Milik Negara Tidak Diperdagangkan
4.
Tim Pelayanan dan Penanganan Pengaduan di tingkat Propinsi Tim Pelayanan dan Penanganan Pengaduan di tingkat Propinsi terdiri atas: a. Dinas Pendidikan Propinsi b. BPKP Perwakilan (Propinsi)
5.
Tim Pelayanan dan Penanganan Pengaduan di tingkat Kabupaten Tim Pelayanan dan Penanganan Pengaduan di tingkat Kabupaten adalah Dinas Pendidikan Kabupaten atau Penjab Akses Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
6.
Perbaikan dan Sanksi Pengaduan yang disampaikan harus ditindaklanjuti dengan cepat misalnya dengan dilakukannya upaya perbaikan kinerja atau pemberian rekomendasi sanksi kepada instansi/pihak terkait. Sanksi diberikan dalam berbagai macam bentuk antara lain peringatan lisan atau tertulis, pengembalian dana, mutasi, pemberhentian dari jabatan, atau permohonan maaf di media massa. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program ini, maka pengelola program pada tingkat di mana terjadi penyimpangan akan bertanggung jawab sesuai dengan proporsinya, dan pribadi atau kelompok yang melakukan penyalahgunaan/penyimpangan akan mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
E.
Konservasi Alam dan Penghijauan Sejalan dengan kebijakan Ditjen Manajemen Dikdasmen tentang program penghijauan sekolah serta mengingat bahwa dalam setiap pembangunan Fisik banyak memanfaatkan material kayu untuk konstruksi, pengisi maupun furniture, maka untuk meningkatkan kepedulian pada konservasi alam dan lingkungan, dalam rangka mengganti dan pemanfaatan sumber daya alam kayu untuk bahan bangunan, diwajibkan bagi setiap P2SATAP untuk menanam pohon dari jenis tanaman keras. Jumlah pohon yang wajib ditanam pada masing-masing lokasi sekolah minimal 20 batang dengan ketinggian paling tidak 1 m. Sekolah bertanggung jawab untuk merawat pohon-pohon yang ditanam tersebut sampai hidup dan kuat. Perencanaan tata letak pohon tanaman keras tersebut harus dituangkan dalam gambar rencana tapak/site plan sekolah yang akan dibangun dan dianggarkan dalam RAB. Apabila lahan tidak bisa menampung jumlah pohon yang harus ditanam, maka P2SATAP harus berkoordinasi dengan Kepala Desa untuk menempatkan tanaman tersebut di luar area sekolah, di wilayah desa tersebut.
F.
Pasca Penyelesaian Program : Dalam Program Pengembangan SD-SMP Satu Atap, baik pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten, masing-masing mempunyai tugas dan tanggungjawab pasca pelaksanaan program. Tugas dan tanggung jawab tersebut adalah sebagai berikut. Pemerintah Pusat Melakukan penyempurnaan konsep SD SMP Satu Atap ber-dasarkan hasil evaluasi
24
Pemerintah Provinsi Melaksanakan pendataan dan seleksi untuk pengembangan lokasi baru
Pemerintah Kabupaten/Kota Menyediakan anggaran operasional melalui APBD untuk belanja pegawai dan dana operasional sekolah
Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap 2008 AIBEP