edisi pra pemilwa by LPM Ekspresi UNY

EDISI PEMILWA 2011

EXPEDISI B U D AYA

KRITIS

Ody | Expedisi

MEMBANGUN

Tim 7 bersama KPU universitas tengah mendiskusikan Pemilwa 2011 di sekretariat KPU, Student Center.

Pemilwa 2011 Semrawut Pemilwa tahun ini berjalan tergesa-gesa. Pemilwa dijalankan sebelum peraturan rektorat tentang ormawa disahkan.

al tersebut senada dengan yang dikat akan Anang Priyanto, M.Hum., Konsultan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (LBH UNY), “Peraturan Pemilwa tahun ini kan mengacu dengan peraturan ormawa yang belum disahkan”. Maksudnya dalam hal ini adalah peraturan kegiatan terse but berdasarkan Anggaran Dasar (AD) yang mana AD tersebut tidak menungg u adanya peraturan dari rektorat. Artinya, peraturan kemahasiswaan tersebut men dahului adanya keabsahan dari peraturan ormawa UNY. “AD sendiri tidak mengacu pada pe raturan rektorat. Bisa jadi karena dikejar waktu kalau tugas Tim 7 itu sampai akhir tahun. Sementara peraturan rektor belum turun. Kemarin kata wakil rektor III,

pak rektor mau ketemu saya dulu buat bicara. AD sendiri melihat peraturan rek torat yang informasi di peraturan sudah dibicarakan,” tambah Anang pada (16/ 12). Anang melanjutkan, jika menurut hierarki peraturan universitas, AD di nilai tidak sah karena mendahului. Tapi apabila hal itu berdasarkan kesepakatan sah-sah saja. “Dulu namanya bukan AD dan saya usul untuk di ubah namanya agar kuat. Kalau sudah ada AD peraturan itu sudah pasti sah. Penginnya saya kan lihat dulu AD tapi kalau sudah diba has mahasiswa bersama-sama ya sudah,” lanjut Anang. Anang menjelaskan secara kronologis Pemilwa yang tepat seharusnya menung gu peraturan dari rektorat, kemudian AD mengacu pada peraturan rektorat

tersebut. Anang juga menga takan bah wa peraturan rektor itu sendir i yang menyusun draftnya adalah konsultan, yang kemudian dibahas bersama dengan wakil rektor III, staf ahli wakil rektor III, dan semua wakil dekan III. Sehingga, jika dilihat kronologis yang benar, urutannya adalah peraturan rek torat tentang ormawa disahkan, AD dibentuk berdasarkan peraturan ormawa. Lalu dibentuk peraturan pemilwa berda sarkan AD, barulah Pemilwa dijalankan. Seperti yang diungkapkan di atas sebe lumnya, yang jadi ketimpangan di sini adalah AD dibentuk tidak berdasarkan peraturan ormawa UNY, sementara pro ses pemilwa sudah mulai berjalan. Hal ini diamini oleh Anang. Saat ditanyai tentang peraturan sia

Dwi | Expedisi

sentra

Sabtu (17/12) Siti Khanifah, koordinator Tim 7

pakah yang harus dipakai, Herminarto Sofyan mengaku tidak tahu menahu tentang mekanismenya. Ia sepenu hnya menyerahkan ke mahasiswa dan juga meminta kepada Anang untuk mengawal mereka. Tujuannya untuk konsultasi agar tidak cacat hukum seperti tahun lalu. Ketika yang dipakai adalah peratu ran dari KPU, ia berpendapat,“Ya saya pikir itu tidak masalah. Tim 7 itu kan menyerahkan mandat ke KPU. KPU kan yang menjalankan pemilwa ini.” Selan jutnya, Herminarto juga mengungkap kan selama tidak bertentangan dengan AD yang ada, tidak menjadi masalah. Menurutnya mahasiswa harus belajar sendiri tata cara berorganisasi yang benar. Tidak saling memotong dan menabrak. Selain itu, aturan main haruslah dise pakati dahulu. Dituntut Lebih Cepat “Tim 7 bisa buat peraturan sendiri dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” ujar Koordinator Tim 7, Siti Khanifah. Kerja Tim 7 sendiri berakhir setelah Keluarga Mahasiswa (KM) terbentuk, setelah BEM KM ada. Artinya masih ada waktu untuk mematangkan proses regenerasi ini. Khanifah menyampaikan tanggapannya saat ditanyai alasan tidak menunggu peraturan rektor disahkan, “Gak ada alasan untuk nggak Pemilwa sekarang. Proses regenerasi adalah se buah keniscayaan. Kenapa harus me nunggu.” Ia juga membenarkan bahwa seharusnya didahului peraturan rektor kemudian baru AD. ”Betul sekali, tapi tidak ada alasan pula yang melarang kami mengadakan pemilwa sekarang,” ungkap Khanifah. 2

Pada 4 Desember sempat diadakan konferensi mahasiswa. Dalam kegiatan tersebut ada beberapa kesepakatan yang diubah, untuk membahas AD. Idenya berasal dari Ketua BEM FIP saat sosiali sasi. Dalam peraturan tentang Pemilihan Umum Mahasiswa disebutkan bahwa calon ketua-wakil ketua BEM KM ha rus telah menempuh 4 semester. Hal ini menggantikan peraturan sebelumnya yang menyebutkan bahwa calon ketua dan wakilnya harus telah menempuh 6 semester. Selanjutnya, peraturan ini di serahkan ke KPU pada 5 Desember, lalu pada sehari setelahnya, tepatnya pada 6 Desember ditetapkan pasangan calon yang lolos menjadi peserta Pemilwa. Berdasarkan isi peraturan dalam Pe milwa, adanya perubahan dalam kon ferensi tersebut membuat salah satu pasangan calon yang sebenarnya tidak lolos, menjadi lolos setelah ada nya pe rubahan peraturan itu. Hal ini terjadi karena salah satu wakil tersebut telah menempuh setidaknya 4 semester. Khanifah menyampaikan tanggapan nya mengenai perubahan isi anggaran. Khanif menyatakan pada dasarnya Ang garan Dasar sendiri sudah sah sekitar bulan Oktober. Sementara, pada kon ferensi tersebut hanya untuk mengubah isinya. “Kondisinya kita dituntut untuk bergerak lebih cepat. Peraturan Pemil wa yang lama benar-benar dicabut, dan otoritas benar-benar dipegang oleh Tim 7,” tegas Khanif. Sementara saat ditanya tentang ka itan Pemilwa dengan Tim 7, Anang me nuturkan bahwa sampai akhir tahun ini memang terlihat tergesa-gesa. “Tidak perlu tergesa-gesa jika waktu tugas me reka itu sampai pada terbentuknya suatu organisasi,” ucapnya. Kedudukan Tim 7 dengan KPU Prof. Dr. Herminarto Sofyan menga takan, “Tim 7 itu, merencanakan, mem persiapkan dan melaksanakan terbentuk nya ormawa baru. Kalau KPU itu kan, yang menyelenggarakan Pemilwa. Jadi harusnya KPU-lah yang membuat atur an pemilwa yang penting sesuai dengan AD yang telah dirumuskan oleh Tim 7. KPU kan dibentuk tim 7.” Lebih lanjut, Herminarto menjelaskan kalau KPU ha rus mengetahui hal itu. Tim 7 hanya tim yang diserahi tugas untuk menyelengga rakan Pemilwa sampai terpilihnya BEM, DPM dll. “AD sendiri untuk mengat ur ormawa yang landasannya ada dalam panduan ormawa. Posisi Tim 7 berada di atas KPU, dan itu dibenarkannya,”

ungkap Herminarto. Senada dengan Herminarto, Anang mengujarkan, kalau KPU mendapat Surat Keputusan (SK) dari wakil rektor III. “Itu kan hanya sebagai penguat. Segala urusan itu kan sekarang sudah diserahkan ke TIM 7,” kata Anang menjelaskan. Zamzam Adnan, salah satu calon ketua BEM KM mengatakan, “Sebenar nya KPU dibentuk untuk melaksanakan pemilwa untuk aturan sudah ada dari awal. Dari PR III memaklumi karena masa rekrontuksi. Coba lihat dulu tahun 2004, ketika ReMa dibangun, lalu 2 ta hun kemudian ada amandemen. Menu rut saya itu wangun-wangun saja dalam artian kita dibelajarkan dalam struktur keluarga mahasiswa.” Zamzam juga menambahkan tentang tidak adanya BEM. Ia berpendapat, jika tidak ada BEM, akan memicu masalah penghamburan anggaran. “Coba lihat gedung-gedung, dan lain-lain. Lihat aspirasi kawan MIPA yang merindu kan lab, tapi malah untuk membangun yang lainnya,” tegasnya. Zamzam juga menuturkan bahwa mungkin ada faktor penting yang perlu diperhatikan. Kawan di BEM himpunan adalah salah satu penyampaikan aspirasi hak mahasiswa, begitu juga dengan keuangan mahasiswa pun perlu disampaikan. “Untuk kede pannya saya pun akan mengajak kawankawan UKM patut dilibatkan karena mendapatkan fasilitas,” tuturnya. Seminggu 3 kali KPU Pusat meng undang KPU Fakultas untuk pertemuan di Student Center (SC). KPU Fakultas sendiri sifatnya independen dan dibe baskan. Peraturan pemilwa hanya un tuk universitas. Hal ini dikatakan oleh Joko Adi Prayitno, selaku Ketua KPU Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK). “KPU Universitas kan juga mengurusi logistik Pemilwa. Sosialisasi tentang sosial kampanye,” lanjut Joko. Adanya Calon Tunggal BEM Univ Pada 16 Desember, debat calon BEM KM dibatalkan karena salah satu calon mengundurkan diri (Wafa-Aqimi). Mela lui suratnya yang ditujukan kepada Ketua KPU, Wahyu Panca, Wafa mengatakan bahwa alasan pengunduran diri dika renakan terdapat kecacatan dalam AD KM. Ia tidak menjelaskan kecacatan yang dimaksud. Hal ini menyebabkan hanya ada satu calon. Kemudian, yang menjadi pertanyaan apakah Pemilwa ini akan te tap berjalan dengan calon tunggal? Triana Sari Fadhilah Dwi, Lynda, Odi, Ratih

edisi pemilwa | desember 2011

INFO pemilwa Wafa-Aqimi Mengundurkan Diri DEBAT calon ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas pada Jumat (16/12), dibatalkan lantaran pengunduran diri salah satu calon yakni Ali Wafa Muchtar-Aqimi Dinana. Alasannya diungkapkan oleh Wahyu selaku ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), karena pasangan ini menganggap masih ada kecacatan dalam Anggaran Dasar Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM). “Dalam suratnya, pasangan Wafa-Aqimi tidak merincikan kecacatan dalam Anggaran Dasar Keluarga Mahasiswa (AD KM) ini”, kata Wahyu. “Pemilwa akan tetap berjalan kendati hanya ada satu calon,” tambah Wahyu. Debat akhirnya diganti acara bedah visi dan misi dari pasangan Zamzam

Adnan–Fadly Rozak. Sementara itu, Sabtu (17/12) KPU memposting pengumuman di akun Facebooknya yang berisi tentang keputusan pendiskualifikasian pasangan Wafa-Aqimi. Yang mana sebab-sebabnya ialah, pertama tim sukses mereka tidak didaftarkan secara resmi ke KPU KM UNY 2011. kedua, grup facebook pasangan ini tidak didaftarkan secara resmi ke KPU KM UNY 2011. Ketiga, tidak mengikuti debat ketua BEM KM UNY 2011. Keempat, pada Jumat (16/12), Wafa, dkk, datang ke KPU untuk menyatakan mundur dari pencalonan. Ratih

Jadwal Pelaksanaan Pemilwa Tidak Serempak PEMILIHAN umum mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (Pemilwa

editorial

Dwi

MAhasiswa BICARA

Tunda Pemilwa Daripada Tergesa-Gesa SEJAK pembekuan Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa (BEM ReMa), muncul TIM 7 yang berwe nang untuk mengadakan rekonstruksi organisasi mahasiswa UNY. Lahirlah nama baru untuk organisasi mahasiswa UNY yakni Keluarga Mahasiswa (KM). Begitu pula dengan sistem Pemilihan mahasiswa (Pemilwa). KM memiliki anggaran dasar sen diri, yang diibaratkan hukum dasar segala kegiatan ormawa. Pihak rektorat telah menyerahkan sepenuhnya kepada TIM 7 terkait dengan ormawa. Tugas mereka akan berakhir setelah terben tuknya struktur organisasi mahasiswa yang baru. “Merencanakan, mempersi apkan dan melaksanakan terbentuknya ormawa baru,” ungkap Wakil Rektor III, Prof. Dr. Herminarto Sofyan. Per nyataan itu pun telah tercantum dalam Surat Keputusan Rektor UNY. Lantas, apakah TIM 7 dapat see naknya membuat peraturan sendiri? Jika dipandang dari kaca mata hukum nya, peraturan yang dikeluarkan oleh TIM 7 akan lebih kuat jika mengin dahkan peraturan Universitas, yakni

UNY) tidak dilakukan dalam satu waktu. Pada Pemilwa tahun ini, fakultas diberikan kebebasan untuk mengatur dan menentukan sistem pemilihannya sendiri hingga waktu pelaksanaan pencontrengan. Untuk sanksi apabila terjadi sengketa dalam Pemilwa fakultas juga diserahkan ke fakultas. Salah satunya adalah Fakultas Bahasa dan Seni (FBS). Tepatnya pemilwa di FBS akan dilaksanakan pada tanggal 22 Desember sedangkan Pemilwa tingkat univesitas dilaksanakan Senin (19/12). Tidak seperti Pemilwa FBS, Pemilwa FIS, FIP yang tetap terlaksana sesuai dengan Pemilwa Universitas Hal tersebut dibenarkan Wahyu Panca, Ketua KPU Universitas, “Memang untuk tahun ini peraturan Pemilwa bentukan TIM 7 tidak diberlakukan secara menyeluruh di tingkat universitas dan fakultas.”

Peraturan Rektor Tentang Organisasi Mahasiswa. Namun, yang terjadi ada lah peraturan rektor itu masih dalam bentuk draft alias belum disahkan. “Tergesa-gesa,” adalah kata-kata yang paling tepat untuk menggam barkan pemilwa tahun ini. Untuk apa mengejar waktu jika pada akhirnya peraturan pemilwa mengalami cidera yang mengakibatkan dicabutnya pera turan dan diganti yang baru. Apalagi pada 4 Desember, saat konferensi ma hasiswa, Peraturan KM Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum, dicabut dan diganti dalam waktu semalam. Ke mudian pada 5 Desember diterbitkan peraturan baru, dilanjutkan peneta pan calon peserta Pemilwa pada hari berikutnya. Di samping itu peraturan pokok Anggaran Rumah Tangga juga belum ada. Sudah selayaknya mereka mengikuti tahapan-tahapan kronolo gisnya. Yaitu, menunggu peraturan ten tang ormawa itu disahkan. Sebaiknya pemilwa tahun ini tunda saja, mengi ngat persiapan (khususnya kekuat an hukumnya) masih lemah. Redaksi

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tidak konsisten dalam penerapan pe raturan Pemilihan umum mahasiswa (Pemilwa). Peraturannya selalu berubah -ubah dan omongan antara panwaslu dengan KPU sering tidak sama, seperti tidak ada koordinasi saja. Katanya nyon treng, berubah jadi coblos. Sementara kampanye calon ketua BEM FIS no urut 1, Octavian dan Muharis sangat meriah karena terdapat aksi teatrikal dan mascot dari setiap agama, dengan mengusung slogan “Salam Pluralitas”. Rokhmad Adi Prasetyo Ilmu Sejarah, FIS 2010

DULU saya sempat menjadi Panitia Pe milihan Umum tahun 2009. Di tahun 2011, ada hal yang lebih berwarna yakni spanduk-spanduk yang menjadi per hatian. Salah satunya adalah spanduk ucapan selamat atas prestasi salah satu calon Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial. Apakah itu meru pakan proses komunikasi politik untuk mendongkrak perolehan suara? Triwidarko Saptampto Mahasiswa PKnH 2009

desember 2011 | edisi pemilwa

PERSEPSI

Tak Memilih Karena Tak Tertarik

Repro. Rohhaji | Expedisi

em il ih an Umum Mah as isw a (Pemilwa) dan Golongan Putih (Golput) ibarat dua sisi mata uang yang takkan terpisahkan. Ketika hak un tuk memilih datang, di saat itulah hak untuk tidak memilih juga ada. Tidak memilih merupakan satu pilihan. Dari aspek hukum, tak ada yang salah dengan golput. Karena memang itu merupakan masalah personal, tentang penilaian pribadi soal kelayakan pihak-pihak, yang akan menduduki posisi penting di lem baga-lembaga tertentu. Bahkan mantan presiden RI, Abdurahman Wahid pernah berujar, “Kalau sudah tidak percaya, buat apa masuk bilik suara?”. KPU UNY 2011 mengambil satu si kap yang sedikit menggelitik, mengen ai kurangnya partisipasi mahasiswa dalam pesta demokrasi kam pus ini. Langkah yang di ambil adalah mem produksi surat suara yang han ya

berjumlah 15 ribuan. Sementara, jumlah mahasiswa yang masih aktif dan memi liki hak suara sebanyak 30.163 orang. Itu berarti KPU hanya memperkirakan setengah dari jumlah pemilih yang akan berpartisipasi. Wahyu Panca, ketua KPU 2011 mengungkapkan bahwa jumlah surat suara yang dicetak ini merupakan request by Fakultas. Dalam mengakses jumlah pemilih tahun ini, KPU menggunakan akses data dari masing-masing fakultas. Data-data tersebut merupakan hasil refleksi dari pemilwa sebelumnya. Lantaran jumlah partisipan pada tahun lalu amat rendah, maka beberapa fakultas hanya menda takan calon pemilih yang cukup dapat dipastikan akan aktif dalam pemilwa tahun ini. Dari situlah jumlah nomi nal 15 ribu diputuskan oleh KPU untuk mencetak surat suar a. Dari segi hukum formal, KPU memang berkewajiban menyeleng garakan pemilwa serta menyiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan. Namun, bila berkaca pada realita bah wa partisipasi mahasiswa UNY dalam pemilwa amatlah minim, maka sikap yang diambil KPU ini tidak dapat dini lai sebagai bentuk pesimisme yang dangkal. Kenyataan Pemilwa bukanlah hal yang me narik untuk ditaruh perhatian, sulit ter hindarkan dalam ke hidupan kampus sa at ini. Pandangan ini muncul bukan tanpa

alasan. Hal paling mendasar dari kurang menariknya pemilwa adalah, tida k terasa manfaatnya sama sekali bagi mahasiswa kebanyakan. Keberadaan lembaga-lembaga sema cam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) selama ini tak dipahami keberadaannya. Lembaga-lembaga ini hanya muncul se bagai kelompok mahasiswa yang terko tak-kotak dalam kepentingannya masingmasing. Bersifat eksklusif, penuh prestis ketika keluar dengan jas almamater. Tapi tak tersampaikan program-programnya di internal kampus. Tentu bukan salah mahasiswa yang golput, jika perbincangan di Facebook lebih menarik. Atau berkegiatan di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) lebih men janjikan kenyamanan dan eksistensi. Pada dasarnya, segala sesuatu yang dapat memberi manfaat, baik itu hanya tamba han maupun vital, akan lebih menarik untuk diperhatikan. Setelah itu tertarik memahami sistemnya, kemudian dengan senang hati mengawasinya demi kepen tingan bersama. Jikalau kawan-kawa n yang hendak memp ert ah a nkan lemb ag a-lemb ag a politis kampus ingin tetap ada secara nyata, maka segala keesklusifannya dan kepentingan yang tidak universal harus dicabut habis tanpa sisa. Namun, jika hasil dari pemilwa tahun ini masih akan berlakon yang sama selama setahun ke depan, bukan tidak mungkin pemilwa tahun selanjutnya akan semakin sepi peminat. M Ratih Fernandez

edisi pemilwa | desember 2011