NASIONAL
Jumat Umanis, 6 Agustus 2010
7
Sekretaris Setgab Koalisi Sesalkan Kritikan Mega Bogor (Bali Post) Sekretaris Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi Syarif Hassan menyesalkan kritikan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tentang kinerja pemerintah dalam pidato politiknya pada Rakornas PDI Perjuangan. “Tanpa menghormati rasa hormat saya pada Ibu Mega, sebagai negarawan, sebaiknya komentarnya tidak seperti itu,” kata Syarif Hasan ketika ditemui di sela-sela rapat kerja nasional di Istana Bogor, Kamis (5/8) kemarin. Syarif yang juga politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, pemerintah tidak mengalami kegagalan, justru berhasil. Ia menyatakan prestasi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) justru lebih baik daripada prestasi pemerintahan Megawati. “Keberhasilan pemerintahan SBY jauh lebih bagus dibandingkan pemerintahan Ibu Mega,” katanya.
Syarif mencontohkan, sampai saat ini APBN sudah tembus Rp 1.100 triliun. Dia menyatakan, postur APBN tidak pernah menembus angka itu selama pemerintahan Megawati. Menurutnya, postur APBN yang baik adalah potret pertumbuhan ekonomi. Sumber APBN yang mencapai Rp 1.100 triliun itu sebagian besar adalah pajak (80 persen). Pajak adalah
representasi keuntungan yang didapat oleh dunia usaha. “Dari situ saja sudah jelas, bahwa kalau mau dibandingkan, ya jauhlah,” kata Syarif. Syarif menegaskan, perekonomian Indonesia termasuk kokoh meski mendapat hantaman krisis global beberapa kali. Bahkan, katanya, perekonomian Indonesia justru tumbuh di tengah kontraksi perekonomian global.
Menurutnya, kritikan Megawati itu tidak perlu ditanggapi Presiden Yudhoyono. “Cukup kita saja yang menanggapi,” katanya. Sebelumnya, dalam Rakornas PDI Perjuangan, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melontarkan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Kebijakan yang dikritik oleh Megawati antara lain konversi minyak tanah ke elpiji, wacana mempersenjatai Satuan Polisi Pamong Praja, dan wacana redenominasi rupiah. Bahkan, Megawati menyatakan pemerintah sering mengeluh setiap kali mendapat kritik dari masyarakat. (ant)
Bali Post/ade
DEMO GURU - Puluhan guru swasta berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (5/ 8) kemarin. Mereka menolak Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.05 Tahun 2010 tentang pendapatan tenaga honorer dan meminta kepada pemerintah tidak diskriminatif kepada guru honorer.
Terpidana Sisminbakum Segera Dieksekusi Jakarta (Bali Post) Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan segera mengeksekusi terpidana kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Kementerian Hukum dan HAM, Yohanes Woworuntu, setelah menerima petikan putusan kasasi dari Mahkamah Agung yang menghukumnya lima tahun penjara. “Saya perintahkan Kasie Pidsus (Kepala Seksi Pidana Khusus) Kejari Jaksel untuk segera melakukan eksekusi,” kata Kepala Kejari Jakarta Selatan M. Yusuf, di Jakarta, Kamis (5/8) kemarin. Ia mengatakan pihaknya pada Kamis (5/8) sudah menerima petikan putusan Yo-
hanes Woworuntu dari Pengadilan Negeri dan MA. Disebutkan, di dalam petikan putusan menyebutkan Yohanes Woworuntu secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan dihukum lima tahun penjara. Yohanes juga harus membayar uang denda sebesar Rp 200 juta/subsider satu bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 378 miliar. Jika tidak ada uang pengganti maka digantikan dengan harta bendanya. Namun jika tidak dibayar juga maka diganti dengan hukuman satu tahun kurungan. Seperti diketahui, majelis hakim agung yang menangani permohonan kasasi Yo-
hanes Woworuntu adalah Artidjo Alkostar, Imam Harjadi dan Mansyur Kertayasa. Majelis hakim PN Jaksel memvonis Yohannes Woworuntu dengan empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta/subsider empat bulan kurungan. Kemudian, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengurangi hukumannya menjadi dua tahun kurungan dengan denda Rp 200 juta/subsider empat bulan penjara. Majelis hakim di tingkat pertama menyatakan terdakwa sudah memenuhi unsurunsur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 yang diubah menjadi Pasal
20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. JPU menyatakan kasus tersebut bermula pada Januari 2000 saat Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Romli Atmasasmita hendak membuat sisminbakum untuk pembuatan badan usaha oleh notaris melalui jaringan online. Dirjen AHU saat itu bertemu dengan Yohanes Woworuntu selaku Direktur PT SRD dengan memperkenalkan Jhon Saroja yang memiliki kemampuan untuk membuat program tersebut. Pada 1 September 2000, terdakwa Yohanes Woworuntu menandatangani surat turut mengelola sisminbakum dengan Koperasi Pengay-
oman Depkum HAM. Dalam perjanjian itu, 90 persen keuntungan dari sisminbakum tersebut diberikan kepada PT SRD dan 10 persen kepada koperasi Depkum HAM. Mulai 1 Maret 2001 sampai dengan 5 November 2008, diperoleh keuntungan dari sisminbakum sebesar Rp 420 miliar. Bagi notaris yang hendak membuat badan usaha dikenakan tarif akses fee sisminbakum sebesar Rp 1.350.000. Padahal, Keppres Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan departemen dan nondepartemen dilarang mengambil pungutan. Hal itu diatur pula dalam UU tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). (ant)
GRAFIK Indeks Total Penjualan Secara Umum, April 2010 Perkiraan Responden
Jawaban Naik Turun Relatif Sama Indeks Februari Maret April Kumulatif
1 Bulan 21,43% 26,79% 51,79%
3 Bulan 15,18% 7,14% 77,68%
6 Bulan 20,54% 13,39% 66,07%
67.86 67,86 94,64 77.50
74,11 50.00 108,04 80,45
83.04 49.11 107,14 86,82
SUMBER BI DENPASAR /PUSDAT BP
Baca: