SOLOPOS
INTERNASIONAL
Kamis Kliwon, 12 Mei 2011
UE kaji G sanksi baru
Beirut (Espos)
Militer Suriah kembali membombardir permukiman warga pusat Kota Homs, Rabu (11/5), sementara negara-negara Eropa memanggil duta besar Suriah di tengah ancaman sanksi baru terhadap negara itu. Dubes Suriah di Uni Eropa (UE), kemarin sore diundang beberapa negara Eropa ke Berlin, sebagai bentuk “aksi bersama Eropa”, guna memberi penjelasan seputar tindakan represi terhadap demonstran. Sanksi-sanksi baru juga bakal dijatuhkan jika aksi represi rezim Presiden Bashar Assad itu tak segera dihentikan. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman, Andreas Peschke, pejabat UE telah siap menjatuhkan saksi baru terhadap para pemimpin Suriah. Saat ini, UE telah memberlakukan sanksi larangan perjalanan terhadap 13 pejabat Suriah ke 27 negara anggota blok itu. Menurut Peschke, sanksi akan dikenakan pula terhadap Assad jika tidak segera ada perubahan sikap dari rezim. “Paket (sanksi) kedua yang mencakup pemimpin Suriah akan diberlakukan secepatnya jika Suriah tidak segera mengubah arah,” ujarnya seperti dilansir yahoonews. Dari Homs dilaporkan telah terjadi eskalasi tajam upaya pemerintah dalam membungkam aksi pemberontakan rakyat. Menurut para aktivis dan sejumlah saksi, tiga wilayah permukiman Homs digambarkan bergetar akibat dihujani bom dan tembakan tank.
terakhir. “Ada ledakan keras dan tembakan dari senapan otomatis sepanjang malam dan hingga pagi ini. Daerah ini benar-benar terkepung dan kami tengah dibombardir,” ujar seorang warga kemarin. Para aktivis di Damaskus yang berhubungan dengan warga juga membenarkan laporan penembakan di Homs, kota terbesar ketiga di Suriah. Menurut para saksi yang tak berani menyebut identitasnya, penembakan itu menargetkan tiga lingkungan utama, Bab Sbaa, Bab Amr dan Jouret el Aris. Aksi kekerasan telah diambil rezim Assad, menyusul membesarkan aksi demonstrasi menuntut pengunduran dirinya. Rezim pun telah bertekad menghancurkan gerakan pemberontakan, dengan memulai tekanan militer di Kota Deraa. Setelah menarik pasukan dari kota itu, Assad mengarahkan pasukannya ke Homs. Serangkaian pengumuman tentang rencana reformasi Assad, saat ini dipandang sebagai tawaran simbolik hanya untuk menenangkan demonstran. Seperti dikutip harisan Suriah, Al-Watan, Assad kemarin mendesak rakyat Suriah bekerja sama dengan pemerintah untuk memuluskan proses reformasi. Terpisah, Sekjen PBB, Ban Kimoon, mendesak Suriah agar mengizinkan tim penilai bantuan interSerangan ke permukiman nasional masuk ke Deraa. Namun, Homs telah mengalami bebera- dari Jenewa Ban mengaku sangat pa aksi demonstrasi antipemerin- kecewa tim itu belum diberi akses tah terbesar dalam beberapa pekan masuk yang dibutuhkan. q nap
Lintas Masa
Gara-gara kedudul
erombolan pencuri dan pembobol di New York ini tak sadar telah dikhianati telepon genggam mereka sendiri. Maka, aksi mereka pun dapat digagalkan polisi dan mereka berakhir di sel tahanan. Kesialan kelompok pencuri itu berawal saat tanpa sengaja Ponsel di saku salah seorang pencuri kedudul dan melakukan panggilan darurat ke 911. Padahal, waktu itu mereka baru meninggalkan sebuah lokasi pencurian dan menuju lokasi berikutnya. Tentu saja sambil membahas rencana aksi mereka. Tanpa mereka sadarai, percakapan itu terdengar operator telepon da-
Tokyo (Espos) Pemerintah Jepang tengah menyusun skema pembayaran ganti rugi Tokyo Electric Power (TEPCO) atas kerusakan akibat krisis reaktor nuklir Fukushima Daiichi. Rancangan pembayaran ganti rugi itu diharapkan pekan ini sudah mendapat persetujuan kabinet, agar segera bisa direalisasikan. Menteri Perdagangan, Banri Kaieda, Rabu (11/5), berharap kabinet menyetujui skema fasilitas pembayaran ganti rugi itu pada Kamis (12/5) atau Jumat (13/5). Namun Kaieda tidak memberikan rincian rencana pembayaran ganti rugi tersebut. Sebuah sumber Reuters mengatakan skema pembayaran ganti rugi akan melibatkan klaim kompensasi senilai puluhan miliar dolar AS. Sebagian pembayaran ganti rugi itu akan ditanggung TEPCO. Sebelumnya, TEPCO telah menyatakan akan menerima semua ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Termasuk di dalamnya restrukturisasi lebih lanjut dan kewajiban tidak terbatas dalam membayar kompensasi kepada para korban krisis.
Diperkirakan TEPCO akanmembayar ganti rugi lebih dari 1 triliun yen atau lebih dari US$ 12,4 miliar. Jika benar, itu akan menjadi pembayaran ganti rugi terbesar oleh sebuah perusahaan nonfinansial Jepang. ”Skema itu mungkin seperti yang telah diharapkan pasar. Pemegang obligasi akan dilindungi dan tidak ada kewajiban penutupan Tokyo Electric,” kata Kazuya Nakamura, pejabat Manajemen Aset Kementerian Perdagangan. ”Sekarang, perhatian pasar akan beralih soal berapa kewajiban sebenarnya yang akan dibayarkan Tokyo Electric,” katanya. Pascabencana gempa dan tsunami yang m emicu krisis nuklir, Jepang menyatakan akan menggunakan sumber energi baru, untuk menggantikan nuklir. ”Energi terbarukan akan menjadi kunci pilar kebijakan energi yang baru setelah krisis nuklir terparah tahun ini,” kata Perdana Menteri (PM) Naoto Kan, dilaporkan Al Jazeera, Selasa (10/5). Kan mengatakan akan menyerahkan gaji PM senilai US$ 20.200 per bulan, hingga krisis nuklir teratasi. q nap/Rtr
Ruhut Sitompul mengakui Nazaruddin pernah duduk di PT Anak Negeri tetapi kemudian keluar. Nazaruddin juga tidak pernah kenal dengan Rosa. Rosa juga membantah sebagai pihak yang mempertemukan Sesmenpora Wafid Muharam dengan Muhammad Nazaruddin. ”Tidak benar. Yang memperkenalkan saya ke Wafid adalah Paul. Silakan klarifikasi Paulus Newoe. Dia pengusaha,” tutur Rosa. Sebelumnya, Wafid Muharam mulai buka mulut. Melalui pengacaranya, Erman Umar, Wafid mengakui pernah bertemu empat mata dengan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin di mana sebelumnya keduanya dikenalkan oleh Mindo Rosalina Manulang. ”Saya pernah dengar dari Pak Wafid, bahwa dia pernah bertemu dengan Pak Nazaruddin. Itu pernah,” tutur Erman, Selasa (10/5). Kontan pernyataan Rosa ini memantik reaksi dari mantan pengacaranya, Kamarudin Simanjuntak. ”Itu tidak benar. Yang benar adalah Mindo Rosalina Manulang sudah jatuh di tangan orang yang tujuannya membungkam keterangan dia. Jadi harusnya Mindo
Rosa itu berada di tangan orang yang netral seperti LPSK,” kata Kamarudin. Sementara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyinyalir kasus dugaan suap Kemenpora tidak akan berhenti pada tiga tersangka. Ada kejahatan struktural yang berhubungan dengan kekuasaan di dalamnya. ”Dalam perkara pidana terikat dengan kebenaran materiil. Dengan demikian, konsekuensinya penyidikan harus dikembangkan seluas mungkin untuk bisa memperoleh sejauh mana konstruksi kasus ini,” kata Ketua KPK Busyro Muqroddas di Nusa Dua, Bali. Menurut Busyro, kasus di Kemenpora bisa dikategorikan sebagai kasus korupsi struktural. Pelaku yang terlibat berhubungan dengan kekuasaan, dan menyangkut struktur organisasi lembaga. ”Pelaku punya kekuasaan, dan dalam struktur ada sejumlah orang. Ini adalah korupsi struktural, tidak mustahil kami panggil orang yang terkait dengan strukturstruktur kekuasaan sepanjang alat buktinya kuat kita akan proses,” tegasnya. q dtc/Ant
dak tahu persis tentang kronologi kejadian ini,” kata Surono saat ditemui wartawan, Rabu. Saat melakukan pencarian, Surono sebenarnya telah mengecek kolam resapan yang dibuat warga tiga tahun silam tersebut. Namun saat berada di bibir kolam itu, dia tidak menemukan putranya karena kemungkinan posisi korban sedang berada di dasar kolam. ”Saya tidak memiliki firasat apaapa. Setahu saya anak saya memang hiperaktif. Saat bermain, dia selalu pulang pukul 16.00 WIB. Saya hanya mengetahui dia pernah minta uang Rp 1.000. Tapi, dikasih ibunya Rp 10.000. Uang itu dihabiskan se-
muanya,” kenangnya. Kapolsek Pasar Kliwon, AKP Sis Raniwati, mewakili Kapolresta Solo, AKBP Listyo Sigit Prabowo, mengatakan kasus ini masih dalam penyelidikan petugas. Kesimpulan sementara, kata Kapolsek, tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan di tubuh korban. Ketika kali pertama ditemukan warga, posisi korban sudah mengambang di kolam. ”Masih kami selidiki. Diduga, Rio ini tercebur di kolam resapan dan tidak bisa berenang. Sementara, kolam itu kan cukup dalam. Kami mengimbau kepada warga agar kolam resapan seperti itu ditutup saja dengan beton atau penutup lainnya,” pinta Kapolsek. q
Dikerjain sepatu ................................................... sambungan dari Hal 1 ”Maaf Bu, yang nomor 37 kosong. Ini adanya nomor 35. Mangga dicoba dulu, barangkali pas,” kata Gendhuk setengah memaksa. Cemplukpun mencoba sepatu bot sebelah kanan. Reketeekkk... blesss, kakinya pun masuk ke dalam sepatu. ”Cekap ta, Bu?” kata Gendhuk menahan tawa karena melihat Cempluk pringisan menahan sakit. ”Wadhuuuh, cukup piye ta, Mbak. Genah sesak, ngene kok. Sikilku lara banget. Tulung Mbak diewaki nyopot!” pinta Cempluk kesakitan.
Gempa bumi Sichuan adalah gempa berkekuatan 7,9 skala Richter dengan episenter di Wenchuan, Sichuan, China pada 12 Mei 2008, pukul 14.28 waktu setempat. Getaran gempa saat itu dilaporkan terasa hingga Bangkok, Thailand. Menurut laporan resmi Pemerintah China, pada 14 Mei jumlah korban tewas mencapai 14.866 jiwa. Gempa ini adalah gempa bumi terparah di RRC sejak gempa bumi Tangshan pada 1976 yang menewaskan 242.000 jiwa. Akses transportasi yang rusak akibat bencana serta kondisi alam yang sulit membuat tim bantuan kesulitan mencapai beberapa lokasi bencana. Terakhir, jumlah korban tewas ditetapkan lebih dari 69.000 jiwa. q nap
Jepang susun skema pembayaran ganti rugi TEPCO
Keluarga sempat ....................................................... sambungan dari Hal 1 Pada sore itu, keluarga Surono dibikin bingung karena Rio tak kunjung pulang ke rumah. Pencarian pun berlangsung hingga Rabu (11/5) dini hari WIB. Keluarga sempat memvonis Rio hilang, setelah anak itu tak kunjung ditemukan. Pihak keluarga menduga Rio diajak pergi oleh seorang pengamen. Surono pun berniat melaporkan hilangnya putra tercinta itu ke polisi. Namun ketika akan ke kantor polisi, dia diberi tahu warga bahwa putranya telah ditemukan meninggal. ”Selasa kemarin saya seharian ikut memberikan dukungan moral kepada mantan anggota Dewan di pengadilan (PN Solo—red). Jadi, saya ti-
12 Mei 2008—Gempa bumi Wenchuan.
rurat, yang langsung meneruskannya kepada petugas yang berada di TKP. “Mereka tengah mendiskusikan tujuan berikutnya dan menyebut telah ada polisi di TKP sebelumnya,” ujar Sherif Onondaga County, Kevin Walsh seperti dilansir yahoonews pekan kemarin. Berdasarkan “informasi langsung” itu, polisi pun tak kesulitan mengejar mobil mereka, sebuah Kia Sportage yang berisi lengkap peralatan dan barang bukti pencurian. q nap
Rosa lindungi ................................................................ sambungan dari Hal 1 Pernyataan Rosa ini bertolak belakang dengan pernyataan sebelumnya saat dia menyebut dirinya masih menjabat sebagai Direktur Marketing PT Anak Negeri. Kenapa berubah? Rosa mengaku pernyataannya yang awal disetir mantan pengacaranya, Kamarudin Simanjuntak. ”Dari awal saya sampaikan ke Kamarudin bahwa saya tidak ada urusannya dengan perusahaan. Ini pribadi. Tapi dia bilang kamu jangan bilang pribadi, nanti kamu tidak bisa bebas,” tutur Rosa. Pernyataan Rosa yang mengaku sama sekali tidak kenal dengan Nazaruddin ini juga terbilang janggal. Alasannya dalam dokumen yang beredar, tercantum data M Nazaruddin adalah komisaris di perusahaan PT Anak Negeri dengan memegang 1.430.195 lembar saham. Namun pada Juni 2009, terjadi perubahan dalam akta notaris perusahaan yang berkedudukan di Pekanbaru, Riau, itu. Nama Nazaruddin digantikan Ayub Khan sebagai komisaris, dan Mindo Rosalina duduk sebagai salah satu direktur. Sebelumnya Jubir PD
9
Celakanya, sampai gembrobyos, sang kaki tak bisa keluar juga meski sekuat tenaga telah dicoba. Swalayan pun jadi heboh. Banyak pengunjung mengerumuni Cempluk. Berbagai cara dan metode telah dilaksanakan, tetapi tetap gagal. ”Lho, Bu Cempluk kenging menapa?” tanya seorang pengunjung yang ternyata Kepala UPT-nya yang kebetulan juga berbelanja. ”Aduh Bu, ini kaki saya masuk sepatu tapi enggak bisa keluar,” jawab Cempluk polos.
Akhirnya Cempluk ditangani oleh Kepala UPT-nya sendiri. Setelah minta segayung air dan sabun colek, Cempluk diminta duduk di kursi. Kakinya dibasahi dan diolesi sabun. Setelah itu kakinya ditarik dan mak pluruuut..., sepatu yang bikin sial itu lepas dari kakinya. Namun rasa malu Cempluk tak bisa lepas karena telah jadi bahan tertawaan orang sak swalayan. q Kiriman Sunarimo SPd, Tandon RT 02/RW II, Pare, Selogiri, Wonogiri 57652
Kapolri janji perlakukan koruptor bak teroris Jakarta (Espos) Dalam Konferensi Internasional Antisuap diwacanakan memperlakukan koruptor seperti halnya teroris. Polri pun siap memperlakukan koruptor layaknya teroris jika peraturan perundang-undangannya te-
lah disepakati. ”Siap melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo seusai menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan di Gedung DPR Senayan, Rabu (6/5).
Timur menegaskan Polri siap menjalankan ketentuan hukum. Sebagai pelaksana undang-undang, posisi polisi kini hanya menunggu. ”Saya kira semua berproses, polisi tentunya yang menjadi ketentuan hukum itu kita pedomani,” kata mantan Kapolda DKI Jakarta ini. q dtc
Pamong desa ............................................................................... sambungan dari Hal 1 “Bisa dihitung untuk 2009 dan 2010, Pelaksana Raskin Gumpang, Agus total hak rakyat miskin yang terpo- Waluyo, menambahkan harga Ratong adalah 1.224 sak atau sekitar skin saat itu Rp 1.600 per kilogram. 18.360 kilogram beras,” tandasnya. Akibat pemotongan sejak akhir 2008 itu, kerugian yang diderita mencaRanah hukum pai Rp 29.376.000. Terpisah, Lembaga Pemantau PeZunan menjelaskan Pj Kades Gumpang telah mengembalikan Agustin nyelenggara Negara Republik Indokepada Tupoksinya sebagai Kaur Pe- nesia (LPPNRI) Wilayah Soloraya merintahan. Ia mengatakan pendi- menduga penyelewengan itu telah sitribusian Raskin Maret 2011 me- berlangsung sejak 2004. “Yang mesrupakan masa terakhir Agustin meng- tinya untuk orang miskin, tidak jeurusi Raskin. Zunan menegaskan tin- las mengalir untuk apa,” kata anggodakan Agustin merupakan kasus pe- ta Bidang Intelijen Investigasi LPPnyelewengan. “Ini sudah masuk ra- NRI, Amin Ariyanto, saat menggenah hukum, soal uang Raskin yang lar jumpa wartawan di salah satu rudipinjamkannya (dipinjamkan Agus- mah makan di Jl Adisucipto, Blulutin-red), itu masalahnya pribadi dan kan, Colomadu, Karanganyar, Rabu. LPPNRI telah melaporkan temutak ada kaitannya dengan tugas sean itu ke Kejaksaan Negeri (Kejari) bagai pamong,” tegas Zunan.
Sukoharjo, Senin (9/5). Amin menjabarkan jumlah Raskin yang diselewengkan pelaku sebanyak 51 sak setiap bulan. Setiap sak Raskin berisi 15 kilogram beras. “Di Desa Gumpang dapat jatah 455 sak, yang dialokasikan ke tiga dusun. Namun yang dibagi hanya 404 sak,” jelas dia. Penyelewengan itu semakin transparan dan dirasakan masyarakat saat ada pergantian petugas pembagian Raskin pada April 2011. Ia menyayangkan terjadinya penyelewengan bantuan untuk orang miskin itu. Ia berharap aparat hukum di Sukoharjo bertindak tegas terhadap pelaku. “Ini harus diusut tuntas!” tegas Amin, didampingi anggota LPPNRI lainnya, Muhammad Iskandar dan Frendyanto. ovi/aha
Jatah pulsa ................................................................................... sambungan dari Hal 1 Anggaran kunjungan kerja luar negeri DPR untuk 2012 sudah diusulkan untuk dinaikkan dua kali lipat. ”Di mana anggaran pada 2011, anggaran reses naik sebesar 7 persen. Di mana anggaran reses pada 2010 senilai Rp 230 miliar, dan pada 2011, anggaran reses menjadi Rp 248 miliar. Anggaran penyerapan aspirasi atau reses untuk setiap anggota DPR pada 2010 senilai Rp 411 juta per tahun. Sedangkan pada tahun 2011, anggaran reses untuk setiap anggota DPR senilai Rp 442 juta per tahun,” jelas Uchok. Data itu langsung dibantah Wakil Ketua DPR Anis Matta. Menurutnya, angka itu salah. ”Tidak segitu,” kata Anis Matta di DPR. Anis mengaku, tidak tahu kalau ada tunjangan pulsa. Menurutnya, yang ada tunjangan komunikasi. ”Tapi komunikasi politik. Tidak spesifik, pulsa,” tegasnya. Namun demikian, menurut dia, data dari LSM itu masukan bagus buat DPR. Dia berjanji akan mempelajari data tersebut. ”Saya baca dulu nanti,” ujarnya. Selain urusan pulsa, berdasarkan DIPA Setjen DPR 2010, DPR juga menerima anggaran senilai Rp 20 miliar untuk penyediaan layanan teknologi in-
formasi. Anggaran itu dipecah untuk beberapa pos. Pos pertama adalah untuk situs resmi DPR yaitu www.dpr.go.id yang menyedot anggaran Rp 9,7 miliar. Uang ini untuk biaya pembayaran provider website senilai Rp 8,4 miliar/tahun dan biaya pemeliharaan situs www.dpr.go.id senilai Rp 1,3 miliar.
Terlalu mahal Anggaran sebesar itu dinilai terlalu mahal. ”Itu (anggaran-red) luar biasa gila, tapi tergantung tampilannya seperti apa. Sebenarnya Rp 50 juta hingga Rp 100 juta sudah luar biasa bagus,” ujar pengamat teknologi informasi, Alfons Tanujaya. Menurut Alfon, dengan anggaran senilai Rp 100 juta saja, DPR sudah bisa membangun website dengan kapasitas dan tampilan yang luar biasa bagus. Di antaranya adalah tersedianya kapasitas email yang tak terbatas. ”Ada forumnya dan tampilannya update otomatis. Itu rasanya paling sih Rp 100 jutaan,” ujarnya. Sekadar diketahui, anggota DPR tidak memiliki email resmi dengan domain @dpr.go.id. Mereka kebanyakan menggunakan email gratis di Yahoo atau Gmail. Hal ini sempat
menjadi lelucon di Australia dalam kasus email komisi8@yahoo.com. Terpisah, Wakil Ketua DPR, Pramono Anung tidak menemukan data yang menyebut anggaran untuk sistem informasi dan internet di DPR mencapai Rp 9,7 miliar. Angka yang diketahui Pramono senilai Rp 5 miliar. ”Saya sudah lakukan pemeriksaan. Akan kami buka apa adanya. Tadi saya tanya ke staf, yang ada baru Rp 5,9 miliar untuk pemantauan jaringan,” kata Pramono Anung di gedung DPR, Jakarta dikutip vivanews.com. Pramono belum mengetahui angka Rp 9,7 miliar yang diberitakan di sejumlah media itu. Menurutnya, bila memang itu benar, maka anggaran yang juga digunakan untuk perawatan internet DPR itu cukup besar. ”Itu fantastis dan kalau menimbulkan kecurigaan, pimpinan tak akan segansegan memanggil KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk memeriksa itu,” kata mantan Sekjen PDIP ini. Menurut Pramono, pimpinan DPR tidak bisa menyebut apakah ada dugaan korupsi atau tidak dalam biaya perawatan dan pengadaan internet di DPR. Biarkan nanti dibuktikan KPK. q dtc/Ant