Bina Penyuluh Kehutanan, Pusat Diklat Kehutanan, Pusat Standardisasi Lingkungan Kehutanan dan Pusat Informasi Kehutanan; (Kepmenhut 609/Kpts-II/2002). Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh UndangUndang. (UU 43/1999). Pejabat Pembina Kepegawaian adalah menteri, jaksa agung, pimpinan sekretaris negara, sekretaris kabinet, sekretaris militer, sekretaris presidenan, sekretaris wakil presiden, kepala kepolisian negara, pimpinan lembaga pemerintah non departemen, pimpinan kesekretariatan lembaga tertinggi/tinggi negara, gubernur dan bupati/ walikota. (PP 99/2002). Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah bupati/walikota. (PP 9/2003). Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur. (PP 9/2003). Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah menteri, jaksa agung, pimpinan kesekretariatan lembaga kepresidenan, kepala kepolisian negara, pimpinan lembaga pemerintah non departemen, pimpinan kesekretariatan lembaga tertinggi/tinggi negara, kepala pelaksana harian badan narkotika nasional serta pimpinan kesekretariatan lembaga lain dan bukan merupakan bagian dari departemen/ lembaga pemerintah non departemen. (PP 9/2003). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah : 1 pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI)/Pemimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. (Perpres 8/2006); 2 Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan bertanggungjawab terhadap pengadaan barang/jasa. (Persekjen P.01/II-REN/2006). Pejabat Pemungut adalah pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan penerimaan negara bukan pajak. (PermenhutP.10/Menhut-II/2005). Pejabat Penagih adalah PNS di bidang kehutanan yang diberi tugas dan wewenang untuk menerbitkan SPP-PSDH dan atau SPP-DR. (Permenhut P. 18/Menhut-II/2007). Pejabat Penagih Pungutan/Iuran Menangkap Satwa Liar adalah pegawai di lingkungan Departemen Kehutanan yang ditunjuk oleh pejabat kehutanan di daerah. (Kepmenuang 656/KMK.06/2001). Pejabat Penagih Pungutan/Iuran Mengangkut Satwa Liar Dan Tumbuhan Alam adalah pegawai di lingkungan Departemen Kehutanan yang ditunjuk oleh pejabat kehutanan di daerah. (Kepmenuang 656/KMK.06/2001). Pejabat Penagih Pungutan/Iuran Pengusahaan Pariwisata Alam adalah pegawai di lingkungan Departemen Kehutanan yang ditunjuk oleh pejabat kehutanan di daerah. (Kepmenuang 656/ KMK.06/2001).
217