Edisi 30 Maret 2011 | Balipost.com

Page 1

TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000

RABU PAING, 30 MARET 2011

Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila

24 HALAMAN NOMOR 221 TAHUN KE 63 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418

Dewan Rekomendasikan Swakelola

Jika Ditolak, Anggaran Bedah Rumah Dicoret http://epaper.balipost.com

Hadir setiap hari kecuali Minggu

FAKTA

PROGRAM bedah rumah yang digagas Gubernur Bali Made Mangku Pastika terus dikritisi. Programnya dinilai bagus dan sangat menyentuh rakyat miskin, tetapi penanganannya di lapangan masih dinilai keteteran. Bahkan, DPRD Bali merekomendasikan menggunakan sistem swakelola dari sebelumnya sistem tender. ‘’Dengan swakelola akan membuka ruang partisipasi masyarakat melalui sistem gotong royong, sehingga nilai real

‘’Jika Gubernur menolak rekomendasi Dewan, pihaknya akan mencoret usulan bedah rumah yang disampaikan pada rancangan anggaran perubahan 2011'’.

yang diperoleh masyarakat meningkat,’’ kata Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta, S.H. usai pertemuan tertutup dengan Kadis Sosial Bali Drs. Ketut Susrama beserta jajarannya di ru-

ang Badan Legislasi DPRD Bali, Selasa (29/3) kemarin. Dikatakannya, sistem tender yang selama ini dilakukan, menyebabkan nilai rumah yang diterima masyarakat menjadi

berkurang. Berbagai keluhan di masyarakat, di mana nilai plafon anggaran Rp 26 juta tak sesuai kenyataan. Parta dan Kadis Sosial Bali Susrama tak menampik kenyataan itu. Dengan sistem tender melalui pelelangan dan administrasi lainnya nilainya berkurang sekitar 30 persen. Dari sistem pelelangan dengan memenangkan rekanan terendah berarti ada penurunan nilai sekitar 10 persen. Selanjutnya pengenaan pajak peng-

hasilan dan pajak pertambahan nilai sekitar 12 persen serta keuntungan rekanan yang diestimasi mencapai 10 persen. ‘’Jadi ada pengurangan nilai sekitar 30 persen dari nilai plafon anggaran Rp 26 juta,’’ tegasnya. Jika dinominalkan dari plafon anggaran Rp 26 juta sesungguhnya yang digunakan untuk bedah rumah sekitar Rp 20 juta. Hal.23 Sistem Swakelola

SERANGAN RUDAL - Rudalrudal meledak dekat kerumunan pemberontak saat pasukan Moammar Kadhafi melancarkan serangan dekat Bin Jawad, Libya Timur, Selasa (29/3) kemarin.

Bali Post/kmb20

DIOBOK-OBOK MALING - Rumah korban kasus pencurian, Yuliari, di Jl. Anggrek Klungkung yang diobok-obok maling. Pencuri membawa kabur uang dan perhiasan dan korban mengalami kerugian diperkirakan sampai Rp 2 miliar.

Maling Beraksi di Klungkung

Korban Rugi Rp 2 M

Semarapura (Bali Post) Pencurian menyasar rumah dalam keadaan kosong kembali terjadi di wilayah hukum Polres Klungkung. Kini sasarannya rumah milik Ni Putu Yuliari di Jalan Anggrek V No. 4 Semarapura Klod, Klungkung. Maling membawa kabur uang tunai dan sejumlah perhiasan korban. Akibatnya, saudagar kain berusia 69 tahun itu diperkirakan mengalami kerugian sampai Rp 2 miliar. Informasi di lapangan Selasa (29/3) kemarin menyebutkan, kasus pencurian itu diketahui korban pukul 18.30 wita, Selasa (28/3) petang. Saat itu dia baru pulang dari sembahyang di Pura Gunung Raung, Gianyar. Korban bersama suami, Putu Susila, meninggalkan rumah pukul 08.30 wita. Pertama dia menjemput anaknya, Gede Suryawan (47), di sebuah bengkel milik korban di sekitar Klungkung untuk diajak bersama-sama tangkil ke Pura Gunung Raung. Mereka kemudian berangkat berempat — korban bersama suami (Susila), Gede Suryawan bersama istri (menantu korban-red). Hal.23 Kalung Emas

SUSNO Terima Kasih Polri Jakarta (Bali Post)Mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komjen Pol. Susno Duadji menyampaikan terima kasihnya kepada Kepolisian RI setelah dipastikan institusinya sendiri telah membentuk tim pembela. Susno di Jakarta, Selasa (29/3) kemarin, mengatakan tim pembela dari Polri untuk membantu menghadapi proses banding kasus yang didakwakan kepada Susno. Atas nama keluarganya, Susno mengungkapkan rasa haru dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kapolri beserta jajarannya yang telah memberi dukungan pascavonis 3,5 tahun oleh hakim. Hal.23 Masih Aktif

Bali Post/rtr

Kisruh PSSI

Nurdin Dilarang Pakai Kantor PSSI

Bogor (Bali Post) Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng menegaskan Nurdin Halid tidak lagi diizinkan menggunakan kantor PSSI yang berada di Gelora Bung Karno. Ini mengingat pemerintah sudah tidak lagi mengakui kepengurusan organisasi sepak bola nasional pimpinan Nurdin. ‘’Kantor PSSI tidak boleh lagi digunakan untuk Ketua Umum Nurdin Halid dan Sekjen Nugraha Besoes, pemerintah sudah tidak mengakui mereka lagi,’’ kata Andi kepada pers, di Istana Bogor, Selasa (29/3) kemarin. Menurut Andi, dilarangnya kepengurusan PSSI tersebut menggunakan kantor PSSI merupakan sikap tegas yang harus diambil pemerintah untuk menyelamatkan sepak bola agar tidak makin terpuruk. ‘’Saya menjalankan tugas sebagai Menpora sesuai amanah Presiden dan masyarakat menyangkut sepak bola,’’ ucap Andi.

Bali Post/ist

Andi Mallarangeng

Nurdin Halid

Ditegaskan Andi, pemerintah tidak lagi mengakui kepengurusan PSSI di bawah Ketua Nurdin dan Sekjen Nugraha Besoes dan pemerin-

tah tidak bisa lagi memberikan fasilitas pelayanan kepada kepengurusan PSSI. Hal.23 Milik Bangsa

Soal Gedung Baru DPR

Suara Penolakan Menguat

Susno Duadji

Balio Post/dok

Jakarta (Bali Post) Kisruh rencana pembangunan gedung baru DPR-RI tampaknya terus berlanjut. Gedung yang menguras anggaran sampai Rp 1,3 triliun itu sudah dalam proses tender, namun suara penolakan makin menguat di kalangan Dewan. ‘’Dengan berbagai pertimbangan, Fraksi PAN meminta agar seluruh proses pembangunan gedung baru DPR-RI dihentikan,’’ tegas Sekretaris Fraksi

PAN Teguh Juwarno dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/3) kemarin. Teguh menjelaskan, rencana pembangunan gedung baru tersebut telah menuai penolakan yang luas dari masyarakat. Pihaknya berkesimpulan bahwa aspirasi rakyat yang ada sekarang adalah menolak rencana tersebut. Situasi ini menempatkan DPR seolah-olah berhadapan dengan rakyat. Padahal dalam

UU No. 27/2009 tentang MD3, pasal 71 huruf (s) menegaskan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPR adalah menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat,’’ ujarnya. Teguh juga mengkritik desain gedung baru DPR tidak pernah mendapatkan persetujuan paripurna, sebagai sidang tertinggi DPR. Hal.23 Lewat Rapat

Kejaksaan Obok-obok Pungli Prona (1)

Aparat BPN Diperiksa, Kades Tersangka Heboh kasus pungutan liar (pungli) Prona (Proyek Nasional Agraria) yang terjadi di beberapa kabupaten di Bali, tampaknya ditindaklanjuti pihak kejaksaan. Ada empat oknum aparat diperiksa, bahkan sudah ada tersangkanya di beberapa kabupaten. Terus, kenapa masih ada kasus disembunyikan?

DALAM dengar pendapat gabungan DPRD Bali, Selasa (29/3) kemarin di Renon, dengan pihak Kejati Bali diwakili Yudi Hertanto, terungkap ‘’sepak terjang’’ oknum aparat melakukan pungli dalam pelaksanaan program Prona. Kasusnya itu ada di Buleleng, Tabanan dan Karangasem. Ada juga di Bangli dan Klungkung. Yudi Hertanto mengisyaratkan, ada empat oknum aparat yang sedang dalam penyidikan dan penyelidikan. Penyidikan dilakukan kejaksaan terhadap oknum Kades Sudaji, Buleleng GR yang sudah ditetapkan sebagai tersangka,

termasuk kasus lainnya di Ringdikit, Seririt. Kasus di Tabanan ada oknum Kantor Pertanahan disidik dan satu lagi oknum di Desa Culik, Abang, Karangasem sedang diperiksa. ‘’Jadi ada tiga kasus prona sedang disidik dan satu kasus sedang dalam tahap penyelidikan. Semua penyidikan dan penyelidikan itu terkait dengan dugaan korupsi,’’ katanya. Kasus di Bangli kini makin menjadi bola liar. Kepala Kantor Pertanahan Bangli Ngakan Putu Giripati Natayasa, S.H., M.H., Selasa kemarin diperiksa Kejaksaan Negeri Bangli. ‘’Tidak menutup kemungkinan Kejaksaan Negeri Bangli juga

bakal memanggil Kasi Pemerintahan Camat Kintamani Priat Eko Purwo karena disebut-sebut terlibat dalam kasus ini. Selain di kabupaten tersebut, Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya yang memimpin pertemuan itu juga mengemukakan pihaknya mendapatkan informasi dari Kajati bahwa Prona di Badung sedang diselidiki. Yudi menyatakan belum mendapat mandat dari Kajati untuk menyampaikan pendapat mengenai kasus Prona di Badung. Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Badung Andre membenarkan sempat

diperiksa oleh penyidik, baik kejaksaan maupun kepolisian. Namun, pihaknya tak mau mengungkap lebih jauh mengenai hasil pemeriksaan. ‘’Silakan tanya kejaksaan atau kepolisian,’’ katanya Atas misteriusnya kasus di Badung, anggota DPRD Bali asal Badung Ida Bagus Padakusuma mengungkapkan, sebagai wakil Badung pihaknya merasa bangga ada proyek Prona di wilayahnya. Namun, dalam sosialisasi Prona yang disebut-sebut gratis itu ternyata dipunguti sampai Rp 700.000. Hal.23 Tindak Pidana

Presiden Yudhoyono:

Kekerasan Tak Boleh Dibiarkan Jakarta (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, kekerasan di Libya yang banyak memakan korban tidak boleh dibiarkan. ‘’Perlu langkah-langkah baru yang harus dilakukan dunia internasional untuk menghentikan kekerasan di negara itu,’’ kata Presiden dalam keterangan persnya di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/3) kemarin. Presiden Yudhoyono menegaskan, pernyataan resmi yang disampaikannya ini berkaitan dengan perkembangan situasi di Afrika Utara dan di Timur Tengah, khususnya situasi di Libya yang pada umumnya masih sangat memprihatinkan. ‘’Aksi-aksi kekerasan masih terjadi, korban masih terus berjatuhan, terlebih korban pada masyarakat sipil,’’ ujarnya. Seperti diketahui, Libya dibombardir pasukan dan jet-jet tempur milik Amerika dan Sekutu berbekal Resolusi DK PBB 1973 dan disetujui PBB pada 17 Maret 2011 lalu. Pasukan koalisi Barat yang terdiri atas pasukan militer Amerika, Inggris dan Prancis terus menggempur beberapa titik yang dicurigai merupakan tempat Kadhafi dan pasukannya bersembunyi. Namun, serangan militer itu tenyata menimbulkan banyak korban tewas warga sipil yang tak berdosa. Dikatakan, perlunya segera dilakukan gencatan senjata. Selanjutnya, segera dicari suatu solusi politik, suatu penyelesaian damai agar konflik betul-betul bisa diakhiri. Mengingat, kekerasan masih terjadi dan korban masih terus berjatuhan, Presiden Yudhoyono menekankan agar PBB tetap mengambil peran dan inisiatif serta melibatkan organisasi kawasan, yang dalam hal ini Uni Afrika dan Liga Arab, serta mengajak negara di mana konflik itu terjadi. Hal.23 Warga Sipil


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.