NASIONAL
Kamis Pon, 29 Juli 2010
7 DEMO ISTANA Mahasiswa yang tergabung dalam BEM Universitas Indonesia melakukan aksi teatrikal operasi pasar di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (28/ 7) kemarin. Mereka menuntut penurunan harga sembako yang kian naik dengan berbagai alasan, mulai kelangkaan pupuk, kenaikan tarif dasar listrik, hingga permintaan bahan pokok menjelang bulan puasa.
Mantan Gubernur NTB Dijebloskan ke LP Mataram (Bali Post) Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Lalu Serinata selaku terpidana kasus korupsi dana APBD tahun 2003 dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Mataram untuk menjalani masa hukumannya. “Pak Serinata dieksekusi tadi malam (Selasa, 27/7) oleh pihak kejaksaan dan masuk ke sini (LP Mataram) pukul 20.15 wita,” kata Kepala Lembaga Pemasyarakatan Mataram Sudarno di Mataram, Rabu (28/7) kemarin. Ia mengatakan, saat dieksekusi ke LP Mataram, Serinata didampingi tim pengacaranya dan beberapa orang sanak keluarganya. Namun, mantan politisi dari Partai Golkar itu tidak langsung ditempatkan di ruang tahanan karena kondisi kesehatannya agak terganggu. “Dia mengeluh sakit di bagian dada, matanya dan giginya yang baru dioperasi, sehingga untuk sementara berada dalam observasi tim medis LP,” ujar Sudarno. Menurutnya, pihaknya sudah menyiapkan ruang tahanan untuk Gubernur NTB periode 2003-2008 itu yakni di sel Blok III yang memiliki tiga kamar namun hanya didukung satu unit televisi untuk ketiga kamar tahanan itu.
Mantan pejabat NTB itu akan menempati ruang tahanan berukuran 1,5 x 2 meter yang biasanya diperuntukkan kepada narapidana kasus korupsi. “Masih dalam masa obervasi tim medis, kalau memungkinkan segera ditempatkan di ruang tahanan itu,” ujarnya. Namun, tidak menutup peluang bagi Serinata untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit di luar LP jika kondisi kesehatannya kian memburuk. “Bisa saja, tergantung rekomendasi ahli medis LP,” ujarnya. Serinata dieksekusi ke LP Mataram sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2396/K/Pidsus/2009 tanggal 11 Desember 2009, yang menolak kasasi yang diajukan penasihat hukum terdakwa maupun
kasasi yang diajukan pihak jaksa penuntut umum (JPU), akhir Februari lalu. JPU mengajukan kasasi karena majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Mataram mengurangi masa hukuman Serinata, sementara penasihat hukum Serinata mengajukan kasasi karena menurut mereka vonis PT Mataram masih tidak sesuai harapan. Putusan PT Mataram, Serinata divonis tiga tahun penjara dan denda sebesar Rp 100 juta serta diwajibkan menyetor biaya pengganti sebesar Rp 776 juta sesuai nilai kerugian negara. Putusan majelis hakim PT Mataram pada 20 Agustus 2009 itu lebih ringan dari putusan majelis hakim PN Mataram 11 Juni 2009. Majelis hakim PN Mataram
menjatuhkan vonis lima tahun penjara dan denda sebesar Rp 400 juta subsider enam bulan kurungan, serta dibebankan kewajiban membayar biaya pengganti sesuai nilai kerugian negara. Serinata terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat tindak pidana korupsi secara “berjamaah” ketika menjabat Ketua DPRD NTB periode 19992004 sekaligus sebagai Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) secara ex officio, sehingga merugikan negara sebesar Rp 7,5 miliar lebih. Serinata juga terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara c.q. Pemerintah Provinsi NTB sebesar Rp 2,5 miliar lebih pada dakwaan kedua, sehingga total kerugian negara mencapai Rp 10 miliar. Akan tetapi, sejak proses sidang kasus korupsi itu bergulir di PN Mataram pertengahan tahun 2009 hingga putusan kasasi awal tahun 2010, Serinata menjalani tahanan kota sehingga kini dieksekusi ke LP Mataram. (ant)
Menkum HAM Belum Siap Hadapi Timwas Century Jakarta (Bali Post) Menteri Hukum dan HAM Patriali Akbar mengatakan dirinya belum siap menghadapi Tim Pengawas (Timwas) Century DPR untuk dimintai keterangan. “Saya minta waktu kepada pimpinan DPR untuk koordinasi terlebih dahulu. Saya hanya minta waktu, sebab tadi malam saya sudah coba kumpul sampai pukul 23.00 WIB malam dengan beberapa orang kawan. Saya tidak punya keyakinan bisa memberikan informasi yang akurat, lebih baik saya kirimkan surat permohonan maaf,” katanya di Gedung DPR Jakarta, Rabu (28/7) kemarin. Patrialis pada Rabu pagi tidak datang dalam rapat dengan Tim Pengawas Century dan mengirim surat permintaan maaf kepada
pimpinan rapat. Padahal anggota tim pengawas telah berdatangan di gedung DPR. Ia mengatakan, ketidakhadirannya tersebut merupakan inisiatif pribadi dan bukan atas intervensi pihak lain. Ia menegaskan hal ini karena dirinya benar-benar tidak siap. Ia menepis bahwa ketidakhadirannya karena tekanan dari atasannya. “Tidak benar sama sekali, itu 100 persen demi Tuhan, itu adalah inisiatif saya karena saya belum memiliki keyakinan memberikan jawaban yang akurat dengan DPR. Jadi tidak ada hubungan dengan atasan kami. Saya harus siap betul, kalau enggak siap saya lebih baik minta maaf,” katanya. Ia menambahkan, dirinya tidak ingin karena infor-
masi yang dikumpulkan kurang lengkap, malah justru akan memperoleh pengetahuan yang salah. “Saya khawatir informasi yang saya berikan ke DPR tidak akurat nanti dibilang memberikan keterangan palsu berita bohong, kan tidak mau dong,” katanya. Sementara itu, terkait dengan aset-aset di luar negeri yang tengah diburu dalam kasus Century, ia mengatakan masih terus diupayakan, namun dirinya belum bisa memberikan keterangan yang lebih jelas.
“Kita sudah melihat ada surat-menyurat yang begitu bagus, dengan beberapa yuridiksi yang timnya juga jalan. Pergi ke mana-mana berdasarkan laporan itu, tetapi saya belum bisa menyampaikan itu,” katanya. Sementara itu, Tim Pengawas Century, Rabu (28/7) kemarin semula menjadwalkan rapat dengan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, namun karena Patrialis tidak hadir dalam rapat itu, akhirnya tim pengawas Century mengadakan rapat internal. (ant)
Bali Post/ade
Praktik Pengoplosan Picu Ledakan Tabung Gas 12 Kg Bekasi (Bali Post) Ledakan tabung gas 12 kg yang beberapa kali terjadi diduga dipicu oleh praktik pengoplosan saat pengisian tabung gas. “Kita mencatat ada beberapa kali kasus ledakan gas ukuran 12 kg terjadi. Pemicunya diduga adanya pengoplosan ulang tabung gas ukuran tersebut secara ilegal,” kata Kepala Penjualan PT Pertamina Jakarta, Bekasi, Karawang dan Purwakarta, Nyoman Budiarsa, di Bekasi, Rabu (28/7) kemarin. Usai memberikan sosialisasi kepada warga di kompleks perumahan PU Sapta Taruna 3 Kota Bekasi, Nyoman menyatakan modus yang dilakukan dengan mengisikan gas dari tabung ukuran 3 kg ke tabung ukuran 12 kg dengan bantuan balok es dan menyalurkan isi tabung kecil ke tabung besar. Praktik seperti itu dinilai menguntungkan oknum karena adanya selisih harga. Untuk tabung gas 3 kg harga Rp 4.250 per kg sementara tabung 12 kg harganya Rp 5 ribu per kg, belum lagi dari sisi isi yang memungkinkan tidak sesuai berat. Atas dasar itu, ia meminta warga untuk peduli dengan aktivitas yang men-
curigakan di sekitar tempat tinggal mereka. Bila ada suatu rumah yang tertutup namun pada malam hari ada aktivitasnya, sering membeli balok es serta tercium bau gas agar segera melaporkan ke pihak berwajib. “Kalau lingkungan peduli, aktivitas penyuntikan gas tersebut bisa cepat diketahui. Di Kota Bekasi beber-
apa kali petugas berhasil membongkar kejahatan dengan modus seperti itu,” ujarnya. Selain itu, Pertamina kini juga telah menarik 200 ribu tabung gas di wilayah DKI, Bekasi, Karawang dan Purwakarta. Tabung gas yang ditarik disebabkan kondisinya sudah penyok, karatan dan warna sudah tidak ba-
gus. “Tabung itu selanjutnya diperbaiki dan dicat, sementara yang kondisinya sudah terlalu jelek dimusnahkan,” ujarnya. Dari tabung yang ditarik itu juga dilakukan pengecekan ulang. Rata-rata tabung sudah memiliki logo SNI begitu juga dengan aksesoris lain seperti selang dan regulator. (ant)
GRAFIK Distribusi Persentase PDRB Bali Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Komponen Penggunaan Periode Triwulan I, 2009-2010 2010
2009
Komponen Penggunaan 1. Konsumsi Rumah Tangga 2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba 3. Konsumsi Pemerintahan 4. PMTDB 5. a.Perubahan Inventori b. Diskrepansi Statistik 6. Net Ekspor a. Ekspor b. Impor PDRB
Trw I 50.80 1,33 10.01 22,02 0,33 4,83 10,68 75,61 64,93 100.00
Trw IV 54,25 1,26 11,82 24,73 0,33 -8,02 15,62 104,11 88.50 100.00
Trw I 59,43 0,82 10,88 26,42 0,34 -1,16 3,28 101,01 97,73 100.00
SUMBER BPS PROVINSI BALI /PUSDAT BP
Baca:
HOT LINE SERVICE : 7450990, 7468886
C.581530-rpa
C.580918-rmh