OPINI
6 Harian untuk Umum
Bali Post
Pengemban Pengamal Pancasila
Terbit Sejak 16 Agustus 1948
Tajuk Rencana Selamatkan Konstitusi dan Keadilan Terjamin PEMILU presiden 2009 ini boleh dikatakan sangat menarik. Sebelum hasilnya ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu lalu, orang sudah mengetahui hasilnya secara tidak resmi. Berbagai lembaga survei yang bertebaran di Tanah Air telah secara gamblang memperlihatkan bahwa pasangan SBY-Boediono memenangkan pemilihan dengan telak. Akhirnya memang demikian sesuai dengan perhitungan KPU. Bahkan, jauh sebelum pemilu presiden, hasil survei juga memperlihatkan hal yang sama. Kita sesungguhnya berterima kasih dengan pengetahuan karena dengan cara yang cermat, ternyata fenomena sosial pun bisa diprediksi dengan cermat. Kini masyarakat akan melihat tontonan menarik lagi ketika dua kandidat yang kalah, yaitu pasangan MegaPrabowo dan JK-Wiranto menyerahkan gugatan tentang ketidakberesan pemilu kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Masyarakat tentu saja harapharap cemas dengan keadaan ini. Ada yang khawatir, jangan-jangan pemilu akan diulang. Malah ada yang mengkhawatirkan akan ada gejolak besar di Tanah Air. Para pendukung pemenang pemilu dikhawatirkan protes, sehingga menimbulkan protes besar layaknya di Thailand. Seharusnya kita tidak berpikiran demikian. Sebagai sebuah negara yang telah bertekad melaksanakan demokrasi, dan melindungi konstitusi, pengajuan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi ini adalah mekanisme yang benar, dan itulah yang harus dilakukan karena sistem memperbolehkan hal itu. Bayangkan misalnya, jika ketidakpuasan itu diwujudkan dengan anarkis, dengan parlemen jalanan, persoalannya akan bertambah rumit. Baik pasangan Mega-Prabowo maupun JK-Wiranto pasti mempunyai argumentasi-argumentasi, bahkan fakta-fakta, untuk melakukan gugatan tersebut. Melaksanakan gugatan ini, di samping untuk melepaskan unek-unek tentang ketidakadilan pemilu, entah karena kasus daftar pemilih tetap yang amburadul atau yang lainnya, gugatan
S URAT
ini juga akan memberikan pandangan kepada kita, bagaimana kualitas hukum Indonesia sesungguhnya. Gugatan tersebut tidaklah mainmain karena menyangkut masalah hak dan kewenangan memerintah negara, bukan hak dan kewenangan untuk memimpin sebuah perusahaan. Jadi, tanggung jawabnya sangat luas. Jika keputusan nanti telah dibuat, dan diputus siapa yang menang, di sinilah kita bisa menilai kedewasaan hukum tersebut. Bagaimana respons yang kalah dan bagaimana sikap pihak yang menang, juga bagaimana kualitas putusan tersebut. Selain itu, hal tersebut jelas menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk memberikan instansi hukum sebagai instansi keadilan. Berguna sekali bagi masyarakat karena dengan tuntutan kepada Mahkamah Konstitusi itu, masyarakat akan terinspirasi untuk menyelesaikan segala persoalan melalui jalur hukum, bukan jalur anarkis. Bukankah ini yang belum memasyarakat di Indonesia? Di Bali pernah kantor polisi diserang ramai-ramai oleh kelompok masyarakat tertentu karena tidak puas dengan cara kerja anggotanya. Haruskah cara-cara seperti ini dipakai di zaman serba pengetahuan seperti sekarang? Fenomena lapor-melapor seperti ini jelas tidak ada di zaman Orde Baru. Di samping karena Mahkamah Konstitusi tidak ada pada zaman itu, juga rezim yang berkuasa terlalu kuat. Sejak tahun 1971, telah bisa dipastikan Golkar akan menang. Berbisik pun orang ketakutan ketika menyatakan diri berbeda pilihan dengan suara mayoritas. Apalagi mengajukan ketidakadilan dan kecurangan pada pemilihan umum. Karena itu, seharusnya kita bangga bahwa dalam konteks kenegaraan, peralatan demokrasi yang dimiliki bangsa Indonesia sudah maju. Generasi-generasi terpelajar, para mahasiswa kita akan mampu mendapatkan pelajaran dari fenomena ini. Jadi, kalau pun ada gugat-menggugat seperti itu, tujuannya tentu demi menyelamatkan konstitusi kita dan agar keadilan tetap terjamin.
PEMBAC A
Persyaratan : Sertakan Fotokopi KTP atau SIM
Selamatkan Bali dengan Kesadaran Bupati se-Bali yang berkumpul di rumah jabatan Bupati Klungkung (25 Juli 2009), dan mereka sepakat untuk ‘’menghadang’’ Perda RTRWP Bali bila tidak mengakomodasikan kepentingan masing-masing kabupaten. Kesepakatan para bupati tersebut menunjukkan tidak sepenuhnya ikhlas untuk menyelamatkan Bali dari kerusakan yang lebih fatal. Kesepakatan itu akan memperkuat kecenderungan sebagai tanggung jawab daripada bertanggung jawab terhadap tujuan Perda RTRWP tersebut untuk menyelamatkan Bali secara keseluruhan. Namun ada kepentingan lain secara pribadi dari masing-masing pejabat daerah. Diakui bahwa pikiran tidak berbentuk, tetapi harus dibentuk sendiri dengan kesadaran dan keyakinan, bahwa Bali dewasa ini telah dilanda oleh berbagai masalah internal dan eksternal (nasional dan global) akibat dari peradaban modern. Para pejabat daerah sekarang sungguh tidak beruntung untuk menikmati sebagian kecil kedamaian dan kebahagiaan, dan kesehatan. Pasalnya, manusia modern sekarang menganggap kedamaian dan kebahagiaan
itu berada dalam dunia materi (duniawi). Tidakan itulah menunjukkan ketidakmampuan untuk mengatasi pikirannya sendiri sebagai wujud kebahagiaan dan kedamaian. Fakta menunjukkan bahwa mereka-mereka berjuang untuk mendapatkan haknya sebagai bupati, sehingga pada saat yang sama mereka mengabaikan atau melupakan tugas dan tanggung jawabnya. Itu artinya, mereka telah kehilangan kepercayaan dirinya sendiri. Dengan demikian batinnya telah menjadi kabur yang membuat rakyat Bali hidup dalam kekecewaan. Tugas manusia terhadap pengabdian adalah untuk mengarahkan pikirannya pada tujuan yang benar agar hidup menjadi mulia. Kemuliaan manusia bisa diukur dari keselarasan pikiran, ucapan, dan tindakannya dijadikan sebagai pengabdian untuk melayani umat manusia dan Bali ke depan. Melalui pelayanan sifat Ketuhanan mereka akan berkembang untuk mengajegkan Bali ini. Drs. I Gusti Gde Oka Jl. Pulau Alor No.3 Denpasar
Tak Sekadar Peningkatan Penghasilan Salah satu dari 16 butir rekomendasi yang dihasilkan oleh Pertemuan Ilmiah Forum FIP-JIP se-Indonesia di Bali berbunyi ‘’Peningkatan kualifikasi, kompetensi, serta sertifikasi guru dan dosen perlu dikaji benang merahnya dengan peningkatan mutu pendidikan dan dilakukan secara sistemik dan berlanjut’’. Yang menarik dari pernyataan ini tentu saja mengkaji benang merah atau esensi dari peningkatan tersebut yang bukan hanya peningkatan penghasilan satu kali gaji pokok semata, melainkan harus dibarengi dengan peningkatan mutu pendidikan. Selama ini tersiar kabar/isu di masyarakat bahwa pemberian tunjangan profesi pendidik konon hanya untuk menambah uang dapur para guru dan dosen. Yang lebih penting lagi, jangan sampai ada anggapan bak riwayat
pohon pisang, yakni sekali berbuah sesudah itu mati. Sekali meraih sertifikat pendidik sudah itu tak menunjukkan prestasi lagi. Pengembangan mutu pendidikan secara sistemik dan berkelanjutan sama saja artinya dengan belajar sepanjang hayat. Dan, iklim seperti ini sangat cocok buat para guru dan dosen yang senantiasa meng-update ilmu dan pengetahuannya. Forum ilmiah dua tahunan Fakultas Ilmu Pendidikan dan/atau Jurusan Ilmu Pendidikan (FIP-JIP) bagi dosen-dosen LPTK se-Indonesia (negeri maupun swasta) yang berlangsung di Denpasar 24-26 Juli lalu, menyepakati pula bahwa pertemuan yang sama akan berlangsung tahun 2011, di Bandung. Romi Sudhita Jl. Srikandi, Singaraja
Jumat Kliwon, 31 Juli 2009
Politik Itu Tidak Memuaskan Setelah sukses menggelar pemilihan presiden, masyarakat Indonesia belum bisa tenang. Sebagian malah tertawa. Dua pasangan yang tumbang dalam pemilihan presiden, masing-masing Megawati-Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla-Wiranto, mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) tentang kecurangan dan ketidakberesan dari pemilihan tersebut. Di satu sisi pengajuan gugatan itu merupakan efek demokratisasi (dan tentu saja untuk menjaga kemurnian pelaksanaan konstitusi), tetapi pada sisi yang lain memperlihatkan bahwa selalu ada gejolak, selalu ada ketidakpuasan dalam dunia politik. Jika misalnya menang, gugatan-gugatan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi tersebut, kemungkinan besar pemilihan presiden akan diulang, dan pasti ada libur nasional lagi!
P
olitik pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengatur kehidupan negara melalui kesepakatan nasional. Mengatur kehidupan negara itu mempunyai makna berupaya menstabilkan jalannya negara. Tujuannya agar mampu memberi kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Kesepakatan nasional, merujuk kepada adanya persetujuan, kepada pihak yang mana akan diberikan wewenang dan hak untuk mengatur tersebut. Jadi, ada keinginan membuat negara stabil dan pemberian hak dan wewenang secara nasional. Dengan dua proposisi tersebut, sangat kelihatan bagaimana lemah dan longgarnya kehendak politis yang melingkupi negara. Jelas tidak mungkin semua warga negara mempunyai wewenang untuk memerintah. Pemberian hak secara nasional itu, pada akhirnya menemui kluster-kluster tertentu. Pada tingkat hak untuk memberikan wewenang mengatur, bisa berlangsung secara adil karena seluruh masyarakat memilikinya. Pemilihan umum adalah wujudnya. Dalam pemilihan umum, setiap warga negara yang secara hukum diperbolehkan memilih, mempunyai hak untuk memilih siapa yang dalam pandangannya pantas untuk memegang kewenangan mengatur kehidupan negara. Akan tetapi, pada wewenang untuk mengelola negara, tidak semua warga negara bisa melaksanakannya secara bersama-sama karena harus melalui seleksi yang ketat. Meski seluruh warga boleh memanggulnya, tetapi aturan kemudian memungkinkan bahwa wewenang ini hanya dimiliki oleh individu tertentu yang telah memenuhi berb-
Oleh GPB Suka Arjawa agai persyaratan (baik untuk pemilihan presiden maupun DPR), dan korporasi yang secara hukum dibolehkan (yaitu partai politik). Sumber dari ketidakpuasan dalam politik terletak pada ketidakmampuan memerintah secara bersamasama tersebut. Kalau lebih dicermati lagi, sumber ketidakpuasan itu adalah ditambah lagi dengan adanya rentang waktu yang cukup lama pergantian pemerintahan, yaitu lima tahun. Rentang waktu ini memungkinkan ketidakpuasan itu bertengger dalam tubuh manusia selama lima tahun. Munculnya kudeta, mosi tidak percaya yang menjatuhkan pemerintahan yang berkuasa, referendum atau undang-undang yang memperbolehkan adanya pemilihan umum sela, bersumber dari fenomena-fenomena di atas. Ini jelas jamak terjadi di mana-mana dan sudah menjadi kewajaran sosial. Masyarakat harus mengetahui dan menikmati itu. Negara-negara yang mengandalkan raja sebagai simbolis persatuan (dengan karismanya yang turun-temurun), sesungguhnya merupakan negara yang berupaya meminimalkan rasa ketidakpuasan yang beraneka ragam pada tingkat masyarakat tersebut. Dengan karisma, sebagian besar orang tunduk dengan simbol raja. Faktor itulah yang membuat Kaisar Jepang dipandang sebagai titisan dewa, Amaterasu. Tidak ada yang berani dengan dewa, karena itu Jepang mudah membuat negaranya maju sejak sebelum abad ke-20. Ketika kemudian Jepang takluk pada Perang Dunia II, barulah mitos itu mulai secara pelan-pelan mendapatkan
sikap-sikap kritis. Negara-negara yang menganut paham demokrasi, berupaya menyalurkan rasa ketidakpuasan itu dalam bentuk berbagai saluran resmi. Sedangkan negara yang menganut paham keduanya — kerajaan demokratik — berupaya menstabilkan penyelanggaraan negara dari dua sisi. Negara yang memakai model terakhir ini pada umumnya relatif terjamin keutuhannya. Thailand dan Jepang mungkin merupakan negara yang paling sering dilanda ketidakpuasan politik. Tetapi hampir selalu berhasil diselesaikan melalui mekanisme demokrasi. Jika mekanisme demokrasinya mandek, keutuhan negara hampir pasti akan bisa diselesaikan pada tingkat kerajaan. Jadi, kalau kemudian pasangan Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto menuntut kepada Mahkamah Konstitusi, adalah hal yang sangat wajar dalam mekanisme demokrasi. Jelas jutaaan orang tidak puas dengan kemenangan SBY-Boediono, jelas puluhan partai politik juga tidak puas. Jutaan orang itu mempunyai nilai-nilai yang berbeda dan puluhan partai politik itu mempunyai ideologi yang berbeda-beda pula. Dengan demikian, dalam realitas politik ketidakpuasan itu selalu ada! Kalau dalam ranah sosiologi pengetahuan, Perer L. Berger mengatakan manusia itu ‘’kalah’’ dengan binatang, pembenarannya sangat jelas dalam kehidupan politik. Jika binatang telah menyelesaikan hampir seluruh proses untuk mekanisme kehidupannya di dalam kandungan, sedangkan manusia harus
Sumber dari ’’ ketidakpuasan dalam politik terletak pada ketidakmampuan memerintah secara bersamasama tersebut. Kalau lebih dicermati lagi, sumber ketidakpuasan itu adalah ditambah lagi dengan adanya rentang waktu yang cukup lama pergantian pemerintahan, yaitu lima tahun. Rentang waktu ini memungkinkan ketidakpuasan itu bertengger dalam tubuh manusia selama lima tahun. Munculnya kudeta, mosi tidak percaya yang menjatuhkan pemerintahan yang berkuasa, referendum atau undang-undang yang memperbolehkan adanya pemilihan umum sela, bersumber dari fenomenafenomena di atas. melakukan itu dalam kehidupan sosialnya. Sapi, misalnya, akan langsung bisa makan, berjalan dan beriringan dengan sesamanya begitu lahir. Manusia harus menyusu dulu berbulan-bulan, harus sekolah bertahun-tahun,
DEBAT PUBLIK
A
kemudian membentuk berbagai lembaga agar bisa hidup bersama. Nah, ternyata pembentukan berbagai lembaga politik, pada kenyataannya masih belum bisa membuat manusia itu hidup secara bersamasama dengan sepadan.
POJOK
Saatnya Pemkab Pasang CCTV Interkoneksi
ncaman bom bagi Bali jangan dianggap sepele oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota di Bali. Kita harus menyadari Hotel JW Marriott yang sudah dilengkapi fasilitas CCTV bisa dibobol oleh teroris. Bagaimana Bali yang sangat minim CCTV? Bukan mustahil, hal itu memberi peluang besar bagi teroris untuk melakukan aksinya. Aksi teroris di JW Marriott masih meninggalkan beberapa permasalahan, yang hingga kini belum terungkap siapa sejatinya pelaku bom. Sulitnya pengungkapan pelaku ini diakibatkan belum seluruh tempat di Hotel JW Marriott itu terpantau oleh CCTV. Kalaupun pelaku sempat tertangkap CCTV, wajah yang bersangkutan sulit dikenali dalam layar CCTV. Ini diakibatkan resolusi gambar yang dimiliki oleh sistem CCTV hotel tersebut masih rendah. Menyadari berbagai kelemahan sistem CCTV di Hotel JW Marriott ini, tak ada salahnya pemkab/pemkot yang ada di Bali untuk memasang fasilitas CCTV yang memadai. Berbicara masalah CCTV yang memadai dapat dilihat dari beberapa sisi, antara lain kualitas gambar dan sistemnya. Soal kualitas gambar, sistem CCTV milik Polda yang sudah dipasang di beberapa tempat strategis yang ada di Bali, seperti bandara, Pelabuhan Gilimanuk, Pela-
’’
Oleh Ir. I Wayan Jondra, M.Si. buhan Padangbai dan lainnya. Dari pantauan CCTV tersebut yang pernah penulis lihat, wajah orang, nomor pelat kendaraan dapat dilihat dengan sempurna. Sedangkan ditinjau dari sistem yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali, kini baru ada lima titik CCTV yang sudah terintegrasi dengan sistem CCTV Polda Bali. Tentunya hal ini sangat jauh dari cukup untuk memantau keamanan Bali. Namun, untuk pemasangan CCTV tentunya memerlukan biaya tidak kecil. Oleh karena itu, peran serta pemkab dan pemkot sangat diperlukan. Bila perlu mereka (pemkab/pemkot-red) melihat langsung CCTV Polda Bali. Sistem CCTV yang dimiliki Polda Bali tentunya tidaklah sebuah sistem yang sederhana, dan asal-asalan. Sebagai contoh sistem CCTV yang dibangun oleh Pemkot Denpasar untuk Desa Sanur sangatlah jauh dari memadai untuk memantau kondisi keamanan wilayah, dan tidak mungkin diinterkoneksi dengan sistem yang dimiliki oleh Polda Bali. Sistem yang dimiliki Polda Bali merupakan sistem yang penuh dengan upaya pengamanan. Dari sisi transmisi, walaupun menggunakan gelombang radio, tidak dengan mudah disadap se-
bagaimana menyadap telepon, karena masing-masing kamera memiliki IP adres yang bersifat unik dan tak bisa dilacak, hanya programmernya yang tahu nomor tersebut. Dari bentuk kamera yang sangat rapi dan bentuknya sangat samar dan tidak dapat dilihat kamera tersebut menghadap ke mana. Hal ini sangat berbeda dengan kamera yang dipasang di wilayah Sanur, yang mana arah tangkapan kamera dapat dilihat dengan mudah. Sebaliknya sistem yang dimiliki Polda Bali sangat multiguna. Oleh karena itu, jika pemkab membangun sistem ini, komunikasi dengan pihak kepolisian, antarpemkab maupun teleconference seluruh Bali dapat dilakukan dengan biaya nol rupiah. Hal ini tentunya akan mempermudah dalam koordinasi pembangunan Bali. Yang tentunya akan mengurangi mobilisasi para pejabat di Bali. Sistem ini dapat juga dimanfaatkan sebagai keamanan layaknya sistem pemadam
kebakaran, dengan memencet satu tombol, maka bala bantuan segera datang. Dan, apabila mau dikembangkan banyak hal yang dapat dilakukan dengan sistem ini. Sistem ini juga membutuhkan pemeliharaan rutin, guna mengantisipasi terjadinya kerusakan yang fatal. CCTV ini dapat dipantau di beberapa tempat, baik pemkab masing-masing maupun di Polda bahkan Mabes Polri. Jika sistem ini mampu diwujudkan maka sistem keamanan Bali dapat diandalkan untuk mengantisipasi kemungkinan serangan teroris. Pembangunan CCTV yang menyeluruh dan sistematis ini akan mempermudah pengungkapan aksi terorisme, seperti yang terjadi di stasiun kereta api bawah tanah milik Inggris. Dengan memutar kembali data CCTV maka asal-muasal teroris dapat dilacak dengan mudah. Untuk itu, sudah selayaknya pemkab/pemkot menyikapinya untuk menjaga keamanan secara menyeluruh dengan mengembangkan sistem CCTV yang akurat dan tangguh ini. Penulis, dosen Teknik Elektro Politeknik Negeri Bali
Dalam Ranperda RTRWP Bali, penerapan ‘’Bhisama’’ PHDI harga mati. - Kecuali ditawar dengan harga tinggi. *** Hotel Sidhartha diperintahkan ditutup, ada upaya siasati teguran. - Saatnya uang berbicara. *** Warga miskin bebas biaya perkara. - Pasti tak menang.
Topik Debat Publik: Bom meledak lagi. Panjang tulisan maksimal 3.500 karakter, kirim ke E-mail: balipost@indo.net.id. Tulisan paling lambat 31 Juli 2009.
z Perintis : K.Nadha, z Penanggung Jawab: ABG Satria Naradha z Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab: Wirata z Redaksi: Alit Purnata, Alit Susrini, Alit Sumertha, Daniel Fajry, Martinaya, Mawa, Palgunadi, Sri Hartini, Suana, Sueca, Sugiartha, Sutiawan, Wirya, Yudi Winanto z Anggota Redaksi Denpasar: Dira Arsana, Giriana Saputra, Iwan Darmawan, Mas Ruscitadewi, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Subagiadnya, Subrata, Suentra, Sumatika, Gregorius Rusmanda, Asmara Putra, Diah Dewi, Yudi Karnaedi, Wira Sanjiwani, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa . Bangli: Pujawan, Buleleng: Adnyana, Gianyar: Agung Dharmada, Karangasem: Budana, Klungkung: Bali Putra Ariawan, Tabanan: Surpi. Negara: IB Surya Dharma. Jakarta: Bambang Hermawan, Nikson, Suharto Olii, Indu P. Adi, Ahmadi Supriyanto, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S. Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo. NTB: Agus Talino, Syamsudin Karim, Izzul Khairi, Raka Akriyani, Nur Haedin, Suyadnya. Surabaya: Bambang Wilianto.z Pusat Data dan Informasi: Alit Purnata, Mas Ruscitadewi, Nik Winadi, Adi Susyani. z Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalam Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Bagian Iklan: Suryanta, Bagian Sirkulasi: Budiarta, Marketing/Pengaduan Pelanggan: Kariawan, z Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, perbaris Rp 30.000,- Iklan Umum: < 100 mmk Rp 37.000 per mmk, >100 mmk Rp 40.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 28.000 per mmk. Advertorial Rp 20.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 50.000, 4 warna Rp 58.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 15.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 60.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post. Sumbangan untuk orang sakit Rek. BPD Capem Kamboja, Denpasar No. 037.02.02.00016-8 A/n Simpati Anda, Dana Punia Pura Rek.BPD Capem Kamboja, Denpasar No. 037.02.02.00017-1 A/n Dana Punia Pura. WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER