NUSANTARA
Selasa Pon, 7 Oktober 2008
LINTAS
NUSANTARA
Tewas Tertabrak Truk DUA orang warga Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Halimi dan Sahrul, tewas tertabrak truk di Desa Ciherang Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, Minggu (5/10) subuh lalu sekitar pukul 05.00 wita. Informasi yang dihimpun, Halimi dan Sahrul yang mengendarai mobil Kijang warna hijau, saat itu sedang mengganti ban mobilnya yang pecah di tepi jalan di Desa Ciherang. Dari arah Sukabumi melintas sebuah mobil truk bak terbuka yang berpenumpang sejumlah orang dengan kecepatan tinggi, menabrak Halimi dan Sahrul, sehingga tewas seketika. (ant)
Pemuda Terseret Arus JENAZAH Maijoni (26) dan M Daud (30) yang terseret arus deras Sungai Batang Tebo, di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, setelah dua hari tenggelam akhirnya ditemukan tim SAR setempat dan kini dibawa ke rumah duka masing-masing. Laporan polisi yang diterima Senin (6/10) kemarin, Tim SAR pertama kali berhasil menemukan M Daud pada Sabtu (4/10), sehari kemudian baru Maijoni yang kondisinya sudah menggembung dan dilumuri lumpur dasar sungai tersebut. Kedua mayat ditemukan sekitar 150 meter dari lokasi kejadian tempat terjatuhnya kedua pemuda yang sedang menyeberang menggunakan perahu saat melintasi sungai selebar 75 meter itu. (ant)
Pencuri Anjing Ditangkap KEPOLISIAN Sektor (Polsek) Kota, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri berhasil menangkap Rut (28) dan Jo (35), spesialis pencuri anjing. ‘’Kami tangkap anjing yang berkeliaran di jalan,’’ kata Rut kepada pers di Mapolsek Kota, Kota Tanjungpinang, Senin (6/10) kemarin. Aksi penangkapan anjing yang dilakukan kedua tersangka kandas setelah keduanya berupaya menangkap anjing milik Ruslim Saragih (40), saksi korban yang tinggal di depan Kantor KPU Kepri yang beralamat di Kota Tanjungpinang. ‘’Kedua tersangka ditangkap pada 28 September 2008 lalu setelah polisi mendapat laporan dari korban,’’ kata Kapolsek Kota AKP Darmawan. Kedua tersangka yang tinggal di Jalan Kijang Lama Kota Tanjungpinang mengaku belum lama menangkap anjing. (ant)
Dari Hal. 1 Selain itu dilaporkan pembelian tanah untuk RS Internasional di Nyitdah seluas 7 hektar. Bahkan, pemkab ketika itu meminjam dana di BPD sebanyak Rp 14 miliar. Namun kini lahan tersebut tidak dimanfaatkan alias tidur. Yang lebih mengherankan harga tanahnya sangat tinggi. ‘’Mana ada tanah di Nyitdah waktu itu harganya Rp 20 juta per are,’’ katanya seraya menyebut adanya unsur kongkalikong pejabat daerah dengan sebuah toko terkenal di Tabanan dalam pembebasan tanahnya. Karena itu patut dicurigai adanya unsur rekayasa kenapa terjadi defisit APBD 2008 Rp 121 miliar. Soal siapa yang bertanggung jawab, Semadha Putra berpendapat, yang bertanggung jawab adalah pejabat di Pemkab Tabanan. (029)
Krisis Ekonomi Dari Hal. 1 Namun, kita tidak boleh underestimate. Kita tidak boleh lalai. Kita harus waspada dan sekarang kita secara bersama-sama kelola ini,’’ tuturnya. Usai Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi paparan tentang krisis perekonomian global dan dampaknya terhadap Indonesia, Presiden pada pertemuan itu lalu memberikan sepuluh arahan guna mengatasi dampak krisis terhadap perekonomian Indonesia. Dalam paparannya, Presiden menekankan agar Indonesia tidak menyia-nyiakan momentum pertumbuhan ekonomi yang telah susah payah dicapai pascakrisis sepuluh tahun lalu. Ia meminta agar pasar domestik tidak diabaikan dan konsumsi diperluas sehingga bisa menggerakkan ekonomi dalam negeri. Presiden mengingatkan, pada 1998 usaha kecil menengah dan pertanian adalah sabuk pengaman Indonesia saat mengalami krisis ekonomi. Untuk itu, ia meminta dunia usaha agar sektor riil tetap bergerak meski pada tahun depan ekspansi pasti berkurang. Presiden juga mengajak masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri guna mengurangi tekanan neraca pembayaran pemerintah. Ia juga berencana mengeluarkan instruksi khusus agar semua pengadaan di pemerintah menggunakan produk dalam negeri dengan mekanisme insentif dan disinsentif. Kepada jajaran pemerintah, ia juga mengingatkan agar dikurangi belanja yang bersifat konsumtif dan penggunaan anggaran lebih diarahkan pada belanja produktif yang dapat menstimulasi pertumbuhan. (kmb4/ant)
Masa Jabatan Dari Hal. 1 Pada pertemuan nanti, Hatta mengatakan, Presiden akan menjelaskan secara langsung kepada Sultan tentang inti dari dikeluarkannya keppres perpanjangan masa jabatan Gubernur DIY tersebut yaitu tidak mungkin ada kekosongan jabatan Gubernur DIY, sementara menunggu RUU Keistimewaan Yogyakarta masih dibahas. (kmb4)
OKTOBER
7
2008
PRAKIRAAN CUACA
CUACA
MK Takkan Ba’asyir Langsung Digiring Polisi Keluarkan Provisi bagi Amrozy Cs. Usai Bertemu Napi Kasus Terorisme
Jakarta (Bali Post) Mahkamah Konstitusi (MK) takkan mengeluarkan provisi (penundaan eksekusi) mati terhadap Amrozy cs. Pasalnya, lembaga ini tidak mengenal konsep hukum tersebut. ‘’Jangankan provisi, UU yang berlaku saja tidak bisa ditunda pelaksanaannya hanya karena ada perkara,’’ kata Ketua MK Mahfud MD kepada wartawan di Jakarta, Senin (6/ 10) kemarin. Menurutnya, meski tidak mempengaruhi rencana eksekusi yang akan dilaksanakan Kejaksaan Agung, pihaknya menargetkan permohonan uji material (judical review) atas UU Nomor 2/ PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang diajukan Amrozy cs. diputus Oktober ini. Namun, rencana ini bisa mundur, karena MK takkan tergesa-gesa dalam membuat putusan. ‘’Mungkin saja bulan ini (sudah diputus). Tetapi lihat saja nanti. Kami takkan terburu-buru, namun selalu berusaha bekerja cepat. Artinya, kami tidak mengejar waktu kapan dieksekusi, karena hal itu tidak masuk
dalam pertimbangan MK,’’ jelas guru besar hukum tata usaha negara tersebut. Di tempat terpisah, Jampidum Kejaksaan Agung Abdul Hakim Ritonga mengatakan belum memastikan waktu yang tepat untuk melaksanakan eksekusi terhadap tiga terpidana mati bom Bali I tersebut. Namun, diharapkan bisa dilaksanakan tahun ini juga. ‘’Yang pasti sesudah Lebaran. Kapan? Mudahmudahan di tahun ini,’’ tuturnya. Dijelaskannya, untuk eksekusi Amrozy, Imam Samudra dan Mukhlas, keputusan tertinggi ada pada Jaksa Agung Hendarman Supandji. Sedangkan dirinya hanya dalam posisi menunggu per-
Jombang (Bali Post) Peninjauan Kembali (PK) dugaan salah tangkap dalam kasus pembunuhan seorang pria yang mayatnya ditemukan di perkebunan tebu Desa Brakan Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang mulai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) setempat, Senin (6/10) kemarin. Sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Agung Suradi, S.H. itu hanya mengagendakan pembacaan memori PK oleh kuasa hukum terpidana Imam Kambali alias Kemat dan David Eko Prianto. Dalam memori PK, Slamet
Yuwono, S.H. selaku kuasa hukum dua terpidana itu meminta agar kliennya dibebaskan dari penjara dengan mengajukan beberapa bukti baru (novum). Bukti baru itu di antaranya hasil tes DNA dari pihak Polda Jatim, bahwa mayat Mr. X di kebun tebu itu bukan M Asrori seperti putusan majelis hakim, tetapi Fauzin Suyanto. Oleh sebab itu, dia meminta majelis hakim sidang PK segera membebaskan kliennya itu dari putusan majelis hakim sebelumnya yang telah menjatuhkan vonis 17 tahun penjara terhadap Kemat dan 12 tahun penjara
Bali Post/ant
PENINJAUAN KEMBALI - Ketua majelis hakim Agung Suradi, S.H. (kanan) memeriksa berkas memori PK dengan disaksikan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum dalam sidang perdana Peninjauan Kembali (PK) kasus pembunuhan Asrori di Pengadilan Negeri Jombang, Jawa Timur, Senin (6/10) kemarin.
Tim Terpadu Dari Hal. 1 Ditemui di tempat terpisah, Subawa juga menegaskan hingga kini belum ada tindakan terhadap vila-vila yang dianggap melanggar di kawasan Uluwatu. ‘’Meski demikian, bukan berarti Pemkab Badung tidak men-
gambil langkah-langkah penyelesaian polemik kawasan suci Pura Uluwatu,’’ jelasnya. Eksekutif Badung, lanjut Subawa, saat ini tengah berkonsentrasi pada tiga hal terkait masalah Uluwatu. Yaitu pembentukan tim terpadu antara pihak provinsi, kabupaten dan desa, mem-
DENPASAR
25 - 31
70 - 86
JAKARTA
25 - 33
54 - 92
Sering Bermasalah
MEDAN
23 - 32
60 - 96
Dari Hal. 1
BANDUNG
21 - 30
57 - 96
SEMARANG
25 - 35
40 - 86
YOGYAKARTA
25 - 32
50 - 85
SURABAYA
25 - 35
45 - 85
MAKASAR
24 - 33
60 - 92
MATARAM
24 - 32
56 - 91
BERAWAN
HUJAN Sumber: BMG
OKTOBER VALUTA ASING 2008 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
6
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 VALUTA BELI JUAL US$ Aud$ EURO Yen
9.425 7.150 12.850 89,25
9.650 7.350 13.200 92
wawancara dengan wartawan. Meski sambil berjalan, Ba’asyir sempat memberikan beberapa pernyataan kepada wartawan terkait kunjungannya ke LP Batu, Nusakambangan. Dia mengaku hanya menemui empat narapidana kasus terorisme (bom Atrium dan JW Marriott) yang baru dipindahkan dari LP Cipinang yakni Ibrahim, Deni, Abas, dan Abu Jabar. Dia mengatakan, keempat narapidana tersebut diberi nasihat agar bersabar. “Saya nasihati mereka untuk bersabar sebagai konsekuensi sebuah perjuangan,” katanya. Menurutnya, dalam pertemuan dengan empat narapidana tersebut tidak menemui kendala. Saat ditanya mengenai tiga
terpidana mati kasus bom Bali I, Amrozy, Mukhlas, dan Imam Samudra, Ba’asyir mengatakan tidak menemui mereka. Seperti yang diwartakan sebelumnya, Ustad Abu Bakar Ba’asyir tidak diizinkan petugas pengamanan Dermaga Wijayapura untuk menjenguk Amrozy dan kawan-kawan yang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Batu, Nusakambangan, Cilacap. Petugas tersebut melarang Ba’asyir karena tidak memiliki izin kunjungan kepada Amrozy dkk. dari Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Hukum dan HAM (Depkum HAM) Provinsi Jawa Tengah. Meski demikian, Ba’syir diperbolehkan menemui empat narapidana kasus terorisme lainnya yang mendekam di LP Batu. (ant)
Pemulung Hamili Anak Tiri Tanjungpinang (Bali Post) Seorang pemulung, Sar (35), yang tinggal di Kampung Bugis, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri tega memperkosa putri tirinya, SZ (19), hingga hamil empat bulan. “Sejak tahun lalu kami berhubungan badan. Lebih dari sepuluh kalilah saya tiduri SZ,” kata Sar di ruang tahanan Mapolsek Kota, Kota Tanjungpinang, Senin (6/10) kemarin. Sar melarikan diri setelah tahu aksi amoralnya tercium oleh istrinya, Sarma (48). Tersangka berniat kabur ke Malaysia melalui jalur tidak
resmi. Namun polisi berhasil menangkapnya di Sungai Kecil, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri sebelum sempat melarikan diri. “Tersangka sempat pindah-pindah rumah sebanyak tiga kali untuk mengaburkan kejaran polisi,” kata Kapolsek Kota AKP Darmawan. Polisi menduga tersangka meniduri korban dengan menggunakan ancaman agar korban tidak memberitahukan peristiwa tersebut kepada keluarganya. Sementara itu, Sar mengaku hanya sekali mengancam korban yaitu ketika pertama kali hubungan ter-
larang itu dilakukan. “Saya mengancam SZ saat pertama kali menidurinya. Hubungan intim yang dilakukan dengan pengancaman itu bermula dari kebiasaan korban memijat tersangka. Keluarga korban baru mengetahui peristiwa yang menghebohkan warga Kapung Bugis itu setelah tubuh SZ membesar. “Anak saya baru mengaku setelah saya paksa untuk berkata jujur. Kemudian kami laporkan kejadian itu kepada polisi,” kata Sarma yang memiliki dua anak buah pernikahannya dengan tersangka. (ant)
KPK Incar Korupsi di Salah Satu BUMN Jakarta (Bali Post) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengincar dugaan korupsi di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketua KPK Antasari Azhar di Jakarta, Senin (6/ 10) kemarin, mengatakan dalam waktu dekat tim KPK yang akan dikoordinir oleh Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah akan melakukan langkah-langkah penindakan untuk kasus tersebut. “Minggu ini Pak Chandra akan melakukan penindakan,” kata Antasari. Antasari tidak menjelaskan secara
Dari Hal. 1
KELEMBABAN %
CERAH BERAWAN
kepada David. Selain itu, dia juga meminta majelis hakim sidang PK membantu merehabilitasi nama baik kedua kliennya yang sejak bulan Mei 2008 lalu dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan Asrori. Setelah mendengar pembacaan memori PK, ketua majelis hakim Agung Suradi memutuskan sidang dilanjutkan pekan depan. Sayangnya sidang perdana PK yang berlangsung di PN Jombang itu, tidak tampak hadir kedua terpidana, Kemat dan David, yang kini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Jombang. (ant)
Cilacap (Bali Post) Ustad Abu Bakar Ba’asyir yang pulang menjenguk dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Batu, Nusakambangan, Cilacap, langsung “digiring” polisi ke mobilnya yang berada di halaman Dermaga Wijayapura Cilacap, Senin (6/ 10) kemarin. Ba’asyir bersama rombongan yang menggunakan perahu “compreng” dengan pengawalan ketat oleh polisi bersenjata laras pendek, merapat di Dermaga Wijayapura, sekitar pukul 14.30 WIB. Sesampainya di daratan, Kepala Satuan Pengamanan Objek Vital Polres AKP Elvis Umbu Tellu langsung menggandeng pundak Ustad Abu Bakar Ba’asyir dan mengajaknya pergi menuju mobil tanpa memberi waktu untuk
rinci nama BUMN yang sedang diincar oleh KPK. Dia juga tidak membeberkan posisi kasus dugaan korupsi di tubuh BUMN itu. Selama ini, KPK aktif melakukan koordinasi dengan sejumlah BUMN terkait penertiban status kepemilikan aset BUMN. KPK mencermati sejumlah pejabat dan mantan pejabat BUMN masih memiliki sejumlah aset BUMN meski yang bersangkutan sudah tidak berhak. Ketika ditanya, pihak KPK selalu menyatakan be-
lum menemukan tindak pidana korupsi dalam permasalahan aset BUMN. Namun, jika memang ada indikasi korupsi, KPK akan melakukan penindakan. Selain melakukan langkah pencegahan, KPK juga sering melakukan penyelidikan, bahkan pengawasan tertutup (undercover surveillence). Jika ditemukan indikasi tindak pidana selama proses penyelidikan, maka KPK akan menetapkan tersangka yang akan diproses dalam tahap penyidikan. (ant)
Peraturan Daerah
TEMPERATUR OC
CERAH
intah. Jika sudah mendapat perintah, ia siap untuk melaksanakannya. ‘’Kalau hari ini diteken surat perintah eksekusinya, hari ini juga saya laksanakan,’’ tandasnya. Dalam kesempatan itu, Jampidum juga mengklarifikasi pernyataan Kapuspenkum Kejaksaan Agung Jasman Panjaitan dalam wawancara dengan sebuah stasiun radio yang menyatakan bahwa eksekusi Amrozyi cs. tertunda karena ada judicial review. Hal itu sangat tidak benar, judicial review terpisah dengan tahapan hukum yang telak dilalui para terpidana itu. ‘’Saya tegaskan, eksekusi ditunda bukan karena judicial review. Yang bisa membatalkan eksekusi itu hanya upaya hukum banding, kasasi, PK (peninjauan kembalired) dan grasi. Semua upaya hukum itu sudah dilalui mereka, sekarang tinggal tunggu perintah saja dari atasan saya untuk melaksanakan ekskeusi,’’ tegas Ritonga. (kmb3)
PK Kasus Asrori Mulai Disidangkan
Lahan Tidur
19
Mestinya dalam urusan kesehatan, keluhan publik tak lagi terdengar mengingat negara telah memberikan jaminan kepada warga miskin dalam hal pengobatan. Celakanya, penjabaran program ini sering bermasalah, karena dalam hal pendataan orang miskin pemerintah kurang cermat. Khusus menyangkut masalah lingkungan, Pemkab Bangli diingatkan lebih konsisten dan tegas dalam menindak pelanggaran tata ruang. Setidaknya, menurut pengamat lingkungan Unud Dr. Ni Luh Ketut Kartini, jika Bangli sampai gagal menyelamatkan ekosistem lingkungan, maka warga kabupaten/kota yang berada di daerah hilir seperti Gianyar, Denpasar dan Badung akan menghadapi masalah serius dalam penyediaan air bersih. Bahkan daerah-daerah hilir ini akan menjadi daerah rawan banjir. ‘’Bangli merupakan daerah penyangga resapan air di Bali. Untuk itulah Bangli harus menjadi pioner dan pelopor dalam hal menjaga keseimbangan ekosistem tata ruang,’’ sarannya. Ketika warga mengeluhkan program-program penyelamatan lingkungan itu artinya tingkat kewaspadaan terhadap potensi bencana telah terbangun. Kondisi ini mestinya dikelola pejabat publik dengan mengambil kebijakan pro-lingkungan. Pejabat publik jangan lagi menjadi fasilitator masuknya investasi yang bisa mempercepat kehancuran sanitasi dan pertahanan alam Bali. (dir)
perhatikan aspirasi desa adat yang menjunjung tinggi awig-awig desa setempat dan menunggu kepastian perubahan perda. ‘’Pada intinya, kami di eksekutif termasuk Bupati sendiri, akan ikuti instruksi Gubernur,’’ ujarnya. Subawa melanjutkan, sebagai langkah nyata menunggu keputusan provinsi, Disparda Badung tengah menahan pengajuan izin operasional 40 vila di Uluwatu. Di mana pengajuan izin keempat puluh vila tersebut dilakukan mulai tahun 2007. ‘’Untuk sementara waktu, kata Subawa, 40 vila di kawasan Uluwatu yang mengajukan izin operasional ke Disparda Badung tersebut tidak akan diizinkan beroperasi,’’ jelasnya. Namun anehnya, meski Disparda Badung sendiri dengan tegas menyatakan tidak akan mengeluarkan izin operasional untuk vila dimaksud, ternyata bangunan vilanya sendiri sudah eksis berdiri dan sudah mengantongi izin prinsip, IMB dan sejumlah izin lainnya. ‘’Pokoknya yang jelas kalau Disparda belum memberikan izin operasional berarti vilavila tadi tidak boleh beroperasi. Kalau sekarang berdirinya vila itu kemungkinan karena masih mengantongi izin sebagai rumah tinggal dan bukan untuk tujuan komersial,’’ ujar Subawa. (ded)
‘’Sesuai dengan ketentuan pasal 41 pejabat PPNS di lingkungan pemerintah provinsi berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah itu. Selanjutnya penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara RI sesuai ketentuan KUHAP,’’ jelasnya. Kata Dekan FH Unud ini, setiap pelanggaran yang terjadi sebelum UU No. 26 Tahun 2007 diundangkan, maka penerapannya mengacu pada Perda No. 3 Tahun 2005. Begitu pula selanjutnya. Hal itu dimungkinkan, sebab Perda No. 3 Tahun 2005 dalam salah satu klausulnya menyebutkan tetap menggunakan peraturan hukum lain terhadap tindak pidana yang terjadi. Harus Berani Sementara itu, Wakil
Ketua DPRD Bali Ida Bagus Suryatmaja menegaskan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemprov Bali harus berani menyidik pejabat siapa pun termasuk bupati jika ada unsur pelanggaran Perda 3/ 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bali. ‘’Risiko menjadi penyidik harus berani menyidik siapa pun, termasuk bupati,’’ tegasnya. Ketua Fraksi PDI-P DPRD Bali Made Arimbawa, S.H. memandang keberanian PPNS untuk menyidik pejabat jauh lebih penting ketimbang merevisi Perda 3/ 2005 untuk memberikan sanksi yang berat kepada pejabat. ‘’Apalah artinya sanksi berat, kalau PPNS tak berani menyidik pejabat,’’ ucapnya. Hal ini merespons rencana Gubernur Bali merevisi Perda 3/2005 karena sanksi pelanggaran perda sangat lemah, yakni enam bulan dengan denda Rp 50 juta. Kata Arjaya, Gubernur Bali saat ini mestinya menindaklanjuti surat peringa-
tan Gubernur sebelumnya. Yakni memerintahkan Bupati Badung membongkar bangunan yang melanggar perda di kawasan suci Pura Uluwatu. Bukan sebaliknya mencari alasan pembenar untuk mengeliminasi pelanggaran perda dengan revisi perda. ‘’Kalau semua pelanggaran dibijaksanai, pejabat akan kehilangan kewibawaan dan perda tak lagi mempunyai kekuatan hukum,’’ katanya. Anggota Komisi IV DPRD Bali Ketut Rudis, S.H. usai bertemu Gubernur Bali Drs. Made Mangku Pastika kemarin menyatakan, Kepala Daerah Bali tetap mengisyaratkan merevisi Perda 3/ 2005. Alasannya, sanksi pelanggaran perda sangat lemah dan tak ada sanksi hukum kepada pejabat. Gubernur berharap adanya sanksi yang lebih tegas kepada pejabat yang melanggar perda tata ruang sesuai amanat UU 26/2007 tentang Tata Ruang. Ancaman hukuman lima tahun dengan denda Rp 500 juta. (029)
Dicalonkan Kembali Dari Hal. 1 Selain itu, warga Yogyakarta mendukung sikap tegas Sultan Hamengkubuwono X yang disampaikan pada 7 April 2007 lalu mengenai ketidakbersediaannya dicalonkan kembali sebagai Gubernur DIY karena di DIY tidak dikenal adanya pemilihan gubernur dan wakil gubernur, melainkan penetapan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan sesuai mekanisme pengukuhan/ penetapan. Rakyat Yogyakarta mendukung sepenuhnya semua sikap dan amanat yang disampaikan Sultan Hamengkubuwono X dan Paku Alam IX serta menyatakan rakyat DIY berdiri di belakang kedua pemimpin tersebut. Sidang Rakyat Kawula Yogyakarta yang berjalan tertib tersebut mendapat penjagaan ketat dari aparat kepolisian setempat. Terima Keppres Sementara itu, Sri Sultan Hamengkubuwono X menga-
takan dirinya kemungkinan Selasa (7/10) ini menerima surat keputusan presiden (keppres) tentang perpanjangan jabatan gubernur DIY yang diserahkan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta. ‘’Mungkin Selasa besok (hari ini red) saya akan datang ke Jakarta untuk menerima keppres tentang perpanjangan jabatan saya sebagai gubernur DIY,’’ katanya, kemarin. Ia menegaskan dirinya ke Jakarta untuk menerima keppres perpanjangan jabatan gubernur DIY, dan tidak ada pelantikan. ‘’Ini hanya keppres perpanjangan jabatan, sehingga tidak ada pelantikan, karena tidak ada jabatan baru,’’ katanya. Masa jabatan Sultan HB X sebagai gubernur DIY akan berakhir pada 9 Oktober 2008. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto menyatakan perpanjangan jabatan Sultan tidak ada kaitannya dengan bursa pemilihan presiden pada 2009. ‘’Saya katakan berkali-kali, saya juga katakan kepada Sultan
saat dialog. Ini tidak ada kaitannya RUUK DIY dengan 2009,’’ ujar Mendagri. Menurut Mendagri, sudah ada kesepahaman antara Sultan dan pemerintah bahwa keppres perpanjangan jabatan Gubernur DIY adalah katup pengaman agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan di DIY selama pembahasan RUUK DIY di DPR. Ia menambahkan, pemerintah maupun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak pernah memikirkan pembahasan RUUK DIY maupun perpanjangan jabatan Sultan sebagai ganjalan maju ke Pilpres 2009. Mendagri menjelaskan RUUK DIY pernah disusun pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, namun belum sempat dibicarakan. Mengenai sidang kawula rakyat DIY yang mengangkat Sultan Hamengkubuwono sebagai Gubernur DIY dan Paku Alam sebagai wakil gubernur DIY, Mendagri memandang hal tersebut sebagai cetusan aspirasi masyarakat DIY. (kmb4/ant)