KOTA
2
Kamis Pon, 29 Juli 2010
FIGUR
Koperasi di Bali
10 Persen Tak Sehat
Perencanaan Matang BERBAGAI wacana yang muncul belakangan ini terkait pembangunan Bali ke depan harus disikapi dengan bijaksana. Salah satunya adalah berbagai macam ide, solusi, pendapat dan sebagainya dalam konteks transportasi Bali ke depan yang diharapkan bisa menanggulangi kemacetan yang semakin parah belakangan ini. Hal ini diungkapkan I Gde Wiratha, salah satu pelaku BP/dok pariwisata papan atas di pulau ini. ‘’Ada yang menyebut jalan layang, underpass, train lelet, trem dan sebagainya. Oke, namun hal itu jangan dijadikan sebagai wacana saja,’’ ujar Wiratha yang juga pernah menakhodai Kadin Bali serta PHRI Bali ini kepada International Bali Post (IBP) dan Bali Travel News (BTN), Rabu (28/ 7) kemarin. Ke depan harus ada perencanaan matang yang harus dimiliki pemerintah yang disokong segenap eksponen masyarakat Bali, walaupun hal itu kelihatannya harus bertentangan dengan anggapan yang berkembang selama ini. Misalnya, ketika muncul wacana jalan layang kemudian hal ini dibenturkan dengan budaya dan agama. Kemudian ketika ada usulan by-pass, lalu dibenturkan dengan keberadaan hutan bakau. ‘’Harus ada perencanaan yang sangat matang,’’ tandasnya. Di satu sisi dia menyoroti keberadaan bantuan dari negara-negara donor yang sifatnya hibah sampai pinjaman murni. ‘’Kita harus jeli, jangan lagi menerima barang rongsokan maupun dijadikan eksperimen oleh negara lain,’’ katanya. Dalam konteks pembangunan Bali ke arah yang lebih jagadhita, seringkali memerlukan korban perasaan maupun materi. ‘’Nah untuk meminimalkan hal itu, maka perlu perencanaan matang. Jangan hanya muncul wacana, hilang dan muncul lagi. Perencanaan matang juga harus dibarengi dengan perencanaan pembiayaan,’’ tandasnya. ‘’Percuma, omong kosong kalau ide selangit kalau tidak ada duitnya,’’ ujar pemilik beberapa properti pariwisata ini. (pal)
Dies Natalis Unud
Agendakan Orasi Ilmiah Mahfud MD Denpasar (Bali Post) Peringatan Dies Natalis ke40 Unud, 29 September mendatang, akan diisi dengan berbagai kegiatan ilmiah, lomba, seminar termasuk kegiatan sosial. Selain itu, juga akan ada kegiatan bersepeda ke kampus sebagai bagian dari gerakan peduli lingkungan dan mengenal Unud lebih dekat dengan bersepeda. Dalam bidang ilmiah khusus pada sesi orasi ilmiah, keluarga besar Unud mengagendakan mendengar paparan dari Ketua BP/kmb Mahkamah Konstitusi (MK) I Ketut Satriawan Mahfud MD dan pandangan Rektor Unud Prof. Bakta dalam menuju Unud menjadi kampus terkemuka di dunia. Demikian dijelaskan Sekretaris Panitia Dies Natalis ke40 Unud Dr. Ir. I Ketut Satriawan, M.T. saat masimakrama ke Gedung Pers Bali Ketut Nadha, Rabu (28/7) kemarin. Ketut Satriawan diterima Pimpinan KMB Satria Naradha. Ketut Satriawan mengatakan dies natalis Unud kali ini diharapkan memberikan nilai tambah pada upayaupaya peningkatan bidang keilmuan, budaya termasuk bidang bio sains dan bioteknologi. Untuk menuju arah itu, kata dia, Unud telah merancang sejumlah kegiatan ilmiah baik itu berupa seminar internasional termasuk seminar tingkat nasional. Dalam bidang kedokteran, kata dia, panitia juga akan memberikan ruang untuk pencegahan terhadap kanker servik termasuk gejala, risiko dan solusi yang harus dilakukan oleh ibu-ibu yang berpotensi mengidap penyakit mematikan ini. ‘’Unud ingin memberikan sumbangan yang jelas kepada publik baik dari sisi ilmiah maupun teknologi terapan dalam membangun Bali,’’ ujarnya. Sementara itu, terkait Unud dengan gerakan bersepeda, pihaknya mengatakan akan mengajak semua komponen pecinta sepeda untuk mengenal lebih dekat kampus Unud. Untuk kepentingan ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Samas (Sekretariat Bersama Bersepeda) termasuk klub bersepeda Sandat dari RS Sanglah. Kegiatan bersepeda masuk kampus ini merupakan dukungan nyata Unud dalam menuju Bali Hijau khususnya dalam menekan polusi dan kemacetan lalu lintas. (044)
Loloskan Paskibraka MENGGEMBIRAKAN, tiap tahun Kota Denpasar berhasil meloloskan anggota Paskibraka ke tingkat nasional. Serangkaian peringatan HUT ke-65 RI, Denpasar meloloskan seorang anggota Paskibraka ke tingkat nasional atas nama A.A. Ayu Taradita Putri dari SMAK Harapan Denpasar. Ia menyisihkan 600 peserta dari Denpasar dan 38 orang utusan dari kabupaten/kota se-Bali untuk mewakili Bali ke tingkat nasional. Kabid Pemuda OlahraBP/08 I Made Merta ga Disdikpora Kota Denpasar Drs. I Made Merta, M.Si., Rabu (28/7) kemarin mengatakan, tak hanya meloloskan anggota Paskibraka tingkat nasional, Kota Denpasar juga mengirim 38 orang anggota Paskibraka untuk Provinsi Bali dan bergabung dengan 75 orang anggota Paskibraka dari utusan kabupaten/kota lainnya. Dikatakannya, 38 orang anggota Paskibraka itu merupakan hasil seleksi dari 600 peserta utusan dari masingmasing sekolah di Denpasar. Tim seleksinya terdiri atas Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Denpasar, Poltabes, dan Korem 163/Wirasatya. Membeludaknya peserta yang ikut seleksi, lanjut Merta, salah satu indikasi bahwa pelajar Denpasar memiliki kemauan yang keras ikut menjadi anggota Paskibraka, di samping menandakan para remaja memiliki rasa nasionalisme tinggi. ‘’Rasa nasionalisme itu penting terus ditanamkan kepada generasi muda,’’ ujarnya. Ditambahkannya, Paskibraka tetap menjadi kegiatan yang diminati oleh para pelajar. Terbukti saat diadakan seleksi, pesertanya terus membeludak. Dari 40 peserta yang diperlukan, pesertanya mencapai 600 orang. ‘’Kita harapkan kepada peserta yang ikut seleksi, mesti dari awal menyiapkan diri baik fisik maupun mental,’’ ujarnya. Sementara itu, 38 orang anggota Paskibraka tingkat Provinsi Bali, Rabu pagi kemarin dilepas Kadisdikpora Kota Denpasar Gusti Lanang Jelantik di depan kantor Disdikpora Denpasar untuk mengikuti pembinaan dan pembekalan di tingkat Provinsi. (08)
Bali Post/eka
SIDAK GAS - Seorang petugas Satpol PP Denpasar memeriksa tabung gas 3 kg saat sidak di PT Suman Gasindo Dewata, Rabu (28/7) kemarin.
Tim Gabungan Sidak Agen Elpiji
Ditemukan Ratusan Tabung Rusak Denpasar (Bali Post) Mengantisipasi terjadinya berbagai dampak akibat kedaluwarsa dan rusaknya tabung gas yang dijual para agen elpiji di Kota Denpasar, Tim Gabungan Pemkot Denpasar menggelar sidak ke sejumlah agen elpiji, Rabu (28/7) kemarin. Dari sidak itu, tim yang dikoordinasikan oleh Dinas Tramtib dan Satpol PP melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdaganan dan instansi terkait lainnya itu menemukan ratusan tubung elpiji volume 3 kilogram yang rusak dan tidak layak dijual karena berpotensi membahayakan konsumen. Menanggapi temuan itu, Plt. Kepala Dinas Tramtib dan Satpol PP Kota Denpasar Nick Natha Wibawa mengatakan sidak ini merupakan bentuk antisipasi dari Pemkot Denpasar untuk menghindari terjadinya musibah yang akhir-akhir ini banyak terjadi akibat kerusakan tabung gas. Nick yang juga Asisten I Setda Kota Denpasar ini mengharapkan pihak Pertamina melakukan pengawasan langsung ke agen-agen elpiji dan memberikan surat keterangan yang menyatakan tabung elpiji yang dijual di setiap agen aman untuk masyarakat. ‘’Dari hasil sidak ke sejumlah agen, kami cukup kaget karena ditemukan banyak tabung gas yang ru-
sak. Kami baru mengambil beberapa sampel yang tidak ada label SNI (Standar Nasional Indonesia-red) untuk diteliti keamanannya. Tapi, hasilnya cukup mengejutkan karena ditemukan banyak tabung gas yang rusak,’’ ujar Nick Natha Wibawa. Dari ribuan tabung gas yang tersimpan di gudang UD Lestari Jaya milik Ni Made Nuratni, kata dia, pihaknya mengambil dua tabung elpiji tanpa label SNI. Ternyata satu di antaranya bocor. Sedangkan untuk dealer elpiji Pertamina PT Suman Gasindo Dewata ditemukan 115 tabung gas elpiji yang rusak. Untuk itu, dia mengimbau para agen elpiji agar melakukan pengecekan secara teliti
sebelum menyalurkannya kepada konsumen. Dengan begitu, gas yang dijual benarbenar aman. ‘’Kami juga berharap masyarakat lebih teliti dalam membeli gas terutama elpiji dengan volume 3 kilogram,’’ katanya. Penanggung Jawab PT Suman Gasindo Dewata yang beralamat da Jalan Danau Tempe Denpasar Selatan Wayan Suwardana mengatakan, sesuai hasil rapat para agen dengan pihak Pertamina mengatakan semua produk Pertamina adalah aman. Untuk itu, pihaknya tidak mengetahui adanya tabung-tabung palsu. Pasalnya, pada tahun 2007 lalu semua tabung gas buatan Pertamina tanpa dilengkapi label
SNI. Namun setelah sering terjadi musibah ledakan dan kebakaran yang disinyalir akibat tabung palsu, sejak 2009 lalu Pertamina baru mengeluarkan tabung gas berlabel SNI. ‘’Kami selalu waspada terhadap adanya kerusakan dan kebocoran tabung gas dengan memeriksa kembali secara detail tabung yang dikirim dari Pertamina kepada PT Suman Gasindo Dewata,’’ katanya. Suwardana menambahkan, pihaknya telah menemukan dan menyisihkan sebanyak 115 tabung yang rusak dan bocor untuk selanjutnya dikembalikan lagi ke Pertamina sesuai dengan perjanjian. Sementara itu, pegawai UD Lestari Jaya Wayan Pardi mengatakan perusahaannya setiap hari rata-rata menerima tiga truk tabung yang terdiri dari 2.000-3.000 tabung. Pada setiap truk selalu ditemukan tabung yang rusak dan bocor yang kemudian dikembalikan ke Pertamina. (kmb13)
Kawal Kasus Dugaan Korupsi ISI
Komitmen Dewan Dipertanyakan Denpasar (Bali Post) Eksponen mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Bali AntiKorupsi (Somasi) mendatangi DPRD Bali, Rabu (28/7) kemarin. Seusai berorasi di depan lobi DPRD Bali, mereka diterima di ruang rapat gabungan oleh Ketua Komisi I Made Arjaya bersama anggota Cokorda Budi Suryawan dan Sumiati. Kedatangan mereka ke dewan mempertanyakan komitmen DPRD Bali melalui Komisi I untuk konsisten melakukan pengawasan di institusi pendidikan di Bali terutama ISI. ‘’Kami tak ingin institusi pendidikan dipimpin tangantangan kotor koruptor,’’ tanyanya dalam pernyataan
sikap yang disampaikan koordinator aksi Ambrosius Ardin. ‘’Hari ini merupakan kedatangan kami kedua kalinya ke gedung Dewan ini setelah dalam dengar pendapat 14 Juli kami meminta agar Dewan mempertanyakan kepada Kajari soal dugaan kasus korupsi di ISI,’’ katanya. Pihaknya sangat menyesalkan sikap DPRD Bali belum menindaklanjuti tuntutan eksponen Somasi 14 Juli lalu. Yakni meminta penjelasan DPRD Bali sejauhmana langkah koordinasi yang dilakukan dengan Kejaksaan Negeri Denpasar terkait dugaan kasus korupsi Rektor ISI. ‘’Terus terang kami hanya bermodalkan tekad dan se-
mangat ke sini, tidak seperti bapak-bapak bisa tutup sana tutup sini,’’ katanya. Selain itu, kepada Komisi I DPRD Bali untuk mempertanyakan respons Dirjen Dikti terhadap kasus korupsi yang terjadi di ISI Denpasar. ‘’Kami berharap DPRD Bali sebagai bagian dari masyarakat Bali dengan kewenangan besar yang dimiliki harus berada dalam satu barisan membentuk gerakan masif untuk sama-sama peduli kepada kewibawaan institusi pendidikan, bersama-sama mengontrol bahaya laten korupsi serta mengawal proses hukumnya,’’ katanya. Desakan kepada Dewan untuk berkoordinasi, kata
dia, sama sekali tak ada maksud untuk mengintervensi persoalan internal ISI Denpasar. Namun, karena institusi pendidikan merupakan organisasi sektor publik, maka kasus dugaan korupsi yang terjadi di ISI perlu ada transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik. Atas desakan tersebut Ketua Komisi I Made Arjaya menyatakan tetap konsisten berjuang bersama mahasiswa untuk terus mengawal kasus korupsi yang terjadi di institusi pendidikan. Pihaknya segera melakukan koordinasi dan mencarikan jadwal agar bisa bertemu dengan Kajari Denpasar untuk membicarakan masalah ini. (029)
Enggan Gunakan Prosedur Resmi ke LN
Bukti Birokrasi Berbelit-belit Denpasar (Bali Post) Telantarnya lima gadis Bali di Malaysia yang diduga menjadi korban human trafficking (perdagangan manusia) di samping karena Lembaga Pendidikan Latihan Pariwisata (PLP) yang tak berizin juga pemberangkatannya tanpa melalui prosedur resmi. Hal ini menunjukkan masih ada keengganan tenaga kerja dari Bali ke luar negeri (LN) menggunakan prosedur resmi karena birokrasinya berbelit-belit. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bali Ketut Kariyasa Adnyana, S.P., Rabu (28/7) kemarin di Renon. Hal itu diketahuinya setelah menemui Kasi Perlindungan dan Pemberdayaan pada kantor BP3TKI (Badan Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Cabang Bali, Ilham Ahcmad,
S.Sos. Menurutnya, setiap tenaga kerja Indonesia terutama dari Bali yang hendak bekerja ke luar negeri semestinya menggunakan prosedur resmi. Dari penyelidikan BP3TKI, ternyata pemberangkatan lima tenaga kerja dari Bali tak memakai prosedur resmi alias tanpa prosedur. Selain itu, perusahaan yang memberangkatkan mereka yang dipimpin Sumber Jaya juga tak bertanggung jawab atas pemberangkatannya karena yang memberangkatkan tenaga kerja tersebut adalah Pak Samuel yang mengatasnamakan perusahaan PT Dharma. Semestinya, untuk pemberangkatan tenaga kerja dari Bali ke luar negeri menggunakan prosedur resmi dengan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Transmi-
grasi dan Kependudukan Bali, Imigrasi, Kepolisian sampai pihak bandara. Melalui prosedur resmi nantinya mereka jika ada kejadian seperti saat ini akan mendapat jaminan asuransi. Namun kenyataannya banyak oknum yang bermain menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan pemerasan terhadap tenaga kerja. Akibatnya banyak kasus tenaga kerja dari Bali yang diberangkatkan ke luar negeri menjadi korban human trafficking. Menurut Kariyasa, kecenderungan adanya oknum petugas yang bermain karena oknum tersebut dengan mudah memeras tenaga kerja. Buktinya, dari kasus ini terungkap adanya pemerasan oknum di bandara Rp 1-2 juta. Sebab animo masyarakat Bali bekerja ke luar negeri sangat besar karena tergiur gaji tinggi. Di
sisi lain, di Bali lapangan kerja begitu sulit. ‘’Kalaupun dapat bekerja, penghasilannya kurang memuaskan,’’ katanya. Birokrasi yang berbelitbelit juga terjadi dalam pemberian jaminan kredit lunak di Pemprov Bali. Kata dia, Pemprov Bali telah menyiapkan pinjaman lunak yang ditempatkan di BPD Bali Rp 3 miliar. Kenyataan sampai sekarang tak ada yang memanfaatkan pinjaman lunak Rp 15 juta sampai dengan Rp 25 juta itu. ‘’Kredit lunak untuk tenaga kerja setiap saat dikampanyekan, kenyataannya tak ada yang memanfaatkan,’’ katanya. Hal ini menunjukkan masih lemahnya sosialisasi sehingga banyak calon TKI asal Bali yang tak tahu ada pinjaman lunak yang bisa dimanfaatkan untuk memperlancar keberangkatan ke luar negeri. (029)
Denpasar (Bali Post) Koperasi di Bali tercatat 3.689 unit. Dari jumlah itu, sekitar 90 persen koperasi berjalan dengan baik atau berkategori sehat dan 10 persen lagi berkategori tidak sehat. Sementara bantuan yang dikucurkan Pemprov Bali kepada koperasi itu sebesar Rp 5 miliar dan masingmasing koperasi diberikan bantuan dengan plafon maksimal Rp 100 juta. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemprov Bali I Dewa Nyoman Patra, S.H. mengatakan hal itu kepada wartawan, Rabu (28/7) kemarin. Menurut Patra, koperasi itu dikategorikan tidak sehat karena berbagai faktor. Di antaranya faktor ekonomi akibat imbas bom Bali, tidak melakukan rapat akhir tahun (RAT) dan kepengurusannya yang tidak jelas. Dikatakan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya pembinaan terhadap koperasi yang tidak sehat itu agar koperasi bersangkutan kembali sehat. Selain itu, bantuan terus dilakukan setiap tahun sehingga koperasi tersebut punya kesempatan mengembangkan usahanya. ‘’Kami bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dalam memberikan kucuran dana baik kepada koperasi maupun UKM di daerah ini,’’ katanya. Bentuk bantuan yang diberikan kepada koperasi dan UKM di Bali selain dari Pemprov, kata dia, juga disiapkan dana pendamping dari BPD Bali sebesar Rp 20 miliar. Sedangkan bunganya cukup rendah, untuk koperasi 6 persen per tahun dan UKM 12 persen per tahun
menurun. ‘’Dengan bunga yang rendah ini, kami berharap koperasi dan UKM di Bali tidak kesulitan mendapatkan modal,’’ ujarnya. Hal senada juga dilontarkan Kepala UPTD Koperasi dan UKM Bali Ketut Rai Sukerta. Ditegaskan, keberadaan koperasi di Bali memberi andil positif bagi pembangunan perekonomian daerah. Termasuk, mampu memberikan lapangan pekerjaan untuk sekitar 40 ribu orang masyarakat Bali. “Dari 3.689 unit koperasi yang beroperasi di Bali, diperkirakan mampu menyerap sekitar 40 ribu tenaga kerja,’’ ujarnya. Dari data yang masuk, kata dia, rata-rata setiap koperasi bisa menyerap tenaga kerja sekitar 10 orang. Jumlah itu belum termasuk tenaga kerja yang diserap UKM yang jumlahnya mencapai 223.395 unit. “Rata-rata untuk usaha kecil menyerap satu orang, sedangkan usaha menengah menyerap dua sampai tiga tenaga kerja. Hanya saja untuk jumlah tenaga kerja UKM di Bali, hingga kini belum ada data yang valid,’’ katanya. Rai Sukerta menambahkan, Bali tidak memiliki sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan. Untuk itu sektor yang cocok dikembangkan adalah sektor jasa, khususnya ekonomi kreatif yang diusahakan oleh pengusaha kecil menengah termasuk koperasi. Pengembangan sektor tersebut membutuhkan insan pelaku bisnis yang mempunyai kualifikasi, wawasan dan keterampilan yang memadai sebagai seorang kewirausahaan. (kmb13)
Soal Sekolah Pertiwi
Pendiri Berharap Tetap Milik Yayasan Denpasar (Bali Post) Anggota Badan Pendiri Yayasan Pertiwi Dewata berharap Sekolah Pertiwi tetap menjadi milik yayasan, mengingat sekolah bersangkutan dibangun pihak yayasan. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Yayasan Pertiwi Dewata Made Sukarti didampingi sejumlah pengurus yayasan di antaranya Sekretaris A.A. Rai Murniasih dan Bendahara Luh Sunarsih, Rabu (28/7) kemarin. Dikatakannya, Yayasan Pertiwi Dewata yang awalnya diketuai Gusti Agung Ayu Mas Beratha (alm) sekitar tahun 80, memiliki misi sosial dalam rangka ikut mencerdaskan anak bangsa. Karena itu dibangun TK Pertiwi dan kemudian pada tahun 1991 dikembangkan SMP Pertiwi. Dulunya gedung ini tak semegah sekarang. Dindingnya
dari gedek dan lantainya becek. Berkat usaha Bu Mas Beratha dan anggota yayasan, secara bertahap gedung sekolah mulai tertata baik. ‘’Awalnya, kami buat TK kemudian tahun 1991 dibuka sekolah SMP Pertiwi,’’ katanya. Namun sayang, belakangan TK tersebut tidak banyak memiliki murid, kendati biaya yang dipungut sangat murah. Biaya SPP TK hanya Rp 50 ribu, sedangkan SMP Rp 95 ribu. Mereka ingin sekolah ini tetap dipertahankan dan tetap menjadi milik Yayasan Pertiwi Dewata. Ketua Yayasan Pertiwi Dewata Dewa Joni Artabrata mengatakan pembangunan gedung Sekolah Pertiwi dibiayai bantuan pusat, melalui Depdiknas. Sekolah tersebut dibangun oleh Yayasan Pertiwi Dewata yang diawali dengan pendirian TK dan dilanjutkan dengan SMP. (08)
Besok, Dewan Panggil Pihak PLP dan Korban KASUS lima gadis Bali telantar di Malaysia tampaknya membuat PLP Mengwitani pada posisi ‘’lampu merah’’. Izin lembaga pelatihan itu terancam dicabut. Bahkan Wakil Ketua DPRD Badung Suiasa mengatakan Dewan Badung telah bersurat untuk memanggil pihak PLP Mengwitani, keluarga korban dan instansi terkait. ‘’Rencananya, Jumat (30/7) besok, pihak-pihak tersebut dimintai keterangan secara khusus dalam rapat dengar pendapat DPRD Badung,’’ katanya. Menurut Suiasa, pemanggilan oleh Dewan ini sifatnya berbeda dengan pemeriksaan di Polda dan tidak mengganggu kinerja kepolisian. “Kalau pelanggaran HAM, silakan di institusi hukum. Kalau Dewan, untuk melihat dalam hal bagaimana aturan lembaga tersebut termasuk bagaimana proses pengiriman mahasiswanya ke luar negeri,” kata Suiasa. Khusus terkait PLP Mengwitani, Suiasa mengatakan, jika memang terjadi pelanggaran, Dewan Badung dapat mengeluarkan rekomendasi ke eksekutif untuk menjatuhkan sanksi kepada lembaga bersangkutan. Sanksinya, tergantung tingkat
pelanggaran. Mulai dari sanksi administratif, teguran sampai ke pencabutan izin. Sementara itu, keluarga Ni Luh Sayu Hary Sudewi (23), shock setelah salah satu anggota keluarganya diduga mengalami kasus human trafficking di Malaysia. Selain terpukul, keluarga juga merasa sangat dirugikan dengan kejadian tersebut. Seperti diketahui, Sayu Hary Sudewi merupakan satu dari lima gadis Bali yang diduga mengalami kasus human trafficking saat dikirim ke Malaysia. Dia adalah korban yang berasal dari Sading, Mengwi, Badung. Tepatnya beralamat di seputaran Banjar Dangin Bingin, Sading. Perasaan keluarga Sayu ini diungkapkan Ketua Kelompok Perum Multi Permai Ketut Nurden. Nurden yang ditemui, Rabu (28/7) kemarin. Menurut dia, pihak keluarga mengaku sangat shock dan merasa dirugikan dengan kasus yang menimpa salah satu anggota keluarga. Saking shock-nya, pihak keluarga juga belum bisa memberikan informasi panjang lebar. “Kami belum mendapatkan banyak informasi. Mungkin karena pihak keluarga masih shock,” katanya. (ded)
815224, 819446 FM 96,5
Topik: DPR RANCANG PENGOBATAN GRATIS UNTUK RAKYAT Sampaikan opini Anda hari ini di acara Warung Global FM 96,5 wab blog: www.globalfmbali.blogspot.com, E-mail:globalfmbali@yahoo.com