“
HTI, sebab penambahan luas area dalam SK 327 mayoritas berada pada hutan gambut yang seharusnya di- Karena kita tahu SK 327 itu bermasalah makanya kita lindungi. “Walau pesimis, setidaknya minta Menhut tinjau ulang,” kata di tim mediasi Pulau Padang ini kita bisa sedikit berharap karena ada orang Zulkifli Yusuf, Kadishut Propinsi Riau kita (asli Riau, red) masuk anggota timnya. Semoga masukan kita dialam, menunda pelayanan sampai di- Salah satu isinya mohon tinjau ulang SK respon,” harap Muslim. lakukan pengukuran dan penataan batas 327. Permohonan tinjau ulang tersebut UPAYA PENYELESAIAN konflik lapangan, melak-sanakan terlebih dahulu didasarkan pada tuntutan warga KeHTI di Pulau Padang tak hanya datang perubahan fungsi kawasan hutan, dan camatan Merbau tanggal 26 Juli 2010 dari DPRD Propinsi Riau—Pansus meminta kawasan Indragiri Hulu di- untuk menghen-tikan operasional HTI Riau—dan Menhut Zulkifli Ha- masukkan dalam areal RAPP sesuai perusahaan di sana. Juga didasarkan pada san—tim mediasi. Ia juga datang dari pengukuran dan penataan batas. kunjungan kerja Komisi I DPRD SK tanggal 2 Juli 2004 tersebut berisi Kabupaten Kepu-lauan Meranti ke DPRD Kabupaten Ke-pulauan Meranti dengan membentuk tim terpadu pada syarat yang diajukan Gubernur Riau atas Kecamatan Merbau. Hasilnya RAPP Februari 2011. Dialog dihadiri berbagai rekomendasi pembangu-nan HTI untuk baru melakukan satu kali sosialisasi unsur dari tingkat daerah, wilayah, PT RAPP. Beberapa syarat tersebut: kepada masyarakat tanpa melibatkan hingga pusat. Ada perwakilan Dinas mengadendum HPH yang masih tum- pemerintah. Tang-gal 19 Agustus Ketua Kehutanan dan Perkebunan Meranti, pang tindih, me-rubah status dari non DPRD kirim surat pada Direktur RAPP Bupati Meranti, DPRD Meranti, Dinas kawasan hutan menjadi kawasan hutan untuk menghentikan sementara kegiatan Kehutanan Propinsi Riau, BPN Riau, berproduksi tetap, dan menyelesaikan operasional HTI mereka. DPRD Riau, anggota DPD RI asal Riau: hak masya-rakat dan perusahaan lain. Imam Santoso, Dirjen Bina Usaha Gafar Usman dan Instiawati Ayus, dan “Karena kita tahu SK 327 itu bermasalah Kehutanan pada Kementerian KehuLSM lingkungan seperti Scale Up, Walhi, makanya kita minta Menhut tinjau tanan RI tanggal 3 November 2010 dan JMGR. Hadir pula perwakilan dari ulang,” kata Zulkifli Yusuf. Namun menyatakan bahwa pencabutan SK 327 PT RAPP serta warga Pulau Padang dan hingga sekarang surat tersebut tak tahun 2009 harus mengacu pada PeraSerikat Tani Riau (STR) Daerah Meranti. kunjung mendapat respon dari Menhut. turan Menteri Kehutanan Nomor 39 Sayang tim ini pun tak juga bisa Zulkifli juga tak mau keluarkan RKT tahun 2008. Permenhut tersebut meselesaikan konflik warga Pulau Padang RAPP waktu itu, “Silahkan kalau Menhut ngatur tentang tata cara pengenaan sanksi mau ke-lauarkan.” Akhirnya RAPP dapat administratif terhadap pemegang izin dengan perusahaan. Muhammad Riduan, Ketua STR sertifikasi. RAPP bisa keluarkan RKT pemanfaatan hutan. Bahwa perizinan Kabupaten Kepulauan Meranti kata- sendiri (self approval). pemanfaatan hasil hutan yang diterZulkifli Yusuf bahkan mem-perkuat bitkan Menhut, pencabutan izinnya juga kan, Tim Terpadu telah terjadi perubahan fungsi tanpa melibatkan warga rekomendasi tinjau ulang tersebut merupakan kewenangan Menhut. dalam diskusi perubahan tersebut. dengan mengeluarkan kronologis per“Tim yang semula bertugas mengkaji luasan areal RAPP pada bulan Januari MESKI TAK jadi menemui warga Pulau kelayakan tanah, Amdal, dan izin RAPP 2010. Ia simpulkan SK 327 tahun 2009 Padang pada 6 Januari 2012, Menteri menjadi tim yang bertugas mengawasi cacat administrasi dan perlu direvisi agar Kehutanan bersikukuh akan keluarkan operasional RAPP di Pulau Padang. tidak menimbulkan permasalahan di surat revisi SK 327 tahun 2009 asal ada Karena itu kami menolak,” tegas kemudian hari. rekomendasi berisi permohonan tinjau Selain Dishut Propinsi Riau, Bupati ulang dari Bupati Meranti. Riduan. Kabupaten Kepulauan Me-ranti juga Sementara Bupati Meranti, Irwan JAUH SEBELUM protes warga melakukan hal sama pada 26 Agustus Nasir bersikeras sudah kirimkan reterkait izin HTI di Pulau Padang, 2009—saat itu Pjs Bupati Meranti komendasi tersebut pada 26 Agus-tus menurut catatan Bahana, Kepala Dinas Syamsuar. Bupati mengirim surat pe- 2009 dan 3 September 2010. Bupati juga Kehutanan Propinsi Riau, Zulkifli ninjauan ulang SK 327 kepada Direktur mengacu pada Permenhut Nomor 39 Yusuf sudah lebih dulu keluarkan surat Jenderal Bina Pro-duksi Kehutanan pada tahun 2008; tak ditemukan ketentuan yang ditujukan kepada Menhut, saat itu, Kementerian Kehutanan Jakarta. Lalu bahwa pro-sedur pencabutan izin harus MS Kaban. Surat tertanggal 2 Septem- pada 3 September 2010 Bupati Meranti terlebih dahulu mendapat rekomendasi ber 2009 tersebut meminta Menhut juga kirim surat lagi meminta hal yang Bu-pati. Semua hal tersebut dituanguntuk meninjau ulang SK 327 tahun sama: tinjau ulang SK 327 tahun 2009. kannya dalam sebuah surat perihal Kali ini surat ditujukan kepada Menteri klarifikasi kegiatan pembangunan HTI 2009 yang diterbitkan 12 Juni 2009. Inti suratnya meminta Menhut Kehutanan RI. PT RAPP di Pulau Padang tanggal 10 Pada 30 Juli 2010 giliran Ketua DPRD Januari 2012 dan ditujukan pada Menteri mengacu pada surat Gubernur tanggal 2 Juli 2004, mengurangi areal yang Kabupaten Kepulauan Meranti me- Kehutanan, Zulkifli Hasan. tim laput tumpang tindih dengan kawasan suaka ngirim surat kepada Menteri Kehutanan.
21
Majalah 2011
BAHANA MAHASISWA