MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 90 /KPTS-II/2001 TENTANG PEMBAHARUAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN ALAM PT. DUADJA COPRPORATION II SELUAS + 74.860 (TUJUH PULUH EMPAT RIBU DELAPAN RATUS ENAM PULUH) HEKTAR DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT MENTERI KEHUTANAN, Membaca
:
1. Surat Direktur Utama PT. DUADJA CORPORATION II Nomor 009/DC-II/X/1997 tanggal 06 Oktober 1997, tentang permohonan perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan Alam (HPH Alam) di Provinsi Kalimantan Barat; 2. Akta Nomor 63 tanggal 30 Juni 1964 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) DUADJA CORPORATION II, yang dibuat dihadapan Atmadiredja, SH. Notaris di Jakarta dan perubahan-perubahannya yaitu Akta Nomor 489 tanggal 17 Juni 1989 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, SH. Notaris di Jakarta dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 42 tanggal 17 Nopember 1997, dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, SH. Notaris di Jakarta.
Menimbang
:
a. bahwa hutan produksi sebagai sumber daya alam yang mempunyai potensi ekonomi, perlu dimanfaatkan secara maksimal dan lestari berazaskan kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan bagi kepentingan pembangunan ekonomi nasional; b. Bahwa berdasarkan surat Menteri Pertanian Nomor 656/Kpts/Um/10/1979 Tanggal 13 Oktober 1979 kepada PT. DUADJA CORPORATION II telah diberikan Hak Pengusahaan Hutan seluas Âą 125.000 (seratus dua puluh lima ribu) hektar yang terletak Di Provinsi Kalimantan Barat; c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 977/Kpts-VI/1999 tanggal 14 Oktober 1999, Kepada PT. DUADJA CORPORATION II telah diberikan persetujuan sementara pembaharuan HPH Alam untuk Jangka waktu 2 (dua) tahun, atas areal hutan produksi seluas Âą 54.627 (lima puluh empat ribu enam ratus dua puluh tujuh) hektar, yang terletak di kelompok hutan Sungai Jaken Hulu dan Sungai Kenyau, Provinsi Kalimantan Barat; d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PT. DUADJA CORPORATION II dinilai telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga kepada yang bersangkutan dapat diberikan pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan Alam, dengan Keputusan Menteri Kehutanan.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970; 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang-undang...
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967, Tentang Iuran Hak Pengusahaan hutan dan Iuran Hasil hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1980; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil hutan Pada Hutan Produksi; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999, tentang Dana Reboisasi; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; 16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1991 tentang Dana Reboisasi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1997; 17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1998 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan; 18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen; 19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 289/M Tahun 2000, tentang Pembentukan Kabinet Persatuan Nasional; 20. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 602/Kpts-II/1998 jo. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 622/Kpts-II/1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan (UPL) Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan; 21. Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan nomor 728/Kpts-II/1998 tentang Luas Maksimum Pengusahaan Hutan dan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Budidaya Perkebunan; 22. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 307/Kpts-II/1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan; 23. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 314/Kpts-II/1999 tentang Rencana Karya Pengusahaan Hutan, Rencana Karya Lima Tahun, dan Rencana Karya Tahunan atau Bagan Kerja Pengusahaan Hutan; 24. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 002/Kpts-II/2000 tentang Orgamisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Memperhatikan :
Rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat Nomor 522/3186/EKON tanggal 26 Agustus 1999. MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERTAMA...
PERTAMA
:
Memberikan pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan Alam (HPH Alam) kepada PT. DUADJA CORPORATION II atas areal hutan produksi seluas + 74.860 (tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh ) hektar, yang terletak di kelompok hutan Sungai Jaken Hulu dan Sungai Kenyau, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana terlukis pada peta lampiran Keputusan ini.
KEDUA
:
Letak dan luas definitif areal kerja HPH alam tersebut Amar Pertama ditetapkan oleh Menteri Kehutanan setelah dilaksanakan pengukuran dan penataan batas dilapangan.
KETIGA
:
Kepada PT. DUADJA CORPORATION II Makmur diberikan hak untuk menanam, menebang, mengangkut, menjual dan atau mengolah hasil hutan dari areal kerja yang diberikan kepadanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KEEMPAT
:
PT. DUADJA CORPORATION II wajib : 1. Mengalokasikan saham untuk untuk Koperasi Masyarakat sekitar areal kerja HPH Alam sebagai hak kompensasi masyarakat, sehingga komposisi saham PT. DUADJA CORPORATION II menjadi : a. PT. DUADJA CORPORATION II sebesar 60%; b. Koperasi Masyarakat sekitar areal kerja HPH Alam sebesar 20%; c. Yayasan Al-Islah Bondowoso sebesar 20%. 2. mengikutsertakan anggota masyarakat setempat dalam segmen kegiatan pengusahaan hutan. 3. Menempatkan tenaga teknis kehutanan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya Keputusan ini. 4. Menempatkan sekurangnya satu orang tenaga profesional kehutanan dalam jajaran Direksi dan atau Komisaris perusahaan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Keputusan ini.
KELIMA
:
PT. DUADJA CORPORATION II, wajib memenuhi berbagai aspek, yaitu : 1. Aspek Administratif : a.
Membayar Iuran Kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b.
Membayar iuran hasil audit akuntan publik atas laporan keuangan tahun berjalan selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun berikutnya berpedoman pada Pedoman Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) Nomor 32.
c.
Menyediakan sejumlah dana jaminan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Aspek Sosial ekonomi: a.
Menyediakan dan mendistribusikan/menjual 5% kayu produksi RKTnya untuk keperluan pembangunan daerah/kebutuhan dalam negeri sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.
b.
Membantu peningkatan taraf hidup masayarakat yang ada di dalam dan atau di sekitar areal HPH Alam-nya dalam rangka melaksanakan program pembinaan masyarakat desa hutan, dengan meningkatkan jumlah pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Aspek Pembinaan Hutan dan Lingkungan: a.
Membuat persemaian bibit unggul dengan sitem vegetatif dan atau generatif.
b.
Menanami seluruh tanah kosong/tidak produktif adalam areal kerjanya minimal 300 (tiga ratus) hektar per tahun dan selesai selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkannya Keputusan ini. KEENAM...
KEENAM
:
Apabila PT. DUADJA CORPORATION II tidak merealisasikan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini dan Lampirannya, maka HPH Alam PT. DUADJA CORPORATION II dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
KETUJUH
:
Pemberian Rencana Karya Tahunan (RKT), Jatah Produksi Tahunan (JPT) serta kegiatan pembinaan hutan per tahun, berpedoman pada Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) dan Rencana Karya Pengusahaan Hutan Lima Tahun (RKL) yang meliputi seluruh jangka waktu pengusahaan hutan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
KEDELAPAN
:
Keputusan ini beserta lampirannya berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 13 Oktober 1999, untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, kecuali apabila sebelumnya diserahkan kembali oleh pemegang HPH Alam yang bersangkutan atau dicabut oleh Menteri Kehutanan. Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : 15 Maret 2001
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
ttd.
Dr. Ir. NUR MAHMUDI ISMA’IL, MSc.
SOEPRAYITNO, SH. MM BIP. 080020023 Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Sdr. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Sdr. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah; Sdr. Menteri Pertanian; Sdr. Menteri Keuangan; Sdr. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Sdr. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Sdr. Menteri Perindustrian dan Perdagangan; Sdr. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah; Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup; Sdr. Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah: Sdr. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan; Sdr. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat; Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat; Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat; Sdr. Direktur Utama PT. DUADJA CORPORATION II; Sdr. Ketua Yayasan Al-Islah Bondowoso. LAMPIRAN