KOTA
2 FIGUR Satu Nasionalisme KERAGAMAN budaya yang ada di Indonesia merupakan aset bangsa yang patut disyukuri. Aset ini perlu dilestarikan dan dijaga. Jika tidak, aset-aset ini akan punah. Demikian diungkapkan Dandim 1611/Badung Letkol Pontjo Wasono di sela-sela simakrama BP/wah dengan Pemimpin Kelompok Media Bali Post (KMB), Satria Naradha di Gedung Pers Bali K. Nadha, Senin (5/4) kemarin. “Siapa pun yang datang ke Bali harus menghormati budaya Bali. Entah dia datang untuk bekerja, belajar, ataupun untuk berlibur. Budaya Bali dengan nilai-nilai kearifan lokal harus dihormati karena ini adalah aset bangsa Indonesia. Budaya ini harus dijaga, kalau tidak, dia akan luntur dan habis. Bagaimana cara menjaganya? Salah satunya dengan kreativitas,” ujar perwira alumnus Akmil tahun 1990 ini. Ia mengatakan, salah satu upaya kreatif yang sedang digagas adalah memanfaatkan balai banjar. Setiap saat balai banjar bisa digunakan untuk kegiatan budaya seperti menari dan menabuh. Selain itu, balai banjar juga bisa menjadi tempat belajar. Dalam seminggu, anak-anak diminta berkumpul selama satu jam saja untuk membaca. Dalam waktu sepuluh tahun, Pontjo yakin generasi muda Bali akan menjadi generasi berpendidikan dan cerdas. Selain untuk belajar bagi generasi muda, balai banjar bisa juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan budaya lokal kepada turis. Upaya ini sebagai bagian dari pelestarian budaya sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. “Banyak ide lain yang bisa dikembangkan. Menurut saya, kita boleh punya sejuta ide tetapi tetap terbingkai dalam satu nasionalisme, Indonesia,” tegas perwira yang sebelumnya bertugas di Pusat Teritorial TNI-AD ini. Dalam pertemuan dengan Pemimpin KMB, Pontjo juga menyampaikan agenda Olah Keprajuritan yang akan digelar di lapangan Puputan Badung, 9 April 2010 mulai pukul 08.00. ‘’Olah Keprajuritan ini akan menampilkan aksi keprajuritan serta sarana yang dimiliki TNI-AD. Kegiatan ini merupakan rangkaian sertijab Pangdam IX/Udayana. (wah)
DENPASAR & SEKITARNYA
BPK Kembali Obok-obok Badung
Dewan Beberkan Kasus ’’Mangkrak’’ Mangupura (Bali Post) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bali, melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap penggunaan APBD Badung tahun 2009. Tim BPK, Senin (5/4) kemarin, bertemu dengan unsur pimpinan DPRD Badung. Dalam pertemuan tersebut, Dewan Badung membeberkan sejumlah kasus di Pemkab Badung yang hingga kini belum terselesaikan. Di antaranya masalah pencairan upah pungut (UP), pembelian lahan puspem, pengadaan gorden, serta proyek sumur bor di Plaga, Petang. Di hadapan BPK, Ketua Fraksi PDI-P I Nyoman Giri Prasta kembali menyodok Bupati Badung soal kebijakan dum-duman UP yang dinilai menyalahi aturan. Menurut Giri, pembagian UP di Badung sesuai ketentuan hanya boleh sebesar 5 persen dari perolehan pajak atau sebesar Rp 3 miliar. Tetapi nyatanya dianggarkan Rp 5 miliar. Kemudian terkait pengadaan gorden untuk Puspem Badung, dinilai menyalahi aturan tentang tender. Pengadaan gorden dimaksud, justru tidak ditenderkan, padahal anggarannya mencapai ratusan juta rupiah. Kasus lain menyangkut Puspem Badung adalah pembelian lahan puspem yang berupa gundukan tanah. Kata Giri Prasta, pembelian tersebut sudah dianggarkan jauh-jauh hari. Tetapi pemilik lahan sebelumnya justru belum menerima pembayaran. ‘’Kasus-kasus ini harus seg-
era diselesaikan. Jangan cuma dibiarkan lewat begitu saja,’’ tegasnya. Selain itu, Giri Prasta juga mensinyalemen banyaknya pungutan wisata yang tidak masuk ke kas daerah. Dari data yang dikantongi Dewan Badung, kata dia, ternyata banyak pajak wisata yang menguap entah ke mana. Masih terkait pajak, Ketua Komisi C I Nyoman Satria bahkan meragukan detail audit BPK mengenai piutang pajak Pemkab Badung. Menurut Satria, piutang pajak Pemkab Badung mencapai Rp 212 miliar. Namun BPK hanya mencatat piutang Pemkab sebesar Rp 117 miliar. ‘’Kok datanya bisa berbeda?’’ kata Satria. Menyikapi pemeriksaan BPK di Badung, Giri Prasta mendesak BPK bekerja seobjektif mungkin tanpa dipengaruhi intervensi dari pihak luar, apalagi konspirasi politik. ‘’Kami di Dewan meminta BPK bekerja
secara objektif, tanpa dipengaruhi pihak luar,’’ ujar politisi PDI Perjuangan dari Plaga, Petang ini. Sementara itu, Pengendali Teknis BPK wilayah Bali, Nelson Ambareta, menyatakan temuan yang dilaporkan Dewan akan ditindaklanjuti. Dia juga meminta Dewan untuk melengkapi temuan tersebut dengan dokumen-dokumen terkait, sehingga tim pemeriksa bisa mengkaji laporan Dewan secara objektif. Sementara itu, pada pertemuan kemarin, tim BPK diterima oleh unsur pimpinan DPRD Badung yakni Ketua DPRD Badung I Made Sumer, Wakil Ketua II I Made Sunarta, para ketua fraksi kecuali Ketua Fraksi Nurani Marhaen, seluruh Ketua Komisi selain Ketua Komisi B dan Ketua Badan Kehormatan I Putu Alit Yandinata. Pemeriksaan BPK kali ini akan dilakukan selama 35 hari. (ded)
Acara BEU VII dan ’’Workshop’’
Cegah Kemacetan di Denpasar
PERKUMPULAN Endokrin Indonesia (Perkeni) Cabang Bali bekerja sama dengan Perkumpulan Geriatri (Pergemi) Cabang Bali mengadakan acara ‘’Bali Endokrinologi Update (BEU) VII dan Bali Geriatric Update Symposium (Bagus) IV dan Workshop’’ yang dilakukan rutin setiap tahun sekali. Topik-topik yang diangkat kali ini lebih banyak difokuskan pada kasuskasus endokrinologi yang sering terjadi pada lanjut usia dan bagaimana proses menua terjadi. Acara Workshop dilaksanakan di RS Sanglah dari 28-29 April 2010 membahas 3 topik yaitu nutrisi, terapi insulin dan pengelolaan pasien geriatri dengan metode ‘’Comprehensive Geriatric Assesment’’. Acara simposium bertempat di Inna Grand Bali Beach Sanur 30 April-1 Mei 2010 membahas tentang ‘’Current Issue on Theraphy and Rehabilitation of Endocrinology and Geriatric Giants Problem’’. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Endokrin atau Geriatri RS Sanglah Denpasar. (r/*)
FIR Desak Bentuk BLU Trans-Sarbagita
Intensifkan ’’Fogging’’ MENCEGAH penyebaran virus DB di lingkungannya, RS Sanglah mengambil beberapa tindakan intensif. Salah satunya dengan melakukan fogging seminggu sekali di lingkungan RS Sanglah. ‘’Biasanya kami melakukan fogging di sekitar RS setidaknya dua minggu sekali. Tetapi sejak DB meningkat, mulai minggu ini fogging dilakukan seminggu sekali,’’ ujar Kepala Bagian Umum RS Sanglah, Putu Putra Wisada, S.H., M.M., Senin (5/4) kemarin. Untuk menghindari risiko pasien mengalami sesak karena asap, Putu mengatakan fogging hanya dilakukan di sekitar lingkungan luar RS Sanglah. Untuk di dalam ruangan, RS Sanglah melakukan pembersihan secara berkala setiap minggu sekali dan melakukan abatesasi. Selain itu, untuk mencegah gigitan nyamuk di dalam ruangan, kami usahakan untuk menghidupkan obat nyamuk elektrik,’’ tutur Putu. Sementara pasien DB yang dirawat di RS Sanglah selama bulan April masih mencapai angka di atas seratus. Untuk Kamis (1/4) jumlah pasien DB 121 orang, Jumat (2/4) 121 orang, Sabtu (3/4) tercatat 109 orang dan Minggu (4/4) 108 orang dan dengan pasien baru 11 orang. (san)
Pemberian VAR
Denpasar (Bali Post) Tingginya penggunaan kendaraan pribadi dan sepeda motor di Denpasar tidak menutup ancaman terhadap kemacetan dalam berlalu lintas. Sementara di sisi lain minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum semakin menurun. Diperkirakan saat ini pengguna angkutan umum, baik angkutan perkotaan dan angkutan desa tinggal tiga persen saja. Kondisi ini dinilai harus segera diperhatikan dengan jalan kembali merevitalisasi kegairahan masyarakat menggunakan angkutan umum. Salah satu usulan untuk menghindari kemacetan di Denpasar, yakni membentuk BLU (badan layanan umum) trans-Sarbagita. Usulan ini disampaikan Fraksi Indonesia Raya (FIR) DPRD Denpasar melalui Ketuanya I Ketut Resmiyasa, S.T. saat ditemui di kantornya, Senin (5/ 4) kemarin. Usulan ini dicetuskan FIR ketika melihat fenomena di beberapa ruas jalan di Denpasar yang mulai dirambah kemacetan. Resmiyasa mengatakan
mencermati LKPJ Wali Kota Denpasar minggu lalu, pihaknya menilai transportasi Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan) sangat mendesak untuk direalisasikan. Pasalnya, transportasi massal ini sejatinya menjadi alternatif yang paling tepat untuk mengatasi semrawutnya lalu lintas di kawasan Sarbagita dan Bali pada umumnya. ‘’Pemerintah Provinsi harus segera mengambil langkah dalam membentuk BLU trans-Sarbagita,’’ ujar wakil rakyat asal Sesetan ini. Terkait dengan usulan ini, Resmiyasa juga menyatakan kajian untuk penyediaan sarana transportasi umum ini juga perlu didukung jumlah armada yang memadai. Sedikitnya untuk menciptakan ketepatan waktu, murah, aman serta nyaman, diperlukan armada sekitar 100 unit. Dengan jumlah kendaraan seperti itu, kelancaran transportasi ke setiap tujuan bisa terjamin. Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Denpasar I Gede Astika, S.H.
mengatakan kajian untuk sistem transportasi Sarbagita dilakukan jajaran pemerintah provinsi. Mengingat, jalur yang dilalui untuk moda angkutan ini melintasi beberapa wilayah kabupaten/kota. ‘’Karena sifatnya lintas batas wilayah, maka penanganannya dilakukan instansi di Provinsi Bali,’’ ujar Astika beberapa waktu lalu. Astika mengatakan transportasi ini akan mencakup trayek utama, cabang dan ranting. Pola baru ini dicoba untuk diterapkan menyusul kondisi angkutan umum kurang diminati masyarakat. Pasalnya, dari segi koneksitasnya sangat rendah. Selain itu, angkutan umum yang ada di Denpasar ini sangat sulit untuk menentukan ketepatan waktunya. Terkait dengan masalah tarif, menjadi kewenangan Pemprov Bali yang menentukannya. Sedangkan jenis kendaraan yang akan digunakan adalah bus bantuan yang diperoleh dari pusat. ‘’Trayek utama akan menggunakan kendaraan bus bantuan yang sudah ada,’’ jelasnya. (kmb12)
Ditoleransi Lambat 2-3 Hari SEKRETARIS Tim Penanganan Rabies RS Sanglah dr. Ken Wirasandhi, MARS. saat ditemui Senin (5/4) kemarin menjelaskan, vaksinasi VAR I yang dianjurkan adalah nol hari. Artinya pasien yang digigit anjing harus segera mendapatkan vaksin di hari ia tergigit. ‘’Namun dengan ketersediaan VAR yang sering habis, telat dua hingga tiga hari tidak apa-apa. Yang penting tetap harus dapat VAR,’’ ujar Ken. Keterlambatan 2-3 hari masih diperbolehkan karena virus rabies biasanya menetap di dalam luka selama tujuh hari sebelum ia menyebar ke dalam tubuh. ‘’Makanya harus divaksin pada hari ia digigit, karena antibodi dalam tubuh terbentuk selama satu minggu. Sehingga saat virusnya berjalan menuju otak, sudah ada proteksi antibodi dan melawan virusnya,’’ ujar Ken. Hal yang sama juga berlaku untuk VAR II dan VAR III yang berfungsi untuk semakin menguatkan antibodi tubuh untuk menghadapi VAR. Jika memungkinkan pemberian VAR II dan III juga harus tepat waktu. Namun masih bisa diperbolehkan jika terlambat setidaknya 2-3 hari. ‘’Intinya masyarakat harus tetap mendapatkan VAR daripada tidak sama sekali,’’ tutur Ken. Banyak contoh di mana pemberian VAR terlambat beberapa bulan tetapi masih cukup efektif menangkal virus rabies. Misalnya korban rabies dari Jimbaran pada tahun 2009 lalu, Thomas Aquino, yang digigit enam bulan sebelum akhirnya meninggal. Aquino, menurut Ken, tidak mendapatkan VAR. Sementara teman Aquino yang digigit anjing yang sama, mendapatkan VAR meski sudah beberapa bulan tergigit dan hingga sekarang teman Aquino tersebut baik-baik saja. Hingga saat ini total pasien suspect rabies yang dirawat di RS Sanglah berjumlah 67 orang. Total pasien suspect yang meninggal ada 34 orang di mana 26 di antaranya positif rabies dan delapan dinyatakan negatif. ‘’Jika pasien mengalami radang otak dan mengalami riwayat digigit anjing, kami tetapkan sebagai suspect. Namun seiring pengobatan, tidak semua pasien tersebut positif rabies,’’ tutur Ken. Bagaimana dengan pembiayaannya? Untuk pasien yang hasil akhirnya positif rabies, semua perawatan ditanggung oleh pemerintah. Bagi yang hasil akhirnya negatif, pembiayaan ditanggung oleh pasien. (kmb24)
Selasa Wage, 6 April 2010
FM 96,5
815224, 819446
Topik : BANYAK PNS DI BADUNG JADI MAKELAR IZIN Sampaikan opini Anda hari ini di acara Warung Global FM 96,5 wab blog: www.globalfmbali.blogspot.com, E-mail:globalfmbali@yahoo.com
Bali Post/ist
UN SUSULAN - Dua orang siswa SMPK Harapan Denpasar mengikuti UN susulan di SMPN 4 Denpasar (subrayon IV), Senin (5/4) kemarin.
Pengawasan Ujian Susulan SMP
Standarnya Sama Seperti UN Utama Denpasar (Bali Post) Para peserta ujian nasional (UN) tingkat SMP/ MTs yang berhalangan hadir saat UN utama, diberi kesempatan mengikuti UN susulan. Tercatat 39 orang siswa SMP di seluruh Bali mengikuti UN susulan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Senin (5/4) kemarin. Mereka tidak bisa mengikuti UN utama Senin (29/3) lalu, di antaranya karena alasan sakit. Kendati namanya ujian susulan, standar pengawasannya tetap sama dengan UN utama. Di Subyaron IV, tepatnya di SMPN 4 Denpasar, misalnya tercatat dua orang mengikuti UN susulan pada hari pertama yang mengujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mereka itu adalah Made Renaldo Bharadwaja siswa kelas IX.D SMPK Harapan Denpasar dan Santi Tri Wintari siswi kelas IX.H SMPK Harapan Denpasar. Mereka berhalangan hadir pada UN utama karena DB. Ditemui usai mengikuti UN susulan, Renaldo mengaku ia tidak bisa mengikuti UN utama Senin lalu karena sakit. Ia didiagnosa mengidap demam berdarah (DB) menjelang pelaksanaan UN utama. Praktis per-
Banyak Jadi Makelar Izin Mangupura (Bali Post) Makelar kasus (markus) yang kini ramai dibicarakan, terjadi pula di Pemkab Badung. Ulah oknum yang bertugas ‘’memperlicin’’ urusan ini terutama berkaitan dengan masalah perizinan. Sama halnya dengan Gayus Tambunan, makelar izin di Badung pun banyak dilakoni para pegawai. Modusnya, para oknum pegawai ini mencatut nama pejabat untuk mempermudah pengurusan izin. Kalangan DPRD Badung pun mendesak Bupati Badung untuk segera memberangus oknum pegawai yang nyambi jadi makelar izin. Salah satu sumber mengatakan, ulah makelar izin di Pemkab Badung sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Sudah banyak pula yang mengeluhkan aksi ilegal tersebut, baik dari masyarakat sendiri maupun pegawai di Pemkab Badung. Bahkan, salah
Penggandaannya Dalam Proses Tender SMA/SMK dan SMP, tentu akan sulit melakukan koordinasi mengingat jaraknya jauh. Akibatnya, masalah seputar naskah soal-soal ujian, berikut LJK-nya pun akan berpeluang terjadi,’’ ujar pengamat pendidikan Prof. Dr. Wayan Maba, Senin (5/4) kemarin. Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali Wayan Suasta, S.H. ketika dihubungi Senin (5/4) kemarin mengatakan tender penggandaan naskah soal-soal UASBN SD sedang dalam proses. Sama seperti naskah UN SMA/SMK dan UN SMP, pelaksanaan tender penggandaan UASBN SD juga ditangani Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Bali. Setelah ditetapkan pemenangnya, Dinas Pendidikan sebagai penyelenggara UN baru melakukan MoU dengan percetakan pemenang tender
tersebut. Saat ini tender itu sedang dalam proses. Mengingat pelaksanaan UASBN SD berlangsung mulai 4 Mei 2010, kami berharap April 2010 ini sudah ditetapkan pemenangnya, selanjutnya dilaksanakan MoU menuju proses penggandaan,’’ katanya. Di sisi lain Wayan Suasta menegaskan, pelaksanaan UASBN SD hari pertama 4 Mei 2010 mendatang yang bertepatan dengan pelaksanaan pilkada di lima kabupaten/kota di Bali tetap samasama berlangsung sesuai jadwal. Artinya, pelaksanaan UASBN SD tetap jalan sesuai jadwal, demikian pula pelaksanaan pemungutan suara serangkaian dengan pemilihan kepala daerah. Sampai sekarang tidak ada perubahan jadwal UASBN SD diundur atau dimajukan kare-
utama dia mengikuti secara tuntas, kata Dhania sembari menyatakan seorang siswa SMPN 4 Denpasar juga akan mengikuti UN susulan atas nama Dyah Saraswati pada hari kedua Selasa (6/4) ini dan hari ketiga Rabu (7/4) besok. Ia tidak bisa mengikuti UN utama karena sakit. Sementara itu di Kota Denpasar, jumlah siswa SMP yang mengikuti UN susulan pada hari pertama kemarin tercatat lima orang. Pelaksanaan UN susulan di Denpasar dipusatkan di masing-masing subrayon. Dari lima peserta UN susulan, satu orang tidak hadir yakni dari SMP Pemecutan Denpasar. Demikian kata Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar Ida Bagus Alit, S.Pd., usai memantau pelaksanaan UN susulan di sejumlah subrayon di Denpasar. Kepala Disdikpora Provinsi Bali I Wayan Suasta, S.H. menyebutkan jumlah siswa SMP di seluruh Bali yang seharusnya mengikuti UN susulan hari pertama tercatat 39 orang. Namun ketika ditanya berapa yang tidak hadir saat UN susulan, pihaknya belum mendapatkan laporan. (08)
PNS di Badung Dikeluhkan
Naskah UASBN SD TENDER penggandaan naskah soal-soal Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD sedang dalam proses. Sudah ada beberapa perusahaan percetakan yang mengajukan tender. April 2010 ini diharapkan sudah ada penetapan pemenang. Tetapi berkaca dari kasus amburadulnya pelaksanaan UN SMA/SMK gara-gara kekurangcermatan Percetakan Negara — pemenang tender mengelola naskah UN, penggandaan naskah UASBN SD idealnya dilakukan di Bali. Terlepas siapa pemenang tender, akan sangat ideal jika naskah UASBN dicetak di Bali. Dengan demikian, jika ada hal yang perlu dikoordinasikan segera, akan lebih mudah dilakukan, karena lokasinya dekat. Jika dicetak di Jakarta seperti halnya naskah UN
siapan untuk mengikuti UN utama jadi berantakan akibat harus menjalani rawat inap di RS Wangaya. Renaldo mengaku sempat memaksakan diri untuk mengikuti ujian di rumah sakit, tetapi kondisinya benar-benar belum pulih. Dokter yang merawatnya pun menyarankan agar ia mengikuti UN susulan saja agar lebih konsentrasi. Atas saran dokter, akhirnya ia harus mengikuti seluruh rangkaian UN susulan sampai tuntas hingga Kamis (8/4) mendatang. Ketua Subrayon IV Drs. I Wayan Dhania, M.Pd. membenarkan Renaldo dan Santi Tri Wintari mengikuti UN susulan karena berhalangan hadir pada UN utama lantaran sakit. Kedua peserta UN susulan ini diawasi oleh guru-guru SMPN 4 Denpasar. Standar pengawasannya tetap sama dengan pelaksanaan UN utama. ‘’Pada ruangan ujian diawasi dua orang pengawas dari SMPN 4 Denpasar,’’ ujar Dhania. Beda dengan Renaldo yang harus berjuang mengikuti ujian susulan hingga hari terakhir, Tri Wintari hanya mengikuti UN susulan hari pertama saja. Sedangkan pada hari kedua sampai keempat UN
na bertepatan dengan pilkada. Seperti yang telah diputuskan saat berkoordinasi dengan KPUD Bali, keduanya samasama jalan. Toh, pelaksanaan itu tidak akan menghilangkan kesempatan bagi guru-guru untuk memberikan hak pilihnya,’’ katanya. Pelaksanaan UASBN SD hari pertama mulai dari pukul 08.00-10.00 yang mengujikan satu mata pelajaran. Sedangkan pelaksanaan pilkada berlangsung hingga pukul 13.00. Jadi, guru-guru masih memiliki kesempatan menggunakan hak pilihnya. UASBN SD/MI/ SDLB di Bali akan tetap sesuai jadwal yang ditentukan yakni 4 Mei-6 Mei 2010. Demikian pula pilkada. Namun, akan ada solusi. ‘’Guru-guru yang ditunjuk menjadi KPPS, tidak bertugas menjadi pengawas UASBN,’’ ujar Suasta. (08)
seorang Kepala Dinas di Pemkab Badung sudah lama mengaku gerah dengan ulah oknum PNS macam ini. Modus yang digunakan makelar perizinan untuk bisa mempercepat pengurusan izin kliennya, oknum PNS bersangkutan mencatut nama seorang pejabat. Oknum ini bisa saja berasal dari instansi bersangkutan maupun dari luar instansi. Melalui akses yang dimilikinya, oknum ini datang langsung ke SKPD yang mengurusi izin yang diinginkan. Karena menggunakan nama pejabat, staf SKPD tidak berani dan langsung meloloskan izin. Meskipun dengan catatan, sejumlah persyaratan pada permohonan izin dimaksud masih belum lengkap atau bermasalah. Kabarnya lagi, saking sibuk dan menggiurkannya menjadi makelar izin, para oknum PNS ini bahkan
sampai menomorduakan kewajibannya di kantor. Dari daftar absennya, pegawai macam ini sering kali tidak ngantor. Anggota Komisi A DPRD Badung I.B. Sunarta, Senin (5/4) kemarin, membenarkan maraknya makelar izin yang gentayangan di Pemkab Badung. Pihaknya mengaku banyak menerima laporan keberadaan makelar izin yang dilakoni oknum PNS Badung. Untuk itulah, Sunarta mendesak Bupati Badung untuk segera mengambil tindakan tegas, bahkan oknum PNS yang terbukti menjadi makelar izin, dipecat. ‘’Kalau PNS macam ini dibiarkan, bisa merusak citra Pemkab Badung di masyarakat. Untuk apa kita gembar-gembor perizinan di Badung mudah serta bebas percaloan. UPT Perizinan yang kita dirikan juga bakalan mubazir kalau makelar izin belum diberantas,’’ tegasnya. (ded)
1.269 Petugas Amankan Kongres PDI Perjuangan POLDA Bali menyiapkan prajurit pilihan untuk bekerja sama dengan Satuan Tugas (Satgas) PDI-P untuk mengamankan Kongres III PDI-P. Gambaran kekuatan pengamanan kongres itu tergambar dalam gelar pasukan, Senin (5/4) kemarin, di Inna Grand Bali Beach Sanur. Total anggota yang terlibat mencapai 1.269 orang. Gelar pasukan bersandi Operasi Gapura Agung yang dilakukan Polda Bali dan Satgas PDI-P ini untuk persiapan pengamanan Kongres III PDI-P nanti. Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol. Gde Sugianyar mengatakan, anggota Polda yang akan dilibatkan 969 personel, sedangkan dari Satgas PDI-P 300 orang. ‘’Ada pembagian tugas di lapangan. Tim dari polisi akan menjaga di ring dua dan tiga, sementara Satgas PDI-P menjaga ring satu. Artinya, Satgas PDI-P merupakan pengamanan internal partai,’’ tegasnya. Terlihat pada gelar pasukan, tiap personel pengamanan diminta waspada terhadap tiap orang yang masuk wilayah kongres. Sesuai aturan, tidak sembarang orang dapat masuk areal kegiatan tanpa ID Card, meskipun termasuk peserta kongres. Selain pengamanan dari personel Polri maupun Satgas PDIP, pengamanan juga akan mengerahkan Brimob Polda Bali dan pasukan Gegana. Dir. Pam Pariwisata Polda Bali Kombes Pol. Adhi S Putra mengatakan, pengamanan juga akan dilakukan di wilayah lapangan maupun pantai mengingat jumlah penggembira yang bakal melebihi kapasitas. (jep)