PEMERINTAHAN
P
EMERINTAH dituntut melakukan upaya mengembalikan pentingnya fungsi (Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam perencanaan pembangunan, yang saat ini mulai luntur. Kegiatan yang berisi penetapan prioritas kegiatan pembangunan mulai dari tingkat desa (Musrenbang Desa) dan kecamatan itu mulai ditinggalkan karena ada anggapan dari sebagian pemimpinan pemerintahan desa yang menganggap kegiatan itu sia-sia, karena rencana kegiatan yang sudah ditetapkan sebagian besar tidak terlaksana. Upaya yang perlu dilakukan adalah mengembalikan kepercayaan terhadap kegiatan itu dengan menjamin bahwa semua kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan hanya merujuk pada hasil ketetapan dalam musrenbang. Ketua Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) Heru Budi Prayitno, mengatakan tanpa ada upaya tersebut,maka selamanya minat kepala desa untuk melaksanakan dan mengikuti kegiatan itu tetap minim. “Sebagian masyarakat kita masih bergantung pada kepala desanya. Kalau sudah kepala desa tidak percaya dengan musrenbang, itu akan diikuti oleh masyarakatnya,” kata Heru. Salah satu sumber utama tidak terlaksananya rencana kegiatan itu, kata Heru, karena pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap pembangunan di desa, menempuh jalurnya sendiri-sendiri dan terkesan mengabaikan ketetapan tentang prioritas masalah dan prioritas rencana kegiatan di masing-masing desa. Ia mencontohkan, adanya kegiatan serap aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh anggota DPRD. Kegiatan cenderung hanya melibatkan kelompok tertentu dalam menjaring rencana program pembangunan dan tidak melihat kebutuhan masyarakat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) maupun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) sebagai produk perencanaan yang ditetapkan melalui musren.
8
FOKUS Edisi VII Tahun Ke VIII 2013
Diperlukan Upaya Revitalisasi Fungsi Musrenbang “Seharusnya, untuk apa mengadakan serap aspirasi, sementara di masing-masing desa telah ada prioritas yang ditetapkan sendiri oleh masyarakat,” katanya. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pamekasan, Nur Qodim, mengakui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) masih dianggap sebagai kegiatan yang bersifat formalitas oleh sebagian masyarakat. Penilaian itu disebabkan sebagian besar rencana yang diusulkan dan dibahas di dalam Musrenbang tidak terlaksana.. Nur Qodim mengatakan akibat anggapan itu, sebagian desa merasa enggan untuk mengikuti musyawarah perencanaan tersebut karena yakin usulan mereka tidak akan terlaksana seperti tahuntahun sebelumnya. “Anggapan itu yang banyak muncul di beberapa desa sehingga kegiatan musren hanya dilaksanakan seadanya dan tidak berjalan maksimal,” katanya. Ia mengakui, pada sebagian besar
usulan yang dibahas secara matang melalui musrenbang tingkat desa hingga kecamatan di tahun-tahun sebelumnya sangat sedikit yang terlaksana. Hingga akhirnya berpengaruh pada pelaksanaan musren yang seharusnya menghasilkan rujukan rencana pembangunan menjadi tidak maksimal dan hanya sekedar formalitas. Penyebabnya, kata dia, karena belum adanya kesadaran dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap pembangunan di tingkat desa, untuk menggunakan hasil musyawarah warga untuk kegiatan mereka. Selain itu, masih kuatnya kepentingan politis pihak-pihak tertentu yang memaksa dokumen perencanaan menjadi tidak memiliki arti. “Itu kondisi yang telah lalu. Saat ini kita bisa memulai hal yang baru dan menjadikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, baik di tingkat desa maupun kecamatan sebagai sebuah proses menentukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dan