SUMATERA UTARA
Jumat 7 Oktober 2011
harian andalas | Hal.
13
Dibongkar, Lima Tower Telkomsel di Tanjung Morawa Tanjung Morawa-andalas Tim terpadu Pemakab Deli Serdang yang dipimpin Kasi Operasional Satpol PP M Saragih, membongkar lima tower Telkomsel di Desa Tanjung Morawa-A, Bandar Labuhan, Butu Bedimbar, Bangun Sari, dan Bangun Sari Baru, kecamatan Tanjung Morawa Deli Serdang, Kamis (6/10). Menurut Saragih, berdasarkan surat perintah dikeluarkan Dinas Cipta Karya ditandatangani Ir Abdul Haris, kelima tower yang berdiri dan sudah beroperasi, belum memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) resmi yang dikeluarkan Pemkab Deli Serdang. "Akibatnya, pemerintah mengalami kerugian puluhan juta," katanya. Dijelaskan, sebelum melakukan pembongkaran tower Tolkomsel, Pemkab Deli Serdang melalui Dinas Cipta Karya sudah melayangkan surat pemberitahuan, namun surat itu terkesan diabaikan pihak pengelola jasa tersebut. Sesuai dengan Perda Pem-
kab Deli Serdang No 14 tahun 2006, tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pasal 15, setiap orang pribadi atau badan dilarang mendirikan bangunan tanpa izin. Pasal 16 menyebutkan, pekerjaan mendirikan bangunan dapat dimulai, setelah IMB diberikan kepala daerah. Pemilik bangunan tower tersebut dinilai, telah melakukan pelanggaran terhadap Perda tersebut, dan pemerintah melalui instansi terkait telah melakukan peringatan untuk tidak melakukan kegiatan pembangunan tower di lapangan, sesuai dengan ketentuan berlaku, namun tidak diindahkan. "Demi menjalankan Perda Pasal 45 tersebut, tim terpadu sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 475 tahun 2011, 1 Juni 2011 tentang penertiban bangunan dan bangunan yang menyalahi SIMB, maka dilakukan penertiban terhadap bangunan menyalahi aturan tersebut,"kata Saragih. (STP)
POTONG - Petugas Satpol PP dan Dinas Cipta Karya Deli Serdang memotong kabel saluran Telkomsel di Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa, Kamis (6/10).
Penyelewengan Pupuk Bersubsidi Makin Merajalela DIALOG - Tim penilai dari Kabupaten Karo sedang berdialog dengan warga di Jambur Desa Kuta Kepar.
Tim PKK Tinjau Desa Percontohan Kuta Kepar Tanah Karo-andalas Tim Monitoring PKK Kabupaten Karo melakukan peninjauan ke Desa Kuta Kepar Kecamatan Tiga Panah, sebagai desa percontohan binaan kecamatan, kemarin. Monitoring dilakukan guna melihat secara langsung keadaan Desa Kuta Kepar sebagai desa percontohan yang dibina Pemerintah Kecamatan Tiga Panah. "Selanjutnya diadakan penilaian berkaitan dengan, pelaksanaan pemerintahan desa, pendidikan, kesehatan dan tingkat partisipasi masyarakat," kata Bismar Ginting, salah seorang anggota Tim Monitoring kepada andalas, Kamis (6/10). Dikatakan, kegiatan itu untuk memberdayakan kehidupan masyarakat dan meningkatkan perekonomian. “Menjadi juara bukanlah tujuan akhir. Yang penting, masyarakat tetap memelihara kebersamaan dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan,” tambahnya. Pada kesempatan itu, Camat Tiga Panah Membela Tarigan menekankan, agar masyarakat tetap memelihara budaya gotong-royong dalam kehidupan sehari-hari. “Dengan bergotong-royong sesuatu yang berat akan terasa ringan untuk dikerjakan,” katanya. Diharapkan, kerjasama yang telah terjalin dalam masyarakat tetap terpelihara dan bukan hanya tujuan untuk mengikuti perlombaan akan tetapi harus terus berkembang dan melaksanaan hal-hal telah dibina Tim PKK Kecamatan Tiga Panah selama ini. Sebagai desa percontohan binaan kecamatan, masyarakat Desa Kuta Kepar harus mampu menjadi contoh bagi desa-desa lain, terutama dalam memelihara kelestarian dan kebersihan lingkungan. Kepala Desa Kuta Kepar Teori Ginting mengatakan, semangat gotong royong dalam memelihara kelestarian dan kebersihan lingkungan sudah lama dilakukan. “Bukan karena desanya hendak dikunjungi tim penilai, baru kami berbenah,” ujarnya. (NT)
Kades Diinstruksikan Aktifkan Siskamling Sei Rampah-andalas Meningkatnya aksi pencurian di malam hari di seputar Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga menjadi agenda penting dalam rapat Muspika Sei Rampah di kantor camat. Camat Sei Rampah, Drs Fajar Simbolon, kemarin mengatakan, hasil rapat Muspika yang dihadiri Kapolsek dan Dan Ramil 10/SR tersebut, memutuskan dan menginstruksikan Kepala Desa dan Kepala Lingkungan serta Dusun di seluruh Kecamatan Sei Rampah, agar segera mengaktifkan Siskamling. Siskamling harus diaktifkan kembali, tamu yang datang ke desa masing-masing, selama waktu 1 X 24 jam supaya segera melaporkan dirinya kepada Kepala Dusun/Lingkungan. "Hal ini dimaksud untuk mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan dan mungkin terjadi, karena jika kita antisipasi terlebih dahulu tentunya orang yang bermaksud tidak baik akan mengurungkan niatnya,” kata Simbolon. Ditegaskannya, apabila tidak melaksanakan yang sudah diinstruksikan, Muspika Sei Rampah akan mengambil tindakan tegas. “Akan saya tindak tegas, ini kan untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan perorangan,” ujarnya. Terpisah, Saroli (40) warga Sei Rampah ketika ditemui, Kamis (6/10) mengatakan, sangat setuju dengan apa yang diinstruksikan Muspika, untuk mengaktifkan kembali Siskamling. Sebab, keberadaan Siskamling yang berada di setiap desa sangat membantu tentang Kamtibmas. “Jika Pos Siskamling ada yang jaga dan terusmenerus melakukan ronda setiap malam, aksi pencurian yang umumnya di malam hari akan menurun,” katanya. (RYAD)
Stabat-andalas Dugaan penyelewengan pupuk bersubsidi yang terjadi di Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat hingga kini tak kunjung tuntas. Tak heran jika penyelewengan kini semakin merajalela. Bahkan, muncul dugaan kasus itu telah dipeties-kan pihak Kejaksaan Negeri Stabat. Buktinya, setelah para ketua kelompok tani dan kios pengecer diperiksa penyidik Kejari Stabat, tidak ada lagi perkembangan lebih lanjut. Diduga telah terjadi ‘permainan’ antara penyidik Kejari Stabat dengan kios pengecer dan pihak distributor. Sebab, tingginya harga jual pupuk bersubsidi disebabkan kesewenangwenangan kios pengecer dan pihak distributor. Seperti ditegaskan para petani kepada andalas, Kamis (6/10), tingginya harga jual pupuk bersubsidi itu karena ulah kios pengecer dan distributor. Namun apa mau dikata, kadang- kadang
di mata aparat penegak hukum yang salah bisa jadi tidak salah. "Begitulah, sudah jelas kami (para petani- red) dirugikan, namun tidak ada tindakan nyata dari para aparat penegak hukum itu. Jadi, penyelewengan seperti itu memang sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Apa mau dikata begitulah memang kenyataannya,” ujar mereka dengan kecewa. Seharusnya kalau diperiksa, diperiksalah dengan benar. Lalu, kalau memang terbukti bersalah, ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak sulit, asal ada kemauan dari para aparat penegak hukum itu. Namun, tudingan itu dibantah Kasi Intel Kejari Stabat, Zulfahmi, SH. Menurutnya, walaupun berjalan lamban, kasus itu pasti akan terus dilanjutkan. “Sabar, nanti kalau ada perkembangan lebih lanjut pasti akan kami kabari. Yang jelas, tidak ada ‘permainan’ di sini. Lagi pula manalah mungkin setiap langkah yang kami lakukan harus kami laporkan kepada wartawan. Pokoknya tenang saja lah,” jawabnya ketika ditanya andalas melalui HP. Padahal, jangankan di Kecamatan
Selesai, di kecamatan lain penyelewengan pupuk bersubsidi juga kerap terjadi, terutama pupuk bersubsidi dari jenis urea. Namun aneh bin ajaib, sampai sekarang belum ada yang ‘benarbenar masuk’ ke jalur hukum. Seperti terkuak baru-baru ini, dari pengaduan para petani kepada wartawan, penyelewengan pupuk bersubsidi itu juga marak terjadi di Kecamatan Pangkalan Susu, Besitang dan Brandan Barat. Di Pangkalan Susu misalnya, kios pengecer UDS Bintang Tani dikabarkan malah menjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Selain itu, UD itu juga malah menjual pupuk bersubsidi itu ke Binjai. Bukan sekali saja, aksi jahat seperti itu malah sudah sering dan berulang kali dilakukan oleh pengusaha UD. Bintang Tani. Bahkan, seperti diakui Putra Hasibuan, sang pengusaha UD Bintang Tani itu, pupuk bersubsidi itu dikirim atas ‘perintah’ Ketua. Siapa Ketua itu ? Dia adalah oknum politisi dari Kota Minyak Pangkalan Susu. Pengiriman itu antara lain terjadi pada hari Minggu (2/10) yang lalu pada
Rapat tak Korum
Paripurna Pergantian Wakil Ketua DPRD Deli Serdang Batal Lubuk Pakam-andalas Sidang paripurna DPRD Deli Serdang, Kamis (6/10) perihal rencana pergantian Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKS, Dwi Andi Syahputra Lubis kepada Saiful Tanjung gagal, akibat anggota dewan yang hadir tidak korum. Paripurna dipimpin Wakil Ketua H Wagirin Arman didampingi Wakil Ketua Ruben Tarigan dan Dwi Andi Lubis, dihadiri Asisten Pemerintahan Pemkab beserta pejabat lainnya berlangsung alot dan 'banjir' interupsi. Rapat digelar sejak pukul 10.00 WIB itu, sempat diskors hingga tiga kali, karena dewan yang hadir secara fisik hanya 13 orang. Kemudian sidang dilanjutkan pukul 12.30 WIB, saat itu yang hadir bertambah menjadi 24. Jumlah ini juga belum memenuhi korum, hingga sidang diskors kembali. Tahap ketiga sidang digelar kembali, kelangsungan paripurna dipastikan bisa dilakukan setelah absensi menunjukkan 34 anggota dewan sudah hadir dalam rapat tersebut. Namun ditunda kembali pada pukul 12.30 WIB untuk memberi kesempatan makan, salat dan istirahat serta dilanjutkan pada pukul 14.30 WIB. Cilakanya, saat digelar kembali dewan yang hadir hanya 21 orang. Karenanya, pimpinan menyatakan sesuai ketentuan berlaku dalam tatib Pasal 78 ayat 4, jika korum tidak terpenuhi, rapat ditunda paling lama tiga hari atau dijadwalkan kembali oleh Banmus. Ketika Wagirin Arman hendak mengetuk palu membatalkan paripurna tersebut, mendapat interupsi dari Fraksi PKS
andalas/ TH Sihombing
KOSONG - Sejumlah kursi anggota dewan dalam ruangan paripurna DPRD Deli Serdang, banyak yang kosong. Abdul Latif, yang menilai keputusan pembatalan sebagai manuver politik yang dilakukan untuk menggagalkan pensahan usulan pergantian wakil pimpinan dewan. Fraksi PKS, kata Latif, memiliki kepentingan agar paripurna tersebut menyetujui usulan diajukan untuk menggantikan Wakil Ketua DPRD DS. yang saat ini dijabat H Dwi Andi Syahputra Lc kepada Syaiful Tanjung SSos. Terkait masalah korum, Latif meminta agar pimpinan Rapat Wagirin Arman menjelaskan alasan yang bisa mereka terima terkait multi tafsir masalah korum sesuai dengan tatib yang berlaku. Pasalnya, apakah korum ditafsirkan dengan kehadiran fisik anggota DPRD. “Tolong yakinkan kami, pasal mana di
tatib mengatur masalah korum harus dihadiri fisik," tegasnya. Interupsi juga dilontarkan Ketua Fraksi PDI-P Apoan Simanungkalit, Sekretaris Fraksi PAN Supardi, Ketua BKD Mester Sembiring serta anggota lainnya Syarifuddin Rosha, yang lebih banyak memberikan solusi terhadap tindak lanjut penjadwalan kembali paripurna usulan pergantian Wakil Ketua DPRD Deli Serdang. Sementara, Latif sangat menyesalkan sikap dan tindakan pimpinan sidang yang dinilai tidak menghargai hak demokrasi. "Pergantian wakil ketua dari PKS sama sekali tidak menggangu hak pimpinan, tidak ada yang dirugikan di sana, mengapa harus dihambat ? Ini menunjukkan sikap otoriter," ujarnya. (TH)
sekitar pukul 06.00 WIB dengan menggunakan mobil Colt Diesel No. Pol : BK 9810 ID. Lalu, di Kecamatan Besitang, tepatnya di Desa Halaban, seperti yang dikeluhkan para petani di sana, harga pupuk bersubsidi itu per karung mencapai Rp. 105 ribu. Padahal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku harganya tidak boleh lebih dari Rp. 80 ribu per karung dengan ukuran 50 kg. Sedangkan di Kecamatan Brandan Barat, pengaduan datang dari Desa Lubuk Kertang. Kata petani di sana, pupuk bersubsidi selalu langka dan mahal harganya, termasuk di UD Husein milik H Husein. Malah, kata mereka, pupuk bersubsidi itu sering dijual H Husein dengan harga non subsidi, sehingga mahal harganya, yaitu hingga mencapai harga Rp. 200 ribu per karung. Parahnya lagi, walaupun katanya pupuk non subsidi, tapi karungnya tetap memakai karung pupuk bersubsidi. Jadi, jelas hanya akal-akalan Husein saja. Jadi, pantaskah aparat hukum tutup mata dan membiarkan para petani merugi dan menderita ? (BD)
Aparatur Pemerintah Harus Taat Hukum Kabanjahe-andalas Pemkab Karo melalui bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karo, sialisasi hukum dan peraturan perundang-undangan, Kamis, (6/10) di Aula Kantor bupati, Kabanjahe. Sosialisasi dihadiri 150 peserta dari seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemkab Karo. Bupati Karo Dr (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti dalam sambutan dibacakan Asisten Pemerintahan Drs Terusmuli Tarigan mengatakan, pemahaman tentang hukum dan perundang-undangan semakin diperlukan, mengingat birokrasi dipenuhi dengan aturan-aturan baru yang harus dilaksanakan dan dipatuhi. Karena itu, setiap aparatur pemerintah diharuskan taat hukum, taat azas dan taat ketentuan dalam melaksanakan tugas agar tidak terjadi permasalahan hukum atau benturan hukum dikemudian hari. Diharapkan, agar materi yang disampaikan para nara sumber dapat dimengerti dan dipahami agar dikemudian hari dapat dijadikan pedoman dan pengetahuan dalam melaksanakan tugas serta menghindari pelanggaran hukum sekecil apa pun. Sementara, Kabag Hukum Setdakab Karo, David Tri Mei Sinulingga SH MPd mengatakan, pelaksanaan kegiatan dan pemilihan materi didasari atas situasi dan tuntutan zaman yang menghendaki setiap aparatur pemerintah atau
PNS harus berdisiplin, taat hukum atau peraturan perundang-undangan, sehingga meminimalisir terjadinya permasalahan hukum yang berdampak akan adanya tuntutan hukum sehingga diharapkan setiap PNS dalam bertugas dan berkarya tidak berujung ke jeruji besi. Materi disajikan pada sosialisasi hukum dan peraturan perundang-undangan itu meliputi, UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang dibawakan Kalvin Imannuel Ginting dari BPKP Provinsi, Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Tipikor (dari perspektif teoritis) oleh Kurniawan Telaumbanua SH MHum dari Kanwil Kemenkum HAM Sumut. Seterusnya, penegakan hukum dan peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi disajikan Albert Pangaribuan SH dari Kejaksaan Negeri Kabanjahe, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana Maya Br Ginting SH dari Lembaga Bantuan Hukum Kabanjahe dan terakhir mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil dipaparkan Drs Kawar Sembiring MSi dari Instansi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Karo. (RTA)