Kamis Wage, 8 September 2011
KONFLIK PILKADA
BALI
11
Dugaan Penyimpangan Bansos
Sukaja Laporkan Adi Wiryatama ke Polres
Tabanan (Bali Post) -
Perjuangan mantan calon bupati (cabup) Tabanan, Wayan Sukaja, menuntut keadilan terus berlanjut. Yang terbaru, politisi PDI-P ini melaporkan mantan Bupati Tabanan Adi Wiryatama ke Polres Tabanan, Rabu (7/9) kemarin. Materinya, mantan orang nomor satu di Tabanan ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang terkait pencairan dana bantuan sosial (bansos) APBD 2010. Gede Budiatmika
Bali Post/udi
Giliran KPUD Dipanggil Penyidik Tabanan (Bali Post) Mabes Polri melalui penyidik Polda Bali terus bekerja mengungkap laporan indikasi pemalsuan dokumen Pilkada Tabanan. Setelah pelapor yang juga mantan Calon Bupati Tabanan (Cabup), Wayan Sukaja, giliran KPUD Tabanan dipanggil penyidik. Jadwalnya, hari ini, lima personel KPUD Tabanan akan dimintai keterangan sebagai terlapor. Rencana pemeriksaan ini dibenarkan Ketua KPUD Tabanan, Gede Budiatmika, Rabu (7/9) kemarin. Pejabat ini menjelaskan, pihaknya sudah menerima surat panggilan dari penyidik di Polda Bali. ‘’Besok (Kamis ini-red) kami akan diperiksa. Yang jelas, kami akan datang bersama anggota KPUD,’’ katanya. Sebagai warga negara yang baik, kata Budiatmika, pihaknya harus menghormati proses hukum yang ada. Dia juga menyiapkan sejumlah bukti jika diperlukan selama penyidikan. Meski siap diperiksa, Budiatmika mengaku belum mengetahui materi dan substansi dari laporan Sukaja. Karena itu, pihaknya akan memahami laporan tersebut. Sekaligus, menyiapkan bukti dokumen selama pilkada. Meski berstatus terlapor, KPUD belum menyiapkan satu pun penasihat hukum. Alasannya, KPUD tak memiliki anggaran untuk biaya tersebut. Menurutnya, KPUD akan menghadapi proses penyidikan bersama seluruh anggota. Sebab, dia meyakini, proses yang dilakukan selama pilkada sudah sesuai aturan dan prosedur. Penggelembungan Suara Terkait desakan memberikan penjelasan ke publik seputar konflik pilkada, pejabat ini tak mau banyak berkomentar. Justru, dia menunggu undangan dari DPRD untuk melakukan hearing terkait persoalan tersebut. ‘’Kalau kami menjelaskan di media, akan tetap sepihak. Lebih baik, DPRD mengundang kami, lalu kita bukabukaan di hadapan media,’’ tegasnya. Langkah itu dinilai lebih efektif untuk menjawab keraguan warga soal dugaan penggelembungan suara dan pemalsuan dokumen pilkada. Budiatmika menambahkan, pihaknya sangat setuju jika lembaga resmi DPRD mengadakan dialog terbuka untuk mengungkap tudingan miring proses pemungutan suara pilkada 2010 lalu. ‘’Kami lebih sepakat jika DPRD menghadirkan kami dan mantan cabup. Sehingga, semuanya bisa dijelaskan dari dua sisi. Sehingga, anggota Dewan yang juga wakil masyarakat bisa ikut memberikan penjelasan ke bawah,’’ jelasnya lagi. Pernyataan ini menyikapi desakan salah satu tokoh masyarakat yang meminta KPUD bisa transparan terkait proses pilkada. KPUD Tabanan dilaporkan mantan cabup, Wayan Sukaja, ke Mabes Polri, Juli 2010 lalu. Isi laporannya, lembaga ini diduga melakukan penggelembungan suara pilkada dan pemalsuan tanda tangan dokumen penghitungan suara di TPS. Laporan itu ditindaklanjuti dengan pemanggilan Wayan Sukaja selaku pelapor ke Polda Bali. (udi)
Sukaja tiba di Polres sekitar pukul 11.00 wita, didampingi satu koleganya. Setelah menunggu beberapa menit, mantan Ketua DPRD Tabanan ini mengajukan laporan resmi ke SPK Polres. Dalam laporannya, dia melampirkan setumpuk berkas sebagai barang bukti, salah satunya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2010. “Laporan ini berdasarkan temuan BPK. ‘’Kami ingin membongkar dugaan penyimpangan wewenang yang dilakukan mantan Bupati Adi Wiryatama,” kata Sukaja usai melapor. Laporan tersebut beregister STPL/358/IX/ 2011/BALI/Polres Tabanan. Usai mendapat bukti laporan, pria ini langsung meninggalkan Mapolres. Hasil audit BPK, kata Sukaja, ditemukan proses pencairan dan penggunaan anggaran bansos yang mencurigakan. Tak tanggung-tanggung, totalnya mencapai sekitar Rp 5 miliar. Rinciannya, anggaran Rp 2,3 miliar proses administrasinya tidak dilakukan dengan baik, sisanya Rp 3 miliar lebih tidak lengkap pertanggungjawabannya.
Dana bansos itu dicairkan periode Maret-Mei 2010 lalu. Ini berdasarkan hasil audit BPK RI. ‘’Kami berharap polres bisa mengusutnya,’’ kata anggota Komisi III DPRD Bali ini. Bansos itu dicairkan secara maraton ke sejumlah organisasi di daerah, seperti kelompok pemuda, banjar, sekaa seni dan tari serta organasasi lainnya. Indikasinya untuk kepentingan pemenangan Ni Putu Eka Wiryastuti yang maju menjadi cabup. Kejanggalan penggunaan anggaran itu, kata Sukaja, juga tidak pernah dibuka di DPRD Tabanan. Sebagai warga, politisi asal Marga ini merasa ikut terkena dampaknya. Karena itu, dia terpaksa melaporkan indikasi penyalahgunaan wewenang tersebut ke polres. Laporan itu juga mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pilkada. Menurutnya, jika ditemukan dugaan pidana, bisa ditindaklanjuti ke peradilan umum. Proses penggodokan dan pembuatan APBD 2010 juga dinilai janggal. Sebab, DPRD
Ditemukan proses pencairan dan penggunaan anggaran bansos yang mencurigakan. Tak tanggungtanggung, totalnya mencapai sekitar Rp 5 miliar. Kami ingin membongkar dugaan penyimpangan wewenang yang dilakukan mantan Bupati Adi Wiryatama.
Bali Post/udi
MELAPOR - Mantan cabup Tabanan Wayan Sukaja (kiri) menyerahkan setumpuk bukti di sela-sela melaporkan mantan Bupati Tabanan, Adi Wiryatama, ke Polres Tabanan, Rabu (7/9) kemarin. Tabanan hanya membutuhkan waktu sehari untuk meminta verifikasi ke Gubernur. Begitu diverifikasi, keesokan harinya langsung disahkan di DPRD. ‘’Indikasinya, bansos yang dicairkan sudah diseting untuk momen pilkada,’’ tuding Sukaja. Mantan Ketua DPRD Tabanan ini membantah, laporan ke polres tersebut karena sakit hati gagal menjadi Bupati. Dia mengaku, mendapat hasil audit BPK dari para relawan. Selama melapor, Sukaja tak didampingi satu pun pengacara.
Dishub Tunggu Kajian Tapem Gianyar (Bali Post) Masih jauhnya pencapaian target parkir di Gianyar sebagaimana ditetapkan dalam PAD sebesar Rp 3 miliar perlu dicarikan solusi. Penetapan target parkir mesti berdasarkan dari pemetaan potensi parkir yang ada. Sehingga tak mudah untuk diturunkan begitu saja. Perlu dilakukan peningkatan pengawasan dan koordinasi dalam upaya pencapaiannya. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Gianyar Wayan Artana, Rabu (7/9) kemarin. Target parkir yang masih jauh dari harapan menjadikan Dishub lebih bekerja keras lagi dalam mencarikan upaya pencapaian target. Tanpa menampik, Artana mengakui kendala yang dihadapi selama ini dalam pemenuhan target parkir dikarenakan perjanjian ker-
ja sama dengan pihak desa adat. Sebagaimana diamanatkan oleh Perda bahwa perjanjian kerja sama pengelolaan parkir antara pemerintah dengan desa adat perlu dilakukan revisi, Dishub menampik bahwa soal pengkajian ulang terhadap kerja sama itu merupakan kewenangan Bagian Tata Pemerintahan. ‘’Kami akan berkoordinasi dengan tata pemerintahan untuk menangani masalah perjanjian itu,’’ jelasnya. Saat ini yang perlu dilakukan Dishub adalah melakukan pengawasan yang lebih ketat, dan petugas yang membawahi permasalahan itu sudah diperintahkan untuk segera turun ke masing-masing objek untuk melakukan pemantauan. ‘’Kami tetap berusaha maksimal, walaupun tak tercapai, mudah-mudahan tahun depan dapat diupayakan,’’ jelasnya. Sebagaimana diberitakan
sebelumnya, parkir di Kabupaten Gianyar dijadikan sebagai salah satu lahan penghasil pendapatan daerah dengan beban target mencapai Rp 3 miliar per tahun. Akan tetapi, sepanjang tahun sejak diberlakukan target tersebut, sama sekali tak pernah tercapai mulai tahun 2010 hingga tahun anggaran ini (2011). Pungutan parkir di Kabupaten Gianyar untuk sepeda motor dikenakan Rp 1.000 dan kendaraan roda empat Rp 2.000. Dari banyaknya lahan parkir yang ada di Gianyar, hanya satu lahan yang dikelola oleh Pemkab dalam hal ini hanya Rumah Sakit Sanjiwani. Terhadap setoran yang terus tak memenuhi target, hal ini dikarenakan adanya setoran yang tidak sesuai dengan harapan sebagaimana diatur dalamAPBD. Dalam setoran parkir, ada dua jenis yakni, setoran bruto dan neto. (kmb16)
Pustu Memprihatinkan, RSUD Kekurangan Dokter umum dan hanya 12 dokter spesialis. Direktur RSUD Negara dr. Made Dwipayana yang ditemui Rabu (7/9) kemarin, mengungkapkan sampai saat ini masih kekurangan dokter spesialis mata. ‘’Padahal pasien penyakit mata cukup tinggi,’’ ujarnya. Solusinya pihaknya terpaksa mendatangkan dokter spesialis dari Denpasar setiap dua minggu sekali termasuk alkes yang digunakan. ‘’Para pasien kami jadwal setiap minggu pertama dan ketiga, kami hanya menyediakan obat dan tempat saja,’’ tandasnya. Di samping dokter mata, RSUD Negara juga kekurangan dokter spesialis anak, spesialis jiwa, serta spesialis kulit kelamin. Mengatasi kekurangan itu pihaknya merujuk pasien ke RS Sanglah. Begitu pula dengan salsal yang ada sekarang sering overload karena keterbatasan sal. Terutama sal kelas III yang selalu dipadati pasien baik Jamkesmas maupun JKJ yakni pasien bedah, anak, dan kandungan. Total pasien inap yang bisa tertampung di RSU Negara saat ini sebanyak 132 pasien. RSU juga berencana akan mengembangkan bangunan RSU di bagian belakang. Saat ini masih dalam tahap rencana dan mengusulkan melalui Bupati ke Ke-
gara. Semoga bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat banyak, katanya dihubungi via telepon. Terkait kejanggalan pencairan bansos yang ditemukan BPK, Adi Wiryatama mengatakan, pihaknya sudah bekerja maksimal ketika menjabat bupati. Proses pencairan juga dilakukan sesuai prosedur yang ada. ‘’Sebagai pejabat, kala itu saya merasa sudah bekerja maksimal,’’ ujarnya. Dia juga membantah, pencairan dana bansos ada unsur kepentingan politis selama pilkada. (udi)
Target Parkir Tak Tercapai
Kondisi Pelayanan Kesehatan di Jembrana RSUD Negara yang menjadi tempat acuan berobat masyarakat Jembrana dan terbesar di Negara hingga kini masih memiliki keterbatasan. Kekurangan itu baik dari sisi jumlah tempat tidur pasien hingga tenaga medis yang menangani. Selain itu bergabungnya Jembrana dengan JKBM pada awal Oktober nanti, praktis pelayanan yang sebelumnya berada di tingkat bidan/dokter swasta kini beralih ke puskesmas induk dan puskesmas pembantu (pustu). Padahal baru beberapa yang dihidupkan kembali setelah bertahun-tahun ditutup. Di tengah gencarnya pemerintah provinsi berencana membangun Rumah Sakit Internasional (RSI), kalangan Komisi C DPRD Jembrana yang membidangi kesehatan justru menilai apa yang direncanakan Pemprov Bali itu tidak tepat. Semestinya di tingkat puskesmas ini yang harus diperbaiki. Pasalnya di tingkat paling bawah inilah, pelayanan kesehatan langsung mengena ke masyarakat tidak ubahnya bidan/dokter swasta. Sementara RSUD Negara hingga kini masih terbatas memiliki dokter terutama dokter spesialis. Dari total 30 dokter yang ada di antaranya 18 dokter
Ditanggapi Dingin Laporan Wayan Sukaja ke Polres Tabanan ditanggapi dingin oleh mantan Bupati Tabanan, Adi Wiryatama. Dia mengaku menghormati hak Sukaja yang melaporkan dugaan pelanggaran pilkada ke Polres. Namun, Wiryatama berharap, Sukaja bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat luas. Justru, dia mempertanyakan mengapa baru sekarang persoalan tersebut dilaporkan ke Polres. ‘’Saya menghormati haknya (Sukaja-red) sebagai warga ne-
menterian Kesehatan. Bila nanti disetujui, luas RSU menjadi satu hektar dengan tambahan ruangan inap termasuk VIP. Ditambahkan pula hunian untuk VIP termasuk tinggi yakni mencapai 85 persen. ‘’Itu sebabnya kami rencananya juga akan tambah itu,’’ terang mantan Direktur JKJ ini. Pasien Keracunan Di prasarana seperti alkes di ruang UGD juga masih kurang dan perlu pembaruan. Termasuk alat rontgen, operasi serta THT hingga radio terapi. Diakuinya dengan jarak RSU Sanglah yang jauh dari Negara akan menjadi kendala pasien untuk rujukan. ‘’Kami kadang lihat rekomendasi rujukan, kalau memang bisa ditangani di RSU Tabanan kami rujuk di sana karena lebih dekat. Tetapi biasanya tetap ke Sanglah,’’ ujarnya. Biasanya yang rawan adalah kasus pasien keracunan kehamilan atau eklampsia yang harus dirujuk ke Sanglah. Sementara untuk persalinan juga masih terpusat di RSU Negara dan kendatipun jaminan persalinan (Jampersal) mulai diberlakukan, masyarakat cenderung menggunakan JKJ. Diharapkan pelayanan persalinan bisa juga diterapkan di setiap puskesmas. Anggota Komisi C DPRD
Bali Post/olo
PUSTU SAWE - Salah satu Pustu di Sawe, Dauhwaru yang kondisi pintu dan jendelanya rusak dimakan rayap setelah tidak dihidupkan beberapa tahun. Kini Pustu itu direncakan akan dibuka kembali untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Jembrana, Putu Kamawijaya, mengatakan dengan bergabungnya Jembrana dengan JKBM tentu yang harus diperkuat adalah di tingkat Puskesmas hingga Pustu. Dicontohkan salah satu Pustu di Sawe, Dauhwaru yang kondisi pintu dan jendelanya rusak dimakan rayap setelah dibiarkan beberapa tahun. Kondisi RSUD Negara yang
masih ada kekurangan dan mengharuskan pasien dirujuk ke Sanglah. Provinsi seharusnya memperhatikan ini (puskesmas), karena disanalah pelayanan paling dekat yang dirasakan masyarakat. ‘’Bagaimana menjadikan puskesmas dan RSUD ini menjadi pelayanan yang memuaskan,’’ ujar kader Demokrat ini. (olo)
Bali Post/udi
SEHAT - Salah satu korban gigitan anjing rabies di Banjar Dadia Desa Babahan, Penebel, Tabanan, terlihat sehat, Rabu (7/9) kemarin.
Korban Gigitan Anjing Rabies Waswas Tabanan (Bali Post) Meski sudah mendapat perawatan medis, para korban gigitan anjing di Desa Babahan, Penebel, masih waswas. Mereka khawatir, keganasan virus rabies akan berdampak buruk bagi tubuh. Apalagi, anjing liar yang menggigitnya resmi dinyatakan terjangkit rabies. Ketut Nadi (55), salah satu korban asal Banjar Dadia, mengaku sudah tak merasakan sakit pada bagian pelipis kanan yang digigit anjing. Pria ini menuturkan, langsung mendapatkan vaksin anti-rabies (VAR) setelah tergigit, termasuk dirujuk ke RS Sanglah. ‘’Tetapi, saya masih khawatir virusnya belum mati total,’’ ujarnya Rabu (7/9) kemarin. Luka yang dialami Nadi tak seberapa parah. Hanya goresan di bagian pelipis. Dia juga tak merasa ngilu. Bahkan, mampu beraktivitas seperti biasa. Kemarin, pria lanjut usia ini juga kembali mendapat suntikan VAR di RS Tabanan. Dia berharap, virus rabies sudah tak tak berkutik lagi di tubuhnya. Nadi menceritakan, petaka yang menimpanya terjadi di siang hari. Kala itu, dia sedang berada di pekarangan rumah. Mendadak, muncul anjing liar yang mendatangi rumahnya. Anjing jantan itu berusaha menyerang anjing korban. Entah bagaimana, justru pelipis korban yang diserang. Usai menggigit, anjing liar itu pergi dan menghilang. Belakangan, anjing ini diketahui menggigit pasangan suami istri, Wayan Budiana (45) dan Ni Made Tinggal Winati (45), yang tinggal tak jauh dai rumah Ketut Nadi. Keduanya digigit di bagian kaki kanan.Anjing liar itu pertama menyerang Budiana, lalu beralih ke istrinya. Meski sudah diberikan VAR, bekas luka gigitan tersebut masih jelas terlihat. Bahkan, warnanya membiru. ‘’Kaki saya masih ngilu,’’ kata Ni Made Winati, kemarin. Usai menyerang pasutri ini, anjing liar itu langsung menghilang. Setelah itu, warga setempat langsung menangkap anjing tersebut. Lalu dilaporkan ke petugas. Begitu diperiksa, ternyata positif rabies. ‘’Kekhawatiran ya ada. Tetapi kami sudah mendapat VAR,’’ kata Budiana. Pasutri ini juga terlihat sehat dan beraktivitas seperti biasa. Kepala Dinas Peternakan Tabanan, Ni Nyoman Rusmini, menjelaskan anjing liar yang positif rabies diketahui berasal dari luar Banjar Dadia Desa Babahan. ‘’Kami terus memantau populasi anjing di kawasan tersebut,’’ katanya kemarin. Menurutnya, di Banjar Dadia, seluruh populasi anjing lokal sudah tervaksin dengan baik. Vaksinasi juga sudah dilakukan di seluruh banjar di desa tersebut. Karena itu, dia meminta peran serta masyarakat ikut membasmi penyebaran virus rabies. Caranya, memvaksin anjing dan mengikatnya agar tidak berkeliaran. Diberitakan, empat warga Desa Babahan digigit anjing liar yang positif rabies. Dari keempat korban, dua terpaksa dirujuk ke RS Sanglah untuk mendapatkan suntikan serum anti-rabies (SAR). (udi)