9
DPRD Sahkan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah Lewat rapat paripurna DPRD sahkan Ranperda pengelolaan keuangan daerah menjadi Perda.
D
ALAM rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Rohil, Nasruddin Hasan itu DPRD Rohil menyetujui hasil pembahasan Tim Pansus dan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi Peraturan Daerah (Perda). Dan salah satu pengelolaan keuangan daerah yang mendapat sorotan adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Adapun agenda rapat paripurna yang digelar Rabu (28/11) itu, penyampaian laporan hasil Pembahasan Ranperda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang disampaikan Tim Pansus DPRD Rohil, Suyadi. Pada kesempatan itu, Suyadi menjelaskan Tim Pansus telah melakukan tugas sejak bulan Agustus lalu, dan menerima masukan dari berbagai fraksi, dan diantara
yang menjadi salah satu sorotan adalah tentang pengelolaan dana BOS. Usai penyampaian laporan Tim Pansus tersebut, seluruh anggota DPRD menyetujui Ranperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Inspektorat Sidak RSUD Pratomo
I
NSPEKTORAT Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke RSUD Pratomo Bagansiapiapi. Hal ini berkaitan dengan banyaknya laporan pelanggaran tentang indispliner pegawai, tertutama para dokter berstatus PNS. “Karena banyaknya keluhan dari masyarakat, bahwa dokter spesialis seirng tidak berada ditempat. kita sudah lakukan sidak ke RSUD Pratomo. Mereka sudah kita berikan peringatan sanksi indisipliner, agar kejadian tidak terulang kembali,” ungkap Kepala Inspektorat Rohil, H Yatim Maamun. Yatim menyebutkan dalam sidak itu beberapa dokter mengaku bekerja sampingan diluar, seperti di rumah sakit swasta, buka praktek dan sebagainya. Meski demikian, pihaknya tidak mentolelir alasan tersebut, sebab dokter bersangkutan sudah menjadi bagian dari instansi di pemerintahan daerah. “Konsekuensinya mereka harus berada setiap hari, apalagi dokter digaji pemerintah. Kalau memang bisa mengatur waktu tidak masalah, tetapi setiap hari harus hadir sesuai jadwal dinas,” tegasnya. Mengenai sanksi, Yatim memastikan bahwa sidak yang dilakukan hanya memberikan peringatan, belum kepada sanksi tindakan tegas. Namun, tidak tertutup kemungkinan jika dokter bersangkutan melakukan tindakan indispliner yang sudah tidak dapat ditolelir.*
menjadi Perda. Diikuti dengan penandatanganan berita acara persetujuan oleh Ketua DPRD Rohil, Nasruddin Hasan disaksikan seluruh anggota DPRD dan Wakil Bupati Rohil, H Suyatno, AMp. Ditempat yang sama, Wakil
Bupati Rohil, Suyatno mengakui kelemahan sejumlah sekolah di Rohil dalam menyelesaikan SPJ dana BOS adalah kurang tepat waktu. Makanya perlu diingatkan kepada seluruh kepala sekolah di Rohil begitu pentingnya soal
rtc/ttg
Disbun Undang PKS Bahas Harga Sawit
U
NTUK mencari solusi terhadap harga tandan buah sawit (TBS), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) melalui Dinas Perkebunan (Disbun) segera mengundang dan melakukan koordinasi dengan seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang berdiri dan beroperasi di Rohil. Menurut Kepala Dinas Perkebunan Rohil, H Mukhtar Luthvie, SH, langkah itu diambil karena soal harga TBS akan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat yang pada gilirannya akan berdampak kepada ekonomi masyarakat. “Saat ini harga TBS dibeberapa daerah kita ini, boleh dikatakan ada yang masih rendah. Berkisar Rp750
hingga Rp800 per kilogram. Idealnya sekitar Rp1.500 per kilogram. Kalau harganya ideal, saya kira masyarakat bisa mendapatkan keuntungan,” jelas Mukhtar Luthvie. Solusi seperti ini, kata Mukhtar, sangat perlu dilakukan. Karena, apa yang menjadi akar permasalahan turunnya harga TBS di beberapa wilayah di Rohil terlebih yang jauh, belum diketahui. “Terus terang saja, kami sendiri tidak tahu, apa yang menjadi akar permasalahannya. Untuk itulah, kita perlu carikan solusinya bersamasama dengan PKS.” ujarnya. Selain mencari solusi, Mukhtar Luthvie memastikan koordinasi tersebut bakal membahas berbagai permasalahan. Diantaranya men-
mtr/ttg
NO: 715 TAHUN XIII/ EDISI 4 - 10 DESEMBER 2012 CMYK
SPJ penggunaan dana BOS ini. “Para kepala sekolah yang ada di seluruh wilayah Rohil, diingatkan bahwa SPJ ini sangat perlu sekali, karena tanpa SPJ ini akan jadi tunggakan kita dibelakang hari. Karena memang ada semacam deadline yang diberikan pemerintah pusat kepada kita,” tegas Suyatno. Dan Suyatno memastikan Pemkab Rohil menyambut baik usulan dari anggota DPRD. “Makanya kita menyambut baik usul dan saran ini dan akan sangat kita perhatikan. Untuk itu mari sama-sama kita gotong royongkan, agar sekolahsekolah kita bersama seluruh kepala sekolah yang mendapatkan dana BOS untuk bisa menyampaikan SPJ tepat waktu,” ujarnya. Sementara itu, Anggota DPRD Rohil dari Komisi IV membidangi pendidikan, Suryati berpendapat dan tidak menyalahkan Dinas Pendidikan, melainkan lebih menekankan kepada sejumlah sekolah agar menyelesaikan SPJ tepat waktu.*
yangkut soal kelengkapan administrasi terhadap PKS yang berdiri dan beroperasi di Kabupaten Rohil. “Kalau PKS yang belum memiliki izin, kita sarankan agar segera mengurus izinnya. Kemudian PKS itu menampung berapa tenaga kerja. Sehingga, kita bisa memiliki data yang akurat,” tambahnya. Ia juga menjelaskan rencana rapat koordinasi dengan 22 PKS yang ada di Kabupaten Rohil sudah disusun. Kini tinggal mencari waktu yang tepat. “Rencananya sudah ada. Tinggal mencari waktu dan tempat saja. Waktu dan tempat itu nanti, bakal ditentukan oleh bupati. Karena, bupati sangat berkeinginan untuk bisa hadir,” ujar Mukhtar lagi.*
rp/ttg