OLAH RAGA
10 LINTAS
OLAHRAGA
Juara Dunia Ekshibisi DUA pasangan ganda putra yang sama-sama pernah meraih gelar juara dunia, Candra Wijaya/Sigit Budiarto dan Markis Kido/Hendra Setiawan, dipastikan adu kemampuan melalui duel ekshibisi menjelang pembukaan kejuaraan khusus ganda putra Piala Candra Wijaya di Gedung Bulu Tangkis Asia-Afrika, Senayan Jakarta, Rabu (29/4) pagi ini. Candra Wijaya/Sigit Budiarto menjadi juara dunia 1997 di Glasgow dan All England 2003. Sementara duet Markis Kido/ Hendra Setiawan adalah juara dunia 2007 di Kuala Lumpur dan peraih medali emas Olimpiade 2008 di Beijing. Yang membedakan dari kedua pasangan ini adalah, Candra/Sigit sudah empat tahun mundur dari pelatnas, sedangkan Markis Kido/Hendra Setiawan masih bertahan. Menurut Ketua Panpel Rosiana Tendean di Jakarta, Senin (27/4), pertemuan kedua pasangan ini dipastikan menarik untuk ditonton. Sampai kemarin sudah 38 pasangan kategori dewasa yang mendaftar ikut kejuaraan Piala Candra Wijaya. Ada yang berasal dari Malaysia, Singapura, Jepang dan India. (035)
Penyegaran Wasit LIMA daerah secara resmi sudah ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksanaan penyegaran dan tes fisik atau kebugaran untuk para wasit C1 nasional. Penyegaran itu secara bergiliran akan dilakukan mulai 2 Mei mendatang. Kelima daerah tersebut adalah Surabaya, Magelang, Padang, Bandung, dan Samarinda. Program penyegaran ini digelar sebagai seleksi untuk penetapan para perangkat pertandingan yang akan bertugas di kompetisi divisi I, divisi II, divisi III dan kompetisi kelompok umur (KU) PSSI. Menurut Ketua Badan Perwasitan Seluruh Indonesia (BWSI) Benhard Limbong di Jakarta, Senin (27/4), acara penyegaran dan tes fisik ini melibatkan 669 peserta. Mereka adalah para wasit berstatus C1 nasional dari seluruh provinsi di Tanah Air. Acara akan dibuka resmi Ketua Umum PSSI Nurdin Halid di Akademi Angkatan Laut (AAL) Bumimoro, Surabaya. Menurut Limbong, ke-669 peserta wajib mengikuti beberapa tes fisik berupa lari 40 meter dengan waktu tempuh 6,4 detik enam kali, lari 150 meter dengan waktu tempuh maksimal 30 detik, jalan 50 meter dengan waktu tempuh maksimal 40 detik, dan lari 50 meter minimal 20 kali atau 10 putaran. (035)
LPI Perebutkan Piala Presiden LIGA Pendidikan Indonesia (LPI) yang mulai digulirkan Mei mendatang akan memperebutkan Piala Presiden RI. Kepastian itu diperoleh setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan restunya menjadikan Piala Presiden sebagai lambang supremasi kejuaraan sepak bola antarpelajar level nasional ini. Sekjen PSSI Nugraha Besoes di Jakarta, Selasa (28/4) kemarin, mengatakan, kepastian itu akan dituangkan dalam sebuah surat keputusan presiden yang akan diturunkan dalam waktu dekat ini. PSSI telah melakukan pertemuan koordinasi dengan Kantor Menegpora dan Depdiknas guna mematangkan persiapan LPI. LPI dijadwalkan akan dimulai pertengahan Mei atau awal Juni mendatang. Tiga bulan pertama LPI dikonsentrasikan untuk menyelesaikan rangkaian pertandingan di tingkat kabupaten atau kota. LPI merupakan program segi tiga antara Depdiknas, Kantor Menegpora dan PSSI. Mempertandingkan sekitar 124.068 laga, kompetisi LPI digelar dalam tiga level atau tingkatan, yakni SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. (035)
Rabu Paing, 29 April 2009
Gateball Denpasar Perhitungkan Badung Denpasar (Bali Post) Tim gateball Kota Denpasar optimis menyabet medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali 2009 di Badung, September mendatang. Lawan yang dinilai bisa menggagalkan ambisi Denpasar tersebut adalah tuan rumah Kabupaten Badung. Denpasar yakin menjadi juara bermodal prestasi pada turnamen internasional di Bali beberapa waktu lalu. ‘’Tim Denpasar menduduki posisi runner-up di bawah Jepang,’’ tegas Sekretaris Umum Persatuan Gateball Kota Denpasar Maria HM, Selasa (28/4) kemarin. Cabang olahraga gateball baru pertama kali diikutsertakan di ajang Porprov. Nomor yang dipertandingkan hanya satu, yakni campuran. Dengan demikian, satu tim bebas menurunkan perpaduan pemain putra dan putri. Yang boleh terlibat di lapan-
gan hanya delapan pemain (tiga di antaranya cadangan), seorang manajer, seorang ofisial dan tiga wasit. Enam kontingen yang dipastikan ambil bagian dalam Porprov Bali 2009 adalah Denpasar, Badung, Klungkung, Tabanan, Gianyar, dan Buleleng. ‘’Kami menganggap Badung tim yang paling tangguh sekaligus pesaing kami,’’ tambahnya. Para pemain gateball Denpasar getol berlatih sejak Februari lalu. Tim diperkuat Komang Subrata, Ketut Mahardika, Nyoman Seriarta,
Ida Bagus Diatmika, dan Indrabayu plus dua pemain cadangan, M. Maemunah, dan Nike. Mereka dilatih Oei Kiem Sian dengan manajer tim IGN Oka Putra. Menurut Maria, gateball Denpasar diundang mengikuti turnamen dunia bertajuk The World Games 2009 Sports Park Activity Gateball Demostration Event di Kaoshiung City, Taiwan pada 18-19 Juli mendatang. Sementara usai Porprov, atlet putrinya terlibat dalam kejuaraan se-Bali Woman Cup yang digelar tiap November. Pada bagian lain, Ketua Pengkot Gateball Kota Denpasar IGN Oka Putra mengatakan, kendala mengembangkan olahraga ini di wilayahnya adalah mahalnya harga stik impor yang mencapai jutaaan rupiah. (022)
Karate Denpasar Didominasi Muka Baru
Denpasar (Bali Post) Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) Kota Denpasar akan menampilkan 95 persen muka baru pada Porprov Bali 2009 di Badung, September mendatang. Tim Denpasar didominasi atlet muda lantaran empat karateka andalan yang turun pada Porda 2007 telah pindah ke daerah lain. Dua karateka menyumbang medali emas, Weliyana dan Ketut Murti, hengkang ke Kabupaten Klungkung, sedangkan Krisbudi dan Komang Krisna hijrah ke Badung. ‘’Itu yang membuat kami mengandalkan mayori-
tas karateka junior,’’ ujar Sekretaris Umum Pengcab FORKI Denpasar Gede Krisna Karang di Denpasar, Selasa (28/4) kemarin. Karateka junior yang menjadi tumpuan antara lain Oka Budiadnyana (kelas 75 kg), Yudistira dan Alfin (67 kg). Sementara atlet senior masih tersisa hanya dua orang, yakni Kariana (75 kg) dan Krisna Karang sendiri (84 kg plus). Sejak sebulan lalu, 30 karateka Denpasar melakukan latihan di Kantor PLN dan Lapangan Puputan Margarana, Renon. Pada Mei nanti dijadwalkan sudah terbentuk tim definitif.
Manajer tim Wayan Mataram, S.H., menyatakan, prestasi tetap menjadi tujuan akhir di Porprov meski pihaknya mengandalkan atlet-atlet muda yang kurang pengalaman bertanding. Untuk itu, sesuai arahan Ketua Umum Pengcab FORKI Denpasar I Gusti Putu Anindia Putra, seluruh karateka diharapkan berjuang habis-habisan melawan daerah lain yang menerjunkan atlet senior. Porprov Bali 2009 juga mempertandingkan kelas bebas putra dan putri serta kelas 55 kg putra. Ketiga kelas ini ditiadakan pada Porda Bali 2007. (kmb11)
Basket Piala Kartini
SMKP Triatmajaya Kalah WO Tabanan (Bali Post) Hari kedua invitasi bola basket pelajar putri tingkat SMP dan SMA/SMK memperebutkan Piala Kartini II/2009 di GOR Debes, Tabanan, Selasa (28/4) sore kemarin, diwarnai WO. Tim SMK Pariwisata Triatmajaya tidak datang ke lapangan sehingga SMAN 1 Tabanan meraih kemenangan tanpa harus bertanding. Duel SMKP Triatmjaya kontra SMAN 1 Tabanan seharusnya tersaji pada partai kedua yang dimulai pukul 16.00. Dengan tidak hadirnya tim SMKP Triatmajaya, otomatis hanya satu pertandingan yang digelar kemarin. Kemenangan tanpa mengeluarkan keringat membawa SMAN 1 Tabanan ke puncak klasemen sementara Pul B. Dua tim lainnya di grup ini, SMK Pariwisata Margarana dan
SMAN 2 Tabanan, belum turun. Sementara di kelompok SMP, SMPK Tegaljaya Dalung (Badung) berhasil mengatasi perlawanan SMP Harapan (Tabanan) dengan skor telak 26-8. Pertarungan berjalan berat sebelah karena pemain SMPK Tegaljaya unggul segala-galanya dari pemain SMP Harapan. Hasil ini menempatkan SMPK Tegaljaya ke peringkat kedua klasemen sementara di bawah favorit juara SMPK Soverdi Tuban (Badung). SMP Harapan dan SMPN 1 Selemadeg Barat menyusul di posisi ketiga dan keempat. Lanjutan kejuaraan pada Rabu (29/4) sore ini menampilkan SMPK Soverdi melawan SMPK Tegaljaya pukul 15.00 dan SMAK Thomas Aquino Tangeb versus SMA TP 45 Tabanan pukul 16.00. (052)
Pecatur Bali Bertarung di Kedaton Denpasar (Bali Post) Pecatur bergelar master dan non-master se-Bali dipastikan bertarung dalam kejuaraan catur perorangan Kedaton Terbuka III/2009 di Banjar Kedaton, Sumerta, Denpasar, 3-31 Mei mendatang. Ajang ini digelar Sekehe Teruna Pamuke Persatuan Angkatan Muda Kedaton dalam memperingati HUT ke-62. Ketua Panitia I Made Sudiatmika didampingi Wakil Ketua Iwan Wira Susila, Selasa (28/4) kemarin, menjelaskan, kejuaraan ini memberi kesempatan pecatur untuk bersaing secara bebas. Sebelumnya hanya pecatur non-master yang boleh turun. Pertandingan digelar setiap Minggu.
Dalam sehari digelar dua babak dengan durasi tiap babaknya maksimal dua jam. Pendaftaran dibuka hingga menjelang pertemuan teknik di Banjar Kedaton, Jalan Hayam Wuruk 101, Denpasar. Kejuaraan memakai sistem Swiss sembilan babak. Jumlah peserta dibatasi 120 pecatur. Total hadiah yang diperebutkan lebih dari Rp 3,5 juta. Panitia dan pengurus Percasi Bali membicarakan teknik pelaksanaan kejuaraan pada Senin (27/4) lalu. Dari panitia hadir I Made Sudiatmika (ketua), I Wayan Ariadi (sekretaris), Iwan Wira Susila (wakil ketua) dan I Made Selamet (bendahara). Sementara dari Peng-
prov Percasi Bali datang N. Satyam (ketua harian), Agus Dei Segu (ketua bidang organisasi), I Made Rupeg (bidang teknik), Ketut Sutama Putra (kabid sarana dan prasarana) dan MNW Putu Widiari (ketua catur masuk sekolah, perguruan tinggi, banjar, lembaga dan instansi). Ketua Harian Percasi Bali N. Satyam mengatakan, even yang digelar klub atau komunitas catur di Bali membantu meringankan beban untuk menggali dan menjaring atlet potensial demi nama besar Bali. Menurutnya, Percasi Bali merespons positif langkah yang dilakukan panpel Piala Kedaton, apalagi gelaran ini memasuki pelaksanaan ketiga. (022)
Mulai Senin (27/4) lalu, secara berseri Bali Post menurunkan Ranperda RTRWP Bali . Rancangan Perda ini juga bisa dibaca di website balipost.com. Bagi krama Bali yang ingin mengkritisi Ranperda tersebut, bisa mengirim tanggapan ke Bali Post melalui surat ke Redaksi Bali Post Jalan Kepundung 67 A Denpasar atau melalui Email; balipost@indo.net.id dan faximile ke (0361) 227418. Tanggapan paling lambat kami sudah terima 5 Mei 2009. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR ..... TAHUN 2009 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI Bagian Kesatu Umum Pasal 15 (1) Rencana struktur ruang wilayah provinsi, mencakup: a. sistem perkotaan yang berkaitan dengan kawasan perdesaan; dan b. sistem jaringan prasarana wilayah. (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup: a. sistem perkotaan; b. sistem jaringan transportasi; c. sistem jaringan energi; d. sistem jaringan telekomunikasi; dan e. sistem jaringan sumber daya air. (3) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Perkotaan Paragraf 1 Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Pasal 16 (1) Sistem perkotaan provinsi dibentuk berdasarkan fungsi dan besaran jumlah penduduk. (2) Sistem perkotaan provinsi berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup: a. PKN; b. PKW; dan c. PKL. (3) Sistem perkotaan berdasarkan besaran jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup: a. kawasan metropolitan; b. kawasan perkotaan besar; c. kawasan perkotaan sedang; dan d. kawasan perkotaan kecil. Pasal 17 (1) Rencana pengembangan sistem perkotaan berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), mencakup: a. Sistem Kota Bali Utara dengan pusat wilayah pelayanan Singaraja mencakup: kota Singaraja berfungsi sebagai PKW. Kota Seririt, Tejakula, Kubutambahan, Banjar, Busungbiu, Gerokgak, Sawan, Pancasari, dan Kintamani berfungsi sebagai PKL Kecil; b. Sistem Kota Bali Timur dengan pusat pelayanan Semarapura mencakup: kota Semarapura berfungsi sebagai PKW. Kota Amlapura dan Bangli sebagai PKL. Kota Kubu, Selat, Sidemen, Bebandem, Rendang, Manggis, Dawan, Tembuku, Banjarangkan, Abang, Susut, dan Sampalan berfungsi sebagai PKL Kecil; c. Sistem Kota Bali Selatan dengan pusat wilayah pelayanan Denpasar mencakup: Kuta berfungsi sebagai PKN. Tabanan dan Gianyar sebagai PKL. Kota Ubud, Mengwi, Marga, Pupuan, Sukawati, Petang, Tampaksiring, Blahbatuh, Tegallalang, Blahkiuh, Penebel, Sembunggede, Bajra, Baturiti, dan Payangan berfungsi sebagai PKL Kecil; dan d. Sistem Kota Bali Barat dengan pusat wilayah pelayanan Negara mencakup: Kota Negara berfungsi sebagai PKL. Kota Mendoyo, Melaya, Gilimanuk dan Pekutatan berfungsi sebagai PKL Kecil. (2) Peta rencana pengembangan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 18 (1) Rencana pengembangan sistem perkotaan berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), mencakup: b. kawasan metropolitan Sarbagita, mencakup: kota Denpasar; Mengwi, Abiansemal, dan Kuta di Kabupaten Badung; Sukawati, Blahbatuh, Ubud, dan Gianyar di Kabupaten Gianyar; dan Tabanan mencakup Kediri di Kabupaten Tabanan; c. Kawasan Perkotaan Besar, mencakup: Kota Denpasar; d. Kawasan Perkotaan Kecil, mencakup: seluruh ibukota kabupaten, dan beberapa ibukota kecamatan. (1) Peta rencana pengembangan sistem perkotaan berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 2 Kriteria Sistem Perkotaan Pasal 19 (1) Kriteria PKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a,
mencakup: a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional; b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi; dan/atau c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi. (2) Kriteria PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, mencakup: a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN; b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri barang dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten. (3) Kriteria PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, mencakup: a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri barang dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/atau b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Pasal 20 (1) Kriteria kawasan metropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, mencakup: a. memiliki jumlah penduduk paling sedikit 1.000.000 (satu juta) jiwa; b. terdiri dari satu kawasan perkotaan inti dan beberapa kawasan perkotaan di sekitarnya yang membentuk satu kesatuan pusat perkotaan; dan c. terdapat keterkaitan fungsi antarkawasan perkotaan dalam satu sistem metropolitan. (2) Kawasan perkotaan besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b, ditetapkan berdasarkan kriteria jumlah penduduk sekurangkurangnya 500.000 (lima ratus ribu) jiwa. (3) Kawasan perkotaan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c, ditetapkan berdasarkan kriteria jumlah penduduk 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa. (4) Kawasan perkotaan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d, ditetapkan berdasarkan kriteria jumlah penduduk 50.000 (lima puluh ribu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa. Bagian Ketiga Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Jaringan Transportasi Paragraf 1 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Pasal 21 (1) Pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, diarahkan pada optimalisasi dan pengembangan struktur jaringan transportasi. (2) Pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup: a. pengembangan sistem jaringan transportasi darat; b. pengembangan sistem jaringan transportasi laut; dan c. pengembangan sistem jaringan transportasi udara. Pasal 22 (1) Pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, diarahkan pada peningkatan, pemeliharaan jaringan jalan dan fasilitas keselamatan serta pembangunan jaringan jalan baru. (2) Pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup: a. jalan arteri primer; b. jalan kolektor primer; dan c. pelabuhan penyeberangan. (3) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup: a. jalan Gilimanuk Seririt - Singaraja - Kubutambahan - Amed AmlapuraPadangbai pada jalur Bali utara, dan Padangbai- Klungkung Gianyar Denpasar Tabanan Negara Cekik- Gilimanuk pada jalur Bali Selatan; dan b. jalan Tohpati-Kusamba, Canggu Beringkit Batuan Purnama dan peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan Serangan-Tanjung Benoa. c. pembangunan jalan bebas hambatan Gilimanuk Cekik Negara Pekutatan Soka Tanah Lot Kuta. (4) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencakup : a. jalan Mengwi Baturiti - Singaraja; b. pembangunan jalan alternatif Grokgak - Pekutatan; c. pembangunan jalan bebas hambatan Bali Selatan Bali Utara (underpass dan jembatan jalan Mengwi Singaraja); d. jalan Seririt Pupuan - Antosari, KubutambahanKintamani Bangli - Sidan (Gianyar); dan e. jalan Denpasar Petang Kintamani - Bangli; dan (5) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mencakup : a. Pelabuhan Gilimanuk di Kabupaten Jembrana dan Pelabuhan Padangbai di Kabupaten Karangasem berfungsi untuk pelayanan kapal penyeberangan antar provinsi.; dan b. Pelabuhan Amed di Kabupaten Karangasem berfungsi untuk pelayanan kapal penyeberangan antar provinsi melalui lintas Bali Utara (Jawa Bali NTB).
Pasal 23 (1) Pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, diarahkan pada penataan fungsi dan pengembangan pelabuhan. (2) Pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup: a. sistem jaringan transportasi laut internasional; b. sistem jaringan transportasi laut nasional; c. sistem jaringan transportasi laut regional; d. sistem jaringan transportasi lokal; dan e. sistem jaringan transportasi laut khusus. (3) Sistem jaringan transportasi laut internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup: a. Pelabuhan Benoa berfungsi sebagai jaringan transportasi laut internasional untuk pelayanan kapal penumpang, pariwisata, ekspor ikan, dan angkutan peti kemas ekspor-impor barang kerajinan, garmen, seni, dan pelayanan sembilan bahan pokok; dan b. Pelabuhan Celukan Bawang berfungsi sebagai jaringan transportasi laut internasional untuk pelayanan angkutan penumpang dan barang; dan c. Pelabuhan Tanah Ampo berfungsi sebagai pelabuhan pariwisata untuk pelayanan kapal cruise. (4) Sistem jaringan transportasi laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pelabuhan Gilimanuk di Kabupaten Jembrana dan Pelabuhan Padangbai di Kabupaten Karangasem sebagai pelabuhan nasional berfungsi untuk pelayanan kapal penyeberangan antar provinsi. (5) Sistem jaringan transportasi laut regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mencakup: a. Pelabuhan Sangsit di Kabupaten Buleleng berfungsi sebagai pelabuhan regional untuk jaringan pengumpul angkutan barang; b. rencana Pelabuhan Pegametan berfungsi sebagai pelabuhan regional untuk jaringan pengumpul angkutan barang; c. Pelabuhan Buleleng di Kabupaten Buleleng berfungsi sebagai pelabuhan regional untuk angkutan barang dan penumpang; d. Mentigi-Buyuk di Kabupaten Klungkung berfungsi sebagai pelabuhan regional untuk angkutan barang dan penumpang; e. Pelabuhan Gunaksa berfungsi sebagai jaringan transportasi regional pelabuhan umum barang dan penumpang untuk pelayanan kapal penyeberangan Gunaksa Mentigi (Nusa Penida), dan sebagai cadangan Pelabuhan Penyeberangan Padangbai. (6) Sistem jaringan transportasi laut lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, mencakup : a. Pelabuhan Kusamba, dan Buyuk di Kabupaten Klungkung berfungsi sebagai jaringan transportasi lokal untuk pengumpan angkutan barang dan penumpang; b. Pelabuhan Sanur di Kota Denpasar berfungsi sebagai jaringan transportasi lokal untuk angkutan barang dan penumpang; c. Labuhan Lalang di Kabupaten Buleleng berfungsi sebagai jaringan transportasi lokal untuk angkutan barang dan penumpang; (7) Sistem jaringan transportasi laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, mencakup: a. Pelabuhan Labuhan Amuk (Manggis) berfungsi sebagai pelabuhan khusus Minyak/Energi sebagai pelabuhan distribusi/transit bahan bakar; dan b. Pelabuhan Pengambengan dan Kedonganan berfungsi sebagai pelabuhan khusus perikanan. Pasal 24 Pengembangan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, mencakup: a. Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, berfungsi sebagai bandar udara pusat penyebaran untuk pelayanan rute penerbangan dalam negeri dan penerbangan luar negeri, di Kabupaten Badung; b. Lapangan Terbang Letkol Wisnu di Kecamatan Grokgak Kabupaten Buleleng,berfungsi sebagai bandar udara umum untuk pelayanan kegiatan pendidikan penerbangan, pariwisata, pertahanan dan keamanan. c. keselamatan dan kelancaran jalur penerbangan. Pasal 25 Peta Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 2 Kriteria Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Pasal 26 (1) Kriteria pengembangan sistem jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, mencakup: a. menghubungkan antar-PKN, antara PKN dan PKW, dan/atau antara PKN/PKW dengan bandar udara skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan laut internasional/provinsi; b. jalan umum yang melayani angkutan utama yang menghubungkan antar kota antar provinsi; c. melayani perjalanan jarak jauh yang melewati beberapa provinsi; d. memungkinkan lalu lintas dengan kecepatan tinggi; dan e. jarak antar persimpangan sekurang-kurangnya 500 meter. (2) Kriteria pengembangan sistem jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, mencakup: a. menghubungkan antar-PKW, dan antara PKW dan PKL; b. merupakan jalan umum yang berfungsi melayani proses koleksi dan distribusi angkutan barang dan orang; c. melayani perjalanan jarak sedang; d. memungkinkan lalu lintas dengan kecepatan sedang; dan e. merupakan jalan dengan jarak perpotongan antar jalan masuk sekurangkurangnya 400 m. (3) Kriteria pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat
(2) huruf c, mencakup : a. berada di lokasi yang menghubungkan dengan pelabuhan penyeberangan lain pada jarak terpendek yang memiliki nilai ekonomis; dan b. berada di luar kawasan lindung. Pasal 27 (1) Kriteria pengembangan sistem jaringan transportasi laut internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, mencakup: a. berhadapan langsung dengan alur laut kepulauan Indonesia dan/atau jalur pelayaran internasional; b. berjarak paling jauh 500 (lima ratus) mil dari alur laut kepulauan Indonesia atau jalur pelayaran internasional; c. bagian dari prasarana penunjang sistem kota fungsi pelayanan PKN dalam sistem transportasi antarnegara; d. berfungsi sebagai simpul utama pendukung pengembangan produksi kawasan andalan ke pasar internasional; e. berada di luar kawasan lindung; dan f. berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 9 (sembilan) meter. (2) Kriteria pengembangan sistem jaringan transportasi laut nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, mencakup: a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN dalam sistem transportasi antarprovinsi; b. berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan andalan ke pasar nasional; c. memberikan akses bagi pengembangan pulau-pulau kecil dan kawasan andalan laut, termasuk pengembangan kawasan tertinggal; d. berada di luar kawasan lindung; dan e. berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 9 (sembilan) meter. (3) Kriteria pengembangan sistem jaringan transportasi laut regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, mencakup: a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN atau PKW dalam sistem transportasi antarprovinsi; b. berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan andalan ke pasar regional; c. memberikan akses bagi pengembangan kawasan andalan laut, kawasan pedalaman sungai, dan pulau-pulau kecil, termasuk pengembangan kawasan tertinggal; d. berada di luar kawasan lindung; dan e. berada pada perairan yang memiliki kedalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) meter. (4) Kriteria pengembangan sistem jaringan transportasi laut lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d, mencakup: a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW atau PKL dalam sistem transportasi antarkabupaten/kota dalam satu provinsi; b. berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan budi daya di sekitarnya ke pasar lokal; c. berada di luar kawasan lindung; d. berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 1,5 (satu setengah) meter; dan f. dapat melayani pelayaran rakyat. (5) Kriteria pengembangan sistem jaringan transportasi laut khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e, mencakup: a. pengembangan kegiatan atau fungsi tertentu; dan b. gubernur dan bupati/walikota mengusulkan pengembangan pelabuhan khusus untuk ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi laut. Pasal 28 (1) Kriteria pengembangan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, mencakup: a. bagian dari prasarana penunjang sistem kota dengan fungsi pelayanan PKN; dan b. pelayanan penumpang dengan kapasitas paling sedikit 5.000.000 (lima juta) orang per tahun. (2) Kriteria keselamatan dan kelancaran jalur penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, mencakup: a. jalur terbang horisontal setinggi 45 m (150 feet) dari elevasi lapangan terbang; b. jalur dengan lebar 4000 m di kiri-kanan landasan pacu dan ½ lingkaran dengan jari-jari 4000 m dari ujung landasan pacu; c. conical surface dengan kemiringan 5% sampai ketinggian 150 m. Bagian Keempat Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Jaringan Energi Paragraf 1 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi Pasal 29 (1) Pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, diarahkan untuk: a. peningkatan dan pemerataan pelayanan; dan b. studi jaringan energi alternatif. (2) Pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem jaringan energi listrik. (3) Pengembangan sistem jaringan energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup: a. studi sumber energi alternatif; dan b. pengembangan jaringan energi alternatif. U.361766-rpa-29