OPINI
6 Harian untuk Umum
Bali Post
Pengemban Pengamal Pancasila
Terbit Sejak 16 Agustus 1948
Tajuk Rencana Memanfaatkan Kaum Profesional PERKEMBANGAN sepertinya sudah amat berbeda dengan masa lalu. Masyarakat bisa bertahan, hidup dan melangsungkan kehidupannya, hanyalah mereka yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Itulah kiranya yang kini terlihat di seantero jagat raya, mulai dari strata sosial paling atas sampai dengan yang bawah. Sederhana saja contohnya. Di masa lalu, petani perempuan Indonesia hanya memakai kain panjang untuk membalut bagian bawah tubuhnya. Sekarang mereka mengenakan celana panjang. Penggunaan celana panjang ini mengefisienkan waktu, memudahkan dan meleluasakan bergerak di pematang sawah. Tentu bergerak akan sangat susah di pematang jika memakai kain panjang, apalagi sambil menjunjung padi di kepala. Inilah pembaruan yang terjadi pada tingkat sosial di bidang pertanian kita. Sesungguhnya tidak ada beda pembaruan di bidang pemerintahan, birokrasi maupun pertanian. Pemerintahan kita di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sepertinya mencoba ke arah itu. Para menteri yang kini terpilih, harus melalui seleksi wawancara secara langsung. Metode seperti ini mengikuti selera manajamen modern yang mencari aktor paling pantas untuk posisi tertentu. Barangkali metode itu juga merupakan upaya ampuh untuk menangkal isu KKN dan sejenisnya. Perbincangan yang kini mulai beredar hangat adalah tentang pengangkatan calon wakil menteri. Sepanjang kita tahu, di Indonesia belum pernah ada posisi seperti ini dalam pemerintahan. Di masa Orde Lama yang pernah kedengaran adalah posisi wakil perdana menteri, tidak ada posisi wakil menteri. Demikian kiranya di zaman Orde Baru. Kita pandang, kalaupun kelak presiden jadi mengangkat wakil menteri sebagai jabatan baru di lingkungan kabinet, merupakan sebuah bentuk pembaruan. Upaya pembaruan adalah sebuah keharusan yang dilakukan oleh siapa pun, tentu saja juga oleh pemerintah. Kini, perkembangan dunia pemerintahan di dunia sangat dinamis. Urusan
S URAT
menteri tidak hanya bersifat tradisional, sebagai formalitas dan menempati jabatan politis dalam pemerintahan, tetapi menjadi semacam manajer pada satu perusahaan tertentu. Sebagai manajer tentu ia membutuhkan keahlian akumulatif untuk mengurusi perusahaan yang namanya departemen tersebut. Padahal pada sisi lain, persoalan makin berkembang dan makin kompleks. Di sinilah persoalannya sehingga mereka, para menteri itu, memerlukan bantuan untuk menjalankan tugas. Kita tekankan, jabatan wakil menteri ini selayaknya dipegang oleh kaum profesional. Ada sedikit perbedaan antara profesional dengan ahli. Ahli mungkin bisa memahami seluk-beluk perkara tertentu, tetapi kaum profesional bukan saja ahli tetapi tahu praktik dan bisa memberikan contoh. Inilah yang dipentingkan oleh negara Indonesia. Orang yang mampu mempraktikkan ahlinya sekaligus memberikan contoh bagaimana mengerjakan itu. Menekankan pemilihan kepada orang profesional dalam menduduki jabatan wakil menteri, tidak saja akan mampu mendinamiskan kinerja departemen yang bersangkutan tetapi juga secara politik akan memantapkan posisi presiden. Kalau boleh kita katakan, kelemahan pemerintahan sekarang terletak pada strategi perolehan suara saat pemilu dulu. Pemerintahan SBY kini didukung oleh 24 partai politik yang merasa ikut bekerja menyukseskan dan mendudukkan SBY sebagai presiden. Kenyataan ini tentu rawan dan menciptakan penafsiran bahwa posisi wakil menteri tersebut akan diperuntukkan bagi partai-partai pendukung tersebut. Jika presiden berhasil memilih orang profesional untuk menduduki jabatan wakil menteri ini, akan mendapat kredit poin tersendiri. Pemerintahan SBY periode kedua ini telah berhasil menghindar dari KKN, paling tidak untuk posisi wakil menteri. Kita paham, dunia telah berubah, berkembang dengan pesat. Hanya dengan adaptasi kita akan mampu bergerak maju. Bukan dengan cara menolak pembaruan.
PEMBAC A
Persyaratan : Sertakan Fotokopi KTP atau SIM
Beri Kesempatan KIB II Bekerja Pro-kontra dan kritik tajam dilayangkan terhadap komposisi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Boediono. Belum lagi bekerja, sejumlah menteri yang dinilai tak layak menempati posnya diragukan kapabilitas dan kinerjanya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat melantik para menteri KIB meminta para menteri harus sabar, tegar, dan terus berikhtiar dalam menghadapi kritik dan kecaman dari sebagian masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta agar tidak selalu menjawab keraguan itu dengan kata-kata namun dengan bekerja serta memberikan bukti hasil kerja yang sesuai dengan target dan mampu menyejahterakan rakyat. Meskipun tidak sesempurna yang diharapkan seluruh masyarakat Indonesia, sebaiknya kita hormati keputusan presiden memilih para menteri. Tidak adil kita menilai tim yang belum mulai bekerja. Beri mereka
kesempatan bekerja dulu, jangan buru-buru dinilai. Para menteri akan dievaluasi secara bertahap, mulai 100 hari, satu tahun, dan lima tahun. Sebagai masyarakat, kita diberi kesempatan untuk terus mengevaluasi kerja mereka. Setelah bekerja untuk kurun waktu 100 hari pertama, maka baru bisa dinilai bagaimana kerja para anggota kabinet itu berdasarkan sejumlah parameter kinerja yang telah ditetapkan. Setelah 100 hari kabinet perlu dievaluasi dan kalau perlu dikritik habis-habisan. Namun, kalau kinerja tim kabinet bagus jangan pelit untuk memberikan pujian. Oleh karena itu, anggota kabinet harus melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan presiden. Program 100 hari merupakan ujian pertama mereka di kabinet. Farah Hanafiah Jl. Mesjid No. 43 Uteunkot Lhokseumawe, Aceh Utara
Pemuda Harus Menolak Kekerasan Terorisme dan Radikalisme Sumpah Pemuda yang dideklarasikan oleh para pemuda Indonesia berlatar belakang suku, bahasa dan agama pada 28 Oktober 1928 adalah landasan utama bagi kebangkitan nasional bangsa Indonesia dan merupakan pemicu persatuan bangsa Indonesia. Semangat persatuan dan kesatuan dari Sumpah Pemuda seharusnya tetap mewarnai generasi muda di Indonesia. Dalam perkembangannya pengaruh budaya, pemikiran, paham dan ideologi dari luar telah mengubah perilaku generasi muda Indonesia. Para pemuda menyerap budaya dan pemikiran yang tidak sesuai dengan norma-norma maupun budaya bangsa sendiri. Salah satu budaya luar yang telah memengaruhi generasi muda Indonesia adalah pergaulan bebas dan kekerasan. Sikap persatuan di antara pemuda mulai luntur. Kita lihat kenyataan banyak tawuran antarpemuda, baik dilakukan para mahasiswa, pelajar maupun kelompok pemuda di perkampungan. Selain itu ada pemikiran-pemikiran berbahaya yang didoktrinkan ke-
pada generasi muda Indonesia, yaitu paham terorisme. Paham terorisme telah memengaruhi sebagian generasi muda Indonesia. Dari beberapa kasus terungkap bahwa beberapa anak muda yang direkrut melakukan aksi bom bunuh diri. Paham terorisme sendiri ditularkan para pemuda Indonesia kepada sesama generasi muda yang dipelajari dari luar. Mereka menggunakan simbol-simbol agama dalam pengajaran yang telah diselewengkan. Agar generasi muda Indonesia mampu memfilter ajaran, pemikiran dan paham-paham yang tidak dan bertentangan dengan norma-norm agama dan budaya gerasi muda Indonesia diharapkan tetap memegang teguh persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari kekerasan dan radikalisme serta terorisme. Pemuda Indonesia harus menolak setiap bentuk kekerasan dan radikalisme beserta manifestasinya. Hasannudin Jl. Giring-giring, Depok II, Jawa Barat
Jumat Umanis, 30 Oktober 2009
Menyesuaikan Diri, Bukan Menentang Perkembangan Zaman Keberadaan wakil menteri boleh dikatakan sebagai sebuah pembaruan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Keberadaan komponen kabinet ini belum pernah ada di masa lalu, setidaknya sejak zaman Orde Baru. Meski ‘’sekadar’’ wakil, tetapi dilihat dari tugasnya kelak, akan menyerupai menteri. Akan ada pembagian tugas dan kewenangan antara menteri dan wakil menteri. Karena itu, ribut-ribut soal posisi ini bukan saja akibat dari konteks historisnya karena belum pernah ada dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, tetapi juga dikhawatirkan akan terjadi bargaining politis pada penunjukannya kelak.
M
eninjau pembentukan wakil menteri di Indonesia, selayaknya tidak dilihat dari konteks sejarah pemerintahan. Tetapi justru lebih mantap jika dilihat dari sisi kebudayaan. Dengan penekanan kebudayaan sebagai sebuah proses, bukan sebagai sebuah entitas masa lalu. Dengan pendekatan proses, kebudayaan tersebut dilihat sangat dinamis dan sangat berkaitan dengan perkembangan sosial. Kebudayaan adalah hasil interaksi manusia atau kelompok yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan begitu, segala produk manusia atau kelompok itu akan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kebudayaan pada akhirnya mampu memengaruhi sikap, perilaku dan keputusan individu atau kelompok. Jika zaman berubah, hasil produk kebudayaan (sebagai manisfetasi interaksi sosial) akan berubah juga. Kedinamikaan produk budaya itu tidak hanya pada bidang seni, juga pada politik dan pemerintahan, pendidikan dan seterusnya. Posisi pemerintah (negara) dalam hal ini adalah sebagai sebuah aktor di dalam konteks (sistem) pemerintahan di dunia. Jika sistem pemerintahan dunia berubah sebagai pengaruh perkembangan kebudayaan dunia, maka mau tidak mau sistem pemerintahan suatu negara juga ikut terpengaruh. Wakil menteri hanyalah salah satu komponen dari kebudayaan tersebut yang terimbas oleh perubahan sistem pemerintahan di dunia. Kompleksitas urusan pemerintahan dan ketatanegaraan dunia sebagai akibat modernisasi dan globalisasi,
Oleh GPB Suka Arjawa demi eksistensi, memaksa setiap pemerintah harus memperbarui metode dan cara mereka mengadaptasi sistem baru. Itulah yang membuat negara-negara seperti Israel, Amerika Serikat, bahkan Malaysia mempunyai diputi (wakil) menteri di dalam departemennya. Kompleksitas persoalan memaksa mereka untuk membentuk posisi baru (yaitu wakil menteri) di dalam satu departemen. Menteri luar negeri, misalnya, tidak harus melulu mengurus diplomasi,
mengubah citra negara, meloloskan perundingan, membuka persahabatan tetapi juga harus tahu tentang kemampuan ekonomi negara yang bersangkutan (khusus yang potensi ekonomi yang menjadi andalan negara luar). Juga mesti tahu potensi nuklirnya. Untuk negara berkembang yang mengandalkan tenaga
❏ Terhadap penunjukan wakil menteri ini, kekhawatiran yang muncul adalah adanya kolusi dan nepotis antara presiden dengan partai-partai politik tertentu terutama yang mendukung keberhasilan SBY menjadi presiden. ❏ Bargaining kekuasaan dikhawatirkan akan muncul dalam hal pemilihan wakil menteri ini. ❏ Kekhawatiran ini memang harus direspons dengan baik oleh SBY. kerja sebagai produk ekspor, menteri luar negeri juga mesti bisa menangani persoalan sengketa pada bidang ini. Menteri keuangan justru harus tahu perilaku masyarakat agar mau membayar pajak dan menteri kehutanan mesti tahu perilaku pengusaha agar tidak seenaknya menebang hutan. Dulu menteri dalam negeri tidak mengenal sistem otonomi daerah. Kini hal demikian mau tidak mau tersangkut dengan masalah demikian. Efisiensi Menambah komposisi kebinet bukan saja sebuah pemborosan tetapi antizaman. Di tengah modernisasi di segala bidang (manajemen, teknologi, pengetahuan), yang dipentingkan adalah efisiensi sistem ketatanegaraan. Penambahan wakil menteri merupakan jawaban, baik sebagai efisiensi sekaligus sebagai solusi atas kompleksnya permasalah ketatanegaraan sekarang. Inilah yang kiranya pantas untuk dilakukan di Indonesia saat ini yang merupakan salah satu bentuk adaptasi pemerintah terhadap perkembangan zaman. Hanya wacana tentang munculnya posisi wakil menteri di Indonesia itu dibawa kepada cara pandang kebudayaan sebagai sebuah kebiasaan dan perilaku masa lalu. Memposisikan kebudayaan sebagai praktik kebiasaan seperti ini, justru menimbukan kekhawatiran. Prinsip ini melihat kebudayaan sebagai tingkah laku yang menetap dan tidak berubah serta berkaitan dengan perilaku politik di Indonesia. Terhadap penunjukan wakil menteri ini, kekhawatiran yang muncul adalah adanya kolusi dan nepotis antara
POJOK
DEBAT PUBLIK
Perlu Kebijakan Komprehensif
D
ulu Bali pernah dilanda kelangkaan/ krisis minyak tanah, BBM. Namun kini krisis energi listrik melanda Jawa dan Bali. Paradoks yang dialami Jawa dan Bali merupakan persoalan ketersediaan listrik. Sumber malapetaka utamanya adalah penyediaan listrik yang minim oleh pemerintah. Masalah serius yang dihadapi Bali juga merupakan persoalan bangsa saat ini, yang tidak lain adalah ketahanan energi. Ketahanan energi kita sudah berada di ambang batas kekhawatiran. Tidak dimungkiri, energi listrik merupakan sesuatu yang amat penting bagi kehidupan masyarakat. Energi listrik sangat dibutuhkan dalam menggerakkan roda aktivitas, baik dalam tata kehidupan, perekonomian, sosial, politik dan lain-lain. Bali akhir-akhir ini selalu gelap khususnya pada saat malam hari. Lampu lalu lintas dan perumahan padam. Ini mengindikasikan seakan-akan bangsa ini miskin energi. Penyediaan pasokan listrik untuk Bali selalu minim. Tingginya kebutuhan listrik tidak diimbangi produksi dari pembangkit yang ada. Lebih ironis lagi, terkadang suplai bahan bakar tersendat. Tantangan
presiden dengan partai-partai politik tertentu, terutama yang mendukung keberhasilan SBY menjadi presiden. Bargaining kekuasaan dikhawatirkan akan muncul dalam hal pemilihan wakil menteri ini. Masyarakat Indonesia dikenal dengan budaya yang mudah menarik teman, kawan dan sejawat untuk masuk ke dalam kekuasaan. Kekhawatiran ini memang harus direspons dengan baik oleh SBY. Inilah yang dimaksud dengan budaya sebagai sebuah hasil kreasi masa lalu dan tetap dipertahankan sampai sekarang. Dengan demikian, untuk menghindarkan bentrokan cara pandang, yaitu kebudayaan sebagai proses dan kebudayaan sebagai perilaku yang menetap, dalam pemilihan wakil menteri ini, SBY yang mempunyai hak prerogatif untuk memilih wakil menteri itu harus memilih orang-orang yang profesional menduduki jabatan wakil menteri. Sebisanya harus menghindari politisi, apalagi yang berasal dari koalisi partai pendukung pemerintah. Meskipun politisi tersebut misalnya ahli dan profesional, tetapi demi kebersihan nama pemerintahan, pemilihan terhadapp politisi ini harus dihindari. Dengan pengangkatan wakil menteri ini, pemerintahan SBY berpeluang untuk melaksanakan pembaruan. Jika ini berlangsung dengan baik tanpa KKN dan sejenisnya, akan berpotensi menjadi contoh di masa mendatang. Jumlah kabinet tidak perlu ditambah, yang dipentingkan adalah penambahan komponen ahli dan profesionalnya yang diposisikan sebagai wakil menteri.
Oleh Putu Satya Wiradarma bagi pemerintah saat ini untuk memikirkan hal ini. Selama ini bahan mentah bumi yang dipergunakan pemerintah untuk menciptakan energi telah mengalami pengurangan subsidi dengan pasti. Kondisi ini amat memprihatinkan melihat impor bahan mentah bumi dari negara luar untuk listrik dalam negeri harus dibayar dengan nilai yang tidak sedikit. Di pihak lain investor/pengusaha, baik asing maupun dalam negeri nonpemerintah yang ada di Indonesia dengan mudah menjual hasil bahan mentah bumi kita ke luar, karena memang dihargai sangat tinggi. Tidak bisa dibayangkan memang apa yang akan terjadi bila situasi ini terus-menerus dibiarkan. Kontrol pemerintah untuk mengintervensi pengusaha seperti ini sungguh sangat diperlukan demi mencegah kerugian bangsa ini semakin besar. Di satu sisi kondisi energi bangsa semakin labil, sedangkan di sisi lain masyarakat dan industri UKM yang amat membutuhkan listrik semakin kelimpungan. Masyarakat sudah sangat resah dengan pemada-
man yang berlangsung setiap hari di Bali. Melihat kondisi kekinian ini, selain melakukan kontrol ketat, hendaknya pemerintah juga mengeluarkan kebijakan komprehensif untuk menyelamatkan Bali dari ancaman krisis listrik ini. Semua kebijakan harus mengacu pada sumber pembangkit listrik yang baru, ramah lingkungan tanpa mengandalkan produksi bahan mentah bumi yang selama ini seakan selalu dipaksakan dan terus dikeruk untuk suplai listrik. Dapat dikatakan langkah ini pula yang akan memperkuat resistensi energi hingga berpuluh-puluh tahun, bahkan tak terbatas. Di luar itu kebijakan modal juga sangat penting. Tanpa modal yang cukup terlebih dulu, maka pembangunan sumber-sumber tenaga listrik tidak akan terwujud. Disadari atau tidak sumber energi listrik
ini ke depan dapat difungsikan sebagai modal pembangunan. Pendapatan tarif listrik/energi listrik yang massif seiring kebutuhan yang besar tentunya akan bermanfaat bagi pembangunan infrakstruktur lainnya. Untuk menjaga kedaulatan bangsa atas energi, pemerintah harus menetapkan target kemandirian pengembangan maupun pengelolaan. Namun untuk merealisasikan semua ini dibutuhkan usaha, permodalan, kerja keras dan ketegasan sikap dalam mengelola sumbersumber energi, baik yang sudah ada maupun yang akan menjadi sumber energi baru. Harapan kita seluruh masyarakat Indonesia dan Bali khususnya, memiliki sumber energi listrik yang memadai dan mampu menciptakan/mengalirkan listrik yang cukup. Langkah tersebut tidak lebih untuk menjadikan ataupun menuju Bali tercinta ini terang benderang kembali. Penulis, mahasiswa, pemerhati masalah sosial kemasyarakatan
Investor di Bukit Gumang kantongi izin. - Terbukti pejabat benar-benar lalai. *** Di Tabanan cari miras gampang, cari alat upakara susah. - Lumbung beras sudah jadi lumbung miras. *** Data Disdikpora kacau, ada guru terima tunjangan dobel. - Bukti SDM tak cakap.
Topik Debat Publik: Bali hadapi krisis listrik. Panjang tulisan maksimal 3.500 karakter, kirim ke E-mail: balipost@indo.net.id. Tulisan paling lambat 31 Oktober 2009.
Perintis : K.Nadha, Penanggung Jawab: ABG Satria Naradha Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab: Wirata,Palgunadi Redaksi: Alit Purnata, Alit Susrini, Alit Sumertha, Daniel Fajry,Dira Arsana,Martinaya, Mawa, Sri Hartini, Suana, Sueca, Sugiartha, Sutiawan, Wirya, Yudi Winanto Anggota Redaksi Denpasar: Giriana Saputra, Iwan Darmawan, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Subagiadnya, Subrata, Suentra, Sumatika, Gregorius Rusmanda, Asmara Putra, Diah Dewi, Yudi Karnaedi, Wira Sanjiwani, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa . Bangli: Pujawan, Buleleng: Adnyana, Gianyar: Agung Dharmada, Karangasem: Budana, Klungkung: Bali Putra Ariawan, Tabanan: Surpi. Negara: IB Surya Dharma. Jakarta: Bambang Hermawan, Nikson, Suharto Olii, Indu P. Adi, Ahmadi Supriyanto, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S. Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo. NTB: Agus Talino, Syamsudin Karim, Izzul Khairi, Raka Akriyani, Nur Haedin, Suyadnya. Surabaya: Bambang Wilianto. Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalam Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Bagian Iklan: Suryanta, Bagian Sirkulasi: Budiarta, Marketing/Pengaduan Pelanggan: Kariawan, Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, perbaris Rp 30.000,- Iklan Umum: < 100 mmk Rp 37.000 per mmk, >100 mmk Rp 40.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 28.000 per mmk. Advertorial Rp 20.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 50.000, 4 warna Rp 58.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 15.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 60.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 08526515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post. Sumbangan untuk orang sakit Rek. BPD Capem Kamboja, Denpasar No. 037.02.02.00016-8 A/n Simpati Anda, Dana Punia Pura Rek.BPD Capem Kamboja, Denpasar No. 037.02.02.00017-1 A/n Dana Punia Pura. WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER