INVESTIGASI
Jumat Pon, 4 Februari 2011
7
Kesenjangan Tunjangan PNS Picu Kecemburuan SAMA-SAMA berstatus pegawai negeri sipil (PNS), tak berarti nafkah yang diterima di beberapa kabupaten di Bali akan sama. Ada daerah dengan kemampuan finansial lebih memberikan sejumlah tunjangan kepada pegawainya. Namun ada pula pegawai pada suatu daerah hanya mendapatkan gaji ditambah tunjangan beras seperti Tabanan. Tak heran ketika rapat di provinsi ada pegawai dari satu daerah dengan bangga memamerkan gaji plus tunjangannya, sehingga mengundang kecemburuan.
Bali Post/dok
ANTRE - Masyarakat berebut untuk dapat diangkat menjadi PNS. Ini tampak saat formasi CPNS diumumkan di kantor pemerintah kabupaten kota se-Bali selalu dibanjiri pelamar. Badung dengan pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi memberikan berbagai tunjangan. Di antaranya tunjangan insentif bervariasi tergantung golongan dan eselon. Tunjangan beban kerja rinciannya golongan II Rp 300.000, Gol. III staf Rp 309.000, gol. III menjabat Rp 315.000, Gol IV staf Rp 311.000 dan golongan IV menjabat Rp 351.000. Disusul tunjangan uang makan per hari Rp 20.000. Seorang pegawai mengaku meski sejumlah tunjangan diterimanya, gaji per bulannya hanya untuk membayar hutang. Sementara biaya hidup sehari-hari mengandalkan tunjangan yang besarnya mendekati gaji. Bagaimana dengan di Tabanan? Kabupaten lumbung beras ini hanya dapat tunjan-
gan beras karena PAD-nya kecil. ‘’Kami sangat mengharap Ibu Bupati beserta Pak Wakil Bupati bisa memahami kehidupan para pegawai. Minimal berani memberikan tunjangan di luar gaji,’’ harap seorang PNS yang sudah mengabdi 20 tahun. Pemerhati politik Tjok. Atmaja menyatakan para pegawai tidak perlu mengeluh dengan minimnya tunjangan. ‘’Kalau memang mau kaya kenapa tidak memilih jadi pengusaha saja,’’ katanya. Namun dia tidak sependapat jika sebuah daerah mengamputasi hak-hak yang mestinya diperoleh pegawai. Jika sebuah daerah mempunyai kemampuan memberikan berbagai tunjangan kepada para pegawai, silahkan diberikan dengan tetap memperhatikan ke-
mampuan daerah. Pas-pasan Meski sudah menerima tunjangan, sebagian besar PNS di Badung masih mengeluhkan gajinya pas-pasan. Terlebih bagi PNS yang sudah berkeluarga. Seorang PNS golongan IIIA di Sekretariat Daerah, per bulannya mendapatkan Rp 2,4 juta. Rinciannya Rp 1.650.000 gaji pokok. Tunjangan istri Rp 180 ribu, insentif Rp 750 ribu. ‘’Itu golongan IIIA. Kalau golongan lain, perbedaaanya tidak terlalu signifikan,’’ ucapnya. Selain itu, masa kerja juga mempengaruhi tingkat pendapatan. Baginya, penghasilan PNS masih pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan hidup per bulan. PNS golongan III dengan tiga orang anak, di zaman
sekarang akan banyak menemui kesulitan ekonomi. Makanya, tidak sedikit di antara para pegawai yang buka usaha sampingan. Namun ada juga pegawai di SKPD tertentu berpendapatan lumayan. Bahkan kerap disebut tinggi. Yakni Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Badung. Selain gaji dan tunjangan, mereka juga menerima UP (upah pungut). Insentif per bulannya ini nilainya sangat besar. Keistimewaan inilah kerap memancing kecemburuan di lingkungan Pemkab Badung. ‘’Kalau saya ditempatkan di Dispenda baru bisa sejahtera,’’ celetuk salah seorang pegawai. Bagaimana di Pemkot? Sementara di Denpasar, pemberian uang di luar gaji sudah berlangsung sejak lama. Bahkan, uang makan setiap pe-
Insentif PNS Dihapus, Tunjangan Belum Naik KESEJAHTERAAN PNS di Pemkab Jembrana maupun Karangasem terbilang lumayan. Tak pelak ribuan orang antre untuk menjadi PNS. Terkadang mereka harus mengeluarkan uang sampai ratusan juta agar bisa menjadi PNS. Namun setelah menjadi PNS, mereka masih saja mengeluh. Di Jembrana misalnya beberapa tahun belakangan ini beberapa insentif dihapus. Penghapusan itu belum diimbangi peningkatan tunjangan. Sejumlah PNS di Jembrana mengaku gaji plus tunjangan golongan II yang diterimanya berkisar Rp 1,8 - Rp 2 juta. Jumlah sebesar itu dinilainya masih kurang. Namun mereka mengaku sedikit lega karena penambahan tunjangan lauk pauk 50 persen walaupun jika dirupiahkan masih relatif kecil. Dari sebelumnya Rp 10.000 menjadi Rp 15 ribu per hari tahun ini. Namun nilai pendapatan sebesar itu belum mencukupi kebutuhan hidup mereka. Apalagi mereka yang mempunyai anak-anak sekolah. Saat ini pengeluaran biaya pendidikan begitu tingginya. PNS golongan III gajinya Rp 2-3 juta per bulan. Enes seorang PNS di Pemkab mengaku beban kerjanya terlalu berat. Sebab harus mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu bidang karena ada penggabungan sejumlah dinas. Sementara dibalik beban kerja yang meningkat, kesejahteraan mereka kurang diperhatikan. Memang diakui beberapa kali
PNS sudah mendapatkan insentif plus gaji ke-14. Tetapi hanya sedikit membantu, sementara kebutuhan pendidikan anaknya sangat tinggi. Kini PNS di Jembrana semakin terpuruk lantaran insentif tak turun dan hanya menggantungkan gaji. Tak sedikit dari mereka memilih mendirikan usaha lain untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Di kalangan PNS masih ada kesenjangan. Terutama dengan guru yang mendapat tunjangan sertifikasi. Hal ini menyebabkan pendapatan yang diterima PNS berbeda dengan guru. Lumayan Gaji PNS di Karangasem terbilang lumayan, jika dibandingkan dengan hampir 40 persen warganya tergolong miskin. Bahkan ratusan warga Karangasem masih menggepeng ke luar kabupaten. Kondisi ini menambah predikat Karangasem sebagai salah satu kabupaten pemasok gepeng di Bali. ‘’Saya bersyukur menjadi PNS sudah mendapatkan gaji yang lumayan. Kita harus juga melihat ke samping dan ke bawah, jangan selalu melihat ke atas,’’ ujar seorang PNS. Jadi jangan hanya melihat pejabat yang gajinya besar tetapi tengok di rumah sebelah yang masih menggepeng untuk bisa mengepulkan asap dapur. Atau sebagian tetangga harus mencari sesuap nasi dari berjualan sebagai asongan di jalan.
Bali Post/dok
TES - Membeludak tes CPNS.
Karena gaji lumayan, profesi sebagai PNS sangat didambakan kalangan masyarakat. Tak heran saat ada pendaftaran untuk penerimaan CPNS, ribuan pencari kerja melamar. Bahkan tercium isu tak sedap di antara mereka rela mengeluarkan uang sampai ratusan juta, demi bisa lolos menjadi PNS. Kata seorang PNS di Pemkab Karangasem ini, pertama diangkat golongan IIIa gaji pokoknya hanya Rp 966 ribu. Setahun kemudian, karena ada penyesuaian 80 persen gaji pokoknya menjadi Rp 1 juta lebih. Kini gajinya sebagai pegawai golongan III B lebih dari Rp 2 juta. ‘’Walaupun gaji kecil, kita patut bersyukur. Karena dengan rasa syukur itulah kita akan menemukan kebahagiaan. Kalau mengeluh terus, selalu merasa kekurangan, bakal tetap merasa kurang dan kebahagiaan tak pernah ada,’’ paparnya memberi nasihat. Di Karangasem gaji pokok pejabat Bupati mencapai Rp 9
juta sampai Rp 12 juta. Gaji ketua DPRD Karangasem juga sama dengan Bupati. Namun tak dijelaskan berapa tunjangan komunikasi dan tunjangan lainnya. Seorang anggota DPRD Karangasem mengaku gaji pokok sampai tunjangan-tunjangannya mencapai Rp 14 juta. Namun terkadang sejumlah anggota DPRD tak bisa membawa gaji pulang karena sudah habis dipotong untuk partai di kabupaten, provinsi sampai pusat. Bahkan bisa minus karena mereka juga mesti menggunakan untuk membayar hutang, membayar cicilan di bank, asuransi, serta sumbangan untuk konstituen. Maklum tatkala pemilihan legislatif lalu mereka mengeluarkan uang yang cukup lumayan. Bahkan karena berutang, ada beberapa anggota DPRD Karangasem yang mengaku kapok menjadi anggota, karena pendapatan sudah habis untuk berbagai potongan dan sumbangan. (bud/kmb26)
gawai sehari Rp 15.000. Namun, bila pegawai tidak masuk kerja, otomatis uang makan tersebut tidak mereka peroleh. ‘’Inilah yang dimaksud dengan kesejahteraan yang mengacu pada kinerja,’’ ujar Sekretaris Daerah Kota Denpasar A.A. Ngurah Rai Iswara didampingi Kabag Keuangan Pemkot Denpasar Wayan Gunawan, Rabu (2/2) lalu. Dalam sebulan, uang makannya bisa Rp 330.000. Selain itu ada uang tambahan penghasilan. PNS juga berhak atas seragam kerja setiap tahun. ‘’Feberuari ini sudah dapat endek baru lagi,’’ katanya. Gunawan menambahkan, selain insentif, PNS di Pemkot Denpasar juga memperoleh gaji ke-13. Besarnya sesuai dengan gaji dan tunjangan yang diterimanya setiap bulan. Tahun 2011 gaji pegawai dirancang Rp 287.807.631.600. (sub/ara/kmb25)
RENUNGAN PNS ’’Cenik Lantang’’ PEGAWAI negeri sipil (PNS) merupakan abdi negara dan abdi masyarakat. Artinya PNS sepenuhnya mengabdi kepada negara dan memberikan pelayanan seluas-luasnya kepada masyarakat. Sebagai abdi Negara tentu pekerjaan terhormat, ada gengsi dan ada jaminan masa depan. Dulu PNS dikatagorikan kurang bermasa depan, penghasilan kecil ketimbang karyawan swasta. Pamor PNS sempat kurang dilirik. Masyarakat kesemsem dengan pekerjaan di sektor pariwisata yang gampang mendapatkan uang dan cepat kaya. Namun seiring perkembangan zaman, lebih-lebih ‘’bom Bali’’ menyalak pada 2002 lalu, membuat masyarakat berpaling kembali sebagai PNS. Masalahnya, mereka yang dulunya bekerja di sektor pariwisata mengalami keterpurukan, bahkan menganggur. Banyak juga yang sudah menjadi petinggi di hotel, restoran dll dengan gaya hidup ‘’wah’’ harus terpuruk. Bahkan menganggur, alih profesi jadi penjual makanan dan menjadi petani. Keinginan besar menjadi PNS, ternyata tak semata melihat gajinya. Pendapatan PNS sangat tergantung kebijakan penguasa di daerah. Di Bali misalnya, para PNS di tiap kabupaten ternyata pendapatannya tidak sama. Ada di satu kabupaten mendapat tunjangan beban kerja, uang beras, uang lauk pauk, tunjangan kemahalan dll. Ternyata ada juga di kabupaten lainnya tak mendapatkan tunjangan tersebut. Pendapat asli daerah (PAD) tinggi sudah semestinya kesejahteraan pegawainya lebih baik. Namun ada juga kabupaten yang PADnya lumayan tinggi, tetapi para pegawainya tidak mendapatkan tambahan penghasilan. Uang lauk pauk ditiadakan termasuk dapat beras tiap bulan dengan potong gaji. Demikian juga dengan beras yang dibawa PNS tak sesuai dengan uang yang sudah dipotong bendahara. Termasuk pakaian kerja. Ada di satu kabupaten mendapatkan pakaian kerja setiap tahun, tapi ada juga pakaian kerjanya lusuh. Lusuh dan warna sudah luntur karena tidak pernah lagi mendapatkan gantinya. Walau anggaran sudah ada dan pegawai sudah menandatanganinya, tetapi kenyataan pakaian tidak pernah diterimanya sampai beberapa tahun. Begitulah PNS tetap menjadi objek penderita oleh para penguasa yang punya jabatan politik. Tak saja tambahan pendapatan tidak diperhatikan, terkadang mendapatkan ancaman jabatan hilang bila tak sesuai dengan ‘’warna politik’’ penguasa. Bisa jadi di non-jobkan, dipindah jauh ke desa atau dibuang hanya menjadi staf biasa. Terus, apa yang membuat masyarakat melirik PNS sebagai pekerjaan menjanjikan? Kondisi ini tak lepas dari adanya reformasi di tubuh BAKN (Badan Administrasi kepegawaian nasional) yakni adanya perbaikan pendapatan dan jaminan masa depan lainnya. Gaji PNS naik setiap tahun, di samping ada gaji ke-13. Bahkan ada renumerasi tak hanya PNS pajak juga polisi dan TNI. PNS kini menjadi ‘’primadona’’ bagi masyarakat. Buktinya, setiap tahun pelamar sebagai CPNS selalu membeludak, jauh melebihi formasi. Selain gaji lebih baik, alasan lain masyarakat ingin menjadi PNS karena ada jaminan pensiun. Istilahnya di masyarakat ‘’cenik lantang’’. Artinya walau gaji kecil tetapi rutin didapatkan sampai seumur hidup. Bekerja sebagai PNS juga dinilai lebih longgar, bisa permisi bila ada upacara, pekerjaan juga tidak padat dan sanksinya tidak berat dan sulit direalisasikan. Besarnya animo masyarakat untuk bisa menjadi PNS, akhirnya menjadi santapan empuk para calo, politikus dan penguasa nakal. Mereka pun dihadang tarif untuk bisa lolos jadi PNS. Tak tanggung-tanggung dana yang mesti disetor sampai Rp 250 juta, Rp 200 juta, Rp 100 juta atau Rp 50 juta. Informasi di tengah masyarakat itu tentu sulit dibuktikan, karena tidak ada yang mau mengaku setelah jadi PNS. Begitulah kondisi PNS kita. Di balik ada gengsi, ternyata secara umum kecuali mereka yang menjabat- penghasilannya belum sesuai harapan. Masih menunggu kebijakan para bupati/wali kotanya untuk lebih memperhatikan penghasilan para pegawai, yang merupakan aset utama pemerintah dalam mewujudkan program-program kerja untuk bisa mempercepat terwujudnya rakyat sejahtera. (pur)