Edisi 11 Mei 2011 | Balipost.com

Page 6

OPINI

6

pa a ere ita i a i Pemaknaan e aktian Pan a i a

Harian untuk Umum

Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila

Terbit Sejak 16 Agustus 1948

Tajuk Rencana empertahankan Persatuan di engah Keberagaman AKI keli atan ba a pe uba an politik ang te adi di suatu ne ga a a us disikapi dengan ati ati nsu te sebut adala t ans o masi anta a e im sebelumn a dengan e im ang saat ini be kuasa Pada masa t ans o masi selalu te adi keka bu an pili an ka ena memandang segala ang be bau e im te da ulu tidak o ok dengan apa ang endak dite apkan saat ini enomena ini te li at di mana mana di selu u nega a di dunia ita di ndonesia nampa kn a uga mengalami al demikian etika Soe a to tumbang pela a an Pan asila seola ola te pinggi kan Pada al Pan asila adala dasa ne ga a kita ideologi ang mengandung pe lindungan te adap ke agaman Sebagai sebua ideologi nega a Pan asila memang tidak bisa dilepaskan da i politik Pemaknaan politik di sini adala sebua st ategi untuk mem ungsikan ideologi te sebut aga be guna untuk nega a alam al nega a ndonesia demi melin dungi keutu an dan pe satuan bang sa Sangat logis apabila politisasi Pan asila te sebut be tu uan demi mem pe satukan bangsa ka ena itula ang men adi tu uann a ang tidak bisa kita inginkan adala politisasi ang be tu uan untuk kepentingan penguasa pemegang peme inta an Pan asila dipolitisasi untuk menakut nakuti ak at aga tetap mempe a ai peme in ta ang be sangkutan nila ang membuat alann a ita ita pe satuan te sebut te sendat ita sependapat ba a inila pen impangan politisa si Pan asila di masa lalu te utama di aman de Ba u Sebagai sebua ideologi peme satu Pan asila tampakn a tidak te gantikan dan tentu masi tetap be guna bagi ndonesia a ena itu titik pandang ang mesti dipe atikan dalam al ini adala a a politisasi itu mesti be alan dengan bena Poli tisisasi itu be upa membe ikan penge tian kepada mas a akat ten tang makna da i ideologi ini Pan asila tidak digunakan untuk kese a te aan seseo ang untuk kepentingan sese o ang kelompok ba kan kepenti ngan peme inta etapi ideologi ini dia a kan untuk kepentingan nega a dan bangsa ita memandang a a paling baik untuk men atakan al itu adala dengan pembela a an P o

ses ini paling baik dilakukan se ak masa kanak kanak dan be kelan u tan se a a be en ang sesuai dengan tingkatan pendidikan etika kita be bi a a mengenai p oses pendidikan maka ang men adi penting adala metode pen am paian pela a an itu entu metoden a be beda da i masing masing ting katan Pe lu kita pe timbangkan un tuk menggali e ita e ita t adisional ang mengandung unsu Pan asila da i be bagai ila a ndonesia Ratusan buda a di tana ai pasti akan mempun ai e ita e ita epos untuk be satu Ce ita itula ang kita pakai untuk membe ikan pesan ke pada anak anak didik kita ang masi be sekola di sekola dasa Mulai sekola menenga kita be ikan desk ipsi desk ipsi tentang Pan asi la dan kita diskusikan man aatn a untuk pe satuan dan kesatuan bang sa di pe gu uan tinggi engan demikian kembali kita tekankan Pan asila elas sangat pen ting bagi ndonesia ang be agam ini alaupun pada aman de Ba u ide ologi te sebut keli u dalam p oses pe n ampaiann a kekeli uan ini a us kita pe baiki di aman seka ang Sebagai sebua nega a plu alis tantangan ndonesia lua biasa besa Sala satu tesis ang diungkapkan ole Samuel untington ba a dunia pas a Pe ang ingin akan lebi me mentingkan sentimen kelompokn a dentitas identitas ang mengandung unsu etnik dan se enisn a akan me a nai dunia Setiap kelompok akan be upa a untuk mempe kuat di i aga tidak ke ilangan identitas te se but esis da i untington ini tela te bukti di mana mana i ika te adi pe ang anta a etnis utu dan utsi i opa ugosla ia pe a be dasa kan etnik dan ang paling gamblang adala ni So iet ang te pe a men adi nega a ke il sesuai dengan etnikn a Sentimen sentimen uga sangat elas kenta a Pada konteks itula kita tetap me mandang penting ideologi Pan asila te sebut ika kita tidak menginginkan nega a te pe a be keping keping atas be bagai suku maka kembalila kepada Pan asila deologi ini tela membe ikan pesan pen atuan kepa da selu u mas a akat ndonesia di tenga tenga kebe agamann a

Komponen masyarakat Indonesia, tidak hanya dari ranah yang paling kecil, juga pemerintah dan kelompok-kelompok elite sosial mempunyai kesadaran yang lambat. Ketika negara telah diguncang isu sektarian semacam NII (Negara Islam Indonesia), berbagai pihak baru sadar ternyata Pancasila itu amat bermanfaat. Ketika intervensi produkproduk luar begitu mudah masuk ke Indonesia, berbagai komponen baru sadar bahwa produk dalam negeri ternyata masih lebih baik dibanding produk luar tersebut.

F

enomena kesadaran lambat ini mirip dengan apa yang terjadi di kampung-kampung pelosok, pada masyarakat yang secara intelektual masih sederhana. Sebuah jembatan yang bolong, tidak akan segera diperbaiki apabila belum ada korban yang jatuh. Ayam sakit tidak akan diberantas sebelum ada korban flu burung. Mereka kelabakan mencegah penyakit rabies setelah korbannya berjatuhan di sana-sini. Hiruk pikuknya pembicaraan soal Pancasila ini menjadi kelihatan lucu di kancah nasional karena memperlihatkan pemerintah tidak mampu memberikan solusi yang baik terhadap persoalan bangsa. Inti dari masalah kebangsaan Indonesia adalah tidak diakuinya keanekaragaman. Padahal keanekaragaman merupakan elemen pembentuk bangsa Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara lain, keragaman yang terjadi di Indonesia lebih kompleks. Indonesia tidak saja beragam dari sisi agama, tetapi juga dari suku, budaya, bahasa, dan kebiasaan sosial. Komposisi ini malah lebih kompleks dibanding dengan Yugoslavia yang kini pecah menjadi tujuh negara. Berdasar etinisitas-agama, Indonesia terkomposisi dari ratusan etnis dan lima agama. Yugoslavia hanya dikonsep atas tiga agama, yaitu Kristen Orthodok, Katolik, dan Islam. Karena itu, Pancasila sesungguhnya mempunyai konsepsi besar yang amat penting untuk mempersatukan bangsa. Keputusan pemerintah untuk menghapus pelajaran Pancasila atau menyusupkannya dengan mata pelajaran lain, memberikan konsekuensi psikologis

S URAT Persyaratan

leh ade Sumardi Putra

bahwa mata pelajaran tersebut kurang penting di zaman sekarang. Seharusnya perubahan itu tidak terjadi dan perbaikannya dipertimbangkan hanya dalam konteks metode pembelajaranpengajaran. Keputusan untuk menghapus pelajaran itu memang mempunyai latar belakang politis, yakni mencoba memutus citra yang berkaitan dengan Orde Baru. Metode pengajaran dan perkuliahan Pancasila di zaman Orde Baru sarat dengan unsur politis. Ada power yang berkoalisi dengan tenaga pendidik. Artinya pemerintah mencoba memaksakan pengajaran Pancasila yang disesuaikan dengan kehendak pemerintah. Unsur Politis Model penataran P4 yang diwajibkan kepada guru-guru dan kepada mahasiswa, adalah bentuk power pemerintah, yang jelas merupakan unsur politis. Di samping power kekuasaan tersebut, pola indoktrinasi juga ikut di dalamnya. Pelajar dan mahasiswa harus mengetahui butir-butir Pancasila yang ditetapkan dari pemerintah, tanpa boleh melakukan penafsiran dan kritik terhadap pola doktriner tersebut. Pola metodologis seperti ini sangat kaku, dan harus diakui memberatkan obyek pembelajaran. Akibatnya, terkesan Pancasila itu adalah sebuah keharusan yang justru membuat rasa takut dan tidak mampu memberikan inspirasi kreativitas. Pola doktrin dan kekuasaan itu kemudian bergabung dengan budaya paternalistik yang berlaku di Indonesia. Inilah yang disistematika pemerintah sampai

kepada tingkat paling bawah. Para penatar adalah orang yang mempunyai posisi tinggi di badan negara, kemudian dilanjutkan oleh mereka yang menduduki posisi pejabat di propinsi, sampai dengan mereka yang ada di tingkat desa. Politisasi lain yang kelihatan adalah pada upaya untuk menyeragamkan pendapat sampai ke desa-desa. Setelah seluruh pejabat mendapatkan penataran, giliran masyarakat yang mendapatkan pola tersebut. Jadi, yang terjadi kembali adalah sebuah penyeragaman. Output penataran P4 dan berbagai pengajaran Pancasila yang berbuah penyeragaman tersebut, merupakan titik kekeliruan. Penyeragaman ini memberikan penafsiran beragam. Masyarakat yang mempunyai kelompok budaya minoritas kemungkinan tersinggung karena bisa dipandang penyeragaman itu sebagai upaya mengajegkan budaya mayoritas. Bahasa gotong royong misalnya bisa saja dipandang sebagai upaya memantapkan dan mengindonesiakan budaya Jawa. Padahal gotong royong tidak selalu mendapatkan manfaat positif terutama di kalangan orang-orang profesional. Atau sebaliknya, justru penyamaan tersebut dipandang sebagai upaya membelenggu komponen mayoritas. Munculnya gerakangerakan radikal sekarang ini sering disuarakan sebagai akibat dari tersumbatnya segala ide dari mereka yang mengaku sebagai kelompok mayoritas. Output pengajaran Pancasila seharusnya berupa pengakuan akan keragaman, dan kesadaran akan berada di dalam satu negara.

PEMBAC A

tan sekunder/ikutan berupa fasilitas-fasilitas pendukung yang akan membabat habis hutan lindung yang seharusnya kita lestarikan. Siapa yang akan berani menjamin bahwa kerusakan lingkungan hutan lindung akan bisa dikendalikan? Kajian tinggal kajian hanya sebatas wacana teoretis tanpa makna, yang sangat sulit untuk diterapkan di negeri yang carutmarut seperti ini, penuh kepalsuan, kebohongan dan kemunafikan. Banyak contoh kasus dimana kajian/studi amdal dibuat, disesuaikan dengan kepentingan pemesan, pembabat hutan berkolaborasi dengan pengawas hutan/polisi hutan, dan lain-lain. Hutan habis, kita selalu akan menuai bencana, kita akan kesulitan air, kehilangan sumber kehidupan yang paling vital dan ini berarti neraka bagi Bali. Kita yang hidup saat ini harus melakukan pilihan yang bijak dan tepat untuk diwariskan kepada anak cucu kelak. Proyek geothermal Bedugul harus ditolak dan dibatalkan, sebuah pilihan yang final dan harga mati. Ir. Anak Agung Ketut Oka Jl. Tunggul Ametung VI/8 Denpasar

Penyelesaian Patung GWK Tuntutan masyarakat Ungasan dan Serikat Pekerja GWK patut didukung semua pihak tentang penyelesaian patung Wisnu dan Burung Garuda yang kini masih di tempatnya terpisah belum selesai dikerjakan. Tentu para guide sangat mendukung keinginan masyarakat Ungasan SP WGK tersebut. Para wisatawan khususnya wisatawan domestik yang sudah berkali-kali datang ke Bali khususnya ke GWK menanyakan kepada guide mengapa patung GWK belum selesai dan tetap itu-itu saja. Tentu para guide tidak bisa menjawab karena yang menyelesaikan patung GWK tersebut adalah wewenang pemerintah. Para guide yang sering membawa tamu ke GWK memberikan apresiasi kepada masyarakat Ungasan untuk bisa diteruskan ke mana mestinya. Sebab begini terus akan memberikan image tidak baik, justru Bali sebagai tujuan wisata dunia. Dari sudut cerita GWK mem-

I

Sertakan otokopi K P atau SI

Pembatalan Geothermal Bedugul Harga Mati Proyek geothermal Bedugul merupakan upaya pemanfaatan panas bumi untuk pemenuhan kebutuhan akan energi listrik di Bali. Menurut pernyataan para pakar lingkungan, panas bumi tidak ada hubungan dengan ketersediaan air, ramah lingkungan, cukup murah dibandingkan model lain (Bali Post, Senin 2/5). Apa yang disampaikan baru sebatas dianggap menguntungkan dengan tidak membuka informasi faktor-faktor yang merugikan/ sangat merugikan kepada masyarakat. Ini termasuk pembohongan publik. Banyak faktor lain yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan dan dibuka kepada publik seperti: lokasi di mana proyek dibuat, budaya masyarakat lingkungan, faktor psikologis, mental para pejabat dan dampak ikutan yang akan terjadi. Proyek geothermal Bedugul berlokasi di wilayah hutan lindung, di wilayah tata ruang utama dalam konsep budaya Hindu Bali yang merupakan sumber kesejahteraan, sumber air, sekaligus sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup yang seharusnya dijaga dan dilestarikan. Sebagai kegiatan primer di wilayah hutan lindung secara perlahan dan pasti akan diikuti oleh kegia-

Rabu Wage, 11 Mei 2011

punyai nilai sejarah nantinya sebagai landmark Bali jika selesai dengan ketinggian 140 meter adalah salah satu daya tarik termegah di Indonesia bahkan di Asia. Dibangun di tataran pebukitan batu kapur memberikan kesan taksu dan kesan positif bagi wisatawan. Namun sayang hingga kini patung GWK membisu. Sedangkan wisatawan khususnya domestik terus berdatangan ke sana. GWK dibangun sejak tahun 1997, sekarang sudah tahun 2011 kapan akan diselesaikan patung tersebut? Tentu jawabannya adalah pelaksana proyek itu, pemerintah, mesti punya rasa jengah untuk terpanggil memperhatikan. Bila perlu pengelolaannya bisa diserahkan dan saya setuju kepada Pemda Badung, karena wilayahnya di Badung. I Made Jara Atmaja Jl. Nusa Indah, Gang II/3 Denpasar

Hukum Berat Oknum Aparat yang Disogok Tahanan Membaca berita Bali Post, Selasa (10/5) kemarin tentang apa yang terjadi di Lapas Kabupaten Bangli, tampaknya ada semacam trend atau pola yang dikerjakan oleh oknum aparat hukum maupun pejabat berwenang di NKRI ini. Kenapa bisa terjadi juga seperti di Tahanan/narapidana bisa keluar masuk lapas ke tempat-tempat yang dikehendaki? Bahkan diduga kepala Lapas Kabupaten Bangli yang disuap hanya dengan uang Rp 1 juta saja sudah bisa tahanan itu keluar masuk lapas seenaknya. Apakah dengan uang 1 juta rupiah saja hukum ini bisa dibeli? Ataukah mental-mental aparat sebegitu bobrokn-

Suara

ya dewasa ini? Tidak etisnya lagi kepala lapas bersama tahanannya bisa bergembira berkaraoke bersama di tempat dugem. Betulbetul dunia ini sudah gila kali ya? Untuk itu saya mohon oknum pejabat tersebut diberikan hukuman yang berat. Karena orang yang tahu hukum melakukan perbuatan yang melanggar hukum itu sendiri hukumannya dua kali lipat. Apa kata dunia?

Pancasila secara mentah, dalam arti yang tercantum di dalam lima dasar tersebut (sebelum dipecah-pecah lagi menjadi butir-butir Pancasila) sesungguhnya telah mencerminkan secara gamlang kehidupan pluralitas di Indonesia. Sila pertama, memberikan pesan bahwa Indonesia adalah negara yang menghormati kebebasan beragama dan berketuhanan. Sila kedua, mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Persatuan Indonesia sebagai sila ketiga, jelas sekali memberikan pesan untuk mempersatukan Indonesia atas keragaman-keragaman yang ada. Sila keempat, adalah upaya mencegah terjadinya keangkuhan dalam berpendapat. Di sini yang dipentingkan adalah musyawarah dan permufakatan bersama. Sila kelima memesankan tentang upaya dan cita-cita pemerataan Indonesia. Motto Bhineka Tinggal Ika sekali lagi menegaskan kepada kesatuan atas keragaman Indonesia. Dalam konteks itu, Pancasila sebagai hasil sintesa Indonesia dan dibuat oleh manusia Indonesia, merupakan karya yang nyaris sempurna pada bidang kemasyarakatan. Sekarang yang menjadi masalah adalah metodologi, sosialisasi, dan pengajaran Pancasila. Pengajaran terhadap Pancasila harus menekankan pada pengenalan kelebihan-kelebihan dan tentu kekurangan dari berbagai budaya Indonesia, dan kemudian saling mengisi kekurangan tersebut. Dalam proses pendidikan, upaya penemuan kelebihan-kelebihan tersebut mesti dibiarkan anak didik sebagai pihak yang menemukannya. Harus juga ditekankan kepada siswa atau mahasiswa bahwa laboratorium dari Pancasila tersebut, adalah dunia, bukan sekadar Indonesia. Banyak contoh kasus positif baik pada bidang politik, sosial maupun kebudayaan yang bisa dikaitkan dengan ideologi Pancasila. Sebaliknya, contoh-contoh negatif juga bisa dilihat dari konteks penentangan ideologis dari Pancasila. Indonesia mempunyai berbagai sarana untuk memperkenalkan hal tersebut. Televisi yang kini telah dimiliki oleh berbagai masyarakat, juga bisa dipakai sebagai alat untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan kekuatan Pancasila tersebut.

POJOK Diduga terima suap Kepala Rutan Bangli dicopot. - Siapa menyusul?

I G.B.Dharmada Jl.Kepaon Indah Blok C No.68 Denpasar Selatan

ati

*** Ruang terbuka

Topik mendatang : Bali jangan dijadikan pulau bodong. Akhir-akhir ini

hijau di Denpasar

marak pemberitaan mengenai fasilitas penunjang kepariwisataan yang

menyusut

beroperasi tanpa mengantongi izin yang dipersyaratkan. Mulai dari ho-

7,12 persen.

tel, vila, angkutan wisata, pramuwisata hingga tenaga kerja ilegal alias bodong tidak pernah sepi menghiasi pemberitaan media massa di Bali.

- ‘‘Cupak tanah’’

Semua fasilitas bodong itu terkesan tidak terusik alias bisa beroperasi

makin gentayangan.

dengan mulus. Padahal, baik Pemprov Bali maupun kabupaten/kota di ***

Bali sejatinya sudah memiliki perangkat hukum untuk menertibkan fasilitas-fasilitas bodong tersebut. Namun realitanya di lapangan, fasilitas-

SD favorit di

fasilitas bodong itu senantiasa tumbuh dan berkembang bak jamur di

Klungkung langgar

musim hujan. Jika fenomena ini dibiarkan terus berlanjut, dikhawatir-

SPM Mendiknas.

kan Bali akan mendapat predikat baru sebagai Pulau Bodong lantaran semua yang serba bodong bisa beroperasi dengan mulus.Sebagai masyar-

- Mencontoh

akat bagaimana suara hati Anda? Silakan sampaikan suara hati, kirim ke

pelanggaran-

E-mail: balipost@indo.net.id. Panjang tulisan maksimal 1.000 karakter.

pelanggaran lainnya

Pendapat Anda juga bisa ditulis melalui surat dikirim ke Sekretariat Bali

ya?

Post Jln. Kepundung 67 A Denpasar. Suara hati Anda yang beragam akan kami turunkan sesudah kami edit seperlunya. Redaksi

z Perintis : K.Nadha, z Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha z Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Wirata z Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab: Alit Purnata zSekretaris Redaksi: Sugiartha z Redaksi: Alit Susrini, Alit Sumertha, Daniel Fajry,Dira Arsana,Mawa, Sri Hartini, Suana, Sueca, Wirya, Yudi Winanto z Anggota Redaksi Denpasar: Giriana Saputra, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Subrata, Sumatika, Asmara Putra, Diah Dewi, Yudi Karnaedi, Wira Sanjiwani, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Dedy Sumartana, Parwata. Bangli: Pujawan, Buleleng: Adnyana, Gianyar: Agung Dharmada, Karangasem: Budana, Klungkung: Bali Putra Ariawan, Negara: IB Surya Dharma. Jakarta: Nikson, Hardianto, Ade Irawan. NTB: Agus Talino, Syamsudin Karim, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto. z Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalam Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Iklan: Suryanta, Manajer Sirkulasi: Budiarta, Manajer Percetakan: Mahadita, Marketing/Pengaduan Pelanggan: Kariawan, z Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, perbaris Rp 35.000,- Iklan Umum: < 100 mmk Rp 40.000 per mmk, >100 mmk Rp 45.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 30.000 per mmk. Advertorial Rp 22.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 65.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 60.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/ 1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post. Sumbangan untuk orang sakit Rek. BPD Capem Kamboja, Denpasar No. 037.02.02.00016-8 A/n Simpati Anda, Dana Punia Pura Rek.BPD Capem Kamboja, Denpasar No. 037.02.02.00017-1 A/n Dana Punia Pura. WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.