Hal02(1998)nas
2
1/3/11
11:50 PM
Page 2
NASIONAL
SEPUTAR INDONESIA
SELASA 4 JANUARI 2011
Revisi UU dan Bilateral Agreement untuk TKI
KILAS
BANDA ACEH (SINDO) - Tokoh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tengku Muhammad Yus meminta para kader parpol berlambang Kakbah itu untuk mengembalikan kejayaan yang pernah diraih PPP dalam kancah perpolitikan, khususnya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada masa lalu. “Selaku sesepuh PPP di Aceh, saya minta seluruh kader mulai saat ini bekerja keras dan solid guna mengembalikan masa kejayaan yang pernah kita raih masa-masa sebelumnya,” kata Yus di Banda Aceh, Minggu (2/1). Mantan anggota DPR RI periode 2004–2009 itu menyatakan hal tersebut untuk menyikapi surutnya dukungan PPP di Aceh beberapa tahun terakhir. Dalam sejarah perpolitikan di Aceh, kata dia, PPP merupakan salah satu partai kuat. Namun, saat ini kursi PPP di DPRA (provinsi) hingga DPRK (kabupaten/kota) anjlok. (ant)
ANTARA/UJANG ZAELANI
PPP Ingin Menang di NAD
HARI BHAKTI PASPAMPRES: Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Mayjen TNI Waris memeriksa barisan sebagai inspektur upacara saat peringatan Hari
Bhakti Ke-65 Paspampres di Markas Komando Paspampres, Jakarta, kemarin. Waris menegaskan bahwa Paspampres tidak akan mengambil risiko sekecil apa pun saat melaksanakan tugas utamanya yaitu mengamankan presiden, wakil presiden, maupun tamu negara setingkat kepala pemerintahan.
MS Kaban: Verifikasi Ulang Mengada-ada
Pimpinan DPR Harus Lebih Aktif
SURABAYA (SINDO) – Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban beranggapan, kewajiban verifikasi ulang bagi partai-partai politik sebagai syarat untuk mengikuti Pemilu 2014 adalah aturan yang mengadaada. “Verifikasi ulang itu sebenarnya tidak perlu karena semua parpol peserta Pemilu 2009 telah menjalani verifikasi,” katanya di Surabaya, Minggu (2/1). Dimasukkannya aturan mengenai verifikasi ulang dalam Undang-Undang Parpol yang disahkan pada 16 Desember 2010 lalu, menurut Kaban, sebagai trik parpol yang memiliki kursi di parlemen untuk menjegal keikutsertaan parpol kecil. Karena itu, PBB dan sejumlah parpol non-parlemen dipastikan akan mengajukan permohonan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi (MK) begitu UU Parpol diundangkan.”Ini adalah upaya kami untuk mendapatkan keadilan,” katanya. (ant)
Informasikan Kebijakan Parlemen kepada Masyarakat Luas JAKARTA(SINDO) – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia meminta pimpinan DPR lebih aktif memberi informasi kepada publik terkait berbagai hal yang berhubungan dengan kebijakan parlemen. Menurut Direktur Monitoring,Advokasi,dan Jaringan Pusat (PSHK) Ronald Rofiandri, salah satu tugas pimpinan DPR sebagaimana amanat UU No 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) adalah sebagai juru bicara DPR. Ketentuan ini termuat dalam Pasal 84 Ayat (1) Huruf c dan diulang kembali dalam Pasal 30 Ayat (1) Huruf d Peraturan DPR RI No 1/2009 tentang Tata Tertib. Selain itu,Pasal 31 Ayat (4) Huruf a dan Huruf b Tata Tertib menyatakan bahwa pimpinan DPR menyampaikan keterangan pers berkaitan dengan kegiatan DPR paling sedikit satu kali seminggu dalam masa sidang dan menanggapi isu yang berkembang setelah mendengarkan pandangan atau pendapat alat kelengkapan atau fraksi.
Ronald menilai, apabila tatib dijalankan secara tepat dan konsekuen oleh DPR,hasilnya akan sangat positif. ”Bukan hanya kalangan media yang terlayani, masyarakat pun bisa mengetahui apa saja yang sudah dihasilkan DPR atau tanggapan DPR terhadap suatu isu yang berkembang di masyarakat,” ujar Ronald di Jakarta kemarin. Dia mencontohkan, masyarakat dapat mengetahui jadwal dan hasil kunjungan kerja para anggota DPR selama 2010 yang berlangsung masif. ”Pimpinan DPR seharusnya mengambil peran dan sebagian tanggung jawab untuk menginformasikan kepada publik perihal rencana studi banding dan hasil yang diperoleh.Ini supaya ketidaktahuan publik relatif bisa terjawab meski kewajiban utama ada di alat kelengkapan,”katanya.
Selain itu, lanjut Ronald, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang cukup mengenai status dan perkembangan suatu rancangan undang-undang karena pimpinan DPR rutin mengabarkan. Dengan begitu, masyarakat dapat lebih memahami penyebab kegagalan DPR dalam memenuhi target Program Legislasi Nasional (Prolegnas) secara lengkap. Sebelumnya Ketua DPR Marzuki Alie dalam ”Refleksi DPR Tahun 2010” mengakui kinerja parlemen belum maksimal, terutama dari segi politik. Dia mencontohkan kasus rumah aspirasi yang secara konsep bagus tapi komunikasi politiknya tidak bagus. Dia mengharapkan pada 2011 citra DPR meningkat, ditandai dengan proses politik yang efektif dalam pembahasan semua RUU. Marzuki menyatakan bahwa selama kurun waktu 2010 rakyat cukup peka serta selalu memberikan kritik dan masukan kepada DPR. Bahkan, tidak sedikit yang menyampaikan kritiknya dengan nada negatif. Namun,
DPR tetap terbuka dan tidak menutup mata terhadap kritikkritik tersebut. Dia menyebutkan kritik yang diterima DPR, seperti mengenai studi banding atau kunjungan kerja anggota ke luar negeri, pelaksanaan prolegnas yang tersendat, rencana pembangunan gedung baru DPR,serta rencana dana aspirasi dan rumah aspirasi. “DPR, terutama kami sebagai pimpinan DPR, tidak menutup mata dengan kritik, masukan, saran, dan usulan dari berbagai elemen masyarakat,”kata Marzuki. Menurut dia,secara mekanisme, DPR telahmembangunsistemyang lebih terbuka bagi segenap elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya ke DPR.Atas berbagai kritik tersebut,DPR pun telah memberikan respons positif. Misalnya, menunda rencana pembangunan gedung baru dan mengembalikan sebagian anggaran yang telah ditetapkan kepada negara. “DPR juga merespons secara proporsional kritik masyarakat atas aktivitas kunjungan kerja
atau studi banding ke luar negeri,” kata Marzuki. Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menyatakan, DPR periode 2009–2014 masih banyak melakukan blunder politik. Padahal, kata dia, awalnya DPR mendapatkan kepercayaan publik karena banyak wajah baru dan kader muda parpol. Tingkat pendidikan para anggota DPR saat ini pun relatif lebih tinggi. “Tetapi,kepercayaan itu luntur karena kinerjanya tidak menunjukkan perbaikan. Ini menjadi tugas besar bagi DPR dalam empat tahun ke depan agar bisa mengembalikan kepercayaan publik,” tandasnya. Sebastian juga mengatakan bahwa selama satu tahun bekerja, DPR saat ini belum mampu membuktikan lebih baik daripada periode sebelumnya. “Tidak ada terobosan, baik dalam prolegnas, pengawasan, dan reformasi kelembagaan DPR itu sendiri,” tegas Sebastian. (adam prawira/rahmat sahid)
JAKARTA (SINDO) – Analis Kebijakan Publik Migrant Care Wahyu Susilo menyatakan, perlindungan hukum bagi para tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri nyaris tidak ada. UU No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri ( UU PPTKILN) masih memiliki banyak celah dan sangat lemah. Maraknya kasus penganiayaan yang dialami TKI di luar negeri menjadi cermin lemahnya hukum dan perlindungan pemerintah terhadap warga negaranya. ”Pemerintah Indonesia tidak berhasil melaksanakan amendemen bilateral agreementdengan negara tujuan buruh migran sehingga posisi hukum mereka lemah di negara tujuan.Akhirnya, banyak terjadi pelanggaran HAM dan pelanggaran administrasi,”kataWahyu di Jakarta kemarin. Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengatakan, ada 17 Kementerian yang berkoordinasi untuk mengurusi masalah buruh migran. Namun, yang selalu terjadi adalah miskomunikasi di antara berbagai kementerian tersebut. Keberadaan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sejak dibentuk juga tidak memberi perkembangan signifikan. Bahkan, BNP2TKI dan Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi justru terlibat konflik. ”Konflik yang terjadi akibat ketidakjelasan wewenang antara kedua lembaga tersebut.Sebab,itu peran negara harus tegas, hak buruh migran harus dijamin dan sesuai dengan standar internasional,”kata Anis. Sementara itu, anggota Komisi IX DPR Okky Asokawaty mengatakan, pembahasan revisi UU PPTKILN sudah berlangsung sejak November 2010 dan berlanjut pada tahun ini. Revisi diharapkan memperjelas fungsi masing-masing lembaga dan kementerian serta memperjelas subjek hukum.Dia memperkirakan UU ini bisa disahkan pada April 2011. Okky mengakui, lemahnya jaminan keselamatan dan perlindungan hukum bagi TKI antara lain disebabkan tidak jelasnya wewenang antarlembaga, salah satunya antara BNP2TKI dan pemerintah daerah (pemda). ”Yang sudah-sudah, wewenang PJTKI juga terlalu luas dan banyak. Ini peluang bagi calo untuk bermain,” katanya. (dyah pamela)
Integrasi UN untuk Pemerataan Sarat Konflik,KPUD Pemimpin Umum: Hary Tanoesoedibjo Wakil Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan: Syafril Nasution Wakil Pemimpin Perusahaan: Henry Suparman, Priscilla Diana Airin Pemimpin Redaksi /Penanggungjawab: Sururi Alfaruq Wakil Pemimpin Redaksi: Nevy AN Hetharia, Pung Purwanto Redaktur Pelaksana: Djaka Susila, Titis Widyatmoko Wakil Redaktur Pelaksana: Alex Aji Saputra, Dwi Sasongko, Masirom Redaktur: Achmad Faisal Nasution, Abdul Hakim, Alviana Harmayani Masrifah, Army Dian Kurniawan, Azhar Azis, Boy Iskandar, Danang Arradian, Eka Lesmana Prasetya, Hatim Varabi, Mohammad Ridwan, Mohammad Faizal, Nurcholis, Shalahuddin, Supriyadi, Syahrir Rasyid, Widaningsih, Wuri Hardiastuti, Yani Adryansah, Zen Teguh Triwibowo Asisten Redaktur: Abdul Haris, Abdul Rochim, Agus Warsudi, Agung Nugroho BS, Ainun Najib, Anton Chrisbiyanto, Chamad Hojin, Deni Mulyana Sasmita, Donatus Nador, Edi Purwanto, Estu Santoso, Fakhrur Haqiqi, Hanna Farhana,Hatta Sujatmin, Hermanto, Hendri Irawan, Ma’ruf, Maria Christina Malau, Muhammad Yamin, Muhibudin Kamali, M Iqbal, Nur Iwan Tri Hendrawan, Pangeran Ahmad Nurdin, Puguh Hariyanto, Rakhmat Baihaqi, Rusman Hidayat Siregar, Sali Pawiatan, Sazili Mustofa, Slamet Parsono, Sudarsono, Sujoni, Suriya Mohamad Said, Sunu Hastoro Fahrurozi, Suwarno, Taufik Pramugianto, Thomas Pulungan,Titi Sutinah Apridawaty, Vitrianda Hilba Siregar, Wasis Wibowo, Wahyu Sahala Tua, Wahyono, Yanto Kusdiantono, Yan Muhardiansyah, Yovan Adi Santika Reporter: Adam Prawira, Ahmad Baidowi, Andri Dwi Ananto , Bernadette Lilia Nova, Denny Irawan, Edi Yulianto, Hariyudi, Harley Ikhsan, Hendrati Hapsari, Helmi Firdaus, Helmi Syarif, Herita Endriana, Hermansah, Inda Susanti, Inggrid Namirazswara, Isfari Hikmat, Juni Triyanto, Kholil Rokhman, M Purwadi, Maesaroh, Megiza, Muhammad Sahlan, Neneng Zubaidah, Novia Sang Ayu Lesthia K, Paijo, Pasti Liberti Mappapa, Rahmat Sahid, Rarasati Syarief, Rendra Hanggara, Sri Noviarni, Sugeng Wahyudi, Susi Susanti, Syarifudin, Sofian Dwi, Sucipto, Tedy Achmad, Teguh Mahardika, Wahab Firmansyah, Wahyu Argianto Manager Litbang: Wiendy Hapsari Redaktur Bahasa: Jaelani Ali Muhammad Koordinator Fotografer: Aziz Indra Fotografer: Arie Yudhistira, Astra Bonardo, Eko Purwanto, Hasiholan Siahaan, Ratman Suratman, Yulianto, Yudhistiro Pranoto Manager Artistik: Wisnu Handoko Direktur Sirkulasi: Sugeng H.Santoso Deputy Direktur Sales & Marketing: Marygold Maitimoe GM Sales: Lia Marliana, Kiki Subarkah GM Marketing & Communications: Caecilia Hamzah GM Sirkulasi & Distribusi: Donny Irawan Display FC : Rp 88.900/mmk; BW : Rp 58.800/mmk; Spot Color : Rp 68.500/mmk. Halaman 1 : Rp 147.000/mmk; Halaman 3 : Rp 93.500/mmk; Halaman 5 : Rp 93.500/mmk; Halaman 7 : Rp 91.500/mmk. Halaman Cover Lifestyle, Sport, Referensia, Ekonomi & Bisnis : Rp 105.800/mmk; Creative Ad: Rp 101.000/mmk; Center Spread : Rp 96.500/mmk; Laporan Keuangan/Prospektus/Neraca FC : Rp 44.800/mmk; BW Rp 23.800/mmk Sosial/Duka Cita FC : Rp 77.000/mmk ; BW : Rp33.000/mmk Advertorial FC : Rp 91.900; BW: Rp 61.800/mmk; Spot Color: RP 71.600/mmk Iklan Kolom : Rp 35.000/mmk; Baris BW : Rp39.000/baris. Layanan Langganan: (021) 3911518, Fax : (021) 3929758 Iklan Display: (021) 3915634, Fax : (021) 3927721 Iklan Baris/Kolom, Divisi Sirkulasi dan Distribusi: Gedung Annex; Jl. Kebon Sirih Raya No. 17-19 Jakarta Pusat. Telepon / Fax. (021) 391 4672, E-mail: redaksi@seputar-indonesia.com, cs@seputar-indonesia.com iklankolom@seputar-indonesia.com; iklanbaris@seputar-indonesia.com
Penerbit: PT Media Nusantara Informasi, Percetakan: PT Media Nusantara Press Bank: BCA Cabang Wahid Hasyim A/C 478-301152-5, Anggota SPS Nomor 404/2005/11/A/2006, Terbit Tujuh Kali Seminggu. Alamat : MNC Tower Lt. 22, Jalan Kebon Sirih Raya No. 17-19, Jakarta 10340. Telepon (Hunting): (021) 3926955, Fax: (021) 392 9758, Redaksi: (021) 392 6955, Fax: (021) 392 7721 Wartawan Seputar Indonesia selalu dibekali tanda pengenal dan dilarang meminta / menerima apa pun dari narasumber
JAKARTA(SINDO) – Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal menyatakan, integrasi Ujian Nasional dengan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Nasional (SNMPTN) adalah untuk pemerataan pendidikan di perguruan tinggi. Wamendiknas memaparkan, UN adalah “eskalator” dalam dunia pendidikan. Pada ujian SD, penilaian akhirnya bisa digunakan untuk pertimbangan masuk ke SMP. Sementara, hasil UN SMP menjadi syarat masuk ke SMA. Di tingkat SMA, jelasnya, ada lubang yang menganga karena UN tidak dapat menjembatani jalan masuk ke perguruan tinggi. “Bila UN di tingkat SD dan SMP saja bisa diintegrasikan, maka seharusnya hasil UN SMA memiliki posisi tawar kejenjangpendidikanberikutnya,” kata Fasli di Jakarta kemarin. Diketahui, peserta SNMPTN 2010 mencapai 447.000 orang, naik 10 % dari tahun sebelumnya.Adapun daya tampung total di 57 PTN hanya 82.000 calon mahasiswa. Rata-rata perbandingan jumlah peserta SNMPTN 2010 dibandingkan daya tampung setara dengan 5:1, mengingat jumlah kelulusan SMA juga naik. Dengan demikian, perlu penambahan daya tampung di PTN. Namun,lanjut Fasli,hingga kini pembahasan mengenai pembobotan belum selesai. “Kami masih menghitung untung ruginya. Bagaimana caranya menjadikan UN itu salah satu faktor menentukan total nilai penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri,” ujarnya. Apabila UN ini tergabung dalam SNMPTN, maka calon mahasiswa tidak dibebani lagi pembiayaan karena nilai akhir UN yang ada otomatis masuk di database perguruan tinggi. Siswa juga tidak dibebani berbagai ujian masuk
Bila UN di tingkat SD dan SMP saja bisa diintegrasikan, maka seharusnya hasil UN SMA memiliki posisi tawar ke jenjang pendidikan berikutnya. FASLI JALAL
Wakil Menteri Pendidikan Nasional
yang hanya menambah stres, cukup satu kali ujian nasional yang nilai akhirnya mencakup keseluruhan. Fasli mengatakan, integrasi ini perlu karena partisipasi siswa miskin sangat rendah untuk masuk ke perguruan tinggi.“Semua siswa di desa, kota, daerah terpencil, dan perbatasan harus berpeluang besar untuk masuk ke perguruan tinggi,”imbuhnya. Mengenai penolakan yang diungkapkan oleh sebagian besar perguruan tinggi, mantan Dirjen PendidikanTinggi (Dikti) Kemendiknas ini menyatakan bahwa hal itu bersifat semu. Fasli juga menyebut, penerimaan masuk perguruan tinggi secara nasional tidak akan membabat otonomi kampus lantaran pembobotan akan ditentukan juga oleh perguruan tinggi masingmasing. Untuk fase awal ini, lanjut dia, Kemendiknas memastikan penerimaan melalui Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK) akan diterapkan secara nasional. Sementara itu, Rektor Univer-
sitas Indonesia (UI) Gumilar Rusliwa Soemantri mengatakan, integrasi ini perlu dikaji dengan cermat.“Intinya, perlu kajian mendalam apa yang terbaik bagi bangsa dan negara,”tandasnya. Gumilar pun menghargai langkah Kemendiknas untuk menyatukan ujian dan seleksi masuk tersebut dengan alasan efisiensi seleksi dan pencarian solusi terbaik dalam peliknya masalah di dunia pendidikan. Rektor termuda UI ini mengakui, penerimaan mahasiswa baru UI melalui SNMPTN cukup rendah. Pada 2009, UI hanya menerima30%daritotalmahasiswabaru. Jalur penerimaan terbesar adalah melalui Seleksi Masuk UI (Simak UI) yang mencapai 40% dan diselenggarakan UI secara mandiri. Penerimaan mahasiswa baru UI juga melalui Program Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar (PPKB) dan Ujian Masuk Bersama (UMB).Gumilar mengatakan,porsi penerimaan lewat seleksi yang langsung diselenggarakan UI sengaja diperbesar.“UI ingin benar-benar mendapatkan mahasiswa yang benar-benar berprestasi. Terbukti, mahasiswa yang diterima melalui jalur PPKB IPK-nya sangat tinggi, lebih dari 3,6,”sebut Gumilar. Pengamat Pendidikan Darmaningtyas berpendapat, integrasi ini adalah langkah positif sebab hal tersebut dapat menghemat anggaran negara.Dia mengemukakan,gagasan pemerintah menerapkan hasil UN sebagai acuan masuk PTN sebenarnya sudah lama.“Persoalannya adalah tidak meratanya kualitas sekolah. Jadi, mutu pendidikan juga harus ditingkatkan,”katanya. Soal daya tampung PTN, Darmaningtyas menekankan, PTN harus bersikap adil. Akses program penelusuran minat dan bakat (PMDK) pun harus diperluas lagi. (neneng zubaidah)
Sulit Patuh pada KPU JAKARTA (SINDO) – Kalangan pengamat dan LSM terus melanjutkan gerakan penentangan terhadap wacana agar orang parpol bisa masuk menjadi anggota lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti memaparkan, kebingungan dan kekacauan politik akan terjadi saat KPU nasional atau pusat didominasi partai A sedangkan KPU di sejumlah provinsi didominasi partai B. KPU di provinsi lainnya mayoritas diisi anggota parpol C.Karakter berbeda juga akan menghiasi keanggotaan KPU di tingkat kabupaten/kota yang konstelasi politiknya jelas berbeda-beda. “Lantas, kalau terjadi seperti itu,bagaimana mereka bisa tunduk pada putusan-putusan KPU nasional? Bagaimana bisa terwujud sifat KPU yang nasional,tetap,dan mandiri?”tanya Ray. Direktur Eksekutif Pusat Reformasi Pemilu (Cetro) Hadar Navis Gumay mengingatkan, masuknya orang parpol ke KPU,meski harus mengundurkan diri terlebih dulu,akan membuat penyelenggara pemilu sulit netral. Dia pun menyebutkan, aturan yang ada sudah ideal bahwa seorang calon anggota KPU minimal sudah tidak terlibat kegiatan politik praktis parpol lima tahun sebelum mendaftar. “Kalau kader parpol masuk jadi anggota KPU, keberpihakannya sulit dihilangkan. Konflik kepentingan pasti akan terjadi karena parpol punya agenda politik pragmatis,” kata Hadar di Jakarta kemarin.
Konflik di tubuh lembaga penyelenggara pemilu,lanjut Hadar, akan membuat legitimasi calon terpilih menjadi lemah karena sangat mungkin terus disengketakan. Pemilu pun tidak akan berjalan lancar. Ketua Pusat Kajian Politik Fisip Universitas Indonesia Sri Budi Eko Wardani mengatakan, tidak ada jaminan sama sekali masuknya politikus yang belum lama keluar dari parpolnya akan membuat kemandirian KPU terjaga. Kinerja KPU tidak akan lebih baik bila di dalamnya banyak unsur parpol. “Bayangkan bagaimana jadinya proses verifikasi partai, proses pencalonan, dan tahapan kampanye bila penyelenggara pemilu adalah orang-orang parpol,” ujarnya. Kemungkinan terburuk bila DPR pada akhirnya tetap menyepakati orang-orang parpol masuk KPU,kata Sri,maka lembaga yang harus benar-benar diperkuat adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “Sekarang ini kewenangan Bawaslu sangat lemah karena hanya bisa merekomendasikan sanksi. Bawaslu tidak punya kewenangan untuk memutuskan,” jelas Sri. Dia juga mengingatkan, bila orang-orang parpol masuk KPU, koordinasi antara KPU pusat dengan KPU-KPU daerah akan terkendala. “Masuknya orang parpol di KPU dikhawatirkan akan menimbulkan hegemoni oleh partai tertentu yang menguasai satu provinsi, namun tidak di provinsi lainnya. Itu efek yang perlu diperhatikan,”pandang Sri. (andi setiawan)