buletin
KPPA
FOKUS UTAMA
Pelopor Suara Perempuan & Anak
--------------------------------------------------
PELAYANAN RSU UNDATA BELUM MEMUASKAN
M
oh. Masykur Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng menilai, layanan Rumah Sakit pemerintah di kota palu terhadap rayat miskin masih belum memuaskan. Dia mencontohkan banyak kasus yang terjadi di rumah sakit Undata misalnya, rakyat miskin yang datang berobat di rumah sakit tersebut tidak di layani sebagaimana layaknya pasien yang harus di layani oleh suster atau dokter. “ Saya kira ini belum sangat memuaskan masyarakat kota Palu dalam hal Moh. Masykur mendapatkan hak-hak pelayanan kesehatan” kata Moh. Masykur saat ditemui di kantor Partai NasDem Jl.Katamso (27/12/2012). Theo sapaan akrabnya yang juga wakil sekretaris partai NasDem Sulawesi Tengah menjelaskan, buruknya pelayanan rumah sakit disebabkan oleh sistem pelayan rumah sakit yang bersangkutan. Rumah sakit Undata sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah, yang mestinya memberikan contoh yang baik kepada rumah sakit-rumah sakit yang ada di Kabupaten/kota, tapi pada kenyataanya ini terbalik. Theo menambahkan, sistem yang dibangun di RS Undata tidak mencerminkan sikap yang menghargai hak-hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan yang baik, Tentunya ini sudah terpola dari atas sehingga pelayanan masih diskriminasi terhadap masyarakat miskin “ Pelayanan kesehatan di RS Undata banyak di keluhkan oleh masyarakat, ” katanya. Saat ditanya bagaimana solusi yang tepat untuk pemerintah, agar pelayan kesehatan pro rakyat miskin dan tidak diskriminatif ? Dia menjelaskan, “ politik anggaran di sektor kesehatan harus di buka secara transparan agar tidak menjadi faktor penghambat memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Sehingga warga melakukan control dalam hal penggunaan budget. Kemudian harus ada reformasi di bidang kesehatan kalau kita mau pelayanan kesehatan secara murah, cepat dan baik di rumah sakit atau puskesmas bahkan posyanduposyandu. Kita berharap ada nuansa baru di kota Palu dimana pemerintah care terhadap kondisi rakyatnya yang harus diberikan layanan secara maksimal ketika melayani orang sakit”. “Kadang-kadang ada yang memberikan layanan kesehatan yang baik, tetapi karena tidak di tunjang dengan obat-obatan dan alat-alat kesehatan yang memadai sehingga pelayanan kesehatan menjadi terhambat.” tutupnya.***
Edisi III Desember 2012
Hj.Mardjan Warga Kota Palu Anggota Badan Pengawas Serikat Perempuan Lembah Palu -------------------------------------------------emarin saya baru dari Puskesmas di Perumnas, pada saat itu saya diminta membayar administrasi Rp 20.000,kemudian saya bilang “ Ibu ini kan Gratis kenapa harus ada administrasi 20.000 ? ”, Kemudian petugas loket balik bertanya “ibu kerja dimana?” “Kebetulan saya tinggal di samping kantor KPPA”. Setelah saya tanyakan langsung kepada petugas yang di atas ternyata tidak ada biaya admistrasi. Pada saat saya datang kembali minggu depannya sudah tidak lagi dipungut biaya. Kemudian pada saat saya mengantar keluarga dari pantai barat, ke Rumah Sakit Umum Undata, untuk rawat inak, petugas bilang tidak ada ruangan, kami disuruh pulang oleh pihak rumah sakit, tapi begitu saya menelpon teman dari KPPA besoknya sudah disuruh kembali dan sudah ada Ruangan. Dengan pengalaman Dua kasus tersebut saya menilai pegawai dari Puskesmas atau dari pihak rumah sakit masih diskriminatif dalam melayani pasien dan belum menjalankan fungsinya dengan baik. Mereka masih melihat dari sisi siapa pasien tersebut apakah mempunyai ekonomi yang cukup atau tidak dan yang di prioritaskan adalah pasien yang memiliki ekonomi yang cukup, kemudian pimpinan membiarkan terjadinya pungutan liar. Semua itu adalah masyalah serius yang harus diselesaikan olehnya kita harus melakukan pengawasan karena dinas-dinas yang di atas itu memang sudah memberikan arahan terhadap pelayanan kepada masyarakat yang baik tetapi yang di bawah ini yang tidak menjalankan apa yang sudah di rekomendasikan dari dinas-dinas yang terkait itu.***
K
9