KOTA
2 FIGUR Puas Layani Masyarakat MENGAKHIRI jabatan sebagai Direktur SDM dan Pendidikan RS Sanglah, bagi Drs. Dewa Agung K. Sudarsana, M.M. merupakan sebuah kepuasan dan kebanggaan. Sebab, sejauh ini laki-laki kelahiran Susut, Bangli, 59 tahun silam tersebut adalah satu-satunya pejabat berlatar pendidikan keperawatan yang dipercaya menduduki kursi direktur sejak BP/san tahun 2001 silam. Sudarsana yang memasuki masa pensiun ini mengaku bekerja di RS Sanglah sejak diangkat menjadi PNS tahun 1974. Awalnya ia bekerja di bidang fungsional. Perjalanan karier Ketua PPNI Bali ini cukup panjang di bagian fungsional sebelum akhirnya menjabat di bagian struktural hingga menjadi direktur. Namun menurut Sudarsana, untuk kepuasan kerja ia lebih rasakan saat masih bekerja di fungsional. “Terus terang lebih terasa puas saat kerja di bagian fungsional karena kita lebih dekat dengan pasien,” ujarnya. Namun, itu bukan berarti Sudarsana tidak memenuhi kewajibannya saat bekerja di bagian struktural. Ia mengaku puas dengan pekerjaannya dan sudah melaksanakan banyak program untuk mendukung peningkatan kualitas SDM di RS Sanglah. Meski mengaku puas, katanya masih ada program yang belum rampung dan diharapkan bisa dilanjutkan oleh penggantinya, yakni terkait kesejahteraan pegawai. “Proposalnya sudah rampung, tinggal realisasinya saja,” ujar bapak tiga anak ini. Ia juga berharap agar pelatihan pegawai mengenai mutu tetap terus dilakukan secara kontinu. Apalagi, RS Sanglah hendak menuju RS bertaraf internasional. “Permasalahan sekarang adalah masih kurangnya tenaga SDM di RS Sanglah terutama untuk perawat dan tenaga administrasi. Ini disebabkan karena perekrutan CPNS lebih sedikit dibandingkan jumlah pegawai yang pensiun tiap tahunnya,” tutur Sudarsana. Mengisi masa pensiunnya, Sudarsana kini mengaku lebih fokus memperjuangkan nasib perawat di Bali lewat PPNI. Di Denpasar sendiri, bapak tiga orang anak ini masih disibukkan sebagai klian banjar. (san)
Terbengkalai, Motor Dinas di Pemkab Badung Mangupura (Bali Post) Sejumlah aset Pemkab Badung tidak dikelola dengan baik. Contohnya, belasan motor dinas saat ini tak terurus di kawasan parkir Kantor Dinas Pendapatan dan UPT Perizinan Badung. Motor dinas itu teronggok layaknya barang rongsokan, diduga sudah setahun lamanya dibiarkan terbengkalai. Kondisi belasan motor pelat merah tersebut sangat memprihatinkan. Diparkir begitu saja di ruang terbuka tanpa perawatan, seperti tidak bertuan. Debu termasuk kotoran burung banyak menempel di manamana. Tidak hanya itu, banyak di antara aksesoris dan peralatan motor yang sudah hilang. Menurut informasi, motor-motor itu sudah sejak setahun tidak ada yang merawat dan menjadi pajangan di tempat parkir. Entah masih bisa dipakai atau tidak. Menurut informasi, para pegawai di kantor setempat sebenarnya ingin memanfaatkan motor-motor dinas tersebut. Namun, tidak diperbolehkan oleh pejabat setempat. “Sebenarnya kalau mangkrak seperti ini, lebih baik dilelang saja supaya tidak jadi barang rongsokan,” ujar salah satu pegawai yang minta namanya dirahasiakan. Dimintai konfirmasi hal ini, Kabag Humas Setda Badung Wayan Weda Dharmaja membantah anggapan jika pemerintah tidak memperhatikan kondisi motor dinas tersebut. Menurutnya, memang hingga kini belum dilakukan perbaikan karena anggaran masih dalam proses. Soal pelelangan, dia tidak bisa berkomentar banyak. Mantan Camat Kuta itu hanya menjelaskan, mesti ada tahapan untuk melakukan pelelangan aset pemerintah. “Masalah pelelangan kendaraan itu ada prosesnya, jadi saya belum bisa berkomentar mengenai hal itu,” katanya. (kmb25)
17,32 Persen Jalan Provinsi Rusak Perbaikan Dianggarkan Rp 80 Miliar Denpasar (Bali Post) Kerusakan fasilitas jalan ternyata tidak hanya terjadi pada bentang jalan yang berstatus jalan kabupaten/ kota. Bentang jalan yang berstatus jalan provinsi atau proses pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan kualitasnya menjadi tanggung jawab Pemprov Bali, juga banyak yang mengalami kerusakan parah. Dari 883,07 kilometer jalan yang berstatus jalan provinsi, sepanjang 152,92 kilometer (17,32 persen) di antaranya berkategori rusak sehingga sangat mendesak untuk diperbaiki. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Bali Dewa Putu Punia Asa mengatakan hal itu, Minggu (9/1) kemarin. Menurut Punia Asa, Pemprov Bali mengalokasikan anggaran sekitar Rp 80 miliar pada APBD Bali 2011 ini untuk memperbaiki bentang jalan yang rusak tersebut. Meningkat cukup tajam dibandingkan tahun anggaran 2010 lalu yang hanya dialokasikan anggaran Rp 53,8 miliar lebih. Kendati begitu, pejabat asal Gianyar ini menegaskan bahwa alokasi anggaran sebesar itu tidak akan mencukupi untuk memperbaiki 17,32 persen jalan provinsi yang rusak. Pasalnya, untuk memperbaiki 10 persen jalan provinsi yang rusak saja diperkirakan menguras anggaran Rp 200 miliar. “Itulah permasalahan yang ada. Kami memang memiliki keterbatasan anggaran untuk memperbaiki seluruh bentang
FM 96,5
Mangupura (Bali Post) Komisi B DPRD Badung makin gerah dengan tudingan adanya oknum Dewan yang membekingi Hotel Best Western Kuta. Menurut rencana, Komisi B akan membahas masalah Best Western Kuta secara khusus pada rapat yang digelar Senin (10/1) ini. Intinya, Komisi B siap bertemu kembali dengan pihak Best Western Kuta untuk meminta kejelasan sekaligus klarifikasi tudingan yang dinilai merendahkan lembaga Dewan tersebut. “Secara pribadi saya siap dan Komisi B juga siap bertemu untuk klarifikasi soal siapa yang membekingi hotel itu (Best Western Kuta),” ujar Suyasa. Menurut Suyasa, Hotel Best Western Kuta jelas-jelas sudah melanggar dan harus segera ditutup. Pihak pemilik semestinya tidak berdalih ataupun mencari pembenar untuk melegalkan pengoperasian hotel tersebut. “Apalah artinya Rp 45 juta, itu masih belum sesuai. Kok bisa dengan membayar pajak saja menganggap semua perizinan beres,” tegasnya. Selain menyayangkan sikap Hotel Best Western, Suyasa juga menyayangkan pernyataan Ketua DPRD Badung yang menyebutkan tentang tidak adanya surat perintah untuk Komisi B melakukan sidak ke hotel tersebut. Menurutnya, sidak yang dilakukan Komisi B pada Desember lalu sudah sesuai dengan mekanisme di Dewan. Sebab, Komisi B sudah me-
ti ujian kompetensi. Sejak bantuan ini dikucurkan mulai tahun anggaran 2008 lalu, angka siswa SMK yang drop out di tingkat akhir memang bisa diminimalisasi. Apalagi, sejumlah pemkab/pemkot di Bali juga menggulirkan program serupa sehingga beban biaya yang ditanggung orangtua siswa SMK praktis berkurang,” ujarnya. Dihubungi terpisah, Kepala SMK PGRI 3 Denpasar Drs. I Nengah Madiadnyana, M.M. merespons positif komitmen Pemprov Bali tetap mempertahankan program pemberian bantuan UKK untuk siswa SMK tersebut. Dia berharap, pencairan bantuan itu sudah dilakukan sebelum pelaksanaan UKK. “Jangan seperti tahun-tahun sebelumnya, pencairan bantuan itu agak terlambat atau dilakukan setelah uji kompetensi berakhir,” katanya dan menambahkan, pemberian bantuan UKK itu terbukti sangat meringankan beban orangtua siswa. (kmb13)
815224, 819446
Topik : KORBAN LONGSOR DITODONG BIAYA ALAT BERAT Sampaikan opini Anda hari ini di acara Warung Global FM 96,5 wab blog: www.globalfmbali.blogspot.com, E-mail:globalfmbali@yahoo.com
Bali Post/edi
KUMUH - Tempat pembuangan sampah liar di Denpasar tampaknya semakin menjamur. Kondisi ini semakin membuat kesan kumuh kawasan Kota Denpasar. Bali paling tidak ikut melaksanakan dan mendanai sekitar 18 kegiatan peningkatan jalan kabupaten/kota. Besa-
Komisi B Gelar Rapat Khusus
Peserta UKK SMK Dijatah Rp 300 Ribu APBD Bali 2011 yang terkuras untuk kepentingan itu mencapai Rp 5,1 miliar. “Peserta UKK SMK tahun ini diperkirakan mencapai 17.000 orang atau meningkat sekitar 1.000 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun anggaran 2010 lalu, Pemprov Bali mengalokasikan anggaran Rp 4,81 miliar lebih yang didistribusikan kepada 16.061 orang siswa kelas XII SMK yang mengikuti UKK,” katanya. Pejabat yang belum genap sepekan menjabat Kepala Disdikpora Bali ini menambahkan, penganggaran bantuan UKK SMK itu didasari pertimbangan mayoritas siswa SMK berasal dari keluarga kurang mampu. Sementara biaya UKK yang wajib diikuti siswa SMK untuk bisa menamatkan pendidikannya sangat besar, yakni rata-rata di atas Rp 1 juta. “Dengan pemberian bantuan itu, kami berharap tidak ada lagi siswa SMK yang terpaksa drop out (DO) di tingkat akhir lantaran alasan ketiadaan biaya untuk mengiku-
jalan yang rusak dalam satu kali tahun anggaran. Jadi, perbaikan jalan-jalan yang rusak itu tetap harus menggunakan skala prioritas,” ujarnya. Meskipun Pemprov Bali hanya bertanggung jawab untuk memelihara dan memperbaiki jalan provinsi, kata dia, Pemprov Bali juga harus menyisihkan anggaran untuk kegiatan peningkatan jalan dan jembatan kabupaten/ kota. Termasuk, menggelontor dana untuk pengadaan aspal swadaya, perbaikan jalan non-status (jalan yang tidak berstatus jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten/kota-red) dan sejenisnya. Ini berarti, anggaran yang sudah sangat terbatas itu harus disisihkan lagi untuk memperbaiki jalan yang semestinya tidak menjadi tanggung jawab Pemprov Bali. “Sebagai contoh, tahun anggaran 2010 lalu Pemprov
Soal Best Western
Tangkal DO Denpasar (Bali Post) Pemprov Bali melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali kembali mengalokasikan bantuan Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) untuk siswa-siswa SMK pada tahun anggaran 2011 mendatang. Besaran bantuan UKK yang pelaksanaannya dirangkaikan dengan Ujian Nasional (UN) SMK itu, dirancang sama persis dengan tahun anggaran 2010 lalu. Setiap peserta UN SMK masing-masing dijatah kucuran dana Rp 300 ribu. Dihubungi Minggu (9/1) kemarin, Kepala Disdikpora Provinsi Bali Drs. Ida Bagus Anom, M.Pd. membenarkan Pemprov Bali kembali mengalokasikan anggaran untuk bantuan UKK SMK. Pada tahun anggaran 2011 mendatang, jumlah siswa kelas XII SMK di seluruh Bali yang mengikuti UKK dan UN diperkirakan mencapai 17.000 orang. Setiap peserta UKK SMK dijatahkan bantuan Rp 300 ribu sehingga anggaran
Senin Pon, 10 Januari 2011
laporkan sidak ke lembaga dan bukti surat pun ada. “Dokumen pendukung lengkap ada, termasuk uang makan dan transport. Kita punya jadwal tahunan atau jadwal kerja sesuai rapat paripurna. Berdasarkan jadwal kerja, Komisi B melakukan kegiatan komisi. Kemudian kita lakukan pengecekan proyek APBD sekaligus pengecekan pembangunan yang menyimpang di antaranya Hotel Best Western. Semua sudah secara kelem-
bagaan dan tidak bisa ngawur,” tegasnya. Sementara itu, Plt. Kadispenda Badung Made Wira Dharmajaya belum bisa berkomentar banyak soal pembayaran pajak Hotel Best Western selama setahun ini. Dia mengaku belum tahu soal itu. Dan dia pun mengaku akan melakukan pengecekan. “Saya belum tahu pasti karena masih baru (menjabat Plt. Kadispenda Badung-red). Tapi yang jelas akan saya cek,” ujarnya. (kmb25)
ran anggaran masing-masing kegiatan itu berkisar Rp 500 juta hingga Rp 2,07 miliar lebih,” tegasnya. Menyiasati keterbatasan anggaran yang terjadi hampir setiap tahun itu, Pemprov Bali berinisiatif mengajukan usulan kepada pemerintah pusat agar sejumlah jalan utama di Bali berubah status jadi jalan nasional. Bentang jalan provinsi yang diusulkan alih status jadi jalan nasional itu sekitar 10 kilometer. Jalan yang diusulkan jadi jalan nasional itu di antaranya Jalan Diponegoro Denpasar dan ruas jalan menuju Istana Tampaksiring, Gianyar. “Sampai saat ini usulan yang kami ajukan itu belum mendapat jawaban dari pemerintah pusat. Kami yakin, pemerintah pusat juga memiliki keterbatasan anggaran
untuk kepentingan tersebut,” katanya bernada pasrah. Secara rinci, Punia Asa mengatakan panjang bentang jalan di seluruh Bali mencapai 6.809,73 kilometer. Rinciannya, sepanjang 535,23 kilometer berstatus jalan nasional, 883,07 kilometer berstatus jalan provinsi dan 5.391,43 kilometer berstatus jalan kabupaten. Dari 883,07 kilometer jalan yang menjadi proses pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Pemprov Bali, sepanjang 432,57 kilometer (48,98 persen) kondisinya dikategorikan baik, 297,58 kilometer (33,70 persen) berkategori sedang dan 152,92 kilometer (17,32 kilometer) berkategori rusak. Dari data itu menunjukkan kondisi jalan provinsi yang baik masih di bawah 50 persen. (kmb13)