KOTA FIGUR Dampak Krisis DAMPAK krisis global yang terjadi saat ini mau tidak mau juga dirasakan bagi kaum pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Denpasar. Belum lagi tingginya tingkat persaingan di antara pelaku UMKM di negara lainnya. Menghadapi persaingan global saat ini, UMKM dituntut untuk lebih kreatif dalam menghasilkan produksi. Langkah berinovasi bagi UMKM dilakukan dalam upaya mempertahankan produksinya, sehingga mampu BP/ist berkembang. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar yang menjadi ujung tombak keberhasilan pengusaha kecil telah melakukan berbagai terobosan. Salah satunya, yakni mengikuti berbagai kegiatan pameran di beberapa daerah. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar A.A. Ngurah Rai Iswara, belum lama ini mengatakan, ajang pameran yang digelar biasanya dapat membantu pelaku UMKM dalam memperkenalkan produknya. ‘’Kami berharap melalui kegiatan ini pelaku UMKM dapat melakukan dan menemukan strategi baru dalam meningkatkan usahanya,’’ ujar Rai Iswara. Dikatakan, Dekranasda Denpasar dalam waktu dekat juga akan melakukan kegiatan pameran yang melibatkan pelaku UMKM Denpasar. Pameran ini merupakan upaya yang sangat strategis di mana UMKM bidang handicraf bisa menunjukkan jati dirinya. Di samping itu, pameran ini sebagai wahana promosi produk kerajinan yang sangat tepat karena pameran ini diikuti oleh pengusaha, perajin, eksportir dari seluruh Indonesia. (ara)
Dalam Setahun di RS Sanglah
Terima 125 Kasus Kanker Payudara Denpasar (Bali Post) Rata-rata dalam setahun RS Sanglah menerima sekitar 125 kasus baru penderita kanker payudara. Kasus kanker payudara selalu meningkat sekitar 5 persen setiap tahunnya. Bahkan hampir 70 persen dari kasus baru tersebut datang pada tahap stadium lanjut yaitu pada stadium 3 maupun 4. Bahkan di Indonesia penderita kanker payudara mulai menimpa wanita berusia 40 tahun ke atas, berbeda dengan kasus di luar negeri yang mulai pada umur 50 tahun ke atas. ‘’Jika dibandingkan dengan tahun 2001 yang mana kebanyakan datang ke medis pada stadium awal maka pada tahun-tahun belakangan ini penderita yang datang lebih banyak pada stadium lanjut. ‘’Hal ini masih dalam penelitian mengapa penderita kanker payudara di Indonesia mengenai wanita yang lebih muda,’’ ujar dr. I Wayan Sudarsa, Sp.B.(K). Onk, Kamis (23/4) kemarin. Menurut Sudarsa, keterlambatan penderita datang ke medis sebagian besar karena penderita lebih dahulu melakukan pengobatan nonmedis atau takut dioperasi. ‘’Padahal semua kasus kanker bisa disembuhkan jika terdeteksi dini. Semakin dini ditemukan, pengobatan kanker justru semakin sederhana dan tidak membutuhkan biaya banyak. Justru jika datang dalam kondisi stadium lanjut pengobatan justru semakin kompleks dan mahal dan belum tentu 100% bisa disembuhkan,’’ jelas Sudarsa. Cara ampuh untuk mencegah kanker merenggut nyawa menurut Sudarsa, selain menerapkan pola hidup sehat juga bisa melalui pendidikan. ‘’Jika masyarakat tahu bahwa mencegah kanker sejak dini bisa disembuhkan maka kematian karena kanker bisa dicegah,’’ imbuhnya. (kmb24)
RS Sanglah, FK Unud dan Kolegium Bedah
Kerja Sama Tingkatkan Kualitas Pendidikan Denpasar (Bali Post) Langkah meningkatkan mutu pelayanan dan pendidikan Program Studi (PS) Bedah, Kamis (23/4) kemarin diadakan penandatanganan kerja sama antara Kolegium Ilmu Bedah Indonesia, RS Sanglah dan Fakultas Kedokteran Unud. Ketua Program Studi Ilmu Bedah RS Sanglah/FK Unud dr. I Wayan Sudarsa, Sp.B.(K). Onk, Kamis (23/4) kemarin mengatakan, adanya penandatanganan kerja sama antara tiga komponen tersebut, diharapkan proses pendidikan yang dilaksanakan PS Bedah akan lebih maju lagi. ‘’Sebelum adanya perjanjian ini sebenarnya proses pendidikan di PS Bedah sudah berjalan baik. Namun dengan adanya penandatanganan kerja sama ini, proses pendidikan akan terjalin lebih baik lagi,’’ ujar Sudarsa saat ditemui usai acara kemarin. Perjanjian tersebut langsung ditandatangani Direktur Utama RS Sanglah dr. Lanang M. Rudiartha, Dekan FK Unud Prof. dr. Ketut Suastika, Sp.PD.(K) dan Ketua Kolegium Ilmu Bedah Indonesia Prof. Dr. dr. Aryono D. Pusponegoro, Sp.B., KBD. Kata Sudarsa, isi dari kerja sama tersebut menjabarkan mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing komponen. ‘’Dalam suatu pendidikan profesi ada tiga komponen yang terlibat yaitu pembuat kurikulum yaitu Kolegium Ilmu Bedah Indonesia, pelaksana kurikulum yaitu FK Kedokteran Unud serta penyedia tempat pendidikan dalam hal ini RS Sanglah. Dengan adanya kerja sama tersebut hak dan kewajiban masing-masing komponen akan lebih jelas,’’ ujar Sudarsa. Hal yang sama dituturkan oleh Direktur Utama RS Sanglah dr. Lanang M. Rudhiartha, sebelum adanya penandatanganan kerja sama tersebut, proses pendidikan PS Bedah berjalan dengan baik. ‘’Diharapkan dengan semakin meningkatnya peran masing-masing pihak dapat menghasilkan spesialis bedah yang profesional,’’ ujarnya. (kmb24/bns)
Bali Post/san
KERJA SAMA - Dari kiri ke kanan, Dekan FK Unud Prof. dr. Ketut Suastika, Sp.PD.(K), Ketua Kolegium Ilmu Bedah Indonesia Prof. Dr. dr. Aryono D. Pusponegoro, Sp.B. KBD, dan Direktur Utama RS Sanglah dr. Lanang M. Rudiartha saat menandatangani perjanjian kerja sama, Kamis (23/4) kemarin.
Jumat Paing, 24 April 2009
Panwaslu Rekomendasikan Rekap Ulang di Kutsel Denpasar (Bali Post) Panwaslu Badung mengeluarkan rekomendasi penghitungan ulang di daerah pemilihan (dapil) Kuta Selatan (Kutsel). Hal ini menyusul adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan PPK setempat. Pelanggaran berupa tidak dilibatkannya saksi parpol dan kotak suara yang tidak dibuka saat rekapitulasi suara. Rekomendasi Panwaslu Badung ke KPUD Badung dilayangkan melalui surat nomor: 123/Panwaslu-Bdg/ IV/2009, tanggal 20 April 2009, tentang Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahap Penghitungan Suara, di mana Panwaslu Badung meminta KPUD Badung melakukan penghitungan ulang di Kuta Selatan. Ketua Panwaslu Badung Made Pande Sukayasa, Kamis (23/4) kemarin mengatakan, pihaknya telah menemukan bukti pelanggaran administrasi tersebut sesuai laporan tim kampanye PDIP Badung. Menurutnya, tidak melibatkan saksi parpol pada rekapitulasi suara di tingkat PPK berarti telah melanggar pasal 182 ayat (2) dan (3), UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Di mana pada pasal 2 intinya menyebutkan, dalam melakukan rekapitulasi suara PPK harus di-
hadiri saksi parpol dan Panwaslu kecamatan. Dan pasal (3), rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel. ‘’Tapi hal-hal tersebut tidak dilakukan. PPK Kuta Selatan memberikan tabulasi sudah jadi saat pleno di tingkat PPK. Jadi Panwaslu merekomendasi KPUD Badung untuk melakukan penghitungan ulang,’’ ujarnya. Selain itu, dalam surat yang dilayangkan Tim Kampanye PDI-P Badung No. 031/ Ext/TPPL/DPC-02.04/III/ 2009, juga mengungkap rekapitulasi suara di TPS 20 dan TPS 37 Benoa, ada kesalahan petugas KPPS memasukkan suara sah (contreng gambar parpol dan caleg) dimasukkan ke suara parpol dan suara caleg. Ketua Tim Kampanye PDI-P Badung I Made Sudarsa mengaku telah menindaklanjuti hal ini. Dia pun opti-
mis, sebab UU menyatakan, masih ada 4 hari setelah pleno untuk mengajukan keberatan. Tetapi bila KPUD Badung tidak menindaklanjutinya, Sudarsa menyatakan telah menyiapkan langkahlangkah hukum, di antaranya dengan melaporkan masalah ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Sudarsa, PDI-P Badung juga menemukan ketidaksesuaian Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tiap tingkatan. DPT Kuta Selatan sebenarnya 57.408, tapi untuk DPT tingkat provinsi menjadi 57.416, tingkat kabupaten menggelembung 57.416. PPK juga tidak melakukan pengurangan jumlah pemilih dalam DPT, padahal ditemukan ratusan pemilih ganda. Di Jimbaran saja terdata 900 pemilih ganda. Selain itu juga ditemukan penggelembungan suara hampir di seluruh wilayah Kuta Selatan. (ded)
Soal Biaya Awal Tahun
Tak Ada Alasan Sekolah Negeri Lakukan Pungutan Denpasar (Bali Post) Komitmen Pemprov Bali membebaskan orangtua siswa dari kewajiban membayar segala jenis biaya pendidikan awal tahun di seluruh sekolah negeri tampaknya tak sekadar obral janji. Buktinya, Kamis (23/4) kemarin, Gubernur Bali Made Mangku Pastika sudah menerbitkan surat edaran No: 420/2787/Disdikpora perihal Biaya Pendidikan. Dalam surat edaran itu ditegaskan, seluruh SD, SMP, SMA dan SMK negeri di Bali tidak diperkenankan lagi memungut biaya investasi/biaya pendidikan awal tahun seperti uang gedung, uang pangkal dan uang sarana prasarana pendidikan mulai tahun pelajaran 2009/ 2010 mendatang. Sebagai konsekuensi dari pemberlakuan kebijakan tersebut, Pemprov Bali sudah menyiapkan dana Rp 70 miliar lebih yang bersumber dari APBD Bali 2009. Ditemui di ruang kerjanya, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali Drs. I Ketut Wija, M.M. mengatakan surat edaran Gubernur Bali itu sudah ditembuskan kepada Disdikpora
kabupaten/kota untuk selanjutnya didistribusikan kepada kepala SD, SMP, SMA dan SMK negeri se-Bali. Dengan diterbitkannya surat edaran itu, tidak ada lagi dalih pembenar bagi pihak sekolah untuk memungut biaya pendidikan awal tahun. “Klausul dalam surat edaran itu sudah sangat jelas. Mulai tahun pelajaran 2009/ 2010 mendatang, orangtua siswa baru tidak boleh lagi dikenai pungutan apa pun. Tak ada lagi yang namanya uang gedung, uang pangkal, uang kursi dan sebagainya,” tegas Wija dan menambahkan, surat edaran itu hanya mengatur tentang pelarangan pemungutan biaya pendidikan awal tahun alias belum menyentuh biaya pendidikan bulanan yang lebih dikenal sebagai iuran komite sekolah. Khusus untuk pembiayaan pendidikan di SD dan SMP negeri, kata Wija, Gubernur Bali mengingatkan para pengelola sekolah untuk menaati surat edaran Menteri Pendidikan Nasional No: 186/MPN/KU/2008 tentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Di sana ditegaskan, seluruh SD dan SMP
negeri kecuali sekolah berkategori Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) harus membebaskan siswa dari biaya operasional sekolah. Termasuk, iuran komite sekolah yang dipungut setiap bulan. “Jika tidak mau ambil risiko, misalnya berurusan dengan aparat berwajib, saya meminta para kepala sekolah di Bali tidak coba-coba melabrak aturan,” katanya mengingatkan. Wija menambahkan, larangan memungut biaya pendidikan awal tahun itu tentu saja mendatangkan sejumlah konsekuensi bagi pemerintah daerah. Sebagai contoh, pemerintah harus siap mengucurkan dana untuk memperbaiki gedung sekolah rusak maupun menyediakan sarana prasarana penunjang pendidikan yang merupakan keperluan sekolah. Agar bisa mendapatkan kucuran dana itu, pihak sekolah wajib mengajukan proposal kepada Gubernur Bali melalui Disdikpora Provinsi Bali. “Nantinya, Disdikpora yang akan mengkaji proposal itu sekaligus melakukan verifikasi ke lapangan apakah sekolah tersebut layak diberikan dana atau tidak,” tegasnya. (kmb13)
Fakultas Hukum Unwar Raih Akreditasi B Plus Suwitra Dapat Doktor Denpasar (Bali Post) Perkembangan ke arah kemajuan dialami Fakultas Hukum Universitas Warmadewa (Unwar) Denpasar. Tahun ini BAN PT memberikan akreditasi B plus bagi fakultas favorit di Unwar ini. Nilai yang diraih FH Unwar 343 sedangkan standar minimal B (301). ‘’Kami puas karena perjuangan maksimal civitas akademika FH Unwar membuahkan hasil,’’ ujar Dekan FH Unwar, NLM Mahendrawati, S.H., M.Hum., Kamis (23/4) kemarin. Hasil B plus ini sebagai modal menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kualitas PBM FH Unwar. Bahkan dengan nilai B plus ini, lulusan FH Unwar akan diterima mengikuti seleksi perekrutan di lembaga peradilan mana saja. ‘’Ini semua untuk stakeholders FH Unwar,’’ ujarnya. Dekan yang berpenampilan kalem ini juga menyinggung pendaftaran penerimaan calon mahasiswa baru FH Unwar yang dimulai 1 Juni-17 Juli. Sedangkan gelombang II dibuka 21 Juli-14 Agustus. Untuk kelas eksekutif pendaftaran dibuka 9 Mei-31 Juli. Biaya pendaftaran kelas reguler ditetapkan Rp 150 ribu sedangkan kelas eksekutif Rp 200.000. Tahun ini, Mahendrawati mengatakan akan menerima mahasiswa baru 200 orang di luar eksekutif yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang sudah bekerja.
Kebahagiaan FH Unwar ditambah lagi dengan keberhasilan dosennya, I Made Suwitra, S.H., M.H. meraih gelar doktor di FH Univ. Brawijaya belum lama ini. Apalagi gelar doktor ini menyangkut hukum adat Bali dan agraria yang masih langka di Bali. Peraih dosen teladan Kopertis VIII ini memaparkan disertasi ‘’Eksistensi hak penguasaan dan pemilikan atas tanah adat di Bali dalam perspektif hukum agraria nasional’’. Suami Nyoman Inteni ini memaparkan konsep dan regulasi hak penguasaan dan pemanfaatan tanah adat, pengakuan eksistensi tanah adat dan penyelesaian sengketa terhadap hak pengua-
saan tanah adat. Bapak tiga anak ini mengambil kasus perebutan dan persertifikatan tanah setra, turunnya JGB atas tanah adat di Loloan Yeh Poh dan perebutan tapal batas. Bagi dia, desa adat dihormati dalam UU, namun implementasinya di lapangan tak demikian. Pemanfaatan tanah adat seharusnya dipakai untuk kepentingan bersama (tanah negara), bukan menjadikan desa adat eksklusif. Suwitra mengakui meraih doktor dalam bidang adat dan agraria agak sulit. Syukurnya ia dibantu biaya studi oleh Yayasan Kesejahteraan Korpri Bali, FH Unwar dan Pemkab Bangli. (025/*)
Bali Post/eka
ISI - Kemelut pemilihan rektor tampaknya masih berlangsung di ISI Denpasar. Buktinya, Kamis (23/4) kemarin ada aksi demo. Tampak salah satu dosen berorasi di depan simpatisan dalam aksi demo di DPRD Bali dan menuntut Rektor ISI Denpasar turun dari jabatannya.
Dicurangi, Ribuan Suara Pemilih Dayu Kondi Raib Denpasar (Bali Post) Praktik kecurangan dalam proses penghitungan suara Pemilu Legislatif 2009 terkuak. Calon legislator (caleg) nomor urut 9 PDI Perjuangan Dapil Bali untuk DPRRI Ida Ayu Indra Kondi Santosa, S.H., M.Kn. mengaku ribuan suara pemilih yang diperolehnya raib di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS). Menurut Dayu Kondi — panggilan akrab putri Ida Pedanda Oka Puniatmadja — ini, perolehan suaranya di Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Berdasarkan salinan laporan PPK Gianyar, semula perolehan suaranya mencapai 5.273. Namun, hasil tabulasi yang diterbitkan KPU Gianyar justru menunjukkan perolehan suaranya melorot drastis menjadi 841. ‘’Ini jelas tidak fair. Saya kehilangan 4.382 suara di Kecamatan Gianyar. Ini baru di satu kecamatan. Fakta kecurangan serupa juga terjadi di kecamatan maupun kabupaten lain yang menjadi basis pemilih saya,’’ ungkapnya. Dayu Kondi menegaskan, dirinya merasakan proses politik yang tidak fair tersebut amat pahit dirasakannya. Ini bukan saja lantaran dirinya semula optimis bakal men-
BP/ist
Ida Ayu Indra Kondi dulang suara pemilih dalam jumlah signifikan. Namun, dukungan massa pemilihnya dari berbagai kabupaten yang spontanitas mengusungnya jauh sebelum masa kampanye pemilu dimulai makin menambah optimismenya untuk melenggang ke Senayan. ‘’Saya kira ini bukan soal kalah atau menang dalam pemilu. Namun, saya tidak menyangka ternyata kenyataannya pahit seperti ini,’’ ujarnya. Kalangan PDI Perjuangan
Provinsi Bali, katanya, telah menerima pengaduannya. Namun, partai moncong putih belum mengeluarkan sikap tegasnya untuk mengusut skandal politik tersebut. ‘’Saya sebenarnya mengharapkan PDI Perjuangan mengambil langkah kongkret untuk membantu mengembalikan suara saya tersebut. Tetapi, upaya tersebut belum tampak. Pengurus partai politik lain justru menyatakan prihatin dengan kenyataan yang saya alami. Mereka malah menawarkan saya untuk bergabung saja dengan partai mereka,’’ ujarnya. Dayu Kondi hanya berharap rapat pleno KPU Bali hari ini, Jumat (24/4), dapat menjadi salah satu jalur untuk menguak praktik kecurangan yang dialaminya itu. ‘’Semoga rapat pleno KPU Bali hari ini dapat menjadi salah satu jawaban untuk mengembalikan suara pemilih saya tersebut,’’ harapnya. Sementara anggota KPU Bali Winariati menegaskan, jika ada caleg yang memiliki bukti perolehan suaranya dicurangi, mereka dapat memprotesnya dalam rapat pleno KPU tersebut. ‘’Silakan sampaikan dengan bukti yang sah,’’ katanya. (kmb)
Tidak Ada Penggusuran Pura di Ungasan RIBUT-RIBUT masalah Pura Majapahit di Desa Ungasan, Kuta Selatan membuat masyarakat setempat angkat bicara. Klian Banjar Adat Giri Dharma, Desa Ungasan I Wayan Windra, Kamis (23/4) kemarin mengatakan bahwa sepanjang sepengetahuannya pura yang sejak dulu ada di kawasan GWK adalah Pura Pesambiangan Batu Pageh dan Pura Kubung atau Pura Somaka Giri. Menurutnya yang disebut Pura Majapahit didirikan oleh sekelompok orang setelah GWK berdiri, hanya berupa candi seperti candi-candi yang ada di Pulau Jawa. Wayan Windra merasa kaget membaca di media bahwa ada pura di wilayahnya mau digusur, padahal pihaknya tidak pernah diajak koordinasi terkait dengan pendirian tempat ibadah yang disebut Pura Majapahit. ‘’Krama banjar tidak pernah mengakui keberadaan pura tersebut dan tidak ada krama banjar yang menjadi pengempon Pura Majapahit,’’ katanya. Dijelaskan, adanya Pura Majapahit tersebut awalnya hanya berupa pameran benda-benda peninggalan Kerajaan Majapahit yang memanfaatkan salah satu ruko di GWK dan ruko itu disebutsebut sebagai Pura Majapahit Pusat. Lama-kelamaan di samping ruko tersebut didirikan candi seperti di Jawa yang mereka sebut Pura Majapahit. ‘’Warga kami sudah punya tempat persembahyangan masing-masing dan tidak ingin timbul masalah di kemudian hari,’’ imbuhnya.
FM 96,5
Sementara Bendesa Adat Ungasan I Ketut Marcin tidak tahu persis keberadaan Pura Majapahit di wilayahnya dan dalam rapat-rapat di Desa Adat tidak pernah ada tokoh-tokoh masyarakat yang menyinggung keberadaan pura tersebut. Ia juga membaca di media, di mana seolah-olah pura warga Ungasan mau digusur padahal pura yang diakui Desa Adat Ungasan sama sekali tidak ada yang mempermasalahkan. Ketua PHDI Kuta Selatan I Nyoman Amplig juga angkat bicara. Ia baru mengetahui keberadaan pemujaan yang disebut Pura Majapahit setelah ribut-ribut di koran. Berdasarkan hasil pengamatannya di lapangan yang disebut Pura Majapahit adalah sebuah candi. Semestinya pendirian pura mengikuti tr-
adisi umat Hindu di Bali yang diawali dengan nyukat genah, mecaru, melaspas dan lainnya. Ia belum mengakui keberadaan pura tersebut, karena pura di Bali pada umumnya dijaga oleh pemangku, sedangkan candi di GWK yang disebut Pura Majapahit dijaga oleh biksu dan di areal tempat itu terpampang tulisan Cina dan catatan hari-hari suci agama Buddha. Dia juga mempertanyakan, umat Hindu di Bali sangat mensakralkan pretima, namun kenapa ada pihak-pihak yang membawa pretima ke mana-mana bahkan diajak demo, masyarakat harus jeli mencermati hal ini. Ketua Majelis Alit Kuta Selatan I Made Budiasa juga menegaskan bahwa umat Hindu jangan resah, karena tidak ada penggusuran pura. (r/*)
Bali Post/ist
CANDI - Pura Majapahit didirikan sekelompok orang setelah GWK berdiri, berupa candi seperti candi-candi yang ada di Pulau Jawa.
815224, 819446
Topik : BANYAK CALEG PEREMPUAN MENGAKU SUARANYA RAIB Sampaikan opini Anda hari ini di acara Warung Global FM 96,5 Bali Post/025
DEKAN - Dekan FH Unwar NLM Mahendrawati, S.H., M.Hum. bersama Dr. Made Suwitra, S.H., M.H.
wab blog: www.globalfmbali.blogspot.com, E-mail:globalfmbali@yahoo.com