NASIONAL
Rabu Paing, 21 Oktober 2009
Adhyaksa Bantah Keluar dari PKS Jakarta (Bali Post) Menegpora Adhyaksa Dault membantah keluar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) setelah mengetahui dirinya tidak jadi menteri dari unsur partai tersebut pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. “Ada berita Adhyaksa ‘ngambek’ dan keluar dari PKS. Itu tidak benar,” kata Adhyaksa di kantor Menegpora, Jakarta, Selasa (20/10) kemarin. Menegpora selanjutnya diperkirakan akan dijabat oleh Andi Mallarangeng yang kini menjabat Juru Bicara Kepresidenan. Adhyaksa juga membantah akan pindah ke Partai Hanura. “Belum pernah mendapat tawaran,” katanya. Adhyaksa mengatakan, ia bukanlah kader inti PKS namun kader profesional partai tersebut. Untuk itu ia mengucapkan terima kasih kepada PKS yang telah mengusulkan dirinya menjadi menteri periode 20042009. Adhyaksa mengatakan, ia adalah anggota biasa PKS dan bukannya pengurus partai. Karena menjadi anggota PKS, katanya, ia bisa menjadi caleg PKS di Sulteng pada pemilu legislatif 2009 dan terpilih. Namun, Adhyaksa melepas kursi DPR dan memilih tetap menjadi menteri di akhir masa jabatannya karena ada tugas akhir yang ingin diselesaikannya. Adhyaksa yang juga mantan Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mengatakan, ia tidak pernah meminta-minta jabatan. Ia juga membantah berita yang mengatakan telah menghadap Presiden PKS Tifatul Sembiring untuk membicarakan hal tersebut. Yang terjadi, ia hanya melakukan komunikasi melalui telepon dengan Tifatul. Pada kesempatan itu, Adhyaksa yang memperoleh gelar doktor dari IPB itu menjelaskan bahwa ia akan mengejar karier untuk memperoleh gelar guru besar. Saat ini, katanya, ia mengajar di Universitas Diponegoro dan beberapa perguruan tinggi lainnya. Ditanya kegiatan selanjutnya, Adhyaksa mengatakan, selain akan mengajar, ia akan mendirikan LSM yang membina pemuda di daerah pesisir. “Laut adalah masa depan kita,” kata doktor bidang kelautan tersebut. (ant)
Ratusan Orang Doa Bersama Dukung Keistimewaan DIY Yogyakarta (Bali Post) Ratusan orang yang tergabung dalam Majelis Dzikir Sapu Jagad melakukan doa bersama guna mendukung keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di depan Monumen Serangan Oemoem 1 Maret Yogyakarta, Selasa (20/10) kemarin. Doa yang dipanjatkan ratusan orang itu merupakan bentuk permohonan kepada Allah SWT agar Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) DIY dapat segera disahkan menjadi undang-undang (UU). “Kami yakin, dengan doa yang kami panjatkan, Allah SWT akan mempermudah pengesahan RUUK DIY menjadi UU. Kami hanya bisa berdoa kepada Allah SWT agar keistimewaan DIY dapat dipertahankan,” kata Ketua Majelis Dzikir Sapu Jagad Amin Masri di sela doa bersama. Ia mengatakan melalui doa bersama ini diharapkan Allah SWT tidak menghilangkan keistimewaan DIY, dan RUUK DIY dapat segera disahkan menjadi UU, sehingga ada kepastian terhadap status wilayah tersebut. “Dengan disahkannya RUUK DIY menjadi UU diharapkan status istimewa bagi Yogyakarta mendapat kepastian secara legal formal. Untuk itu, kami berharap Allah SWT mengabulkan doa kami dengan disahkannya UU Keistimewaan DIY,” katanya. Doa bersama oleh ratusan orang bertema ‘’doa bersama dari Yogyakarta untuk kedaulatan bangsa’’ itu dipimpin pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hadi Gedongkuning Yogyakarta Muhammad Sajaro atau yang dikenal dengan nama Gus Jaro. Amin juga berharap kepada seluruh jemaah majelis agar terus memanjatkan doa setiap hari untuk mendukung keistimewaan DIY. Selain itu, warga DIY di luar majelis juga diharapkan memanjatkan doa. “Kami yakin dengan doa yang dipanjatkan setiap hari, DIY akan tetap istimewa, terutama pengisian jabatan kepala daerah dilakukan melalui penetapan, bukan pemilihan. Hal itu sesuai dengan aspirasi sebagian besar masyarakat DIY,” katanya. (ant)
Rakyat Miskin Jatim Tolak Program Neolib SBY-Boediono Surabaya (Bali Post) Sekitar 150 rakyat miskin Jawa Timur yang tergabung dalam Front Serikat Rakyat Miskin Indonesia (FSRMI) dari berbagai kota, Selasa (20/10) kemarin menggelar aksi unjuk rasa menolak program neoliberalisme SBY-Boediono. Aksi yang diawali dengan long march dari Monumen Kapal Selam (Monkasel) Jl. Pemuda ke Gedung Negara Grahadi Jl. Gubernur Suryo itu digelar untuk “mewarnai” pelantikan pasangan SBYBoediono sebagai Presiden dan Wapres 2009-2014. “Dalam beberapa tindakan yang lalu, SBY dan Boediono telah banyak menyengsarakan rakyat, karena itu kami menuntut SBY-Boediono jangan programkan lanjutan neoliberalisme, tetapi hentikan neoliberalisme,” kata humas aksi, Hendraven. Di sela-sela aksi yang diikuti aktivis FSRMI dari Malang, Mojokerto, Jombang, Ngawi, Madiun, dan sebagainya itu, ia mengatakan SBY dan Boediono sudah terbukti melakukan liberalisasi dalam segala bidang dan hal itu harus dihentikan.
“Boediono sudah menjual aset negara kepada asing melalui PMA (penanaman modal asing), seperti privatisasi Exxon yang merupakan kekayaan kita, tetapi kini dinikmati asing. Atau, kasus Bank Century yang diduga melibatkan Boediono telah merugikan negara Rp 6,7 triliun,” katanya. Sementara SBY sudah meliberalkan pendidikan melalui BHP (badan hukum pendidikan), meliberalkan buruh dengan melegalkan sistem kontrak, meliberalkan kesehatan dengan biaya yang mahal, dan banyak sistem neolib lainnya. “Karena itu, kami menuntut proyek-proyek neolib di Indonesia harus dihentikan dengan mencabut UU yang pro-liberal, di antaranya UU 12/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas, UU 25/2007 tentang Pen-
anaman Modal, UU 9/2009 tentang BHP, UU Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan sejenisnya,” katanya. Selain itu, FSRMI Jatim juga menuntut penuntasan kasus Bank Century, nasionalisasi pertambangan asing, penghapusan utang luar negeri yang kini telah mencapai 160,64 miliar dolar AS atau minimal dengan moratorium, dan mendorong industri nasional melalui skema penyaluran kredit negara untuk rakyat. Aksi yang berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian itu, para aktivis FSRMI dari berbagai daerah itu juga membentangkan huruf-huruf H-E-N-T-I-K-A-N dalam ukuran besar setinggi tubuh manusia serta sejumlah poster yang antara lain Outsourcing=Neolib, BHP=Neolib, dan sebagainya. (ant)
Kabinet Terbentuk Sebelum Presiden ke Thailand Jakarta (Bali Post) Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa mengatakan Kabinet Indonesia Bersatu II akan terbentuk sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri KTT ASEAN di Thailand, 23 Oktober mendatang. “Itu Presiden yang memutuskan. Tetapi yang jelas tidak akan lama, pasti setelah pelantikan ini beberapa hari saja. Walaupun dalam UU 14 hari, ini seminggu juga tidak sampai, karena Presiden mau berangkat ke Hua Hin Thailand,” kata Hatta usai memberikan ucapan selamat kepada Presiden Yudhoyono dan Wapres Boediono di Istana Merdeka, Jakarta,
Selasa (20/10) kemarin. Ketika ditanya apakah masih ada figur yang ditunggu untuk masuk kabinet sehingga sampai Selasa (20/10) Presiden belum memastikan tanggal pengumuman kabinet, Hatta tidak dengan jelas menjawab hal tersebut. “Kan kita semua ini calon, itu subjek to evaluate, tes kesehatan, tes kejiwaan, karena semua itu bukannya formalitas, tes betulan dan itu kan dilaporkan oleh tim dokternya, bagaimana hasilnya Presiden masih akan mengevaluasi. Ini tes beneran ini dan sangat serius,” paparnya. Sementara itu, juru bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng di tempat yang
sama mengatakan pada waktunya Presiden akan mengumumkan susunan kabinet. “Kita tunggu saja, nanti ada waktunya,” katanya. Sejak Sabtu (17/10) hingga Senin (19/10), Presiden Yudhoyono telah memanggil 36 orang untuk mengikuti uji kelayakan. Satu orang yang belum mengikuti proses itu adalah mantan Kepala BRR Aceh dan Nias Kuntoro Mangkusubroto yang diperkirakan akan menempati posisi setara menteri. Uji kelayakan Kuntoro, menurut Hatta, bisa dilakukan Selasa (20/10) atau Rabu (21/10) pagi. Tempatnya pun masih tentatif apakah Istana atau kediaman pribadi Presiden di Cikeas. (ant)
Bali Post/ant
DEMO PEMERINTAH - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam BEM Institut Pertanian Bogor (IPB) melakukan aksi di depan Istana Bogor, Jabar, Selasa (20/ 10) kemarin. Mereka menuntut pemerintahan yang dipimpin oleh SBY-Boediono agar memperhatikan kesejahteraan rakyat dan menghindari intervensi asing serta penegakan hukum.
Prabowo Memang Tak Diundang Pelantikan Presiden Jakarta (Bali Post) Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, ketidakhadiran mantan cawapres Prabowo Subianto dalam pelantikan presiden dan wakil presiden karena memang tidak diundang. “Prabowo tak hadir dalam pelantikan presiden dan wapres ini, karena dia memang tak diundang oleh MPR,” katanya di Jakarta, Selasa (20/10) kemarin. Saat didesak apa alasan tak diundangnya Prabowo, Muzani mengaku tidak tahu. “Saya sendiri tak tahu mengapa panitia tak mengundang. Kalaupun Pak Wiranto hadir dalam pelantikan presiden, itu karena dia kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Hanura, sedangkan Prabowo itu kan Ketua Dewan Pembina Par-
tai Gerinda, bukan ketua umum,” katanya. Ditanya apakah memang ketidakhadiran Prabowo juga karena Megawati tidak hadir, Muzani menepis anggapan kedua tokoh itu kompak tak menghadiri pelantikan. “Tidak ada itu, sekali lagi Pak Prabowo tidak datang karena tidak diundang, bukan karena Ibu Megawati tak hadir lalu Pak Prabowo tak hadir juga,” ujarnya. Soal sikap Partai Gerindra, Muzani mengaku akan ditentukan beberapa hari lagi ke depan. Karena itu, hingga kini Partai Gerindra masih menunggu. “Kita tunggu beberapa hari ke depan, saat ini kita masih wait and see,” tambahnya. Lebih jauh menyoroti soal isi pidato Presiden Yudhoyono, Muzani menilai belum ada
terobosan yang kongkret dalam pidato Presiden pada pelantikan tersebut. “Saya melihat isi pidato Presiden Yudhoyono biasa-biasa saja atau belum ada terobosan yang kongkret,” paparnya. Sementara itu di tempat yang sama, Puan Maharani — putri Megawati Soekarnoputri — yang ditemui wartawan usai pelantikan Presiden mengatakan, mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri tak bisa hadir karena sakit dan sedang istirahat di kediamannya. “Ibu kurang sehat, sekarang di rumah (Teuku Umar),” ujarnya. Namun, Puan tak mau menjelaskan lebih jauh mengenai sakit sang ibu. Yang jelas, katanya, ketidakhadiran Mega murni karena sakit. “Ibu kurang sehat saja,” ujarnya. (ant)
Hanura Pilih Sikap Oposisi
Hanura Siap Kritisi Kebijakan Pemerintah Tidak Pro-Rakyat Jakarta (Bali Post) Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto mengatakan partainya beserta wakil di parlemen siap untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat. “Kebijakan yang dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, kami akan berkoalisi artinya kami dukung itu. Tetapi jika kebijakan tersebut kami perhitungkan merugikan rakyat tentu ini boleh dikritik,” katanya, di Jakarta, Selasa (20/10) kemarin. Dia mengatakan hal itu setelah sidang paripurna MPR dengan agenda pengucapan sumpah dan janji Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2009-2014. Penegasan tersebut disampaikan Wiranto menanggapi pertanyaan tentang sikap dan posisi Hanura pada pemerintahan ke depan. Menurut Wiranto, partainya berkomitmen untuk selalu kritis terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah. “Yang penting melaksanakan prinsip akuntabilitas, mandat, dan keterwakilan secara konsisten,” katanya. Meski jumlah perwakilan Hanura di parlemen tidak sebanyak partai lainnya, khususnya yang tergabung dalam koalisi, Wiranto tetap optimistis suara rakyat yang disampaikan anggota DPR dari Hanura akan tetap didengar. “Kami tidak memperhitungkan besar-kecilnya partai tetapi kebenaran. Kalau semua bergabung (untuk koalisi) siapa yang akan mengkritisi,” katanya. Sementara itu, ketika ditanya tentang prioritas pemerintahan ke depan, Wiranto enggan berkomentar banyak. Ia hanya mengatakan pada pemerintahan mendatang banyak hal yang harus diutamakan. “Kita tunggu saja, banyak yang perlu diprioritaskan. Kalau disuruh memilih juga perlu waktu,” katanya menjawab pertanyaan wartawan tentang prioritas pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato pelantikan di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (20/ 10) kemarin, menjanjikan peningkatan kesejahteraan, demokrasi, serta penegakan keadilan dalam masa pemerintahan lima tahun mendatang. Peningkatan kesejahteraan, kata Presiden terpilih periode 2009-2014 itu, adalah prioritas pertama yang akan diwujudkannya selama memerintah bersama Wakil Presiden Boediono. Presiden Yudhoyono yang akan menjabat untuk kedua kalinya itu menjanjikan pertumbuhan ekonomi makin tinggi selama lima tahun ke depan yang disertai dengan pemerataan. Untuk pembangunan demokrasi, Presiden Yudhoyno menjanjikan pembangunan tatanan demokrasi yang bermartabat dengan penciptaan ruang kebebasan dan partisipasi politik rakyat tanpa meninggalkan stabilitas dan ketertiban politik. Ia juga menjanjikan penegakan keadilan dengan cara memelihara kehidupan nasional nondiskriminatif serta perlindungan kepada golongan lemah. (ant)
7
Mantan dan Calon Menteri Diminta Laporkan Kekayaan Jakarta (Bali Post) KPK meminta kepada para mantan penyelenggara negara yang telah habis masa jabatannya untuk segera melaporkan perkembangan harta kekayaannya. Hal serupa juga diminta bagi para calon menteri dan penyelenggara negara lainnya yang akan bertugas dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Demikian kata Karo Humas KPK Johan Budi SP di Jakarta, Selasa (20/10) kemarin. Menurutnya, pengisian
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan kewajiban yang harus dipenuhi mereka. Pasalnya, ketentuan itu sudah diatur dalam UU. ‘’Jika mengabaikannya dapat dikenai sanksi hukum. Jika memang para mantan dan calon pejabat tersebut kesulitan dalam mengisi laporan tersebut, KPK bersedia untuk membantunya. Ini kewajiban yang tidak bisa diabaikan,’’ tuturnya. Johan menjelaskan, pengisian LHKPN ini tak lain dalam
rangka untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan tata kelola yang bersih. Hingga saat ini, mantan menteri yang sudah melaporkan perkembangan kekayaannya baru mantan Menperin Fahmi Idris. Mantan menteri lainnya diminta untuk langkah serupa yang ditempuh Fahmi sebagai bentuk warga negara yang baik dan patuh hukum. ‘’Kami berikan apresiasi kepada mereka yang memenuhi ketentuan UU,’’ imbuhnya. (kmb3)
Bali Post/ant
AKSI PELANTIKAN - Sejumlah pengunjuk rasa dari berbagai elemen kemahasiswaan melakukan aksi menyikapi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, di Bandung, Jawa Barat, Selasa (20/10) kemarin. Mereka menuntut agar berbagai kasus korupsi dan hal yang terkait dengan janji semasa kampanye bisa dibuktikan pada saat SBY-Boediono menjabat sebagai presiden dan wakil presiden.
Jakarta (Bali Post) Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto mengatakan, Partai Hanura memilih sikap sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono, selama lima tahun ke depan. “Dengan sikap oposisi tersebut sehingga Hanura bisa menjadi penyeimbang dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah,” kata Wiranto, usai pelantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono di Gedung MPR-RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10) kemarin. Dikatakan Wiranto, sebagai penyeimbang Hanura akan melakukan kritik membangun jika kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan hati nurani rakyat. Sebaliknya, jika kebijakan pemerin-
tah sesuai dengan hati nurani rakyat, maka Hanura akan mendukung kebijakan tersebut. Ditanya soal kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wiranto berharap kebijakan pemerintah, baik program 100 hari, satu tahun maupun lima tahun, seluruhnya untuk memajukan bangsa dan negara serta menyejahterakan rakyat. Wiranto juga mengajak semua pihak agar bisa bersama-sama melakukan pengawasan dan mengkritisi kebijakan pemerintah, agar semua program dan kebijakannya bisa berjalan baik. Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Hanura Akbar Faizal mengatakan, Partai Hanura memutuskan memposisikan diri berada di luar pemerin-
tahan atau oposisi, yakni dalam hal kebijakan pemerintah. “Kita akan bersikap kritis tetapi tetap konstruktif,” kata Akbar Faizal. Sikap kritis dan konstruktif yang dimaksudkannya yakni mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat. Namun sebaliknya, jika kebijakan pemerintah dinilai pro-rakyat, Hanura akan mendukungnya. “Hanura sempat ditawari kursi di kabinet oleh Presiden, tetapi Hanura memilih berada di luar pemerintahan,” katanya. Menurut Akbar, sikap Hanura berada di luar pemerintah untuk memelihara konsistensi karakter partai. Ia mengkritik banyak parpol di Indonesia tidak memiliki karakter, seperti parpol dalam koalisi parpol pendukung pemerintah yang memilih bersikap pragmatis. (ant)
Taufiq Kiemas: Presiden Bukan Pemimpin Golongan Tertentu Jakarta (Bali Post) Ketua MPR-RI Taufiq Kiemas, di Jakarta, Selasa (20/ 10) kemarin, menyatakan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih merupakan pemimpin bangsa, bukan hanya pemimpin golongan atau kelompok tertentu. Ia juga menyatakan, kita memang telah berhasil melaksanakan pemilu presiden secara aman, tertib dan damai, tetapi ke depan pelaksanaannya harus berlangsung lebih baik lagi. “Pemilu presiden 2009 memang telah berjalan dengan aman, damai, tertib dan lancar,” katanya dalam Pidato Pembukaan Sidang Paripurna MPRRI dengan agenda tunggal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih pada pemilu presiden (pilpres) 2009. “Dan berbagai kalangan, baik di dalam negeri maupun luar negeri mengakui bahwa bangsa Indonesia telah berhasil melaksanakannya secara demokratis,” katanya. Taufiq Kiemas memulai pidatonya tepat pada pukul 10.07 WIB dalam rapat paripurna yang dihadiri 647
anggota MPR-RI dan dinyatakan terbuka untuk umum. “Ini merupakan kedua kalinya MPR-RI melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan pemilihan langsung oleh rakyat. Karenanya, hari ini merupakan hari bersejarah dalam pembangunan demokrasi di Indonesia,” katanya dalam pembacaan pidato tertulis yang beberapa kali terhenti sejenak, karena keliru membaca, sehingga harus diulang setelah mengucapkan permohonan maaf. Secara khusus, Taufiq Kiemas menyatakan terima kasih kepada HM Jusuf Kalla atas perannya sebagai Wakil Presiden RI pada periode 2004-2009. Ia juga pada kesempatan itu menyatakan, Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono telah berhasil memenangkan hati dan amanat sebagian besar rakyat Indonesia pada pilpres 2009. “Dengan demikian saudara adalah pemimpin bangsa, bukan hanya pemimpin golongan atau kelompok tertentu saja,” tegasnya. Rapat tersebut juga mendapat perhatian khusus sejumlah
negara sahabat yang mengirimkan pimpinan serta dutanya, seperti Wakil Raja Brunai Darussalam, Presiden Demokrasi Timor Leste DR Ramos Horta, PM Singapura Mr. Lee Hsien Liong, PM Australia Kevin Rudd, PM Malaysia Tun Abdol Rodjak. Selain itu, beberapa utusan resmi di antaranya anggota Parlemen Jepang, anggota Parlemen Republik Korea, Menperdag Selandia Baru, Menlu Republik Filipina, Menteri Energi Republik Srilangka, Menlu Kerajaan Thailand, Menteri Lingkungan HIdup AS Lisa Jackson, serta Deputi Menlu Republik Ceko. Hadir pula Wakil Presiden (Wapres) HM Jusuf Kalla, mantan Presiden RI Prof. Dr. Ing. BJ Habibie, mantan Wakil Presiden RI Try Soetrisno. Taufiq Kiemas didampingi tiga wakil ketuanya di antaranya Hajriyanto Yasseir Thohari dalam sambutan pembukaan juga mengungkapkan, sidang ini berlangsung masih dalam suasana berkabung, akibat musibah gempa bumi yang memporakporandakan beberapa wilayah di Nusantara. (ant)