Pejabat Penagih Pungutan/Iuran Pengusahaan Taman Buru adalah pegawai di lingkungan Departemen Kehutanan yang ditunjuk oleh pejabat kehutanan di daerah. (Kepmenuang 656/KMK.06/2001). Pejabat Penerbit SPM adalah Pejabat yang diberi kewenangan untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Nota Hasil Pengujian (NHP). (Persekjen P.01/II-REN/2006). Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (P2SKSHH) : 1 adalah pegawai kehutanan (PNS maupun non PNS) yang mempunyai kualifikasi minimal sebagai Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen SKSHH di TPK hutan, TPK antara, industri primer hasil hutan, tempat penampungan, pelelangan hasil hutan atau pelabuhan umum. (Kepmenhut 86/Menhut-II/2004); 2 pegawai Perhutani yang mempunyai kualifikasi minimal sebagai Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk menerbitkan dokumen SKSHH di TPK, TPn, industri primer hasil hutan kayu dan industri primer hasil hutan bukan kayu Perhutani. (Kepmenhut 127/Kpts-II/2003). Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SKSKB) adalah Pegawai Kehutanan yang memenuhi kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan penerbitan SKSKB. (Permenhut P. 9/Menhut-II/2007). Pejabat Penetap Angka Kredit adalah : 1 pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Polisi Kehutanan. (Kepmenhut 347/Kpts-II/2003); 2 pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan. (Kepmenhut 86/Menhut-II/2004); 3 pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Penyuluh Kehutanan. (Kepmenhut 272/Kpts-II/2003). Pejabat Pengadaan adalah 1 (satu) orang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI)/Pemimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (Perpres 8/2006). Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. (UU 14/2008). Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. (UU 1/2004). Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LPH) adalah : 1 pegawai kehutanan yang memenuhi kualifikasi minimal sebagai Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi tugas dan tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan pengesahan laporan hasil penebangan/ pemanenan yang selanjutnya disebut P2LPH dan untuk mengesahan laporan produksi hasil hutan bukan kayu disebut P2LPH-HHBK. (Kepmenhut 86/Menhut-II/2004); 2 pegawai Perhutani yang memenuhi kualifikasi minimal sebagai penguji hasil hutan yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan pengesahan laporan hasil penebangan/pemanenan kayu bulat/ kayu brongkol/kayu bakar yang selanjutnya disebut P2LHP dan untuk pengesahan laporan hasil produksi hasil hutan bukan kayu disebut P2LP-HHBK. (Kepmenhut 127/Kpts-II/2003). Pejabat Pengesah Laporan Hasil Produksi (P2LHP) adalah Pegawai Kehutanan yang memenuhi kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi tugas, tanggung
218