Edisi 08 Juni 2010 | Balipost.com

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA

Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila

SELASA PAING, 8 JUNI 2010

20 HALAMAN NOMOR 282 TAHUN KE 62

SEJAK 1948

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418

Demo Sopir Taksi Anarkis

Gubernur Digugat, 21 Taksi Blue Bird Dirusak Denpasar (Bali Post) Para sopir taksi yang tergabung dalam wadah Paguyuban Jasa Wisata Bali (PJWB), Senin (7/6) kemarin untuk kedelapan kalinya berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar. Aksinya mulai diwarnai tindakan anarkis. Mereka menggugat Gubernur agar konsisten menjalankan empat kesepakatan menghormati Kepmen Perhubungan, menunda izin operasional, melibatkan PJWB dan membentuk tim yustitusi. Kedatangan para sopir taksi ini sudah diantisipasi polisi sejak pagi. Polisi sudah mengantisipasi dengan menjaga ketat pintu depan Kantor Gubernur. Namun sampai pukul 11.00 wita, baru sekitar 500 sopir yang datang. Tampak di antara mereka ada yang ragu berunjuk rasa, namun ada pula yang tampak serius. Mereka kemudian silih berganti berorasi di depan Kantor Gubernur yang sebelumnya sudah dijaga ketat petugas. Hal.19 Arjaya Dijemput

Bali Post/ist

TAKSI - Sejumlah taksi Blue Bird yang jadi korban.

Empat Taksi Diamankan, Pelakunya Belum Tertangkap Bali Post/kmb19

DEMO - Aksi bakar-bakaran ala prosesi ngaben dilakukan para sopir taksi Paguyuban Jasa Wisata Bali saat demo di depan Kantor Gubernur Bali, Senin (7/6) kemarin.

KPK:

Dana Aspirasi Berpotensi Diselewengkan

Dana Punia Pura Durga Kutri UPACARA Ngenteg Linggih, Padudusan dan Mulang Padagingan di Pura Durga Kutri, Gianyar akan dilaksanakan Sabtu, 26 Juni mendatang. Upacara yang baru pertamakali dilaksanakan sejak ratusan tahun lalu, sesuai putusan paruman sulinggih se-Kabupaten Gianyar. Sebagai wujud bakti umat, Bali Post membuka dompet dana punia mulai Rabu (2/6). Kepada masyarakat yang ingin madana punia dapat menghubungi Sekretariat Redaksi Bali Post di Jalan Kepundung 67 A Denpasar telepon (0361) 225764. Semoga Tuhan selalu membimbing umatnya menuju jalan kebenaran. Astika, Dps Made Okaida Ida Ayu Yuniati, Sangeh I Wayan Ganta, Br. Pande Peliatan Jumlah penerimaan hari ini Jumlah penerimaan sebelumnya Jumlah penerimaan seluruhnya

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

70.000 50.000 50.000 10.000 180.000 1.180.000 1.360.000

PIALA DUNIA

Bali Post/afp

JERMAN - Skuad tim nasional Jerman berfoto bersama sebelum bertolak ke Afrika Selatan.

Tim Panser Tiba di Afrika Johannesburg Tim Panser Jerman tiba di Afrika Selatan guna berlaga di perhelatan sepak bola terakbar yakni Piala Dunia 2010. Tim Panser mendarat di Bandara Internasional Johannesburg, Senin (7/6) kemarin dengan menumpang pesawat Airbus A380 jumbo yang merupakan penerbangan resmi pertama dari pesawat berbadan lebar tersebut. ‘’Sangat menyenangkan dapat terbang untuk pertama kalinya dengan pesawat A380 jumbo,’’ ujar arsitek Jerman Joachim Loew kepada wartawan yang menyerbunya di bandara. Sesaat setelah mendarat, timnas Jerman yang berkekuatan 23 pemain segera menyelesaikan urusan administrasi sebelum bertolak ke hotel mereka yang berlokasi di dekat kota Pretoria. Jerman menempati posisi ketiga empat tahun lalu ketika mereka menjadi tuan rumah di bawah Italia dan Prancis, sedangkan tahun 2002 mereka dikalahkan Brazil di partai puncak. Hal.19 Selalu Dijagokan

Jakarta (Bali Post) Usulan Partai Golkar soal dana aspirasi Rp 15 miliar bagi setiap anggota DPR menimbulkan berbagai kritikan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai dana tersebut berpotensi diselewengkan, sehingga perlu pengkajian sebelum dana itu disetujui. ‘’Dana aspirasi itu perlu dilakukan kajian yang dalam terlebih dahulu. Kalau tidak, akan berpotensi menimbulkan penyimpangan dan keg-

iatan fiktif,’’ kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M. Jasin kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (7/6) kemarin. Menurut Jasin, terkait dana aspirasi tersebut, semestinya yang membuat rencana kegiatan yang akan dibiayai adalah masyarakat sendiri. Lalu dikoordinasikan dengan kegiatan lainnya, baru kemudian kegiatan itu dianggarkan berapa alokasi biayanya. Dengan demikian,

masyarakat akan ikut menyusun anggaran biayanya. Hal ini tentunya berbeda dengan pengertian dana aspirasi yang bergantung pada keinginan anggota DPR. ‘’Dana aspirasi sepenuhnya tergantung kepada anggota DPR. Kegiatannya yang milih juga anggota DPR yang bukan didasarkan pada perencanaan kebutuhan riil masyarakat atau pembangunan daerah yang integrated,’’ terang Jasin. Hal.19 Belum Keputusan

Denpasar (Bali Post) Aksi brutal yang dilakukan massa Paguyuban Jasa Wisata Bali (PJWB) dengan merusak sejumlah taksi Blue Bird, kini kasusnya ditangani pihak kepolisian. Sejumlah taksi yang rusak kini diamankan di Polsek Densel dan Polsek Kuta. Sedikitnya ada empat taksi yang

disita di dua Polsek tersebut sebagai barang bukti (BB). Informasi yang dihimpun Senin (7/6) kemarin, untuk di Polsek Densel, ada tiga taksi yang diamankan. Tiga taksi itu kondisinya rusak diduga akibat amukan massa. Kacanya pecah dan beberapa bagian bodinya lecet-lecet. Peristiwa perusakan itu ter-

jadi di depan swalayan Mitra 10, Jalan By-pass Ngurah Rai, Pesanggaran, Denpasar Selatan, kata sumber di Mapolsek Densel. Dikatakannya, sedikitnya ada 10 taksi yang dirusak di wilayah hukum Polsek Densel. Hal.19 Kronologi Kejadian

PDI-P Resmi Tolak Dana Aspirasi

BP/dok

Tjahjo Kumolo

Jakarta (Bali Post) Fraksi PDI Perjuangan menegaskan sikapnya untuk menolak usulan Golkar soal dana aspirasi Rp 15 miliar per anggota DPR. F-PDI Perjuangan meminta agar anggota dewan menggunakan dana reses untuk memenuhi kebutuhan konstituennya. ‘’Kami menegaskan bahwa Fraksi PDI-P menolak dana aspirasi yang disebutkan Rp 15 miliar per dapil. Kita ingin mekanismenya berjalan baik, sehingga usu-

Turunkan Citra DPR Jakarta (Bali Post) Gonjang-ganjing tentang usulan uang aspirasi dewan atau alokasi program daerah pemilihan (dapil) yang diusulkan DPR, dinilai akan merugikan DPR, terutama penurunan citra DPR yang sudah makin terpuruk. Dengan usulan itu, DPR dinilai telah meredusir fungsi dan tugasnya dan akan menjadi sorotan negatif dari masyarakat. Demikian diungkapkan mantan anggota DPR Ferry Mursyidan Baldan, di Jakarta, Senin (7/6) kemarin. Menurut Ferry, jika kebijakan ini diteruskan, sama saja membiarkan terjadinya perusakan sistem dan tatanan kenegaraan, sistem poli-

tik dan sistem anggaran, serta makin menguatkan kerancuan negara. Ferry mengatakan jika usulan ini terlaksana maka akan melemahkan posisi Dewan dalam penggunaan hak budget yang memang merupakan salah satu fungsi pokoknya. Jika DPR hanya memikirkan uang dapil, kebijakan DPR itu secara tidak langsung mendiskriditkan DPRD dan DPD, karena mereka tidak membawa uang konstituen. ‘’Jika kondisi ini berjalan terus, DPR sesungguhnya sedang melakukan pelemahan terhadap seluruh DPRD dan DPD. Hal.19 Dipilih Lewat Pemilu

lan aspirasi daerah ini bisa diperjuangkan,’’ tegas Ketua Fraksi PDI-P Tjahjo Kumolo, Senin (7/6) kemarin. Menurut Sekjen PDI-P ini, banyak cara untuk memenuhi dan memperjuangkan aspirasi konstituen. Tidak harus dengan cara meminta anggaran langsung ke APBN sebagaimana dana aspirasi. ‘’Anggota DPR ada uang resesnya kok. Kami dapat uang reses Rp 40 juta. Jawa Timur itu uang resesnya sampai Rp 100 juta,’’ imbuh Tjahjo. Meski demikian, Fraksi PDI-P menghargai aspirasi partai lain yang menginginkan dana aspirasi Rp 15 miliar itu bisa terealisasi. ‘’Soal itu muncul dari fraksi lain kami hargai. Tetapi yang jelas kita menolak memberikan uang ke rakyat,’’ imbuhnya. Tjahjo juga menyayangkan sikap DPR yang cenderung terlihat bernafsu membahas anggaran dana aspirasi. Bahkan terkesan melalaikan tugas pokoknya membahas UU dan melakukan kontrol kepada pemerintah. ‘’Sekarang DPR seperti kejar target, tiap hari membahas rencana kerja anggaran kementerian dan lembaga. Itu kan urusan pemerintah. Tetapi tugas DPR sebagai legislatif terbengkelai,’’ jelasnya. Hal.19 Mengubah Sikap

Bali Post/kmb19

ROBEK - Beberapa sopir taksi merobek baliho PKB dan kerangkanya mau ditumbangkan.

KPK Pastikan Bibit-Chandra Jadi Saksi Terdakwa Anggodo Jakarta (Bali Post) Dua Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan yakni Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah dipastikan bersaksi untuk terdakwa Anggodo Widjojo. Hal ini terkait dengan persidangan perkara yang didakwakan terhadap Anggodo, dugaan percobaan penyuapan dan upaya menghalangi penyidikan atas kasus korupsi. ‘’Selain Bibit dan Chandra, Ade Rahardja (Deputi Penindakan KPK - red)) juga akan dipanggil. Semuanya sudah dipersiapkan JPU dan ketiga pimpinan KPK itu menyatakan tidak masalah serta siap diperiksa,’’ kata Karo Humas KPK Johan Budi SP di gedung KPK, Jakarta, Senin (7/6) kemarin. Sebelumnya, tim JPU

BP/dok

Chandra M. Hamzah M. Rum mendakwa Direktur PT Sapta Wahana Mulia (SWM) Anggodo Widjojo bermufakat untuk menyuap pegawai dan pimpinan KPK agar pengusutan kasus korupsi yang menjerat kakaknya, Anggoro Widjojo, bisa dihentikan. Anggodo berupaya

Bibit Samad Riyanto memberikan Rp 5,1 miliar kepada penyidik dan pimpinan KPK. Upaya menyuap itu, Anggodo lakukan dengan beberapa kali menghubungi seorang bernama Ari Muladi. Hal.19 Tidak Takut

Kontroversi Dana Aspirasi Rp 15 M

Lucu, Biaya Konstituen Dibebankan ke Negara

BP/dok

Todung Mulya Lubis

JIKA urusan yang berhubungan dengan duit, aggota DPR-RI dikenal sangat ngotot segera membahas dan menuntaskannya. Salah satunya soal dana aspirasai Rp 15 miliar. Ada banyak alasan mengapa keinginan DPR mendapat dana aspirasi sebesar Rp 15 miliar wajib ditolak. Salah satunya adalah soal fungsi DPR sebagai badan legislasi. Sebagai badan pembuat UU, banyak RUU yang justru mandek di tengah jalan. Fungsi legislasi ini saja sudah gagal dilaksanakan dengan sempurna oleh DPR. ‘’Mestinya mereka (DPR)

fokus dengan tugas legislasi,’’ kata Direktur Eksekutif TII Todung Mulya Lubis dalam jumpa pers, Senin (7/6) kemarin. Selain itu, dana yang jika ditotal untuk 560 anggota DPR mencapai Rp 8,4 triliun itu juga dianggap melanggar sejumlah aturan. Mulai dari UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004 hingga UU No. 27 Tahun 2009. ‘’Keenam UU itu menegaskan bahwa lembaga legislatif adalah pengguna anggaran dan bukan pengelola keuangan negara,’’

papar Todung. Lucunya, anggota Dewan yang seharusnya berusaha sendiri memenuhi aspirasi konstituennya, kini justru membebankan lagi kepada negara. ‘’Yang bisa dilakukan DPR adalah menuntut pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan di wilayah dapilnya,’’ jelas Todung. Menurut TII, belum setahun DPR menjabat sudah menghabiskan Rp 10,06 triliun uang APBN. Uang sebesar itu dengan catatan dana aspirasi jadi dikeluarkan. Hal.19 Rumah Jabatan

BP/dok

Agus Martowardojo


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.