkatan tenaga kerja. Pemerintah juga harus memerhatikan dan segera membenahi infrastruktur yang menunjang usaha tani agar berjalan sebagaimana mestinya, seperti pembangunan listrik dan air bersih desa, dst. Pemerintah juga harus meningkatkan pengetahuan dibidang pertanian kepada para petani dengan melakukan berbagai penyuluhan. Jaminan sosial juga harus jadi fokus pemerintah kepada para petani. t

10 : Gema Daerah

edisi 03/Tahun I/Juni 2011

Hashim dan Fadli Zon kunjungi DPD Gerindra Kalimantan Tengah

foto M. Asrian Mirza

foto Dok. Tidar

Tidar & Gerindra Jawa Tengah

Hari Minggu (13/6) sore Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Kalimantan Tengah kedatangan petinggi Partai Gerindra yaitu Ketua Badan Seleksi Organisasi Partai Gerindra Hashim Djojo­hadikusumo, dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon serta Ketua DPP Partai Gerindra M. Asrian Mirza. Dalam kesempatan itu, Hashim mengutarakan seputar perjuangan Fraksi Partai Gerindra di DPR RI dalam penolakan pembangunan gedung baru DPR dan moratorium studi banding keluar negeri. “Kita menolak pembangunan gedung DPR karena menghamburkan uang rakyat, penghianatan pada amanat rakyat, dan mencederai rasa keadilan rakyat Indonesia”, jelas Hashim dengan suara tegas. Mengenai moratorium studi banding ke luar negeri, Hashim menjelaskan alasannya, karena studi banding yang dilakukan DPR RI ke luar negeri selama ini banyak yang meragukan efektifitasnya, dan sekedar jalan-jalan.

“Kebijakan itu tidak pro rakyat,” terangnya. Sementara Fadli Zon meminta unsur pengurus DPD Partai Gerindra Kalteng untuk lebih fokus dalam menghadapi verifikasi partai. Fadli Zon lebih lanjut berharap, agar pada 1 Juli 2011 DPD Partai Gerindra Kalteng harus siap seratus persen memenuhi persyaratan verifikasi tersebut. Menanggapi instruksi tersebut, Ketua DPD Partai Gerindra Kalteng H. Iwan Kurniawan mengatakan kesiapannya. “Sampai sore ini DPD Partai Gerindra Kalteng telah merampungkan delapan puluh persen persyaratan verifikasi, dan kami berkeyakinan akhir bulan ini genap seratus persen,” ujar Iwan Kurniawan yang diamini oleh seluruh pengurus. Pada malam harinya, Fadli Zon menerima penganugerahan Sepuluh Tokoh Nasional Pemimpin Pancasila bersama dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X. t Fernando Raja Guk Guk

Peduli Bencana Gas Beracun Dieng Bencana semburan gas beracun di Kawah Timbang, Dataran Tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, menarik simpati Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tunas Indonesia Raya (Tidar) dan DPD Partai Gerindra Jawa Tengah. Sejak Senin, 6 Juni 2011, 10 orang sukarelawan Tidar melakukan pendampingan kepada para korban, untuk menanggulangi trauma hilling. Mereka akan bertugas selama satu minggu untuk kemudian diganti sukarelawan lain, secara ber­giliran. Keterlibatan DPD Partai Gerindra dan Tidar Jateng membantu korban musibah gas beracun di pegunungan Dieng, bukan baru pertama kali. Sebelumnya, mereka juga melakukan tugas serupa bagi korban letusan Gunung Merapi. Kegiatan pertolongan terhadap korban bencana alam, kata Ketua PD

Tidar Jawa Tengah Ulul Aufa, merupakan bagian dari program “Tidar Peduli Bangsa”. Kesepuluh sukarelawan yang diturunkan ke lokasi musibah Dieng, terdiri dari tenaga medis, psikolog dan ahli outbond bagi anakanak agar terhindar dari stres akibat bencana. Mereka tergabung dalam Badan Penanggulangan Bencana Jateng. Dalam upaya pertolongan tersebut mereka menyertakan sebuah mobil ambulans milik DPD Partai Gerindra Jawa Tengah. Menurut Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Abdul Wachid, pihaknya akan terus memantau dan mendukung penuh upaya-upaya pertolongan yang dilakukan Tidar. Semua itu dilakukan sebagai bentuk keprihatinan Partai Gerindra kepada masyarakat yang memang membutuhkan uluran tangan. t M. Budiono

Gerindra Bendungan Hilir

foto Dok. Gerindra Bendungan Hilir

foto Dok. DPD Gerindra NTB

Nobar di Samping Rel

Gerindra NTB

Lulus Ujian Berkat Gerindra

Ujian Nasional (UN) kerap menjadi momok bagi sebagian siswa di lingkungan pendidikan swasta. Tak jarang, murid-murid di lingku­ngan lembaga pendidikan yang dikelola yayasan swasta tidak dapat mengerjakan soal yang diujikan. Melihat kenyataan itu, DPD Partai Gerindra Nusa Tenggara Barat (NTB) tergerak melaksanakan kegiatan bertema Gerindra Peduli Pendidikan, dalam bentuk bimbingan belajar. Kegiatan tersebut berlangsung selama dua minggu, menjelang UN lalu, tepatnya dimulai sejak 28 April 2011. Bimbingan Belajar yang diprakarsai DPD Gerindra itu bekerjasama dengan anggota DPRD Provinsi NTB, M. Sakdudin, S.H., dilaksanakan di wilayah Lombok Timur. Ke-

giatan ini melibatkan 750 murid dari 10 Yayasan Pondok Pesantren beserta 30 orang guru sebagai tutor. Hasilnya, sungguh membanggakan. Menurut Pjs. Ketua DPD Partai Gerindra NTB, H. Willgo Zainar, SE, MBA., seluruh siswa di sepuluh sekolah yang mengikuti kegiatan bimbingan belajar itu lulus 100%. Keberhasilan itu tak urung disyukuri oleh semua siswa, orangtua dan para guru di sepuluh sekolahan tersebut. “Kegiatan ini luar biasa, karena memberi manfaat yang sangat besar. Disaat siswa mengalami ketegangan menjelang ujian nasional dan mahalnya biaya bimbingan belajar, Gerindra hadir memberi solusi”, kata Willgo Zainar. t M. Budiono

Banyak cara bisa dilakukan untuk menjaga silaturahim di kalangan kader Partai Gerindra. Salah satunya, seperti yang diperagakan Pimpinan Ranting Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Minggu, 28 Mei 2011, dini hari mereka melakukan hajatan kecil bertajuk Nonton Bareng (Nobar) final Liga Champion. Tak urung kegiatan tersebut mampu me­ ngundang masyarakat di sekitar daerah hajatan. Masyarakat yang bermukim di Rt. 5 Rw. 6 Kelurahan Bendungan Hilir berbondongbondong memenuhi teras rel kereta api yang melintang tepat di tempat nobar dilakukan. Anak-anak, remaja dan orang dewasa, anggota dan simpatisan Partai Gerindra bercampur baur menjadi satu, turut menjadi saksi kemenangan FC. Barcelona atas Manchester United, dengan skor 3-1.

Menurut Tugino, ketua Pimpinan Ranting Gerindra Kelurahan Bendungan Hilir, acara tersebut merupakan inisiatif kader Gerindra di wilayahnya. Secara swadaya mereka bergotong royong membiayai kegiatan tersebut. Termasuk meminjam semua peralatan yang dipakai dalam acara tersebut. Acara ini bertujuan untuk menjaga kekompakan dan persaudaraan. Sebagai Pimpinan Ranting, kata Tugino, ia hanya bisa mengiyakan keinginan kader Gerindra itu, selama tidak mengganggu ketertiban umum. Nyatanya, para kader bisa saling menjaga diri, terbukti acara tersebut berlangsung tanpa aral berarti. “Mereka maunya, kalau ada event lain, acara seperti ini dilaksanakan lagi, daripada nonton sendirisendiri, atau melihat di televisi yang layarnya relatif kecil”, kata Tugino menambahkan. t M. Budiono

: 11

edisi 03/Tahun I/Juni 2011

foto M. Asrian Mirza

Hashim Djojohadikusumo tutup Munas Gerbang

Gerbang adalah singkatan dari Gerakan Buruh Tani Nelayan Gerindra. Selama dua hari, 11-12 Juni 2011, organisasi sayap buruh, petani dan nelayan Partai Gerindra ini

menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) I di hotel Kusuma Agrowisata, Kota Batu Malang, Jawa Timur. Munas yang diikuti 24 Dewan Pimpinan

Daerah (DPD) Gerbang seluruh Indonesia ini dibuka Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra dan juga Ketua Dewan Pembina Gerbang. Tampak hadir Ketua Badan

Seleksi Organisasi Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon, Ketua DPP Partai Gerindra M. Asrian Mirza, dan Kobalen. Prabowo Subianto dalam pidatonya menyampaikan harapannya agar semua anggota Gerbang melaksanakan visinya dalam melakukan gerakan pro rakyat. Selanjutnya, Prabowo minta, semua anggota Gerbang mencari akar permasalahan yang sedang dihadapi rakyat, terutama petani, buruh, dan nelayan, untuk kemudian segera mencarikan solusinya. Sebelum acara puncak Munas, yaitu pemilihan pengurus baru, para peserta Munas terlebih dulu mendengarkan pengarahan dari Ketua Dewan Penasihat Partai Gerindra, Hashim Djaojohadikusumo, dan orasi yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon. Dalam pengarahannya, Hashim menyatakan, bangga dengan organisasi sayap partai Gerindra ini, karena semua dijalankan dengan mandiri. Dan, ia berharap, agar Gerbang terus berkembang dengan pesat, dan tentunya akan menjadikan Gerindra sebagai parpol bertambah besar. Munas akhirnya memilih H. Arman Aruji menjadi Ketua Umum DPP Gerbang. Arman yang biasa dipanggil Gus Aruji ini termasuk salah seorang deklarator Gerbang, pada 28 Juni 2010. Setelah terpilihnya pengurus baru, Munas kemudian dinyatakan berakhir dan ditutup secara resmi oleh Hashim Djojohadikusumo. t

Persatuan Istri Anggota Fraksi Gerindra

Satu Tahun Pindra

Terhadap Sesama”. Tema tersebut diambil de­ ngan harapan, anggota Pindra mau membantu para suami dalam melaksanakan tugas. Dan, tidak hanya berdiam diri di rumah. Kelima lembaga pendidikan yang dijadikan tempat Bakti Sosial adalah PAUD Kenanga dan Pesantren Asalimiah di Desa Banjarsari Warunggunung, Lebak Banten, PAUD Al Mubtadin serta MI Bahrul Falah Rajeg Tange­rang, dan Yayasan Aditya Karya Pakuhaji Tangerang. Meski baru satu tahun, namun Pindra sudah kerap melakukan berbagai kegiatan. Selain bakti sosial yang dilaksanakan setiap tiga bulan, Pindra juga memiliki kegiatan pendidikan dalam bentuk seminar dan pelatihan. t

foto Mustafa Kemal

Perayaan ulang tahun pertama Per­satuan Istri-Istri Anggota Dewan Fraksi Partai Gerindra (Pindra) yang jatuh pada 14 Mei 2011 di tandai kegiatan Bakti Sosial. Mereka melakukan kegiatan Pindra Peduli Pendidikan pada Senin, 30 Mei 2011, di lima lembaga pendidikan Provinsi Banten. Bentuk kegiatannya adalah pengecatan ruang kelas, perbaikan sarana pendidikan, perbaikan dan pembangunan kamar mandi, serta pemberian perleng­kapan sekolah. Kegiatan Pindra Peduli Pendidikan dilaksanakan, kata Ketua Umum Pindra Himmatul Aliyah, karena sesuai dengan tema perayaan ulang tahun Pindra. Pada perayaan kali ini tema yang diusung adalah: “Dengan Ultah Pindra Pertama, Kita Tingkatkan Kepedulian

M. Budiono

Album

Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya Mayjen (Purn) Theo Syafei (Mantan Ketua Tim Sukses MEGA–PRABOWO)

Semoga diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan

BERITA DUKACITA l Habib Husein bin Ali Alatas, ayahanda Habib Mahdi Alatas -- salah seorang pendiri Gerakan Muslim Indonesia Raya (Gemira) -- telah berpulang ke Rahmatullah pada hari Jumat, 27 Mei 2011, pukul 16.15 WIB di RS ASRI Duren Tiga Jakarta Selatan, dalam usia 71 tahun. Jenasah almarhun telah dikebumikan Sabtu, 28 Mei 2011, pukul 12.00 di pemakaman keluarga Kalibata, Jakarta. Almarhum meninggalkan seorang istri dan tiga anak. Innalillahi wa inna ilaihi roji’un. t l Setelah menjalani perawatan cukup lama, Libert S. Foenay, Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), menghembuskan nafasnya terakhir pada Jumat, 20 Mei 2011, dalam usia 64 tahun. Almarhum meninggal dunia akibat menderita pengeroposan tulang dan dirawat secara intensif di Rumah Sakit PGI Cikini, Jakarta Pusat.

ngan besar. Meski ia sosok bersahaja, suka bergaul dengan semua kala­ngan, dan dekat dengan rakyat kecil, Et Foenay menyumbangkan pemikirannya yang bernas untuk partai. Salah satu peninggalannya yang berharga adalah Sekolah Lapangan Nekamese, sebuah sekolah untuk semua yang dekat dengan kehidupan dan budaya desa di Provinsi NTT. Selamat jalan Et Foenay. t Musibah banjir bandang di Desa Sirnabakti, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, telah merenggut jiwa Aep Saeful Hayat, Ketua Pimpinan Anak Cabang (KPAC) Partai Gerindra Kecamatan Pameungpeuk. Ia meninggalkan seorang istri, Yuliana, dan tiga orang anak. Jenasah penduduk Kp. Pesantren Rt. 01/ 05. Desa Sirnabakti, Kec. Pameungpeuk, ini telah dimakamkan pada Sabtu, 7 Mei 2011, pukul 14.00 WIB di Pemakaman Umum Pameungpeuk. Inna lillahi wa inna ilaihi roji’un. t

l

Libert S. Foenay (alm) Jenasah almarhum yang akrab disapa Et Foenay ini meninggalkan seorang istri, Maria Victoria Foenay, dan lima orang anak. Almarhum semasa hidupnya pernah menjabat Kepala Bappeda Kota Kupang ini, telah dimakamkan di samping rumah kediamannya, Jl. Kedondong-Oepura, Kupang, pada Selasa 24 Mei 2011, pukul 10.00 WITA. Bagi Partai Gerindra, kepergian Et Foenay ini merupakan kehila­

12 : EKonomi Kerakyatan

edisi 03/Tahun I/Juni 2011

Perbankan Tidak Berpihak pada Rakyat

foto Mustafa Kemal

Perlukah Bank Khusus untuk Rakyat Miskin? Alokasi kredit perbankan tercatat lebih banyak untuk kepentingan pengusaha menengah dan besar. Dana publik hanya beredar di antara pengusaha besar dan sama sekali tidak berpihak kepada rakyat. Oleh Budi Sucahyo

Strategi pembiayaan ekonomi pemerintah selama ini masih memunculkan ketidakadilan. Pasalnya, pembiayaan yang dijalankan hanya menguntungkan kelompok usaha menengah atas. Alokasi kredit perbankan tercatat lebih banyak untuk kepentingan pengusaha menengah dan besar ketimbang mengangkat kehidupan rakyat miskin. Dana publik hanya beredar di antara peng­ usaha besar dan sama sekali tidak berpihak kepada ekonomi rakyat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan lebih banyak terjadi pada sektor pertanian. Sebesar dua pertiga angka kemiskinan di Indonesia ada di pedesaan. Sementara 90% masyarakat desa adalah petani. Namun, hingga hari ini perbankan masih belum memihak dan memerhatikan nasib petani. Contohnya, mayoritas petani di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, be-

lum merasakan keberpihakan perbankan dalam menyalurkan kredit. Ketidakjelasan respons perbankan menyebabkan petani enggan mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan tersebut. Hanya kurang dari 5% petani yang telah merasakan kucuran kredit perbankan. Selebihnya masih mengandalkan jasa para “pelepas uang”, seperti rentenir atau tengkulak. Kesulitan mendapat kredit perbankan bukan hanya dirasakan para petani. Nasib serupa pun dialami para nelayan miskin. Menurut Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Yussuf Solidhien, perbankan nasional pada tahun 2010 baru menyalurkan kredit untuk usaha perikanan sebesar 0,02% dari total kredit perbankan nasional. “Perbankan nasional masih belum mau memberikan pinjaman modal kepada nelayan dengan alasan risiko tinggi dan tidak bankable,” kata Yussuf. Pemerintah sebenarnya sudah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau Kredit Usaha Tani (KUT). Namun, dalam pelaksanaannya, petani maupun nelayan masih sangat sulit memperoleh kredit. Pasalnya, bank pelaksana tetap meminta agunan dari nelayan walaupun pinjamannya di bawah Rp20 juta. “Padahal sesuai Keppres tentang KUR, pinjaman di bawah Rp20 juta tidak memerlukan agunan,” ujar Yussuf. Prosedur birokrasi perbankan yang berbelit-belit membuat masyarakat kecil, khususnya petani dan nelayan, sulit mendapatkan kredit. Belum lagi bunga yang diberikan

masih sangat tinggi, berkisar 1414% per tahun. Bila dibandingkan dengan negara-negara lain, bunga di Indonesia masih sangat tinggi. Untuk mendukung pertanian dan perikanan, bunga perbankan Jepang hanya 0,5%, Korea 2%, Cina 2,5%, Australia 3%, bahkan Thailand, Malaysia, dan Filipina hanya 3,8%. Menurut Sadar Subagyo, anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Gerindra, secara umum perbankan memang menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat. “Perbankan adalah institusi yang menyerap kelebihan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan lain-lain serta menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman,” katanya kepada Gema Indonesia Raya. Namun, untuk menyalurkan pinjaman itu, kata Sadar Subagyo, perbankan menerapkan hukum besi. Yaitu feasible (layak diberi pinjaman) dan bankable (memiliki jaminan). Dua hal inilah yang menjadi dasar bagi perbankan untuk memberi pinjaman (kredit) kepada nasabah. “Skema apapun yang dibuat oleh pemerintah menjadi mubazir bila dua hal itu tidak tersentuh dan tertangani dengan baik,” ujar Sadar Subagyo. Skema pemerintah yang dimaksud seperti KUR atau KUT. Nah, apabila perbankan ingin berpihak kepada rakyat kecil, maka rakyat kecil itu mesti diberdayakan dahulu. “Secara sederhana pemerintah harus membuat rakyatnya menjadi bankable. Baru kemudian pemerintah membuat program-

Perlukah Indonesia memiliki bank khusus untuk rakyat miskin? Dunia perbankan memang memainkan peran penting guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Grameen Bank di Bangladesh mungkin bisa menjadi contoh. Grameen Bank adalah sebuah bank desa penyalur kredit mikro bagi kalangan perempuan miskin di Bangladesh. Grameen Bank didirikan tahun 1976 oleh Muhammad Yunus, seorang dosen di Universitas Chittagong, Bangladesh. Bermula dari keprihatinan Muhammad Yunus menyaksikan fenomena kemiskinan desa di seputar kampusnya, tepatnya di desa Jobra. Sejumlah perempuan miskin pembuat tikar, pembuat bakul, penjual jajanan, warung, dan para pengrajin lain terjerat oleh rentenir. Hasil dagangan hanya cukup untuk membayar suku bunga yang mencekik leher. Berawal dari situlah Muhammad Yunus turun tangan. Dengan suku bunga yang relatif murah, Muhammad Yunus membentuk lembaga ke­uangan mikro. Itulah Grameen Bank. Uniknya, kredit pinjaman hanya untuk kalangan perempuan miskin dan tanpa agunan. Grameen Bank juga mendampingi dan membina penerima kredit. Saat ini Grameen Bank telah tumbuh sebagai bank raksasa. Omsetnya mencapai US$6 miliar dengan jumlah nasabah peminjam tak kurang dari 7 juta orang miskin di 73.000 desa di Bangladesh. t

program perbankan untuk rakyat,” jelas Sadar Subagyo. Atas dasar itu, Sadar menyatakan bahwa wajar apabila rakyat kecil, seperti petani dan nelayan, masih sulit mendapatkan kredit perbankan. Pasalnya, petani dan nelayan masih belum bankable. Sadar mencontohkan, petani sudah memiliki usaha tani yang layak, dan dari usaha itu mampu me­ ngembalikan pinjaman. Namun, petani tidak mempunyai jaminan (collateral). Padahal petani memiliki lahan. Sayangnya, lahan itu tidak bisa dijadikan jaminan karena belum bersertifikat. Persyaratan agunan antara lain sertifikat kepemilikan tanah. Bagi petani sertifikat ini menjadi masa-

lah utama. Sebab, sawah atau lahan pada umumnya masih berstatus girik atau paling tinggi akta jual-beli. Jarang sekali sawah atau lahan pertanian yang memiliki sertifikat. Ini­ lah ganjalan utama mendapatkan kredit. Sebagai jalan keluarnya, lanjut Sadar Subagyo, pemerintah harus melayani pembuatan sertifikat lahan milik petani secara gratis (tanpa dipungut bayaran). “Jika pemerintah menggratiskan sertifikasi tanah petani, otomatis pemerintah membuat petani menjadi bankable. De­ngan demikian otomatis petani akan terjangkau oleh perbankan,” kata Sadar Subagyo. Maka, mungkin tak ada keluhan petani sulit mendapatkan kredit perbankan. t

: 13

edisi 03/Tahun I/Juni 2011

Ekspor sumber daya alam (SDA) dalam bentuk bahan mentah kurang menguntungkan bagi keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran koperasi diharapkan mampu mengubah bahan setengah jadi atau bahan jadi, sebelum diekspor ke luar negeri. Oleh M. Budiono foto Mustafa Kemal

Koperasi Indonesia Mawar Melati

Turut Membangun Ekonomi Nasional

foto Mustafa Kemal

DR. Ir. Endang S. Thohari, M.Sc. Di tengah ketidakpastian nasib Koperasi Unit Desa (KUD) atau koperasi-koperasi lain yang ber­ anggotakan para petani, tersiar kabar bahagia, lahirnya Koperasi Indonesia Mawar Melati. Ditengok dari usianya, Koperasi Indonesia Mawar Melati ini memang baru seumur jagung. Koperasi ini lahir pada 08 Pebruari 2011, pada awalnya bernama Koperasi Perempuan Indonesia. Pada 27 April 2011, bertepatan digelarnya rapat pengurus, nama koperasi ini menjadi Koperasi Perempuan Indonesia Mawar Melati. Dan, setelah berkonsultasi dengan

Deputi Kelembagaan Kementerian Negara Koperasi (Kemenegkop) dan UKM, sejak 18 Mei 2011, berubah menjadi Koperasi Indonesia Mawar Melati. Saat ini, Koperasi Indonesia Mawar Melati yang berkantor di Jalan Harsono RM No. 54, Ragunan, Jakarta Selatan, sudah memiliki enam cabang. Masing-masing Koperasi Primer dan Sekunder Bandung, Koperasi Primer Tangerang, Koperasi Sekunder Banten, Koperasi Primer Purwakarta, dan Koperasi Primer dan Sekunder Tabanan, Bali. Koperasi Indonesia Mawar Melati bersifat sebagai Koperasi Kon-

UMKM di dalam negeri menjerit karena kekurangan modal. Kami juga prihatin menyaksikan sumber daya alam (SDA) kita diekspor dalam bentuk mentah, padahal kita bisa mendapat harga lebih baik, jika SDA itu kita olah dahulu,” kata Ketua Umum Koperasi Indonesia Mawar Melati DR. Ir. Endang S. Thohari, M.Sc. Karena itu Koperasi Indonesia Mawar Melati, menurut Endang, memasang target untuk ikut melakukan penguatan ekonomi nasional, mencegah Capital Out Flow, dan Capital Fly ke luar negeri. Caranya, menurut Endang S. Thohari, mempermudah akses permodalan, pasar, penguatan kelembagaan, pengelolaan SDA untuk tidak diekspor dalam bentuk bahan dasar, memperluas lapangan kerja, meningkatkan kemampuan potensi andalan wilayah sesuai dengan Agro Ekological Zone, serta meningkatkan kapasitas SDM sesuai Sosio Culture setempat. Diusianya yang belum setengah tahun ini, Koperasi Indonesia Mawar Melati sudah mulai menggeliat dengan melakukan berbagai kegiatan. Antara lain, menyelenggarakan arena Pasar Sabtu, dengan menjual pakaian layak pakai (30 April). Mengikuti Fiesta Smesco (23-27 Maret), melaksanakan Agrowisata di Cimanggu, Bogor, (7 Mei). Juga menyelenggarakan Lokalatih Tepung Nusantara di Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP), Kementerian Pertanian, bekerjasama dengan Organisasi SRIKANDI, IAPI, PERINDRA dan PIRA. Mengingat koperasi ini usianya masih sangat muda, pengurus

Kami khawatir melihat kenyataan banyak modal yang dilarikan ke luar negeri, sementara pelaku UMKM di dalam negeri menjerit karena kekurangan modal... –DR. Ir. Endang S. Thohari, M.Sc.–

sumen. Para pemrakarsa koperasi adalah para figur dari berbagai latar belakang, mulai dari Perempuan Indonesia Raya (PIRA), pensiunan PNS, PNS aktif, Perempuan Pengusaha UMKM, aktivis Parpol, hingga Ibu Rumah Tangga. Tu-

juannya untuk pemberdayaan dan berbuat sesuatu yang nyata bagi Indonesia yang adil, makmur dan bermartabat. “Kami khawatir melihat kenyataan banyak modal yang dilarikan ke luar negeri, sementara pelaku

Koperasi Indonesia Mawar Melati terus menerus melakukan sosialisasi koperasi, antara lain hadir dan mengikuti berbagai undangan. Selain membuka pendaftaran anggota baru, dan menjembatani akses pasar dan modal bagi anggota.t

14 : Dari Lantai 17

edisi 03/Tahun I/Juni 2011

Fraksi Partai Gerindra

Sikapi Keterangan Pemerintah Soal RAPBN 2012 Pertumbuhan ekonomi 2010 mencapai 6,1% tidak berdampak signifikan mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran. Oleh Leli Achlina

Menteri Keuangan Agus D. W. Martowardojo hadir di rapat paripurna DPR RI dengan agenda tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi mengenai pokokpokok pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2012 di gedung DPR, Jakarta, akhir Mei lalu. Dalam sambutannya, Menkeu mengatakan, target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2012 di atas 6,5%-6,9% dan pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi 2012 paling tinggi di ASEAN. Menanggapi hal ini, Fraksi Partai Gerindra yang diwakili oleh Ir. Sadar Subagyo menyatakan, telah mencatat dan mengapresiasi hal-hal positif apa yang disampaikan pemerintah tersebut. Namun perlu diingat, optimisme tersebut sering tidak berdampak secara langsung kepada kesejahteraan rakyat, sebagaimana tujuan pembangunan nasional. Hal ini memang bukan sepenuhnya kesalahan atau kekurangan pemerintah, tetapi kekurangan kita bersama. Asumsi-asumsi ekonomi makro yang selama ini menjadi pedoman ternyata tidak secara signifikan berbanding lurus dengan pengurangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat secara signifikan pada 2010 (6,1%) setelah pada 2009 hanya 4,6% misalnya, ternyata kemiskinan hanya berkurang 0,82% (dari 14,15% pada 2009 menjadi 13,33% pada 2010). Begitu juga pengangguran terbuka, pada 2010 hanya berkurang 640 ribu atau 0,73%. Seharusnya pertumbuhan ekonomi nasional 2010 berdampak signifikan pada pengurangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran terbuka. “Melesetnya” dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan dan

pengurangan pengangguran, karena pertumbuhan ekonomi hanya disokong oleh pertumbuhan sektor non-tradable, bukan oleh sektor tradable (pertanian, pertambangan dan penggalian, dan manufaktur) yang banyak menyerap tenaga kerja. Untuk 2010 pertumbuhan sektor pertanian hanya 2,9%, padahal 41,49% tenaga kerja berada di sektor pertanian. Juga di sektor manufaktur yang hanya tumbuh 4,5%, padahal sektor ini mampu menyerap 13,82% tenaga kerja. Bandingkan dengan sektor transportasi (non-tradable) yang pada 2010 tumbuh 13,5%, tapi hanya menyerap 5,62% tenaga kerja, atau sektor konstruksi yang tumbuh 7,0%, padahal hanya menyerap 5,62% tenaga kerja. Daya tumbuh sektor tradable tertatihtatih, padahal menyerap banyak tenaga kerja. Itu disebabkan, karena: tidak adanya fasilitas yang memudahkan proses memperoleh perizinan usaha; kurangnya jaminan kepastian hukum; kredit bank yang kurang kompetitif; kualitas SDM yang minim; dan infrastruktur serta logistik yang tidak memadai. Kelimanya bermuara pada keengganan para investor untuk menanamkan modalnya di sektor tradable yang berdampak domino pada kecilnya pertumbuhan dan kurangnya daya serap tenaga kerja pada sektor tradable. Untuk meningkatkan pertumbuhan sektor tradable, Fraksi Partai Gerindra mengusulkan, agar dalam APBN secara tegas dan jelas mengalokasikan sejumlah dana tertentu untuk pembangunan infrastruktur, seperti alokasi 20% APBN pada sektor pendidikan. Dalam konteks ini, alokasi khusus tersebut diberlakukan dalam kurun waktu tertentu. Secara keseluruhan, agar pembangunan ekonomi nasional sesuai dengan amanat konstitusi yakni untuk meningkatkan kesejah-

teraan rakyat dan agar sesuai dengan program pembangunan yang pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment, Gerindra mengusulkan agar dalam asumsi makro dicantumkan Indeks Penyerapan Tenaga Kerja, dimana setiap 1% pertumbuhan ekonomi harus menciptakan 600 ribu lapangan kerja baru. Kemudian Indeks Penurunan kemiskinan, yang setiap 1% pertumbuhan ekonomi harus mengurangi angka kemiskinan minimal 600 ribu. Selanjutnya, tax ratio minimal setara dengan best practice yang ada di dunia, dimana untuk Indonesia minimal 16% (standar OECD). Selain itu Fraksi Gerindra meyakini, kombinasi peningkatan pertumbuhan sektor tradable yang didukung oleh alokasi sejumlah dana tertentu dalam APBN untuk pembangunan infrastruktur yang dibarengi dengan menjadikan indeks penyerapan tenaga kerja, indeks penurunan kemiskinan dan tax ratio menjadi asumsi makro ekonomi akan secara signifikan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan ekonomi nasional akan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Lalu hal lain yang perlu mendapat perhatian, adalah: Terbatasnya fiscal space (ruang gerak fiskal) sebagai akibat masih besarnya porsi belanja mengikat. Tidak optimalnya lifting (target pengangkutan produksi) minyak yang berakibat pada beban APBN, serta ketimpangan fiskal antara pusat dengan daerah kaya dan daerah miskin. Fraksi Gerindra mengusulkan, perlu adanya insentif fiskal untuk para investor yang bergerak di eksplorasi dan eksploitasi migas, dan penyempurnaan rumusan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah (UU Nomor : 33 Tahun 2004), serta penyempurnaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU Nomor 28 Tahun 2009). t

foto Mustafa Kemal

Partai Gerindra Setuju Sahkan RUU Mata Uang Menjadi UU

Ciri-ciri negara yang berdaulat adalah semua transaksi di dalam negeri menggunakan rupiah sebagai mata uang. Kedaulatan mata uang ini sangat penting sebagai syarat dalam menjamin kestabilan sektor bisnis, dan investasi riil. Untuk itu Rancangan Undang Undang (RUU) Mata Uang merupakan sesuatu yang

harus menjadi perhatian penting bagi sebuah negara, karena RUU Mata Uang merupakan amanat dari pasal 23B UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi : “Macam dan harga mata uang diatur dengan undang-undang”. Amanat ini juga tertera dalam UU RI Nomor 23 tahun 1999 tentang BI yang kemudian diubah menjadi UU RI No.3 tahun 2004

pasal 77A, yaitu, “Ketentuan mengenai mata uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, dan pasal 23 undang-undang ini dinyatakan berlaku hingga diatur lebih lanjut dengan undang-undang tersendiri”. Pada prinsipnya, Fraksi Partai Gerindra menyetujui hasil pembahasan akhir RUU Mata Uang. Serta tidak mempersoalkan kontradiksi penandatanganan lembar pecahan uang yang hanya dilakukan oleh pejabat Gubernur Bank Indonesia. Tentunya atas dasar pertimbangan yang diamanatkan dalam UUD 1945, Pasal 23D; UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 6; UU No. 23 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 3 tahun 2004, pasal 19 dan pasal 20. Atas pertimbangan tersebut Partai Gerindra yang diwakili oleh Ir. Sadar Subagyo menyampaikan pandangan mininya di hadapan pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI, serta Menteri Keuangan RI dan HAM RI yang mewakili pemerintah, bahwa Fraksi Gerindra setuju mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Mata Uang menjadi Undang-Undang, dan mendukung untuk penandatanganan pecahan mata uang dilakukan hanya oleh pejabat Bank Indonesia. t

LA

RUU PKS Harus Komprehensif dan Integratif Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, ras, dan budaya adalah suatu bentuk kekayaan bangsa. Akan tetapi keanekaragaman tersebut, selain memberikan dampak positif dapat pula terjadi sebaliknya, negatif. Dampak negatif terjadi akibat kesenjangan dan ketidakadilan, baik dari segi sosial maupun ekonomi, yang disebabkan oleh ketimpangan pembangunan serta adanya dinamika politik. Dinamika sosial ekonomi, budaya dan politik yang ada membuat Indonesia memiliki potensi terjadinya ketegangan atau rawan konflik, baik konflik horizontal maupun vertikal. Untuk itu, perlu bentuk penanganan konflik yang tepat dan bisa diterapkan di semua wilayah. Selama ini penanganan konflik memang sudah dilakukan. Namun, penanganannya masih lebih mengarah pada penanganan yang bersifat represif, begitu pula dengan bentuk peraturan perundang-undangannya belum terdapat payung hukum yang jelas. Nah, Fraksi Partai Gerindra memandang perlu menyikapi RUU tentang Penanganan Konflik Sosial (RUU PKS) ini, terkait dengan mekanisme dan tata cara penanganan konflik secara komprehensif dan integratif. Di hadapan pimpinan dan anggota DPR RI pada sidang paripurna DPR RI, Fraksi Partai Gerindra yang diwakili oleh Rindoko Dahono Wingit, S.H., M.Hum., menyampaikan pendapatnya, antara lain bahwa definisi bentuk konflik sosial harus diperjelas, sehingga tidak menimbulkan multitafsir karena konflik sosial memiliki spektrum yang sangat luas sehingga perlu dibatasi. Di samping itu, ada penjelasan yang akurat mengenai sumber pembiayaan, terutama yang bersumber dari masyarakat. Agar tidak memunculkan manipulasi dari para mafia bencana. Sanksinya harus dipertegas dan peran serta masyarakat (peran adat/pranata adat) perlu dioptimalkan. Lalu, bentuk penanganan konflik harus secara preventif dan pascakonflik dijabarkan dengan lebih sistematis. Penanganan secara preventif misalnya, pascakonflik pihak mana yang menangani. Terminologi ‘penghentian konflik’ pun dalam draf RUU Penanganan Konflik Sosial harus dilakukan melalui ‘bantuan pengerahan sumber daya TNI’. Mekanisme peran POLRI dan TN, serta peran dari masyarakat adat harus diatur secara tegas. Selain itu, perlu adanya harmonisasi dan sinkronisasi soal ketentuan peraturan per­ undang-undangan yang telah ada, agar tidak menimbulkan konflik dalam penanganan konflik di lapangan. Menyinkronkan substansi agar tidak tumpang tindih dan membingungkan masyarakat atau aparatur penegak hukum, karena kemiripan undang-undang, juga agar menghemat uang negara. Persoalan perempuan juga menjadi perhatian penting bagi Fraksi Partai Gerindra, karena pembahasannya masih minim, terutama dalam proses memutuskan. Padahal pengalaman dari konflik-konflik yang pernah terjadi, selain sebagai korban, perempuan merupakan aktor utama dalam proses perdamaian. Oleh karenanya, meskipun RUU PKS nantinya disepakati, pemerintah hendaknya tidak melupakan akar masalah penyebab konflik yang umumnya oleh faktor ekonomi, kesejahteraan dan pembangunan yang tidak merata. Sehingga pendekatan yang dilakukan hendaknya juga mempertimbangkan aspek ekonomi, kesejahteraan, dan pembangunan yang merata bukan pendekatan legal formalistik berdasarkan UU PKS semata. t LA

Figur : 15

edisi 03/Tahun I/Juni 2011

Fadli Zon

Pemimpin Pancasila 2011

Satu lagi penghargaan diraih oleh Fadli Zon. Direktur Institute for Policy Studies (IPS) menerima penghargaan sebagai Pemimpin Pancasila 2011. Perhargaan itu diberikan oleh Yayasan Indonesia Satu dalam suatu upacara di Tugu Soekarno, Jl. S. Parman Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu 11 Juni 2011. Ikut hadir Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo dan Ketua DPP Gerindra M. Asrian Mirza. Hashim pada tahun lalu juga menerima penghargaan serupa. “Pemberian penghargaan kepada Pemimpin Pancasila ini tidak sembarangan. Karena peraih penghargaan Pancasila sangat berharga dan patut dihargai sesuai amanat yang diemban,” kata Ketua Yayasan Indonesia Sa­­tu Fredy Ndolu. Penghargaan itu berupa kristal ber­­lambangkan ta­­ngan Soekarno se­laku Presiden per­tama Republik Indonesia. Selain Fadli Zon tokoh lain yang menerima perhargaan adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gayus Lumbuun, Si­ti Nurbaya, Marwah Daud Ibrahim, Maruarar Sirait, dan Denny Tewu. Mereka dinilai pantas menerima penghargaan karena telah memenuhi ti­­ga kategori penilaian, yakni: integritas, pro­fesionalitas, dan personality. Bagi tokoh muda Indonesia yang genap berusia 40 tahun pada peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni lalu, ini bukanlah penghargaan pertama yang ia terima. Sebelumnya pada 1 Juni 2011, perpustakaan pribadinya di Jakarta Pusat, Fadli Zon Library, mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) untuk tiga kategori: koleksi koran tua terbanyak, koleksi keris terbanyak dan koleksi piringan hitam terbanyak. t LA

foto istimewa

Naysilla Mirdad

“Tetap Dukung Sang Ayah” Punya seorang ayah yang terkenal sebagai artis dan politikus adalah kebanggaan tersendiri bagi Naysilla Mirdad, putri ketiga dari pasangan Jamal Mirdad dan Lidya Kandou ini. Sejak sang ayah terjun ke dunia politik dan menjadi anggota DPR RI (terpilih) 2009-2014 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Nay begitu sapaan akrabnya, sudah sangat mendukung langkah ayahnya. “Saya sih dukung saja kegiatan Papa. Soalnya Papa juga komit bekerja untuk negara dan masyarakat Indonesia,” kata bintang sinetron kelahiran 23 Mei 1988 ini. Menurut Nay, sikap ayahnya masih sama seperti dulu, tak ada yang berubah. “Sampai saat ini karier papa tak berdampak sama keluarga. Kepribadiannya tetap seperti dulu. Malah sesekali masih suka jemput ke lokasi shooting saya dan mama. Weekend kita masih suka ngumpul, nyempetin makan dan nonton bareng,” tutur adik kandung bintang sinetron Nana Mirdad ini. Sebagai anak politikus, Nay juga tak terlalu dipusingkan oleh keharusan menjaga imej secara berlebihan. “Saya tetap seperti ini saja, jadi diri sendiri. Pokoknya semua mengalir seperti biasa, namun saya tatap menjaga nama baiknya,” ungkap Nay polos. Di luar aktivitas shooting, Naysilla Mirdad masih mengikuti kuliah sembari berbisnis butik. Nay memilih jurusan fashion bussiness di sebuah sekolah mode di Jakarta Selatan. “Pokoknya jurusan ini cocok dengan jiwaku. Sekarang saya ingin mencoba seimbang antara karier dan pendidikan. Mudah-mudahan terwujud,” harap Nay serius. t LA

foto M. Asrian Mirza

Noura Dian Hartarony Ingin lebih bijak dalam bertindak dan berucap

foto dok. Pribadi

Langkah hukum menjadi pilihan terbaik bagi Noura Dian Hartarony untuk mengakhiri polemiknya. Sejak tersebarnya berita miring tentang dirinya, anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Gerindra ini mengaku sempat sedih, karena kehilangan haknya untuk hidup tenang. Noura bilang: “Saya merasa dihakimi masyarakat. Privacy saya terusik.” Terhadap berita tak sedap itu, Noura memberi pembelaan. Ia terakhir kali masuk ke Bibliothique pada 31 Desember 2009, menghadiri pesta tahun baru. Berita yang menyebut ia mabuk dan menarinari di atas meja tersebar  April 2011. “Jelas sekali itu fitnah, karena hal itu tidak pernah terjadi sama sekali,” kilah Noura. Alasannya, pada April itu ia tengah kerja keras bersama staf ahli untuk menganalisa pengaduan masyarakat adanya korupsi di departemen tertentu.

Mengingat kasus ini membawa-bawa nama Gerindra, Noura mengatakan, perlu adanya tindakan hukum agar dapat menjadi pembelajaran bagi banyak pihak, termasuk media yang begitu gegabah menyebarluaskan fitnah ini tanpa konfirmasi kepada saya terlebih dahulu. “Saya bersyukur, bangga dan berterima kasih atas perhatian dan dukungan partai, serta sangat bijak menyikapi kasus ini,” papar anggota dewan yang juga Wasekjen Partai Gerindra ini. Noura mengaku, bisa mengambil hikmah dari peristiwa itu. Ke depan, ia harus lebih waspada dan bijak dalam bertindak dan berucap. “Sak bejo bejone wong pinter, isih bejo wong kang waspodo (seberuntungnya orang pintar, masih mujur orang yang waspada,” ujar aktivis lingkungan hidup ini. t

LA

16 :

profil

edisi 03/Tahun I/Juni 2011

Sadar Subagyo

Dekat dengan Gus Dur, Mengagumi Prabowo Subianto Sadar Subagyo seperti menjalani roda kehidupan. Penderitaan dan kebahagiaan silih berganti. Tapi, ada yang tak berubah pada dirinya, yaitu sejak kecil sampai sekarang masih tetap berprestasi. Oleh Ardi Winangun

sementara kepala menatap ke tanah. Setelah bertapa, Subali mendapat ajian pancasona, dengan kesaktian bisa hidup kembali setelah mati. Cerita itu benar-benar merasuk ke dalam jiwa Sadar Subagyo. Sejak kelas IV SD, ia mengikuti cara tapa Subali tersebut. Itu dilakukannya setiap hari di halaman belakang rumahhya, “Saya selalu ngalong, tidur dengan posisi kaki di atas dan kepala menatap ke bawah,” ujarnya sambil tertawa. Cara seperti itulah, kata Sadar, membuat otaknya jadi pintar. Bukan hanya di sekolah dasar, di sekolah lanjutan (SMP) ia juga termasuk siswa cerdas. Ia tercatat sebagai siswa SMP I Purwokerto. “Juara kelas saya unda-undi, kadang juara satu, kadang juara dua,” tutur Sadar Subagyo. Prestasinya tidak begitu terpengaruh oleh kehidupan keluarga yang saat itu mengalami kesusahan, karena usaha ayahnya bangkrut. Sadar Subagyo bersama kakaknya waktu itu terpaksa berjualan kancing tress, kancing untuk baju wanita. Dari hasil jualan kancing itu, Sadar bisa membeli makan siang dan membiayai sekolahnya. Begitu pula tatkala melanjutkan pendidikan di SMA, Sadar menjalani pendidikannya sembari membantu ibunya berjualan kue lumpia. Tapi, dengan perjuangan hidup yang begitu berat, Sadar Subagyo dapat menyelesaikan pendidikan SMA dengan mulus. Berbekal ijasah SMA, ia melanjutkan pendidikan di Institut Pertanian Bogor (IPB). Ia mengambil jurusan Mekanisasi Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian. Selama mengikuti kuliah ia juga termasuk mahasiswa cemerlang, dan ketika menyelesaikan kuliah, ia tercatat sebagai lulusan terbaik. Setelah lulus IPB, Sadar Subagyo kemudian memilih untuk tetap mengabdi di almamaternya. Ia memilih bekerja sebagai dosen. Di sini ia bertemu dan mempersunting seorang gadis bernama Sri Endah Agustina, yang juga memilih menjadi dosen di fakultas yang sama dengan suaminya, Sadar Subagyo. Tapi, hanya sempat tiga bulan ia menjalani profesi sebagai dosen dan telah mendapat NIP (nomor induk pegawai), untuk kemudian pindah ke Balai Penelitian Perkebunan, juga di Bogor. Di tempat baru ini, Sadar membidangi te­k­ nologi karet. Salah satu prestasinya di bidang teknologi karet, ia mampu meningkatkan mutu olahan karet, dan memberi teknologi tepat guna kepada petani karet. Atas prestasi tersebut, oleh Balai Penelitian Perkebunan Bogor,

foto Tri Susilo

Sadar dalam kamus bahasa Indonesia ber­ arti insaf, merasa, mengerti, dan mengetahui. Ketika pasangan suami istri Mohammad Soe­ djadi dan Hastoetik Darusman dari Desa Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sadar betul kenapa ketika putra ke-enamnya lahir pada 30 Oktober 1958 ia harus memberi nama Sadar Subayo. Begini ceritanya. Mohammad Soedjadi kala itu pegawai administrasi di sebuah instansi militer di daerah Banyumas. Di samping itu ia juga punya pekerjaan sambilan sebagai juragan gula merah. Dari pernikahannya dengan Hastoetik, ia waktu itu baru dikarunia lima orang anak. Tapi, ada kebiasaan jelek yang menghinggapi diri Soedjadi, ialah suka berjudi. Mungkin saja kebiasaan itu karena pengaruh lingkungan, karena pada masa itu di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sedang marak judi kasino. Entah kenapa ketika putra ke-enamnya lahir pada tahun 1958 itu seolah ada kekuatan besar yang membuat Soedjadi menjadi sadar. Sejak itu, ia betul-betul insaf dan meninggalkan kebiasaanya, berjudi. Untuk menandai perubahan prilakunya ini, ia kemudian memberi nama “Sadar” untuk anaknya yang baru lahir. Agar anaknya kelak diberi kebahagiaan, lalu di belakang Sadar diberi tambahan Subagyo. “Jadi, tidak hanya sadar tapi juga berbahagia,” cerita Sadar Subagyo tentang kisah pemberian nama yang melekat pada dirinya sekarang. Ternyata, doa dan harapan orang tuanya agar anaknya menjadi bahagia agaknya telah terkabul. Sadar Subagyo sekarang ini adalah anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra. Tentu kesuksesan yang diraihnya sekarang ini bukan datang tiba-tiba, tapi melalui perjua­ ngan panjang. Hanya saja, ia diberi kelebihan berupa otak yang cemerlang, dan hal itu terlihat sejak masih kecil. Ketika lulus Sekolah Dasar (SD) Kranji VII pada tahun 1970-an, Sadar Subagyo meraih nilai tertinggi, yaitu: masing-masing nilai 10 untuk mata pelajaran Ilmu Berhitung dan Ilmu Pengetahuan. Lalu nilai 9 untuk mata pelajaran Bahasa. Soal kecerdasan ini Sadar Subagyo punya cerita tersendiri. Sejak kecil, ia mengaku, suka membaca. Salah satu buku yang dibacanya adalah kisah pewayangan Ramayana. Rupanya kisah ini sangat menginspirasi hidupnya. Di situ diceritakan Subali, paman Hanoman, melakukan tapa untuk mendapatkan kesaktian. Ia bertapa dengan cara mengikuti posisi kelelawar tidur, tergantung kaki di atas,

Sadar Subagyo dianugrah sebagai karyawan berpres­tasi. Hanya setahun bekerja di Balai Penelitian Perkebunan Bogor itu, Sadar Subagyo selanjutnya menceburkan diri di sektor swasta dan menjadi wiraswasta. Pada 1985-1986, ia menjadi Marketing Executive Monsanto Co; 1986-1993 bekerja di PT Astra Graphia, Divisi Komputer. Kemudian, pada 19931995 bekerja di International Dev. Agency for Indonesia, DEC, USA. Pada 1995-2009 menjadi President Director PT Arzak Dian Kobar. Tahun 2001-2009, President Director PT Konsulindo Informatika Perdana (Perdana Consulting). Dan, pada tahun 2009-2010 menjadi Komisaris Perdana Group. Pengagum Prabowo Sadar Subagyo lahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga besar Nahdliyin. Ketika Abdurrahman Wahid alias Gus Dur masih hidup, Sadar Subagyo boleh dibilang termasuk salah seorang “pembisik” Gus Dur. Sebagai warga NU, Sadar memang dekat dengan Gus Dur. Di organisasi yang didirikan KH Hasyim Asyhari itu, ia pernah menjabat bendahara NU DKI Jakarta (1999-2004). Saat ini, Sadar aktif di Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) bersama dengan Masdar Farid Mas’udi. Saat Gus Dur menjadi presiden, Sadar mengaku sering bertemu Gus Dur. Suatu ketika, ia ngobrol dengan Gus Dur soal pe­ ngembangan ekonomi. Kata Gus Dur pernah mengatakan bahwa globalisasi ekonomi dunia saat ini dikuasai tiga jaringan. Pertama, jari­ngan Yahudi yang menguasai ke­uangan dan ekonomi; kedua, jaringan Cina dan keturunan­nya yang menguasai perdagang-

an dan distribusi; dan, ketiga, jaringan India yang me­nguasai high tech. Intinya, menurut Sadar, kalau mau masuk ke dalam tiga jaringan itu maka harus membuka hubungan diplomatik dengan ketiga negara tersebut. “Nah, upaya Gus Dur ingin membuka hubungan diplomasi dengan Israel ditentang banyak pihak. Akhirnya Indonesia hanya membuka jaring dengan Cina dan India,” kata Sadar Subagyo. Bila berjumpa Gus Dur, Sadar Subagyo sering guyonan. Misalnya, Gus Dur mengaku keturunan Cina dari marga Tan. Sadar pun meledek dengan ucapan, “Iya se-Tan,” sambil tertawa, dan Gus Dur pun ikut tertawa. Kedekatan inilah yang membuat Sadar Subagyo mengaku sebagai seorang Gusdurian. Pada Pemilu 2004, Sadar adalah caleg PKB Dapil Maluku. Tapi, ketika PKB dilanda konflik, Sadar Subagyo pamit secara baik-baik kepada Gus Dur untuk bergabung dengan Partai Gerindra. Sadar memilih Partai Gerindra karena merasa cocok dengan platform Gerindra. “Saya mendukung pemikiran Pak Prabowo Subianto,” ujarnya. Maka, dia pun menjadi caleg Partai Gerindra Dapil VII Jawa Tengah, meliputi Kabupaten Banyumas dan Cilacap. Dan, dia pun berhasil lolos ke Senayan. Sekarang, ayah dari Anggi Santika Pangastutik, Ayu Santika Pangastutik, dan Aurora Santika Pangastutik tergabung dalam Komisi XI DPR RI. Setelah terpilih menjadi anggota DPR, Sadar Subagyo melepas semua jabatan di per­ usahaan miliknya, dan selanjut perusahaan itu dikelola oleh anak-anaknya. “Waktu saya justru lebih banyak longgarnya saat ini dari­ pada waktu menjadi pengusaha,” ucap pria yang mempunyai hobi membaca, merenung, dan bermain golf itu. t


Tabloid Gema Indonesia Raya Edisi 03