KABUPATEN
Jumat Kliwon, 11 Juni 2010
LINTAS
KRIMINAL
Kadus Diadili JEMBRANA - Pengeroyokan yang dilakukan Kepala Dusun Kombading, Pengambengan, Negara, Ridwan (40), dengan seorang pengusaha dari Dusun setempat Muhamad Suri alias Haji Suri (53) mengakibatkan dia Kamis (10/6) kemarin, disidangkan di PN Negara. Dalam sidang yang diketuai Hakim Gede Suarsana tersebut, JPU Monika Dian Anggraini, S.H. mengatakan kedua terdakwa telah mengeroyok korban Ramianto pada 16 Maret 2010 pukul 23.00 malam lalu di Dusun Kombading, Pengambengan, Negara. Terdakwa curiga dengan korban telah mengambil barang anak buah Haji Suri. Kedua terdakwa datang ke tempat korban di los bata milik bos korban dan bertemu dengan korban. Kedua terdakwa bertanya apakah korban ada mengambil barang milik anak buahnya atau saksi bernama Buamin. Korban ketika itu tidak mengaku tetapi korban justru dipukul dan ditampar. Terdakwa Haji Suri menampar korban dengan tangan kanannya dan mengenai wajah korban bagian kiri dan terdakwa Ridwan dengan tangan kirinya memukul korban dan mengenai mulutnya dan kepala bagian belakang korban. Akibat kejadian itu, korban mengalami bengkak dan robek pada wajah bagian bawah dan sampai keluar darah. Kedua terdakwa didakwa telah melanggar pasal 170 ayat 1 KUHP. (sur)
Pembanting Bayi Dipenjara 3,5 Tahun Amlapura (Bali Post) I Komang Jati (23) akhirnya dikenai hukuman penjara 3,5 tahun, dalam sidang di PN Karangasem, Kamis (10/6) kemarin. Putusan majelis hakim yang diketuai Tri Andita J., S.H. lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU Mansur, S.H. yang minta majelis hakim menjatuhkan huukuman kepada pria asal Banjar Tengading, Antiga, Manggis, Karangasem itu selama lima tahun. Jati juga ditetapkan agar tetap ditahan. Atas putusan hakim, baik JPU Mansur maupun Jati melalui penasihat hukumnya Bimantara, S.H. dan Agung Suparwata, S.H. menyatakan masih pikir-pikir selama satu minggu. Agung Suparwata mengatakan surat visum dari dokter jiwa tak dijadikan bahan pertimbangan majelis hakim, demikian juga keterangan anggota keluarganya bahwa Jati kerap bengong sendiri, marah, dan mengamuk. Padahal dalam visum dokter jiwa disebutkan Jati memiliki riwayat gangguan jiwa. Jati membanting buah hatinya sendiri Ni Luh Sriani (3 bulan) pada Rabu (22/12) tahun lalu di gubuknya di Tengading. Saat kejadian, bayi Sriani dititipkan ibunya saksi Nengah Sari (43) kepada Jati. Jati masih tidur pulas sekitar pukul 08.00 itu, karena baru pulang usai ngojek dengan sepeda motor di sekitar Pelabuhan Padangbai. Pekerjaan utamanya sebagai tukang ojek. Dia mengaku terkadang mendapatkan uang Rp 20 ribu sehari, namun lebih sering tak mendapatkan muatan sehingga tak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Istrinya juga seorang buruh angkut barang di Pasar Padangbai dengan pendapatan tak menentu. Pasagan suami istri Jati-Sari ini tergolong keluarga miskin. Saat korban Sriani terbangun dan terus menangis, Jati mencoba menggendongnya agar dia tenang dan berhenti menangis. (013)
5
Bahas Temuan BPK
Seluruh Pimpinan SKPD Dikumpulkan Tabanan (Bali Post) Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2009 yang berindikasi kerugian daerah Rp 997,94 juta. Selain itu, masih ada sederet temuan lainnya. Untuk itu, seluruh pimpinan SKPD dikumpulkan guna membahas temuan tersebut Kamis (10/6) kemarin di ruang rapat lantai III kantor Bupati Tabanan dan kali ini tidak boleh diwakilkan. Kabag Humas dan Protokoler Setda Tabanan, I Wayan Sarba, Kamis (10/6) kemarin seusai rapat, mengatakan seluruh pimpinan SKPD wajib hadir tanpa boleh mewakilkan. Hadir pula Wakil Bupati IGG Putra. Rapat tersebut, kata Sarba, membahas tentang temuan BPK yang berindikasi kerugian Rp 997,94 juta. Dikatakan Sarba, SKPD yang kena tuntutan pembendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR), wajib mengembalikan dana tersebut ke kas daerah paling lambat 1 Agustus mendatang. Pemkab Tabanan, kata Sarba, serius menuntaskan sebelum batas waktu yang ditetapkan BPK. Temuan BPK yang berindikasi kerugian daerah Rp 997,94 juta tersebut terdiri atas pengadaan sarana dan prasarana DAK Pendidikan Rp 475,03 juta, kelebihan membagikan upah pungut PPJ ke PT PLN AP Tabanan Rp 22,91 juta, kelebihan penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik Rp 11,12 juta, pendapatan bunga/jasa giro bank pada rekening BRSUD Tabanan dipotong PPh Rp 5,60 juta, belanja pakaian adat untuk anggota DPRD, Sekda, Asisten sebesar Rp 205,20 juta, belanja barang dan jasa pada Sekretariat Dewan dan Sekretariat Daerah Rp 150 juta, belanja telepon pada Sekretariat DPRD Rp 31,02 juta, dan belanja telepon, air dan listrik pada Sekretariat Daerah Rp 97,06 juta. Temuan Administrasi Sementara itu, temuan administrasi Rp 15,99 miliar terdiri atas aset minimal Rp 8,77 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya. Kelompok
masyarakat/perorangan penerima hibah Rp 4,14 miliar tidak menyampaikan LPJ. Piutang pajak pada Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Tabanan Rp 227,71 juta tidak dapat diyakini kewajarannya. Belanja bantuan keuangan Pemprov Bali Rp 161,82 juta untuk asuransi kesehatan perangkat desa dan bendesa adat yang dibayar langsung ke PT Askes tidak tercatat sebagai pendapatan maupun belanja. Sisa UUDP TA 2009 Rp 42 juta pada bendahara pengeluaran SKPD terlambat disetor. Partai PKPI belum menyampaikan SPJ atas bantuan keuangan yang diterima Rp 12 juta. Dana kapitasi tahun 2009 dari PT Askes Rp 1,18 miliar pada Dinas Kesehatan tidak melalui mekanisme APBD. Pertanggungjawaban belanja barang dan jasa untuk jasa konsultasi Rp 984,94 juta tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Pemotongan pajak penerangan jalan oleh PT PLN Rp 476 juta untuk kompensasi pembayaran LPJU tidak tercatat sebagai belanja barang dan jasa. Disodok juga dana untuk kejuaraan tinju Rp 400 juta pada belanja sosial tidak sesuai tujuan penganggaran. Seperti diketahui, Bupati Tabanan N. Adi Wiryatama yang merupakan penggila tinju selalu menyelenggarakan kejuaraan ini setiap tahunnya. Selain itu, pengeluaran bantuan sosial (bansos) tahun anggaran 2009 sebesar Rp 3,41 miliar juga dinilai tidak tepat peruntukannya. Sejumlah temuan itu menjadi tugas berat jajaran eksekutif dan Bupati Tabanan N. Adi Wiryatama di pengujung masa jabatannya. (kmb14)
Bocor, Sidak Video Porno di Sekolah Semarapura (Bali Post) Kapolsek Dawan, AKP Dewa Artana, menurunkan sedikitnya 26 personel dalam operasi mendadak (sidak) terhadap peredaran video porno dan narkoba, Kamis (10/6) kemarin. Sayang, sidak yang menyasar sekolah-sekolah tersebut lebih dahulu diketahui para siswa. Sehingga tak satu pun video porno yang berhasil ditemukan dalam handphone milik siswa. Begitu juga sidak narkoba, nihil tangkapan. Ketika dimintai konfirmasi, Kapolsek Artana men-
gakui pihaknya menggelar sidak di beberapa sekolah di wilayah kerjanya. Sidak digelar untuk menindaklanjuti perintah Kapolri yang diteruskan ke masing-masing Polda. Instruksi Kapolri keluar menyusul beredarnya video mesum yang mirip pasangan artis terkenal Luna Maya-Ariel dan Cut Tari-Ariel. Sekolah yang menjadi sasaran sidak di antaranya SMAN 1 dan SMPN 1 Dawan. Personel polisi langsung menyasar sejumlah ruang kelas di masingmasing sekolah. Mereka memeriksa handphone milik siswa dan tas serta
bawaan lain milik siswa. ‘’Tidak ada yang ditemukan menyimpan gambar video porno ataupun narkoba,’’ ujar Kapolsek. Dia memperkirakan para siswa sudah mengetahui lebih dahulu kedatangan polisi. Sehingga memungkinkan untuk mereka menghapus gambar-gambar porno di handphone mereka. ‘’Ada juga yang melepas kartu memori telepon,’’ tambahnya. Selain di kedua sekolah tadi, polisi juga rencananya menggelar sidak di SMPN 3 Dawan. Hanya, polisi datang kesiangan dan seluruh siswa sudah pulang. (kmb20)
Bali Post/sur
TEMUI KAJARI - Ketua DPRD Jembrana Made Kembang Hartawan seusai menemui Kajari Negara.
Sidang Korupsi Pabrik Kompos
Saksi Lihat Permadi Ajari Buat Tanda Tangan Palsu Negara (Bali Post) Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan mesin pengolahan sampah dengan terdakwa Direktur CV Puri Bening, Gusti Agung Permadi, kembali digelar di PN Negara, Kamis (10/6) kemarin. Lima orang saksi yang dihadirkan yakni Dominggus Umbu Robaka (teman terdakwa), Ketut Sudarma, Nengah Suwena (PNS), Kusnan Sujarwadi (wiraswasta), serta I Komang Sandiarta. Saksi pertama yang dihadirkan, Dominggus Umbu, mengaku sempat mengetahui terdakwa Permadi mengajari Sri Wiratih, meniru tanda tangannya di rumah kontrakannya pada tahun 2006. Ketika itu, saksi sedang menonton TV sehingga hanya sepintas terdakwa mengajari Sri Wiratih. Menurut saksi, alasan terdakwa mengajari tanda tangannya ke Wiratih, khawatir sibuk dan tidak sempat menandatangani. Saksi Umbu mengatakan terdakwa sempat mengambil secarik kertas dan mengajari menirukan tanda tangannya. Namun lokasinya membelakangi dirinya sekitar dua meter. ‘’Masa tanda tangan direktur dipalsukan,’’ ujar saksi Umbu menirukan. Tetapi keterangan Saksi Umbu itu dibantah oleh terdakwa Permadi. Menurut Permadi pihaknya memang pernah ke rumah itu tetapi tidak mengajarkan tanda tangan. Namun kepada majelis hakim, Dominggus tetap membenarkan apa yang sudah diucapkannya itu. Saksi kedua Ketut Sudarma, PNS yang pernah menjabat Kabid Kebersihan dan Pertamanan Dinas PULH mengaku baru mengetahui namanya tercantum sebagai pengawas. Itu pun ketika saksi disuruh menandatangani dokumen berita acara yang diserahkan oleh PPTK, Nyo-
man Gede Sadguna. Tetapi pihaknya mengaku belum mendapatkan SK meskipun ditunjuk sebagai pengawas. Pihaknya diminta menandatangani oleh Sadguna untuk kelancaran administrasi. Dia mengaku sering datang ke pabrik kompos karena sudah merupakan tugasnya di bidang kebersihan. Di tambah lagi, letak TPA sampah di Peh bersebelahan dengan pabrik kompos. Namun, pihaknya tidak mengetahui tentang mesin kompos. Minta Jadi Saksi Sementara itu, terkait korupsi pabrik kompos, Ketua DPRD Jembrana, Made Kembang Hartawan, mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Negara Kamis kemarin. Pihaknya meminta dirinya untuk dihadirkan sebagai saksi dalam kasus itu. Hal ini menyusul adanya desakan dirinya untuk dijadikan saksi kasus dugaan korupsi pengadaan mesin pabrik kompos di Dusun Peh, Kaliakah, Negara, Jembrana. Terlebih Kembang disebut-sebut sebagai salah satu perencana berdirinya pabrik kompos berikut kelengkapan di dalamnya seperti mesin kompos. Pertemuan Kembang dan Kajari terbilang singkat yakni hanya memakan waktu sekitar 15 menit. Kembang yang dimintai konfirmasi sore kemarin, mengatakan pada intinya dirinya menghadap guna menyampaikan kesiapannya dan kesediaannya menjadi saksi bila diperlukan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin pabrik kompos yang kini tengah bergulir di PN Negara. ‘’Saya siap jadi saksi karena saya yakin tidak terlibat dalam kasus ini,’’ tandasnya. (sur)