Issuu on Google+

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

EDISI 150/ THN III 23 - 29 MEI 2011 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

GANJA DIMINTA HAL 12 2011 SELAMAT HARI NATAL DAN LEGAL TAHUNI BARU

Makin Parah Perambahan Hutan di Aceh Singkil SINGKIL - Aksi perambahan hutan di Aceh Singkil dinilai semakin parah. Jika sebelumnya hutan konservasi yang dijarah, justru kali ini hutan produksi yang dijadikan sasaran. Adanya aksi ilegal loging ini diungkapkan sejumlah warga Desa Sintuban Makmur, Kecamatan Danau Paris, Selasa pekan lalu. Dijelaskan, aksi perambahan hutan ini sudah berlangsung lama. Umumnya, kayu tersebut diangkut dan dipasarkan ke Tapanuli Tengah, Sumatra Utara (Sumut), melalui jalur laut. Modusnya, dengan cara merakit kayu-kayu gelondongan (Log) tersebut. Setelah siap dirakit, kayu yang sudah terkumpul dihanyutkan melalui Sungai Sintuban menuju Kuala Saragih. Dari sanalah kayu-kayu ini diseludupkan ke perbatasan Sumut dan selanjutnya dibawa keluar oleh para pembalak. Mulusnya aksi para pelaku, sempat menimbukan spekulasi, kegiatan ilegal ini tidak berjalan sendiri. Bahkan dituding, perusahaan HGU ikut bermain dengan para pelaku. Tudingan ini sepertinya sangat beralasan, mengingat adanya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2009. Dalam Permenhut tersebut dijelaskan adanya kewajiban perusahaan HGU terhadap penggantian nilai setiap tegakan kayu yang dijadikan lahan tanaman atau perkebunan. Penggantian nilai ini dibayar pemilik izin HGU dalam bentuk Pembayaran Sumber Daya Hutan (PSDH) dan dana Dana Reboisasi (DR) sebesar Rp130 ribu untuk setiap meter kubiknya. Fakta ini diperkuat lagi oleh sumber yang mengatakan, sejumlah HGU berusaha meng-

Masfar Tidak Mau Damai

MEDAN - Beredar kabar, Masfar Sikumbang korban penganiayaan dengan soda api ingin berdamai dengan para tersangka. Bahkan disebutkan, pihak keluarga Masfar telah membuat draft perdamaian kepada keempat tersangka yang kini ditahan di Rutan Mapolresta Medan.

Kabar tentang rencana damai itu dibantah keras Masfar Sikumbang (43). Dalam kondisi masih dalam perawatan intensif, Masfar membantah keras semua kabar yang beredar tentang rencana perdamaian itu. Apalagi disebut-sebut, pihaknya (pihak Masfar-red) yang membuat draft perdamaian tersebut. “Sekarang ini posisi saya adalah korban. Dan saya masih di rawat di rumah sakit. Jadi tidak mungkin kami mau berdamai. Meskipun saya akui memang telah ada utusan yang mengajak damai,” jelas Masfar, yang dihubungi, Jumat (20/5). Pernyataan Masfar ini sekaligus mengklarifikasi kekecewaan Kapolresta Medan, Kombes Tagam Sinaga atas isu perdamaian itu. Korban penganiayaan dengan soda api ini juga menyayangkan pernyataan Kapolresta Medan, Kombes Tagam Sinaga di sejumlah media yang menyebutkan jika inisiatif perdamaian tersebut datang dari dirinya. Pada berita

TERSANGKA - Salah seorang dari empat tersangka kasus penganiayaan Masfar Sikumbang sedang menjalani pemeriksaan di Mapolresta Medan. (KPK POS/DOK)

KASUS PENGANIAYAAN MASFAR

LBH Kecam Pernyataan Kapolresta Medan MEDAN - Pernyataan Kapolresta Medan Kombes Pol Tagam Sinaga yang begitu cepat menyatakan tidak ada menemukan keterlibatan Wali Kota Medan Rahudman Harahap dalam kasus penyiraman soda api terhadap Masfar <<< selanjutnya baca Hal. 2

<<< selanjutnya baca Hal. 2

<<< selanjutnya baca Hal. 2

K OLOM REDAKSI

Menanti Sikap Demokrat HARI-HARI ini publik menyoroti sikap Partai Demokrat terhadap kadernya yang terseret kasus suap proyek wisma atlet. Orang akan melihat apakah partai ini berani bertindak sesuai dengan jargon mereka. Apalagi Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Dewan Pembina Demokrat sekaligus Presiden RI, juga sering berpidato tentang pentingnya memerangi korupsi. Figur yang disebut-sebut terlibat dalam kasus suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga itu bukanlah politikus sembarangan. Mereka adalah M. Nazaruddin, Bendahara Umum Partai Demokrat, dan Angelina Sondakh, wakil sekretaris jenderal partai ini. Keterlibatan Nazaruddin sempat mencuat dalam pemeriksaan Mindo Rosalina Manulang, salah satu tersangka suap, oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun nama Angelina disebutkan oleh Rosalina ketika bercerita mengenai kasusnya kepada beberapa orang di tahanan. KPK memang belum menyentuh dua politikus itu. Tapi, berdasarkan sejumlah indikasi yang muncul, sudah selayaknya Partai Demokrat turun tangan. Dikabarkan, Dewan Kehormatan partai ini telah menyiapkan dua opsi, terutama bagi Nazaruddin, yakni mundur atau dipecat dari jabatan di partai. Jika sanksi tegas benar-benar diberikan, hal itu merupakan preseden bagus. Tanpa harus menunggu proses hukum, partai sudah semestinya bisa menilai perilaku kadernya. Apalagi Partai Demokrat jelas menggembargemborkan etika politik yang “bersih, cerdas, dan santun”. Prinsip ini bahkan dituangkan dalam anggaran dasar partai. Pemeriksaan partai terhadap kadernya yang dianggap melanggar etika tidaklah serumit proses hukum. Yang diperlukan hanyalah keseriusan tokoh partai yang duduk di Dewan Kehormatan mendorong agar kadernya berbicara terbuka dan jujur, apalagi tak ada konsekuensinya secara hukum. Bukti yang diperlukan untuk memastikan adanya pelanggaran etika pun tak perlu sekuat bukti legal. Tindakan tegas atas pelanggaran etika partai pernah pula dilakukan Partai Keadilan Sejahtera. Partai ini “mengadili” kadernya, Arifinto, yang membuka video porno di tengah

72 Bupati Dijadikan 'ATM' Berjalan JAKARTA - Sebanyak 72 bupati mengeluh dijadikan ‘ATM’ berjalan oleh oknum polisi dan jaksa di daerah. Mereka ditakut-takuti dengan surat merah, surat panggilan untuk dimintai keterangan dalam kasus korupsi. Benarkah para bupati itu diperas atau cuma melakukan corruption fight back untuk melemahkan

pemberantasan korupsi?. Apa yang dikeluhkan para bupati itu terungkap dalam pertemuan dengan wakil rakyat, beberapa waktu lalu. Para kepala daerah tersebut sengaja datang ke 'rumah rakyat' untuk mengadukan nasibnya. Mereka datang dengan bendera Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indone-

RAKERNAS APKASI - Sepuluh orang Bupati mewakili rekan-rekannya menyampaikan ikrar saat pembukaan Rakernas Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia (Apkasi). (KPK POS/DOK)

sia (APKASI). Ada sekitar 72 kabupaten dari seluruh Indonesia. Ada yang langsung dihadiri Bupati kabupaten yang bersangkutan, wakil bupati, Asisten Bupati, dan Kasubag. Para ‘raja daerah tingkat dua’ tersebut diterima Komisi III DPR. Penerima mereka adalah empat anggota DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi, Aziz Syamsudin. Rapat berlangsung santai dan sesekali diselingi suara tawa sehingga membuat suasana terasa cair. Padahal isi rapat cukup serius dan membuat kuping para petinggi lembaga penegak hukum merah jambu. Dalam pertemuan tersebut ada sekitar 31 poin pembicaraan. Pada pokoknya, para kepala daerah tersebut berpendapat bahwa mereka dikriminalisasi <<< selanjutnya baca Hal. 2

Pilkada Langsung Pemicu Korupsi JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III, Azis Syamsudin, yang dihubungi mengatakan, hasil pertemuan dengan para bupati akan menjadi bahan yang disampaikan kepada Kapolri dan Jaksa Agung. Walau belum mendapatkan data rinci tambahan dari APKSASI, politisi Golkar ini menilai bahwa adanya para bupati menjadi ATM berjalan, bukan dilakukan lembaga, tapi hanya oleh oknum. Azis juga membenarkan, pada pertemuan itu, para bupati yang mengaku sering “dikerjai” para oknum jaksa dan polisi tersebut memang sengaja melaporkan nasibnya ke Komisi III DPR agar dibantu mencari solusinya. Ini sebabnya, Komisi III saat itu berjanji akan mengklarifikasi hal tersebut ke pimpinan kejaksaan dan

<<< selanjutnya baca Hal. 2

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

<<< selanjutnya baca Hal. 2

MARWAN EFFENDY

PAPARAN - Kapolresta Medan Kombes Pol Tagam Sinaga didampingi Kabid Humas Poldasu AKBP Heru Prakoso sedang menyampaikan paparan kasus Masfar Sikumbang. (KPK POS/DOK)

Rekanan Kecewa, Uang Diberikan Proyek Tak Ada BINJAI - Pelaksanaan tender di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemko Binjai telah diumumkan bulan April lalu. Sebanyak 44 paket telah dimenangkan masing-masing rekanan yang telah mengikuti tender pada Maret 2011 dan penggumuman April 2011. Hasil pengumuman tender tersebut diduga ada campur tanggan orang dekat wali kota, yang diketahui menjadi tim sukses pemenangan pasangan Wali Kota Idaham dan Wakil Wali Kota Timbas Tarigan pada Pemilukada 2010 lalu. Campur tangan orang dekat wali kota itu menjadi buah bibir di kalangan rekanan yang seharusnya menang ternyata tidak menang. Sementara adanya selebaran bahwa nama-nama para rekanan menjadi pemenang hanya isapan jempol semata, sehingga rekanan banyak yang kecewa dan juga tertipu dengan janji-janji bahwa proyek akan diberikan jika rekanan memberikan setoran telebih dahulu. Salah satu rekanan yang juga anggota asosiasi Gabpenas Kota Binjai yang tak mau disebut namanya mengatakan kepada wartawan

koran ini, dia menduga pelaksanaan tender tidak fair dan diduga ada campur tangan beberapa oknum anggota DPRD Binjai, yang ikut menjadi penghubung atau 'markus'. Oknum wakil rakyat itu menjanjikan, bila rekanan menyetor terlebih dahulu, maka rekanan tersebut akan mendapat proyek. Seorang rekanan asal Langkat, Rusdi Lubis yang dihubungi melalui ponsel, Jumat (20/5) malam, mengaku ikut tender proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Binjai pada Maret lalu. Untuk mendapatkan proyek di Dinas PU Binjai, Rusdi harus mengeluarkan biaya Rp120 juta. Uang sebanyak itu diserahkan Rusdi kepada Wnd, salah seorang PNS Pemkab Langkat yang tinggal di Binjai. Wnd menjanjikan, bisa menjadi penghubung kepada <<< selanjutnya baca Hal. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

KPK POS

2

S AMBUNGAN

E D I S I 150 23 - 29 MEI 2011

MAKIN PARAH PERAMBAHAN HUTAN DI ACEH SINGKIL ..........dari hal 1 hindar dari Permenhut tersebut. Buktinya masih ada saja perusahaan yang tidak melakukan Timber Cruising atau pengujian potensi kayu sebagai persaratan pengalihan fungsi hutan. Padahal uji potensi hutan ini diwajibkan bagi pemilik izin HGU dengan tujuan untuk menghitung pemasukan Negara dari tegakan kayu yang akan dilepas menjadi lahan perkebuanan. Ironisnya, walau sudah sering diberitakan sejumlah media massa, para pelaku sepertinya tidak tersentuh hukum. Maklum, sebab di-sebut-sebut para pelaku orang yang sangat berpengaruh di Aceh Singkil baik politikus maupun finansial. Mudah-mudahan saja tudingan ini tidak benar. Sebab bila terbukti bisa dijerat dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun 2004 denda sebesar 15 kali ditambah membayar PSDH dan DR plus penggatian nilai tegakan kayu. (AZT)

LBH KECAM PERNYATAAN KAPOLRESTA MEDAN .....dari hal 1 Sikumbang, mendapat kecaman dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan serta kerabat korban dan politisi. "Polisi sendiri masih bekerja menyelidiki kasus itu. Kesannya, Kapolresta Medan Tagam Sinaga tidak berlaku adil dan berusaha mengaburkan fakta-fakta yang mulai terungkap," kata Direktur LBH Medan Nuriono, Rabu. Nuriono mengaku, pihaknya sangat kecewa dengan keluarnya pernyataan Tagam Sinaga seperti yang dilansir media di Medan. Menurutnya, pernyataan Tagam Sinaga itu dapat memengaruhi opini masyarakat dan memengaruhi independensi penyidik Polresta Medan dalam menangani kasus tersebut. Senada dengan Nuriono, Tajuddin Nur, kerabat Masfar juga mengaku kecewa atas keluarnya pernyataan Kapolresta Medan Kombes Pol Tagam Sinaga yang terkesan berusaha melindungi Rahudman Harahap dalam kasus penganiayaan terhadap Masfar, pegawai negeri sipil (PNS) di Pemprovsu itu. “Terkesan memang Tagam Sinaga melindungi Rahudman Harahap dalam kasus Masfar itu. Tagam berupaya melindungi Rahudman agar tidak ikut dijerat ke ranah hukum,” ujarnya. Sementara itu Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan meminta Polresta Medan juga segera memeriksa pelaku pemukulan terhadap Masfar Sikumbang di Rumah Dinas Wali Kota Medan, sebagaimana pengakuan korban yang dimuat sejumlah media cetak dan media elektronik beberapa waktu lalu. “Begitu juga dengan pelaku kejahatan yang mendobrak rumah Masfar Sikumbang, harusnya juga diproses. Hal ini kami sampaikan untuk terlaksanannya penegakan supremasi hukum di negeri yang kita cintai bersama ini,” tegas Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan Drs Daniel Pinem baru-baru ini menyikapi kasus Masfar Sikumbang. Sebelumnya seperti dilansir LKBN Antara, Kapolresta Medan Kombes Pol Tagam Sinaga mengatakan, pihaknya tidak menemukan bukti keterlibatan Rahudman Harahap dalam kasus penyiraman soda api. "Dari keterangan saksi dan tersangka, tidak ada keterlibatan RH," katanya di Medan, Minggu lalu. (TIM)

REKANAN KECEWA, UANG DIBERIKAN PROYEK TAK ADA....................................................................dari hal 1 oknum anggota dewan yang dapat membantu Rusdi untuk memperoleh proyek. Nyatanya, setelah diumumkan, Rusdi tak dapat proyek, sementara uangnya yang Rp120 juta, belum juga dikembalikan. Menanggapi isu miring tentang keterlibatan oknum anggota dewan, Mulia Ginting anggota DPRD Binjai dari Fraksi Pertai Demokrat dengan tegas mengatakan, tidak benar adanya isu-isu bahwa pihaknya (anggota DPRDred) menerima uang setoran dan menjadi penghubung atau markus untuk menjanjikan proyek di Dinas PU Binjai. "Kalau tak percaya tanya saja langsung kepada rekanan yang mengatakan kalau kami ada menerima uang dan menjanjikan proyek di Dinas PU Kota Binjai," ujarnya. (SBR)

MENANTI SIKAP DEMOKRAT ...................................dari hal 1 rapat pleno parlemen. Politikus ini akhirnya memilih mundur dari Fraksi PKS di Dewan Perwakilan Rakyat. Masalah suap atau korupsi tentu berbeda dengan kasus pornografi. Tapi keduanya juga mengandung kesamaan. Seperti halnya pelanggaran hukum dalam urusan lain, pada dua masalah ini pun akan selalu dimulai dari adanya pelanggaran etika. Ini berarti pengusutan masalah etika tak perlu menunggu proses hukum. Logika itu pula yang seharusnya dipakai oleh DPR. Begitu banyak politikus yang berperilaku tidak pantas, karena diduga bermain dengan calo anggaran, penyelundupan, dan sebagainya. Tapi mereka dibiarkan saja oleh Badan Kehormatan DPR dengan dalih belum ada bukti hukum. Kita pun akan mengamati langkah DPR terhadap Nazaruddin dan Angelina karena keduanya juga anggota Dewan. Tapi, seperti juga dalam kasus Arifinto, partai memegang peran kunci. Lebih dari sekadar memberi sanksi internal, pimpinan partai bahkan berhak menarik kadernya dari Senayan. Itu sebabnya, banyak orang menanti sikap resmi Partai Demokrat. (***)

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

MASFAR TIDAK MAU DAMAI tersebut, Tagam Sinaga menyatakan penyesalannya karena Masfar Sikumbang yang mengajukan perdamain dengan tersangka pelaku. Padahal menurut Masfar, permintaan perdamaian tersebut datang dari pihak tersangka pelaku. “Pak Kapolresta mengeluarkan pernyataan tanpa bertanya terlebih dahulu dengan kami. Padahal kalau kami ditanya, mungkin pemberitaan itu tidak akan keluar. Sekarang posisi kami semakin tidak enak, karena kesannya kami yang meminta perdamaian itu,” ujar Masfar. Secara kronologis Masfar menjelaskan tentang adanya isu perdamaian tersebut. Menurutnya, pada Kamis (19/5), ia menerima kunjungan dari orang yang mengaku adik dan anak tersangka pelaku Azharuddin Harahap. Dalam pertemuan yang awalnya hanya kunjungan silaturahmi itu, terselip pembicaraan untuk mengajaknya berdamai. “Bahkan sebelum pulang, mereka meninggalkan draft perjanjian perdamaian. Draft itu mereka titip kepada salahsatu saudara saya,” jelas Masfar. Draft perdamaian itu juga sudah dibubuhi materai 6000. Draft perjanjian perdamaian itu terdiri dari enam pasal. Di mana pihak yang membuat perjanjian adalah Masfar (pihak pertama) dan Azharuddin Harahap alias Azhar beserta Hermanto, Abdi Harahap dan Hartawan Purba alias Harta dan Malem Pagi Sitepu (pihak kedua). Sementara sebagai saksi dalam draft perdamaian tersebut, dari pihak Masfar

terdiri dari paman Tahjuddin Nur, serta ibu dan istri Masfar. Sementara saksi-saksi dari pihak kedua, juga terdiri dari tiga orang, yaitu Zainuddin Purba (adik Azhar), Hermansyah Harahap (anak) dan Zulkarnain D Lubis (saudara Azhar). Poin-poin penting dalam draft perdamaian antara lain, disebutkan jika kedua belah pihak (antara Masfar dan Azharuddin Harahap) telah saling memaafkan serta meminta Masfar untuk mencabut surat pengaduan di Polresta Medan sebagaimana surat bukti lapor : LP/ 1033/IV/2011/SU/Resta Medan tanggal 25 April 2011. Dalam draft itu juga disebutkan, Masfar diminta untuk tidak melanjutkan tuntutan hukum secara pidana dan perdata. “Perlu saya sampaikan, kita hanya disodori draft yang sudah jadi. Dan sampai hari ini, saya sama sekali belum menandatangani draft perjanjian tersebut. Jadi, kalau ada yang menyebut saya sudah menandatangani perdamaian, itu sama sekali tidak benar,” tegas Masfar. Masfar berharap, agar kasus penganiayaan terhadap dirinya terus diproses ke pengadilan. Dia dan keluarga ingin menegakkan keadilan sehingga kekerasan yang dialaminya tidak berulang pada orang lain. Soal kondisi kesehatannya, Masfar mengaku sudah lebih baik. Meski luka-luka bakar di tubuhnya masih meninggalkan bekas yang cukup memprihatinkan. “Senin ini, saya harus menjalani operasi kedelapan. Dokter belum mengetahui sampai

..............................................................................................................dari hal 1

berapa kali saya harus dioperasi agar kondisi fisik saya bisa pulih seperti semula,” ujar Masfar yang didampingi istri tercinta, Sri Listrikaningsih. Tetap Lanjut Sementara Kapolresta Medan Kombes Tagam Sinaga sebelumnya menyebutkan, meski ada upaya damai dan pencabutan perkara antara pihak keluarga korban dengan tersangka, namun kasus ini tetap dilanjutkan. Menurut Kapolresta, perdamaian hanya untuk meringankan tersangka di PN dan membantu upaya penangguhan penahanan. Menurut Tagam Sinaga, Kamis (19/5), di Mapolresta Medan, empat BAP tersangka telah rampung dan semua berkas akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. "Berkasnya akan segera kita kirim. Sebab, semua berkasnya sudah rampung,"

72 BUPATI DIJADIKAN 'ATM' BERJALAN para penegak hukum dengan alasan pemberantasan korupsi. Hal itu terlihat dalam empat poin hasil pertemuan itu. APKASI menjelaskan bahwa dampak ‘kriminalisasi’ kebijakan mengakibatkan terganggunya pembangunan daerah. Para bupati tersebut mengeluhkan sikap arogan polisi dan jaksa di daerah. Di mana, polisi dan jaksa ketika memeriksa pejabat-pejabat daerah sering bertindak tanpa melakukan ‘kulonuwun’ dengan mereka sebagai ata-

san para pejabat yang diperiksa tersebut. Menurut para bupati tersebut, ketika memanggil pejabat daerah yang dicurigai terlibat tindak pidana, polisi dan jaksa tidak berkoordinasi terlebih dulu dengan mereka sebagai atasan terperiksa. Seperti dilansir situs 'Majalah Forum', yang membuat kuping polisi dan jaksa merah adalah poin ke sembilan. APKASI menjelaskan seringkali pejabat daerah dijadikan ‘ATM’ berjalan oleh oknum kejaksaan dan kepo-

jelasnya. Dikatakan Tagam, selain akan mengirim BAP keempat tersangka, satu tersangka berinisial MPS, yang bertindak sebagai eksekutor penyiraman soda api ke wajah dan tubuh Masfar masih diburu dan dikabarkan berada di luar Kota Medan. "Satu lagi tersangka terus diburu, tim kita masih bekerja untuk menangkapnya," tambahnya. Disinggung mengenai adanya upaya damai dari pihak keluarga dengan para tersangka, Kapolresta Medan tidak berkomentar. Namun dirinya menegaskan, meski nantinya kedua belah pihak berdamai proses hukum terhadap para pelaku akan terus berlanjut. "Kalau memang damai itu hak mereka, tapi perkara tetap akan kita lanjutkan," katanya mengakhiri. Ditegaskan, Polresta Medan menetapkan empat orang tersangka dalam kasus

penganiayaan terhadap Masfar Sikumbang. Di antara para tersangka adalah AZH dan AH yang merupakan abang sepupu dan ajudan Wali Kota Medan Rahudman Harahap. Seperti diketahui, Masfar Sikumbang dianiaya saat hendak makan siang di sebuah rumah makan Jalan Adam Malik, Medan pada 25 April 2011. Korban disiram dengan soda api saat turun dari mobil menuju rumah makan tersebut. Akibat siraman soda api tersebut, korban tidak sadarkan diri. Korban sempat dilarikan ke RS Tembakau Deli, kemudian dirujuk ke RS Columbia Asia Jalan Listrik. Kini, korban dirawat di salah satu rumah sakit di Medan. Pihak keluarga sengaja merahasiakan di mana Masfar kini dirawat agar korban dan keluarga bisa merasa nyaman. (S.EDHI)

................................................................................dari hal 1

lisian di daerah. Istilah ATM merujuk pada anjungan tunai mandiri. Pendeknya, para bupati tersebut mengeluh, diri mereka dianggap pejabat polisi dan jaksa di daerah seperti ATM saja, perlu uang tinggal gesek perkara. Mendapat ‘curhat’ para bupati tersebut, Komisi III diminta APKASI memfasilitasi persoalan yang dihadapi pihaknya kepada Kapolri dan Jaksa Agung dengan membuat nota kesepamahaman terhadap penanganan kasus-kasus di daerah. Hal

tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh oknum kepolisian dan Kejaksaan. Pada kesempatan itu, Komisi III DPR meminta kepada APKASI menyusun secara rinci kasus-kasus dugaan kriminalisasi oleh oknum aparat penegak hukum baik di kepolisian maupun di kejaksaan. Penyampaian datadata tersebut secara jelas dengan menyebutkan nama daerah serta tindakpidana yang disangkakan oleh ok-

num penegak hukum, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi. Setelah memaparkan persoalan di daerah lain seperti soal sengketa pilkada, gangguan terorisme dan konflik suku, ras dan agama (SARA), para bupati tersebut berjanji akan menyampaikan secara rinci ‘curhat’ mereka kepada Komisi III. Tujuannya, agar masalah ‘pemerasan’ yang dialami para bupati tersebut dihentikan para pimpinan lembaga kepolisian dan kejaksaan. (TIM)

PILKADA LANGSUNG PEMICU KORUPSI ...................................................................................dari hal 1 kepolisian untuk dijelaskan mengapa perangai tak elok anak buah mereka masih terjadi di daerah. Ditanya, seperti apa modus oknum polisi dan jaksa menjadikan para bupati menjadi ATM yang disampaikan kepihaknya, Azis mengaku agak lupa persisnya. Dia mengaku sedang dalam masa reses dan berada di luar daerah sehingga tidak bisa membuka dokumen yang ada. “Yang jelas, ada beberapa bupati yang mengaku saat itu merasa dikerjai oknum polisi dan jaksa,” ungkapnya. Bagaimana modus pemerasan yang dilaporkan ke DPR tersebut. Berdasarkan penelusuran, seorang pejabat teras di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menuturkan, kebanyakan modus itu dilakukan dengan memanggil pejabat di daerah untuk diperiksa. “Dalam sehari bisa datang lima surat merah. Di daerah surat itu disebut sebagai surat cinta,” tutur pejabat tersebut. Tantang Bupati Apa tanggapan lembagalembaga penegak hukum yang anggota mereka disebut-sebut sering memeras bupati di daerah. Pihak kejaksaan, walau belum melakukan rapat dengar pendapat (RDP) soal itu dengan Komisi III tampaknya lebih cepat tanggap. Jaksa Agung Basrief Arief, langsung membahas soal tersebut ketika melakukan rapat kerja de-

ngan para kepala kejaksaan tinggi seluruh Indonesia di Jakarta beberapa waktu lalu. Sebagaimana diungkapkan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas), Marwan Effendy, Jum’at pekan lalu, pihaknya setelah mendengar informasi soal ‘curhat’ para bupati tersebut, langsung membahasnya dengan para kepala kejaksaan tinggi di rapat kerja. “Jaksa Agung langsung memerintahkan para kepala kejaksaan tinggi dan Asisten Pengawasan (Aswas) untuk menelusuri informasi itu dan segera melaporkannya ke Jamwas,” jelasnya. Saat ditanya apa hasil penelusuran pihak pengawasan, Marwan mengatakan, pihaknya belum menemukan seperti yang dikeluhkan para bupati tersebut. “Ini lah masalahnya. Apa yang disampaikan para bupati tersebut baru social issue bukan legal issue. Tidak jelas, dimana terjadinya, kapan terjadinya, siapa jaksa yang melakukannya, siapa pihak yang diperasnya dan bagaimana modus perbuatannya,” tegas Marwan. Menurut Marwan, bila lima hal tersebut jelas, tentunya pihak kejaksaan tidak segan-segan menindak oknum jaksa yang melakukan hal tersebut. Pasalnya, lembaga kejaksaan saat ini tidak main-main dalam mengetrapkan disiplin dan profesionalisme anggotanya. “An-

da lihat sendiri kan dalam beberapa bulan terakhir, banyak jaksa yang kita kenakan hukuman mulai sangsi ringan sampai sangsi berat,” tambahnya. Ini sebabnya, mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) tersebut menantang para bupati tersebut datang dengan membawa lima hal tersebut kepadanya. Para bupati tersebut, lanjutnya, bila datang kepadanya dengan bukti-bukti tersebut akan dilindungi kejaksaan dari tekanan oknum-oknum jaksa yang disebut para bupati tersebut memperlakukan mereka seperti ATM berjalan. “Jangan cuma melontarkan social issue,” ujarnya, dalam situs Majalah Forum. Social issue yang bersifat opini seperti itu, menurutnya, selain sulit dipertanggung jawabkan dan ditelusuri, juga patut dicurigai sebagai bentuk serangan balik koruptor (corruptor fight back). Pasalnya, modus serangan balik dengan melontarkan isu seperti ini bukan kali ini saja terjadi. Jauh-jauh hari, bahkan sejak zaman Orde Baru, social issue tersebut dijadikan senjata untuk melemahkan pemberantasan korupsi. “Opini yang dikembangkan bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan penegak hukum di daerah banyak menghambat pembangunan daerah sudah lama dijadikan senjata untuk melemahkan penegakkan hukum. Padahal,

mereka lah yang justru menghambat pembangunan daerah karena uang rakyat yang semestinya bisa digunakan untuk pembangunan daerah tapi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu,” jelasnya. Ini sebabnya, menurut Marwan, pihaknya berhatihati menanggapi ‘curhat’ APKASI tersebut. Sebab, boleh jadi apa yang dikeluhkan para bupati tersebut ada benarnya dan belum disampaikan bukti-bukti tersebut ke kejaksaan. Namun boleh jadi juga, keluhan yang blow-up dengan cukup tersebut sebagai upaya untuk membuat kendor pemberantasan korupsi yang dilakukan kejaksaan dan kepolisian. “Sekarang ini kita sedang gencar memberantas korupsi,” jelasnya. Berdasarkan catatan, sebanyak 140 bupati dan walikota di seluruh Indonesia terjerat kasus korupsi. Jumlah ini tentu saja termasuk sangat besar mengingat jumlah bupati dan walikota di seluruh Indonesia hanya ada 491 orang. Sedangkan untuk gubernur, sebanyak 18 dari 33 gubernur yang ada di seluruh Indonesia, terjerat kasus korupsi dengan beragam status. Mulai dari saksi (calon tersangka) sampai dengan sudah menjadi tersangka. Salah satu pemicu korupsi kepala daerah adalah dampak dari pemilihan langsung

yang memakan banyak ongkos, sehingga mendorong kepala daerah korupsi. Pemilihan langsung mengharuskan seorang calon kepala daerah beriklan di televisi dan surat kabar, bahkan menyewa pemoles citra, dan membayar lembaga survei. Belum lagi anggaran menyogok calon pemilih. Tak heran jika satu calon bisa menghabiskan Rp100 miliar sampai Rp200 miliar untuk ikut pilkada. Menurutnya, penyokong dana untuk kepala-kepala daerah itu adalah para cukong dan pengusaha. Karena, tak ada makan siang gratis, dukungan itu menuntut balas budi dari calon yang terpilih. Pemberian proyek adalah pos yang paling mungkin diberikan kepada bohir-bohir ini. Tak mengherankan jika sebagian besar mereka kemudian tersangkut kasus proyek tanpa tender dan kesalahan disposisi yang merugikan negara. Ini sebabnya, sering kali kepala daerah berusaha merangkul pejabat pengendali polisi dan jaksa di daerah agar perbuatan korupsi mereka tidak diutak-atik polisi dan jaksa. Maka uang pun dialirkan dengan beragam modus. Mulai dari penyediaan fasilitas untuk kepala kepolisian dan kejaksaan, sampai dengan uang koordinasi musyawarah pimpinan daerah (muspida) yang dianggarkan melalui APBD. (TIM)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Khairuddin Tanjung, Zulpiana, S. Edhie, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

E D I S I 150 23 - 29 MEI 2011

KORUPSI

NASIONAL

Kejagung Bebaskan Koruptor ke Luar Negeri JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) bebaskan koruptor ke Luar Negeri? itulah kenyataan yang dijalani Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk Ishak, tersangka korupsi divestasi saham PT Kaltim Prima Coal (KPC), yang merugikan keuangan negara Rp 576 miliar. Sang Gubernur korup, dengan leluasa bolak-balik ke luar negeri. Malahan, kepergian Awang ke luar negeri itu kabarnya direstui Kejagung, yang kini sedang menyidik kasusnya. Hal ini terungkap karena pihak imigrasi mengaku Kejaksaan Agung meminta agar larangan berpergian ke luar negeri terhadap Awang dicabut untuk sementara. Kepala Sub Bagian Humas Direktorat Imigrasi Bambang Catur Puspitowarno menyatakan pihaknya hanya menjalankan permintaan Kejaksaan Agung. Awang diperbolehkan berpergian ke Australia karena Kejaksaan Agung meminta imigrasi mencabut cekalnya sampai batas waktu tertentu. Yakni, dari 5 Mei 2011 sampai 14 Mei 2011. Setelah batas waktu itu habis, Awang akan kembali dicekal. “Memang betul Awang diizinkan ke luar negeri. Setelah mempertimbangkan beberapa aspek, sehingga pada akhirnya diberikan izin untuk waktu kurang lebih satu minggu atau sepuluh hari,” kata Jaksa Agung Basrief Arief, di Jakarta, Kamis pekan lalu. Pertimbangan pertama adalah karena kepergian Awang ke luar negeri untuk tugas negara. Pertimbangan lain karena yang bersangkutan masih berstatus sebagai Gubernur Kalimantan Timur. Kemudian, pertimbangan ketiga adalah karena Awang adalah pribumi yang semua anggota keluarganya ada di Indonesia. Selain itu, lanjut Basrief, pertimbangan lainnya karena sampai sekarang penyidik belum mendapatkan izin dari Presiden untuk memeriksa Awang. “Pertimbangan keempat, karena terhadap dia belum dapat diterapkan pemeriksaan sebagai tersangka. Jadi, dengan alasan seperti itu, kami memberikan izin untuk melakukan tugas itu,” ujarnya. Dispensasi seperti ini tidak hanya terjadi kali ini saja. Sebelumnya, Awang yang dicekal sejak 29 Juli 2010 itu juga dapat berpergian ke Cina dan

berangkat umroh ke Mekkah. Untuk kepergian Awang ke Cina dijamin oleh Kementerian Perdagangan, sementara untuk kepergian Awang berumroh ke Mekkah, dapat diizinkan, karena menjalankan ibadah, ucapnya. Dengan adanya tersangka korupsi yang dengan leluasa dapat berpergian ke luar negeri, Basrief tidak khawatir citra Kejaksaan menjadi buruk. Memang jika seandainya dalam tanda kutip hanya melihat status dia sebagai tersangka tanpa melihat aspek lainnya, mungkin ada yang berpendapat seperti itu. "Tapi, saya kira tidak demikian, karena dia tidak melanggar apa yang sudah diberikan izin itu,” tegas Basrief. Gubernur Awang ditetapkan sebagai tersangka sejak Juli 2010. Selain Awang, Sekretaris Daerah Kaltim Irianto Lambrie juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus divestasi saham PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang merugikan keuangan negara Rp 576 miliar. Sebelum Awang dan Irianto, Kejagung juga menetapkan dua direktur PT Kutai Timur Energy (KTE) Anung Nugroho dan Apidian Tri Wahyudi sebagai tersangka. Awang diduga melanggar Pasal 1 ayat (1), Pasal 3 ayat (5), Pasal 6 UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Karena, ketika menjadi Bupati Kutai Timur, Awang sempat membuat permohonan untuk menjual saham sebesar lima persen milik Pemerintah Daerah Kutai Timur. Saham itu awalnya adalah milik KTE yang berdasarkan perjanjian, menjadi milik Pemerintah Daerah Kutai Timur. Atas persetujuan DPRD dan Pemerintah Daerah Kutai Timur, KTE menjual saham sebesar lima persen itu seharga Rp 576 miliar kepada PT Kutai Timur Sejahtera (KTS). Namun, uang hasil penjualan saham tidak dimasukkan ke dalam kas Pemerintah Daerah Kutai Timur. Dengan demikian, negara telah dirugikan sebesar Rp 576 miliar. (ENDY)

KASUS SUAP–Pengunjuk rasa dari Gerakan Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (GAHMI) beraksi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (13/5). Mereka mendesak penuntasan kasus suap Kementrian Pemuda & Olahraga yang diduga melibatkan pejabat negara dan elit parpol.

Korupsi Wisma Atlet, KPK Dituntut Bongkar Hingga Akar JAKARTA - Dampak korupsi pembangunan Wisma Atlet, sangat luar biasa. Selain citra Indonesia tercoreng di mata sesama negara peserta SEA Games, juga dicemooh dan menjadi bahan tertawaan di negara ASEAN. Dan menuding Indonesia masih menjadi negara terkorup di dunia. Pemberantasan korupsi terus diperangi, sebaliknya aksi korupsi masih terus terjadi malah semakin merajalela. "Telepon saya terus berdering, email saya bunyi terus. Mereka menanyakan Mr Djoko apa yang terjadi di Indonesia. Ini jadi bahan tertawaan, nampalnya negara peserta SEA Games turut memantau

kasus ini," ungkap Deputi I Indonesian SEA Games Organizing Committeee (OC), Djoko Pramono, di Jakarta, Senin pekan lalu. Selama ini, sambung dia, sudah prestasi olahraga Indonesia terus merosot, masih ditambah munculnya kasus korupsi yang terjadi d alam penyelenggaraan even olahraganya. Apalagi Indonesia sebagai tuan rumah SEA Games 2011, benar-benar sangat memalukan atas kejadian ini. Pembina atlet terbaik di Indonesia ini mengaku khawatir dengan persiapan SEA Games, hingga sekarang ini belum rampung. Apalagi kini persiapan SEA Games dan sportivitas dunia olahraga diusik

KPK Jangan Petieskan Korupsi Garuda JAKARTA - DPR mendesak Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk menyelidiki manajemen PT Garuda Indonesia Tbk. Diduga ada penyelewengan dalam pembelian pesawat Garuda. Rekayasa harga pembelian pesawat oleh direksi Garuda itu sudah dilaporkan ke KPK dan DPR oleh serikat pekerja Garuda Indonesia. "Saya mendesak pemerintah dan KPK merespons laporan serikat pekerja Garuda seputar rekayasa harga pembelian pesawat yang dilakukan Direksi Garuda. Saya pernah mengungkap masalah ini, tetapi belum juga direspons KPK. Jadi KPK jangan memetieskan korupsi Garuda yang terus jadi sorotan," kata Bambang Soesatyo, anggota Komisi III DPRdi Jakarta, Senin pekan lalu. Dalam laporan menyebutkan, kasus pertama yang melibatkan perusahaan pimpinan Emirsyah Satar yakni, laporan nomor: 2009-01-000132 tertanggal 7 Januari 2009 mengenai indikasi penyimpangan restrukturisasi kredit Garuda di Bank BNI senilai Rp 270 miliar. Kasus kedua, laporan bernomor: 2010-01-000340 tertanggal 20 Januari 2010 mengenai indikasi atas penyimpangan biaya promosi dan periklanan yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Kasus ketiga, laporan bernomor: 2010-12-000286 tertanggal 15 Desember 2010 mengenai indikasi penyimpangan pengelolaan Informasi dan Teknologi (IT) di Garuda. Kasus ini terjadi tahun 2005 ketika manajemen Garuda memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan Lufthansa System untuk mengelola IT Garuda. Padahal sebelumnya sistem IT Garuda ditangani internal Garuda sendiri, lanjutnya. Akibatnya, kasus kasus ini dugaan praktek korupsi mencapai 5 juta euro. (ENDY)

dugaan korupsi. "Ini sudah dekat waktunya, tapi Perlengkapan pertandingan dan alat-alat olahraga belum ada. Kapan anak-anak bisa latihan," sambung mantan atlet nasional ini. Diharapkan fasilitas peralatan dan tempat latihan untuk SEA Games bisa lebih dulu rampung, sehingga para atlet Indonesia bisa lebih dulu menggunakannya. "Biar atlet-atlet kita lebih cepat beradaptasi. Nyatanya malah ada peristiwa kasus korupsi yang mencoreng kita selaku tuan rumah," kata mantan perwira Marinir itu. "Kasus korupsi ini, secara tidak langsung akan sedikit memberikan dampak bagi mental atlet Indonesia yang akan berjuang di Palembang nanti. Karena itu, KPK harus dibongkar hingga akar-akarnya agar korupsi tidak melanda dunia olahraga nasional," tegasnya. Memang terjadinya kasus korupsi tidak akan mengganggu penyelenggaraan SEA Games, pada November 2011 nanti. Namun dari

segi peralatan dan tempat latihan yang belum juga rampung sesuai target yang ditentukan, ucapnya. Djoko menambahkan, pada perode SEA Games lalu, Laos bisa menjadi tuan rumah yang baik. Padahal tingkat perekonomian Laos di bawah Indonesia. "Itu lapangan bolanya di Laos seperti lapangan bola di kecamatan. Tapi pelaksanaan bisa berlangsung dengan baik, transportasi dan sebagainya, sehingga tak mengecewakan pesertanya," katanya. KPK menangkap tangan Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam, Manajer Marketing PT Duta Graha Indah M El Idris, dan Mindo Rosalina Manulang yang berperan sebagai broker. KPK menyita cek Rp 3,2 miliar. Suap terkait proyek pembangunan wisma atlet di Palembang. Kasus ini menyeret 2 politisi Partai Demokrat di Komisi X DPR, Nazaruddin dan Angelina Sondakh yang disebut-sebut tersangkut kasus korupsi. (ENDY)

Paspor Palsu Gayus Diperkarakan JAKARTA - Gayus H Tambunan, terpidana mafia pajak bakal menghadapi masalah baru lagi. Berkas kasus pemalsuan paspor atas nama Gayus Halomoan P Tambunan, yang ditangani Kejaksaan Tangerang, kini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Kini, tinggal menunggu penetapan Ketua PN Tangerang kapan kasus Gayus ini disidangkan. "Biasanya kurang lebih satu minggu hingga dua minggu baru akan disidang. Saya harapkan lebih cepat lebih baik,” papar Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Chaerul Amir di Jakarta, Rabu pekan lalu. Perkara paspor palsu ini, lanjut dia, Kejaksaan menunjuk sejumlah jaksa senior untuk menjadi penuntut umum. Di antaranya, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Tangerang Semeru, Riyadi, Putri Ayu, Tresno, dan beberapa jaksa dari Kejaksaan Agung. Dalam dakwaan yang disiapkan penuntut umum dan disusun secara kumulatif, Gayus dikenakan Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan atau Pasal 263 ayat (2) dan atau Pasal 266 ayat (2) KUHP dan atau Pasal 55

huruf (a) UU No 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian jo Pasal 65 KUHP. Selain dijerat sejumlah perkara korupsi, Gayus juga dijerat perkara pemalsuan paspor. Perkara ini mulai mencuat sejak Gayus tertangkap kamera sedang menonton turnamen tenis di Bali. Padahal ketika itu Gayus masih berstatus sebagai tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meski awalnya tidak mengaku, Gayus akhirnya mengakui di persidangan bahwa dirinya memang berplesiran ke Bali. Namun ternyata plesiran Gayus tidak hanya ke Bali, melainkan ke sejumlah negara, seperti Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan Macau. Agar bisa keluar masuk Rutan Brimob, Gayus menyuap Karutan dan delapan petugas jaga sebesar Rp368 juta. Untuk memuluskan plesirannya ke sejumlah negara, Gayus membuat paspor palsu atas nama Sony Laksono yang diduga dibuat pada Juli 2010. Pembuatan paspor palsu itu dibantu oleh seorang warga negara asing bernama John Jerome Grice dan Arie Nur Irwan alias Arie Kalap. Ari Kalap telah disidang di

PN Jakarta Utara, sedangkan Jhon Jerome Grice hingga kini tidak jelas dimana keberadaannya, karena statusnya masih buron dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Pengacara Gayus, Dion Pongkor siap menghadapi dakwaan penuntut umum terkait pemalsuan paspor. Namun, belum diketahui apakah Gayus akan buka-bukaan soal keterlibatan pihak imigrasi dalam pembuatan paspor palsunya. “Kalau itu sih tanya Gayus sendiri. Kalau dia mau buka-bukaan soal itu, ya tergantung dia,” ujar Dion. Pengacara dari kantor hukum Hotma Sitompoel melanjutkan, sejak awal Gayus sudah menyatakan paspor palsu itu didapat dari John Jerome Grice. Ia pun tak tahu apakah Jhon Grice itu kongkalikong dengan orang imigrasi atau tidak. “Kita kan nggak tahu. Jhon Grice-nya saja DPO (buron),” lanjutnya. Dion menambahkan ingin pemerintah melakukan pembenahan di institusi keimigrasian dan pajak. Bukan hanya mengutak atik kasus Gayus. Karena, kalau terhadap Gayus sudah ada proses hukumnya.(ENDY)

Tantiem BUMN Merebak, KPK Harus Bertindak JAKARTA - Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu prihatin dengan kian merebaknya pemberian Tantiem atau bonus di sejumkah BUMN, yang sudah public listed maupun belum. Padahal, Tantiem merupakan bentuk korupsi gaya baru di Indonesia, yang seharusnya mendapat perhatian dari lembaga anti korupsi (KPK) maupun penegak hukum untuk mengusut secara tuntas. "Kami juga mendesak DPR untuk bertindak dengan memanggil sejumlah BUMN, yang membagi tantiem secara berlebihan dan tidak wajar," papar Prakoso Wibowo, Wakil Ketua Umum FSP BUMN Bersatu di Jakarta, Kamis pekan lalu. Mengingat, sesuai Undang Undang Undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

dimana BUMN merupakan kekayaan negara, sehingga pembagian tantiem di BUMN harus dikonsultasikan terlebih dulu kepada DPR dan Menteri Keuangan. Selain itu, lanjut dia, meminta Presiden SBY menghentikan dan membatalkan pemberian tantiem di BUMN dan Bank BTN karena hanya akal-akalan direksi BUMN terhadap jumlah laba bersih yang didapat tidak sepantasnya. "Masak direksi Bank BTN mendapatkan tantiem sebesar 3,5 dari laba bersih Bank BTN, ini kan nggak wajar," ungkapnya. Diungkapkan, dari sisi besaran maupun pembagiannya dalam pembagian tantiem BUMN biasanya untuk Direktur Utama sebesar 100% dari nominal bonus final. Disusul jajaran direksi lainnya 90% dari Dirut. Dan Komisaris

Utama 50 persen, serta Komisaris lain sebesar 45 persen dari Dirut. Sementara Direksinya ditetapkan dari besaran prosentase laba bersih perseroaan, ditambah MSOP (management stop option purchase) bagi BUMN yang sudah go public. "Jadi ada keanehan, sementara perusahaan swasta memberikan tantiemnya tidak lebih 1,5 persen dari laba bersih perseroan. Sebaliknya, BUMN rata rata berkisar diatas 2 persen. Padahal laba bersih yang didapat tidak sebesar perusahaaan non BUMN yang membagikan tantiemnya," katanya. Dicontohkan, BUMN disektor perbankan, seperti Bank BNI memberikan tantiem kepada jajaran direksi dan komisaris tahun 2010 sebesar 2,29 persen dari laba bersih perseroan yaitu Rp 56,7 milyar.

Perbandingan dengan Bank BCA hanya 1,25 persen jumlah tantiemnya atau sekitar Rp 105,99 milyar. Memang jumlah itu pantas diberikan kepada Bank BCA karena kinerja semakin bagus. Namun untuk bank-bank BUMN seperti Bank BTN yang rencana akan membagikan tantiemnya sebesar 3,5 persen dari laba bersih perseroaan pada RUPS 19 Mei 2011 ini sangat tidak pantas dan patut dicurigai sebagai bentuk dari korupsi gaya baru di BUMN, sebab bank BTN dari sisi kinerja tidak begitu bagus, tegasnya. Menurutnya, kronologis pembagian tantiem biasanya dilakukan melalui RUPS, dan pra RUPS setiap BUMN harus melaporkan kepada kementerian BUMN tentang besaran tantiem dan MSOP, yang akan dibagikan bagi direksi

dan komisaris BUMN. Setelah itu disetujui oleh kementerian BUMN melalui RUPS. "Nah disinilah korupsi itu terjadi dimana Tantiem dan MSOP BUMN mesti disetujui BUMN, sedangkan gaji menteri BUMN dan pejabat menteri BUMN atau penghasilannya tiap tahun secara nyata jelas akan jauh dibawah penghasilan Direksi BUMN yang seksi seperti Bank BTN, Bank BNI, Bank Mandiri, Telkom dan BUMN lainnya," ungkapnya. Prakoso melanjutkan untuk meluluskan besaran tantiem di kementerian BUMN tidak gratis dan biasanya para direksi yang mendapatkan tantiem tidak sepenuh diterimanya, namun harus memberikan bagian pada pejabat pejabat BUMN yang terkait. Lantaran sudah meluluskan dan me-

mark up tantiem yang dibagikan. "Mengingat BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, seharusnya pembagian tantiem BUMN harus melalui persetujuan DPR dan Presiden. Sebab mungkin saja tantiem hanyalah digunakan untuk pengumpulan dana politik bagi partai berkuasa dan pejabat di BUMN," ungkapnya. Lebih memprihatinkan lagi, ternyata dana yang digunakan untuk program CSR atau Corporate Social Responsibility BUMN yang membagikan tantiem, ternyata jumlah dana program CSR lebih kecil dari jumlah Tantiem yang dibagikan kepada direksi dan komisaris BUMN. Padahal, dana program CSR adalah untuk masyarakat yang notabene pemilik sah dari BUMN, sambungnya. (ENDY)

KPK POS

4

E D I S I 150 23 - 29 MEI 2011

KORUPSI

Mantan Kadis PU Segera Bersidang SINGKIL - Sidang kasus korupsi mantan Kadis PU Aceh Singkil Mahyudin Desky BE, dipastikan akan digelar pekan depan. Kepala Kejaksaan Negeri Singkil, Yuswadi SH melalui Kasi Pidana Khusus Danil Rahmatsyah SH menjelaskan, gelar perkara dilakukan setelah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dinyatakan lengkap, Jumat pekan lalu. Menurutnya, dari hasil pemeriksaan selama delapan jam akhirnya Mahyudin mengakui semua perbuatannya. "Tersangka sudah mengakui segala perbuatannya. Bahkan berkas tersangka juga sudah kita limpahkan ke PN," kata Danil. Sebelumnya, tersangka ditangkap Kejari Singkil dua pekan lalu di kediamannya Komplek Badar Indah, Kecamatan Bandar, Aceh Tenggara. Ia ditangkap paksa setelah mengabaikan surat panggilan pihak kejaksaan. Bah-

kan Mahyudin sempat masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) setelah menghilang dari Singkil. Tersangka saat ini mendekam di Rutan Singkil dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek senilai Rp 501 juta di Desa Pangkalan Sulampi, Kecamatan Suro, ketika menjabat sebagai Kepala Dinsosnakertrans. Proyek Transmigrasi yang dibiayai APBN tersebut dalam pelaksanaannya, tersangka melakukan tender fiktif. Sejumlah item pekerjaan seperti jembatan plat beton, gorong-gorong dikerjakan asal jadi. Akibat dari perbuatannya negara dirugikan lebih dari Rp 500 juta. Selain Mahyudin, kejaksaan juga menetapkan pejabat PPATK Raja Alia Bancin sebagai tersangka. Hanya saja, Raja Alia Bancin sampai saat ini masih bisa menghidup udara bebas karena belum ditahan oleh pihak kejaksaan.(AZT)

Rp 360 Juta Dana Bergulir Terindikasi Digelapkan MEDAN - LSM Suluh Negeriku dalam Press Releasenya yang diterima redaksi menduga bahwa dana bergulir PNPM Mandiri Pedesaan, Kecamatan Penanggalan, tahun 2008 dan 2009 digelapkan oleh oknum berinisial Abd SN SH selaku Camat Penanggalan, MM sebagai Sekretaris UPK, BB Ketua BP- UPK, Muk PjOK Kecamatan Penanggalan, dan LD yang menjabat Ketua UPK Kecamatan Penanggalan. Dalam surat dijelaskan pada tanggal 23 Agustus 2010, pengurus LSM Suluh Negeriku menyurati Kajari dan Kapolres Aceh Singkil melalui Kapolsek Penanggalan mengadukan masalah indikasi penggelapan dana bergulir tersebut. Pengaduan ini berdasarkan pengakuan beberapa kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari beberapa kampung di Kecamatan Penanggalan. Setelah ditelusuri lebih lanjut serta melakukan kajian dan analisa yang mengacu pada pedoman umum (Pedum) dan petunjuk teknis operasional (PTO) PNPM-MP diketahui, dana bergulir SPP tahun 2008 sebesar Rp 125 Juta, dan tahun 2009 Rp 325 juta, total Rp 450 juta. Menjelang akhir tahun 2009 lebih kurang 80 persen (0,8 x Rp 450 juta = 360 juta), dana bergulir telah

disetorkan kembali oleh kelompok peminjam SPP kepada UPK Penanggalan yang menerima adalah MM. Sementara sejak Januari 2010 tidak ada perguliran kembali dana SPP untuk tahun 2008 dan 2009. Rekening UPK PNPM-MP Penanggalan hanya bersaldo Rp 56 juta per Juli 2010, sesuai pengakuan BB selaku Ketua BPUPK Penanggalan. Dana bergulir SPP senilai Rp 360 juta tidak jelas keberadaannya. Camat Penanggalan, Abd SS SH pada Agustus 2010 saat ditanyai soal uang tersebut mengatakan dirinya tidak tau sama sekali soal uang itu. Sesuai Pedum dan PTO PNPM-MP, dana bergulir/ dana SPP wajib tetap digulirkan paling lambat awal tahun. UPK wajib menyetorkan pengembalian pinjaman dari kelompok SPP paling lambat 2x24 jam ke rekening UPK Penanggalan di bank yang ditunjuk. LSM ini mengharapkan Kapolres dan Kajari Aceh Singkil mengusut tuntas kasus ini dan segera menahan para pelakunya agar uang rakyat dapat segera dikembalikan karena masyarakat sangat membutuhkan. Dana yang digelapkan oleh Abd SS dkk, merupakan pinjaman dari luar negeri yang disalurkan melalui program PNPM-MP. (MEI)

Pendaftaran SNMPTN Lulusan 2009 & 2010 Diperpanjang MEDAN - Panitia Pelaksana SNMPTN Tahun 2011 memutuskan memperpanjang masa Pendaftaran SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) jalur ujian tertulis bagi lulusan SMU/SMK/MA sederajat tahun 2009 dan 2010. Perpanjangan masa pendaftaran tersebut yaitu untuk masa Pembayaran di Bank Mandiri diperpanjang hingga 24 Mei 2011 pukul 12:00 WIB (sama bagi lulusan 2011). Untuk masa Pendaftaran Online juga diperpanjang sampai dengan tanggal 25 Mei 2011. Demikian disampaikan Ketua Panitia Lokal (Panlok) SNMPTN USU Prof IR Zulkifli Nasution M Sc Ph D dan Penanggung Jawab Sosialisasi Prof Dr Ningrum Natsya Sirait SH MLI melalui Ka Humas USU Bisru Hafi S.Sos M.Si Seyogianya masa pendaf-

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

taran untuk lulusan tahun 2009 dan 2010 tersebut berakhir pada 10 Mei lalu, namun berdasarkan surat Panitia SNMPTN 2011 dengan nomor 098/SNMPTN/2011 yang ditandatangani Prof Dr Ir Herry Suhardiyanto MSc selaku Ketua Panitia Pusat SNMPTN 2011 telah memutuskan memperpanjang masa pendaftaran bagi lulusan SMU sederajat tahun 2009 dan 2010 tersebut hingga tanggal 25 Mei 2011 dan masa pembayaran di Bank Mandiri ditutup pada tanggal 24 Mei pukul 12:00 WIB. Sementara itu Ketua Panlok USU ini juga menyampaikan pemberitahuannya bahwa hasil ujian SNMPTN 2011 Jalur Undangan telah diumumkan Rabu pekan lalu. Pengumuman tersebut dapat diakses atau dilihat di website www.snmptn.ac.id.(FER)

SUMUT

Terkait Kasus Mantan Bupati Sejumlah Saksi Diperiksa KPK Nias Selatan - Terkait kasus dugaan penyuapan yang melibatkan mantan Bupati Nias Selatan (Nisel) Fahuwusa Laia SH MH, pada salah seorang anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) di Jakarta, pada bulan Oktober 2010 lalu. Sejumlah saksi diperiksa di Markas Polisi Resor (Polres) Nisel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa dua pekan lalu. Informasi yang diperoleh, saksi yang diperiksa berinisial YL SH (anggota DPRD Nisel), AL (ajudan mantan Bupati F Laia sekaligus Anggota Polres Nisel), FL (mantan Anggota DPRD dan sebagai pengurus DPC Demokrat Nisel), dan NAL (istri mantan Bupati F Laia dan sebagai Anggota DPRD Nisel). Anggota KPU RI di Jakarta yang pernah ditanyakan wartawan ini melalui via telepon seluler mengatakan pemberian suap itu oleh mantan Bupati Nisel FL, tujuannya agar bisa dikabulkan permintaannya untuk menjadi Calon Bupati Nisel periode 2011/2016. Namun pada berkas-berkas pencalonannya mengandung banyak kelemahan. Dalam pemberian sejumlah suap tersebut, KPU RI tak mau terjebak, sehingga KPU yang telah disuap itu melaporkannya secara langsung dan menyertai penyerahan barang bukti ke KPK di Jakarta. Pantauan di lapangan, selain KPK memeriksa saksi terkait dugaan penyuapan yang melibatkan mantan bupati, juga memeriksa beberapa pejabat Nisel yang diduga terlibat kasus dana APBD sebelum tahun 2011. Pejabat yang diperiksa antara lain: Mantan Kadis P2KAD Nisel Asaludin Laia, beberapa PNS dari Dinas Kimpraswil Nisel, dan

kontraktor serta pejabat lainya. Sejumlah pejabat yang diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Bandara Silambo dan lahan Kantor Bupati di Alo’oa, Kecamatan Fanayama, diduga nilainya dimark up. Serta dugaan penyelewengan pembangunan tembok penahan di Desa Hilisataro, Kecamatan Toma, pembangunan Kantor Bupati Nisel di lingkungan Baloho Indah dan pembangunan rumah dinas Bupati yang dibayar padahal tidak melalui proses tender sebagaimana yang diatur pada Keppres No.80 Tahun 2003 tentang pangadaan barang jasa. KPK yang ditemui dan namanya tidak mau disebutkan mengatakan pihaknya sejak beberapa hari yang lalu berada di Nisel untuk memeriksa saksi dugaan penyuapan yang melibatkan mantan Bupati Nisel dan mengembangkan kasus dugaan korupsi dana APBD Nisel sebelum tahun 2011. Ketika ditanyakan kapan berakhir pemeriksaannya, dia tidak membeberkannya. Juru bicara KPK Johan Budi yang sedang berada di Bali, ketika dihubungi membenarkan KPK sedang berada di Nisel untuk memeriksa saksi dugaan kasus suap yang melibatkan mantan Bupati Nisel. Ia katakan status mantan bupati sudah menjadi tersangka dan saksi yang diperiksa di Mapolres tidak tertutup kemungkinan dapat berstatus tersangka apabila ada buktibukti dan keterangan saksi yang menguatkan. Wakil Bupati Nisel yang ditemui membenarkan keberadaan KPK di Nisel. Katanya, KPK bertujuan untuk mengumpulkan bukti terkait beberapa dugaan kasus korupsi yang terjadi sebelumnya. Dan salah satu tujuan utamanya adalah untuk membangun hubungan kerjasama yang baik antara KPK dengan

pemerintah setempat. Kedua, memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan kasus penyuapan memeriksa dan mengambil dokumen terkait dugaan korupsi dalam pembangunan dan penggunaan APBD sebelum tahun 2011. Contohnya, pengadaan lahan Bandara Silambo dan lahan Kantor Bupati di Alo’oa Kecamatan Fanayama dimana nilainya dimark up. Serta dugaan penyelewengan pembangunan tembok penahan di Desa Hilisataro Kecamatan Toma, pembangunan Kantor Bupati Nisel di lingkungan Baloho Indah dan pembangunan rumah dinas Bupati yang dibayar padahal tidak melalui proses tender sebagaimana yang diatur pada Keppres No.80 Tahun 2003 tentang pangadaan barang jasa, sebut Wakil Bupati Hukuasa Ndruru. Masyarakat mengatakan sangat berterima kasih kepada KPK yang sungguh-sungguh menangani sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Bupati dan jajarannya. "Tujuan KPK bukan untuk mempermalukan atau menyakiti hati pejabat, melainkan menyelematkan uang negara yang diduga telah disewengkan karena bertentangan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. "Serta membuaat efek jera bagi pejabat yang telah menyalagunakan wewenang tersebut sehingga menjadi pembelajaran yang berharga pada pejabat lainnya agar kelak tidak melakukan penyimpangan dan penyelewengan keuangan dan jabatannya," kata salah stu masyarakat, Jumat pekan lalu. Harapan sejumlah masyarakat itu, bahwa bagi yang sudah pernah atau terlanjur korupsi uang negara, kecil atau pun besar sebaiknya segera dikembalikan ke kas negara sehingga bisa ringan hukumannya dan tidak terulang pada pejabat lain. (AM)

Penyelamatan Hutan Sumut Melalui Sertifikasi MEDAN – Masalah utama yang terjadi pada pemanfaatan hasil hutan adalah pembalakan liar, konflik lahan, kerusakan lingkungan, tenaga kerja dan sosial budaya. Sertifikasi kayu diharapkan menjadi jembatan penyelesaian masalah ini, di tambah dengan keterlibatan para pihak yang berkualitas, transparan, kredibel, serta penegakan hukum yang berjalan. Hal ini terungkap dalam Workshop Multipihak dengan Thema Upaya Penyelamatan Hutan Sumut Melalui Mekanisme Sertifikasi Produksi Kayu di Hotel Semarak Internasional Medan, Jumat pekan lalu. “Perlu ada revisi terhadap sertifikasi produksi kayu yang tertuang didalam Permenhut No.38 tahun 2009,” kata Jimmy Panjaitan, selaku Sekjen Komunitas Peduli Hutan Sumatera utara yang menjadi pembicara dalam acara ini. Menurutnya,

sertifikasi yang sedang berjalan masih hanya memuaskan para konsumen di pasar Eropa. Belum memaknai sebagai pengelolaan hutan yang lestari. Point-point yang menjadi catatan untuk direvisi diantaranya adalah terkait kreteria dan indikator, misalnya ; Pengakuan hak masyarakat adat atau masayarakat lokal harusnya menjadi prioritas penilaian. Juga soal tata batas kawasan hutan yang selalu menjadi citra buruk dalam pemanfaatan kawasan hutan produksi harus menjadi target utama pembenahan ini. Lanjutnya, proses sertifikasi yang sedang berjalan saat ini belum memadai seharusnya pemerintah tidak terburu-buru menandatangi kesepakatan dengan Uni Eropa soal Flegt-VPA pada 15 Mei lalu. “Sebab masalahmasalah pengelolaan kawasan hutan produksi yangg terus menerus terjadi tidak pernah

tersentuh secara substansial. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah terkesan ‘tambal sulam’ sehingga kita khawatir sertifikasi hanya ‘surat legalitas’ terhadap kayu-kayu yang bersumbernya illegal,” tegas Jimmy. Acara ini dihadiri oleh unit menajemen seperti PT PLS, PT SRL, Lembaga Penilai Independen dari PT Sarbi Certification International. Sebagai narasumber dari Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Utara diwakili oleh Kasi Pengolahan Hasil Hutan, Jaka Hubayanto S.Hut, Dinas Kehutan Kabupaten Humbang Hasundutan diwakili Kasi Hutan Rakyat, Dyben R Napitupulu S.Hut, serta beberapa LSM di Sumut yang konsern dengan isu kehutanan dan kemasyarakatan. “Hasil dari workshop ini akan menjadi rekomendasi dalam perbaikan-perbaikan PK PHPL dan VLK di dalam proses revisi yang sedang berjalan.” (MEI)

Pembangunan RS USU Butuh Rp 146 M Lagi MEDAN - Juni mendatang pembangunan Rumah Sakit Pendidikan USU akan selesai, dan sudah bisa beroperasi pada Januari 2012. Hal itu terungkap dalam kunjungan Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Prof Dr Fasli Jalal Phd ke rumah sakit yang dilengkapi dengan 16 kamar bedah ini. “Tahun 2009 kita masih memperdebatkan bagaimana tender pembangunan rumah sakit ini. Namun tidak sampai dua tahun kita sudah melihat hasil yang luar biasa. Rumah sakit pendidikan pertama yang mandiri telah berdiri, terlepas dari rumah sakit yang lain. Mudah-mudahan tahap penyelesaian akan dituntaskan Juni ini, dan tender alat akan kita lakukan, mudah-mudahan selesai juga akhir tahun ini. Sehingga paling tidak seperempat atau sepertiga dari sarana sudah bisa beroperasi dan sudah bisa menerima pasien,” kata Wamendiknas. Saat ini rumah sakit sedang menyiapkan kelengkapan peralatan (furniture) termasuk juga kesiapan sumber daya manusia SDM). Kesiapan SDM ini merupakan hal penting dalam operasional rumah sakit. “SDM yang menentukan bisa atau tidak rumah sakit yang berada dibawah perguruan tinggi berperan sebagai rumah sakit penuh yang mendidik dan meneliti tapi juga melayani dan bersinergi dengan kementerian kesehatan tapi juga mempunyai SDM yang dimiliki dari perguruan tinggi tersebut,” terangnya. Fasli mengatakan dana yang dikeluarkan untuk pembangunan rumah sakit ini dimulai dengan konsep bertahap. Awalnya dana yang dikeluarkan Mendiknas sekitar USD 37 juta, kemudian ditambah lagi USD 7 juta. “Kalau ada yang masih tersisa, misalnya masalah pelatihan atau kelengkapan yang belum terencanakan pada waktu lalu secara bertahap akan kita adakan. Ini difungsikan dulu dan dibuktikan bahwa teaching hospital bisa disetting perguruan tinggi,” tuturnya. Sementara Project Management Unit Rumah Sakit Pendidikan USU, Prof Dr Darwin Dalimunthe PAD mengungkapkan dana yang sudah dikucurkan untuk pembangunan rumah sakit ini adalah Rp 370 miliar. “Untuk pembangunan ini, kontraknya 315 miliar dengan dana APBN 30 persen. Rencananya tahun ini masih dibutuhkan Rp 26 miliar lagi untuk bangunan yang belum dibayar yang lewat masa pemeliharaan. Dan dana untuk alat kesehatan masih dibutuhkan lagi sekitar 120 miliar yang kini masih dalam proses lelang. Dana alat ini tidak ada pada kita namun di IDB (Islamic Development Bank) Jeddah, kita cuma melelangkan saja,” ucapnya. Saat disinggung terkait adanya kabar, turunnya bangunan RS USU 15 cm, Darwin mengatakan kabar tersebut tidak benar. "Masalah bangunan dan bentuk rumah sakit tidak ada masalah, konstruksi bangunan rumah sakit sesuai dengan yang diinginkan pihak IDB," jelasnya. Sementara itu, Rektor USU, Prof Dr Syahril Pasaribu, DTMH, MSc (CTM) SPAK mengatakan untuk pelaksanaan operasional rumah sakit, telah mendapatkan tenaga dari diknas, diantaranya perawat, bidan dan teknisi. Tenaga-tenaga ini akan di minta secara bertahap sesuai dengan jumlah tempat tidur yang dimiliki. “Rumah sakit ini memiliki daya tampung 579 tempat tidur dengan 400 perawat. Untuk maintenance rumah sakit bukan hanya dari dana APBN kami juga sudah bekerjasama dengan Jamsostek agar rumah sakit menerima pasien Jamsostek,” katanya.(FER)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, M Irham Arifin, Rusli SP; BIRO DELISERDANG: Bambang Eko Susilo SAg SH (Kabiro) Putra Candra Kesuma, Panusunan P Silitonga; BIRO SIBOLGA/TAPTENG: A Rahman Nasution; BIRO PALUTA: Panggana Siregar (Kabiro) Datuk Satia, Toib Harahap; BIRO NIAS: Triber Rein Hard G (Kabiro), Eferani Zai, Ingati Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; WARTAWAN DAERAH: Abdul Rahman Manik, Mulia Sinaga (Sergai); Ruben Sembiring (T Tinggi); Jhon Edy Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Tommy Sinaga, Hasanuddin Hasibuan, Syawaluddin Tanjung, Mhd Dani Siahaan, Ali Tua Rambe (Labuhanbatu); Nurdinsyah Sima, Sofyan Edi Tan, Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Armadasayuti, M Nurdin Pohan (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, (Kisaran/Asahan); Sutrisno, Samsudin, Joni Anwar, Abdulah Sembiring, Alboin Simbolon, Syahril (Batubara); Taufik Hidayat, M Sohur Lubis (Panyabungan); Ahmad Gozali (Palas); Tambos Hutagaol (Tobasa), Frans Rumahorbo (Samosir); Nixson Tambunan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); M Yunansyah (Langsa); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Aguswandha Manik SH, Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin, Jamaluddin Maha (Subulussalam); Sofian (Lhokseumawe); Jamudin Selian, Sahidin (Kutacane); Inro Kisinger Tua, Sarman Naimbaton (Jambi); Arman Maduwu, Krispinus H Maduwu (Nias Selatan).

KPK POS

5

E D I S I 150 23 - 29 MEI 2011

KORUPSI

LIPSUS

Sudah Diperiksa BPK

Marpu'ah, janda beranak empat yang ditinggal mati suaminya mengurut dada. Kehidupan Kota Medan begitu sulit dan berat baginya ketika harus menghidupi keempat anaknya yang masih kecil-kecil. Bekerja sebagi tukang cuci dari rumah ke rumah tetangganya, tiap bulan ia bisa menghasilkan uang Rp 600 ribu, belum ditambah jika ada yang minta tolong menyuci dadakan atau menyuruhnya mengerjakan sesuatu, baginya itu uang tambahan. Tapi anak tertuanya saat ini kelas VIII sekolah swasta dan adik-adiknya di kelas VI dan IV, tak pernah tau bahwa penghasilan ibunya jauh dari kata cukup. Tinggal dirumah kontrakan yang sempit dengan lingkungan padat tak sehat, Marpu'ah tak pernah menyesali nasibnya. API dia punya banyak tanya, apakah keluarga miskin sepertinya memang harus hidup miskin selamanya lalu mati dalam kemiskinan dan kesusahan? Kemarin waktu pemilihan calon legeslatif, ia ikut memilih calonnya sesama perempuan dengan harapan nanti akan membantunya. Minimal sekolah anaknya tidak ada yang putus. Nyatanya, sang Caleg yang kini duduk menjadi wakil rakyat lupa akan janjijanji kampanyenya. Ini sudahlah pasti, kesibukan sebagai wakil rakyat akan melupakannya bahwa satu suara rakyat pernah mendukungnya. Mungkin karena waktu menyuruh Marpu'ah memilihnya, perempuan miskin itu mendapat imbalan sebesar Rp 300 ribu ditambah sembako dan sekotak janji-janji, si wakil rakyat merasa tidak ada utang budi atau utang janji lagi dirinya dengan Marpu'ah. Kemarin malam, waktu menonton berita di rumah tetangganya, Marpu'ah mendengar bahwa anggota dewan yang dipilihnya sedang studi banding ke Pulau Jawa. Ia mendengar judul kepergian para wakil rakyat itu untuk kebutuhan publik dan pendidikan. Muncul harapan di hatinya, bawa pulang nanti pasti mereka membawa kabar gembira buat rakyat-rakyat sepertinya. Apalagi, anggaran sebesar Rp 6 miliar, bukan anggaran kecil. Pasti para anggota dewan itu tak akan kekurangan dan akan melakukan kerjanya sesuai amanat rakyat dengan baik. Bertanggungjawab dan transparan, agar rakyat tak menyesal memilihnya, agar masyarakat tau bahwa mereka berguna. Tapi sepertinya Marpu'ah salah. Waktu mengantarkan pada pergantian bulan, si anggota dewan sudah lama kembali dari plesirannya (walau tukang cuci, Marpu'ah juga tau soal plesiran), dan hasil yang ditunggunya lenyap. Dia tak pernah mendengar para dewan yang terhormat itu mengumumkan hasil studi bandingnya dan berapa biaya perjalanannya, semoga sisanya bisa dibagi-bagikan buat orang-orang sepertinya. Hah, Marpu'ah ternyata harus banyak-banyak bermimpi. Tak ada, tiap malam ia menonton tv, tapi wakil rakyat itu tak jua bicara soal oleholeh kunjungan mereka. "Mungkin memang tidak diumumkan untuk rakyat, mungkin kami duduk manis saja menunggu hasil kerja mereka tapi sepertinya ga mungkin," gumamnya. Perempuan ini adalah satu dari warga Kota Medan yang menuding studi banding anggota dewan adalah pemborosan uang negara. Hasil nyata tidak kelihatan, apalagi pertanggungjawaban. Rp 6 miliar anggaran yang disediakan bukan sedikit tapi sayang tak berbuah ke maslahatan. Tapi sepertinya para wakil rakyat itu lupa dan tuli, mereka semakin rakus. Mulutnya hanya penuh wacana lalu sibuk dengan pencitraan dan polpularitas, mungkin biar duduk lagi periode depan. Keluhan rakyat, derita masyarakat, adalah sampah. Mereka sudah aman untuk sementara waktu, saatnya membayar uang keluar saat kampanye. Tragis...! Sementara itu sebelumnya, Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat mendesak parlemen melakukan moratorium atau menghentikan sementara studi banding ke luar negeri karena hasilnya selama ini dinilai tak maksimal. "Dengan kata lain mengurangi secara signifikan risiko ketidakefektifan studi banding," ujar anggota Koalisi, Abdullah Dahlan, di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, kemarin. Koalisi terdiri atas ICW, Indonesia Budget Centre, serta Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Ia menerangkan, kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat

T

SUNGGUH sangat besar sekali anggaran yang diperuntukkan bagi anggota DPRD Medan. Hanya untuk studi banding keluar daerah dana yang harus dikeluarkan mencapai Rp 6 miliar. Tidak menjadi persoalan jika dana tersebut tepat sasarannya. Namun yang menjadi persoalannya, apakah hasil studi banding tersebut bermanfaat nyata dan dapat pertanggungjawabannya. Ketua DPRD Medan Drs Amirudin mengatakan setiap kegiatan yang dilakukan anggota DPRD Medan pasti ada pertanggungjawabannya. Apalagi masalah studi banding. "Pertanggungjawaban tersebut harus dipaparkan di depan forum atau badan yang menangani kegiatan tersebut. Dan kami tidak pernah tertutup untuk masalah apapun tetap harus ada hasil dan pertanggungjwabannya. Semua laporan tentang studi banding dan laporan tentang keuangannya tetap harus dilaporkan kepada kami," tuturnya. "BPK dan BPKP juga sudah turun untuk melakukan audit," ujarnya lagi. Amirudin menjelaskan, setiap tahunnya BPK dan BPKP turun untuk melakukan pemeriksaan pertanggungjawaban anggaran yang diperuntukkan bagi anggota DPRD Medan. Jadi tidak ada yang disembunyikan ataupun diselewengkan. "Jika memang ada penyimpangan pasti tim BPK dan BPKP sudah turun untuk melakukan pemeriksaan secara detail," katanya. Sementara ditempat terpisah, Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Medan Janlie SE Ak saat dijumpai mengatakan, tugas BKD hanya menangani pengaduan masyarakat tentang kinerja dan tingkah polah anggota DPRD dilapangan.(FER)

Harus Diumumkan ke Masyarakat BENAR tidaknya anggaran studi banding tersebut sudah dilaporkan, masih jadi pertanyaan. Dan jika memang ada dugaan terjadi penyimpangan pada anggaran tersebut. Apakah bisa tersentuh oleh hukum? Menurut praktisi hukum Marasamin Ritonga SH, masalah ranah hukum politik serta sanksi hukumnya harus dilihat dari peruntukan anggaran serta pengajuan anggaran tersebut. Jika peruntukan dan pengajuan anggaran studi banding tersebut menyalahi prosedur maka bisa dikenakan sanksi hukum. Jika tidak terbukti adanya penyimpangan belum bisa dikenakan sanksi hukum. Kasus tersebut hanya bisa dikenakan sanksi moral dan sanksi sosial saja. Sanksi moral dan sanksi sosial bisa dikenakan sepanjang tidak ada penyalahgunaan anggaran pada studi banding apalagi dilaksanakan sesuai prosedur. Walaupun belum ada laporan pertanggungjawabannya. Seharusnya, menurut Marasamin, studi banding ini dilihat dulu kepentingannya. Apakah memang harus dan perlu untuk dilaksanakan. "Jangan hanya menjalankan program saja sementara manfaatnya ke masyarakat tidak ada. Sementara hasilnya hanya pemborosan uang negara," ujarnya. (FER)

Dewan Tuli Kritik Rakyat KRITIK pedas datang dari Direktur Fitra Elfenda Ananda yang mengatakan bahwa prinsip angaran kinerja anggota dewan lebih mengedepankan akuntabilitas. Artinya studi banding yang dilakukan oleh para anggota dewan tersebut haruslah dapat dipertanggung jawabkan dan dilaporkan. Jika tidak, itu tentunya pemborosan keuangan yang merugikan program lainnya yang dialihkan keanggaran tersebut. Dalam pertanggungjawaban perspektif kinerja yang dilakukan anggota dewan harus mempunyai prestasi. Tapi nyatanya kinerja yang dilakukan anggota dewan tidak memiliki hasil apapun. Seharusnya anggota DPRD Medan tidak meniru anggota DPR RI yang masa bodoh dengan kecaman-kecaman yang mereka dapat dari rakyat atas kinerja yang mereka berikan kerakyat. â&#x20AC;&#x153;Jangan sampai anggota DPRD Medan mendapat kecaman dari masyarakat atas studi banding yang mereka lakukan seperti yang dilakukan DPR RI. Dimana studi banding yang dilakukan tidak mendapat hasil yang bermanfaat bagi rakyat,â&#x20AC;? ujarnya. Elfenda menambahkan, setiap uang yang dikeluarkan itu harus diukur manfaatnya. Jika anggaran yang dikeluarkan tidak jelas manfaatnya dan tidak dapat dipertanggung jawabkan. Maka anggaran tersebut selayaknya tidak dikeluarkan untuk studi banding para dewan tersebut. Kritikan berbagai pihak tidak berdampak apa-apa dewan dalam kinerjanya. Parahnya, anggota dewan ini seakan tuli dan tetap saja mereka melakukan hal-hal yang dikeritik oleh rakyat. Jangan studi banding yang dilakukan tidak memiliki hasil apa-apa karena studi banding selama ini yang dilakukan para dewan kesannya hanya jalan-jalan. Daerah kunjungan juga harus dipertanggung jawabkan oleh dewan. Elfenda berharap agar anggota dewan mengevaluasi apa yang mereka lakukan. (VIN)

Studi Banding Adalah Pemborosan

sering tak bermanfaat bagi kinerja legislasi. Berdasarkan laporan studi banding, tak ada penjelasan secara terperinci kaitan antara temuan dan hasil studi banding serta capaian bagi substansi rancangan undang-undang. Dahlan mencontohkan, laporan Komisi Hukum DPR yang berangkat ke Swedia dan Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Hortikultura ke Belanda pada periode 2004-2009. Ronald Rofiandi dari PSHK menuturkan, laporan kunjungan itu hanya terdiri atas satu lembar kertas. "Tak lebih dari sekadar deskripsi perjalanan," katanya. Demikian pula laporan Panitia Kerja Hortikultura. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan menerima kritik Koalisi jika tujuannya untuk perbaikan. "Tapi, jika untuk mendikte

dan menjatuhkan citra, kami punya pendirian sendiri," ujar politikus Partai Golongan Karya ini ketika dihubungi kemarin. Menurut Priyo, Dewan memang berencana mengevaluasi studi banding ke luar negeri. "Tanpa mereka minta, kami berencana membicarakan ini dengan para pimpinan fraksi dan komisi." Menurut dia, DPR akan melakukan seleksi terhadap pembahasan undang-undang yang memang membutuhkan studi banding. Berdasarkan urgensinya, akan ditentukan apakah perlu dilakukan studi banding ke luar negeri. Setelah masa reses selesai pada medio Mei ini, DPR akan mengagendakan pembahasan soal itu. Koalisi LSM juga mengkritik kunjungan Dewan ke Afrika Selatan untuk pembahasan Rancangan Un-

dang-Undang Pramuka, yang kini sudah disahkan. Kunjungan Badan Kehormatan ke Yunani untuk mempelajari etika parlemen juga dianggap tak perlu dilakukan. Apalagi laporan kegiatan kedua kegiatan itu sangat dangkal dari sisi data dan informasi yang diperoleh. Laporan kunjungan itu, Dahlan menjelaskan, tak jauh berbeda dengan penjelasan di situs kepramukaan Afrika Selatan: www.scouting.org.za/sasa. Dari sisi waktu, studi banding juga tak tepat karena dilakukan menjelang akhir pembahasan rancangan undang-undang. Koalisi mendesak DPR membuat format baku perencanaan dan pertanggungjawaban studi banding agar bisa diketahui relevansi dan hasilnya. (MEI/KT9511)

ITU bukanlah studi banding, karena yang dinamakan studi banding harus jelas agenda acaranya apa dan terkait masalah apa yang akan diteliti. Kalau tidak jelas apa agendanya ini merupakan pelesiran atau jalan-jalan saja. Apa lagi tujuannya ke Bali yang merupakan objek pariwisata yang ternama di Indonesia. Hal ini disampaikan praktisi hukum Irwandi SH. Menurutnya, dari aspek kebutuhan uang negara, justru ini penghamburan dan pemborosan uang negara. Seharusnya DPRD Medan harus lebih perihatin dimasa sekarang ini. dengan dana segitu besarnya, seharusnya lebih baik dialokasikan ketempat yang lebih layak dan berkwalitas. â&#x20AC;&#x153;Misalnya dana tersebut bisa dimanfaatkan kependidikan atau kesehatan dan sektor-sektor yang mensejahterakan rakyat. Bukan menghambur-hamburkan uang negara yang tidak jelas dengan memakai fasilitas negara,â&#x20AC;? ujarnya. Agar ada efek jera, ada baiknya kalau memang dewan menuju ke daerah-daerah, diharapkan Gubernur, Walikota yang didatangi bisa menolak kedatangan dari dewan yang ingin studi banding tersebut yang kenyataanya tidak melakukan apapun. Fasilitas yang serba tinggi dan berkecukupan yang diberikan kepada dewan sama sekali tidak berbanding lurus dengan hasil kinerjanya. Malah rakyat kecewa dengan kinerja dewan dan masyarakat tidak percaya lagi dengan kinerja yang mereka berikan untuk rakyat. Apa lagi dewan masih mempertahankan gaya-gaya lama. Sengaja munutup telinga dari kritikan-kritikan masyarakat. Dan tidak dijamin apa yang dibuat dewan itu berhasil. Studi banding hanya membuang-buang uang negara. Kita menolak studi banding yang tidak perlu tersebut yang mengunakan fasilitas negara. (VIN)

HARMUZAN

KPK POS

6

E D I S I 150 23 - 29 MEI 2011

N A D JAMBI

POLITIK

HBA: SKPD Diminta Bahas Temuan BPK

Biaya Pilkades Dipertanyakan SUBULUSSALAM – Bantuan Pemko Subulussalam untuk biaya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sebesar Rp10,050,000 April lalu dipertanyakan. Salah satu anggota panitia Pilkades Kampong Namo Buaya Kec Sultan Daulat kepada KPK pos pekan lalu mengatakan biaya pilkades itu ditambah dari dana suka rela kandidat Rp 1,700,000/orang. Pilkades di Kampong Namo Buaya diikuti 4 kandidat. Sebagai anggota kami hanya diberikan oleh ketua BPK, Rahmah Jabat Rp220,000. Anggota KPPS, P2K dan P2P berjumlah 12 orang. “Bayangkan berapa banyak sisa uang pilkades tersebut,” kata sumber KPK Pos yang tak mau disebutkan identitasnya. Dijelaskannya memang uang itu diperuntukkkan mencetak kartu pemilih, uang makan dan snack. Terkait persoalan ini, saat KPK Pos menemui Rahmah Jabat di kediamanya Kampong Namo Buaya pekan lalu, ia membenarkan bantuan dari Pemko Subulussalam untuk biaya pilkades sebesar Rp10,050,000. Tapi sesuai hasil rapat di Kec uang itu, Rp4 juta untuk operasional BPK. Rp1,050,000 untuk P2P, Rp5 juta untuk operasional P2K. Malah kata Jabat, untuk sewa kotak pemilih diambil dari uang pribadinya. Padahal itu tanggungjawab P2K. Begitu juga isentif anggota P2K, saya berikan Rp300,000/ orang. Jadi tudingan tambahan biaya suka rela dari kandidat sebesar Rp1,700,000/ orang, itu tidak benar.Yang benar bantuan kandidat hanya Rp250,000/orang.(JAMHA)

Pemilukada Jangan Rusak Damai Aceh BANDA ACEH - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf meminta pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pemilukada) gubernur, bupati, dan walikota ke depan jangan sampai merusak perdamaian Aceh yang sudah terjalin. “Kita semua harus menjaga damai Aceh ini agar tidak tergadai oleh orang-orang untuk kepentingan kelompoknya,” ujar Irwandi Yusuf saat memberikan pengarahan pada pelantikan Presidium Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia (KAHMI) Aceh, belum lama ini. Untuk itu, semua pihak, katanya harus diajak agar memilih calon pemimpin Aceh ke depan yang terbaik. “Saya mengajak rakyat Aceh pada Pemilukada mendatang agar memilih pemimpin terbaik,” tegasnya. “Saya sendiri akan maju. Saya berharap anggota dan pengurus KAHMI rame-rame melawan saya,” ujar Irwandi sambil tersenyum. Pada kesempatan itu, gubernur mengaku KAHMI dan HMI sebagai organisasi yang memiliki sistem pengkaderan yang bagus hendaknya terus mempertahankan sistem tersebut. Sebab, katanya, kekuatan KAHMI bukan hanya pada kekuatan personal, tapi juga solidaritas yang tinggi. Untuk itu, para pengurus organisasi ini untuk terus memberikan penguatan kapasitas personal kepada anggotanya di masamasa mendatang.(SER)

JAMBI - Gubernur Jambi Drs. H.Hasan Basri Agus, MM (HBA) menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov Jambi melaksanakan rekomendasi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut.

AYO BANGKIT– Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie memukul kentongan saat peluncuran Program Nyata Golkar, di Jakarta, Kamis (12/5). Program ini memberikan pelatihan kepada para pelaku usaha kecil di 33 propinsi dari Aceh sampai Papua untuk mengembangkan usahanya.

KIP Sejumlah Daerah Rekrut Calon PPK BANDA ACEH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) di sejumlah daerah mulai merekrut calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat gampong, untuk kepentingan pelaksanaan Pemilukada 2011 yang dijadwalkan berlangsung bulan November 2011. Laporan yang diterima dari berbagai daerah, Rabu (18/5) kemarin, proses perekrutan calon anggota PPK ini berlangsung hampir serentak di sebagian besar kabupaten/ kota. Beberapa di antaranya bahkan sudah menyelesaikan proses seleksi dan hanya menunggu pengumuman, meski ada juga yang baru menjadwalkan untuk membuka pendaftaran dalam waktu dua atau tiga hari mendatang. Bireuen Seperti di Bireuen, KIP setempat mulai menerima calon anggota PPK untuk 17 kecamatan. “KIP memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut ambil bagian sebagai anggota PPK,” sebut Ali Basyah Puteh, Ketua KIP Bireuen, Rabu (18/5). Pendaftaran calon dimulai tanggal 18 hingga 21 Mei 2011.

Pidie Jaya Sementara di Pidie Jaya, KIP setempat, Rabu (18/5) kemarin, melaksanakan ujian tulis bagi calon anggota PPK. Dari 167 orang yang lulus seleksi administrasi, ternyata sebanyak 16 orang di antaranya absen. Selanjutnya, calon yang lulus ujian tulis ini akan mengikuti tes wawancara pada tanggal 20-21 Mei 2011. Uji wawancara akan dilaksanakan langsung oleh ketua dan anggota KIP Pijay,Yaitu, Drs Basri M Sabi, Dra Cut Nurazizah, Ir Hamdan, Fuadi Iskar SE, dan Musman SH. Aceh Barat Beralih ke pantai barat, proses perekrutan calon anggota PPK juga dilaporkan sedang berlangsung di Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Aceh Singkil. Di Aceh Barat, KIP setempat sudah menjadwalkan membuka pendaftaran calon anggota PPK dan PPS, mulai tanggal 20-23 Mei 2011 ini. Untuk PPK proses penerimaan dilakukan di Kantor KIP, sedangkan PPS di desa masing-masing. Aceh Jaya Sementara di Aceh Jaya, Ketua KIP Yusrizal Usman mengatakan,

pihaknya saat ini mulai merekrut calon anggota PPK dan PPS. Untuk PPK, jumlah tenaga yang dibutuhkan di enam kecamatan adalah 30 orang. Sedangkan untuk tenaga PPS dibutuhkan sebanyak 513 orang yang akan bertugas di 171 desa. Proses perekrutan calon anggota PPK dan PPS ini diharapkan tuntas pada 17 Juni 2011. Nagan Raya Sementara dari Nagan Raya, aktivis LSM setempat berharap proses perekrutan calon anggota PPS yang sedang berlangsung di 222 desa, tak boleh melibatkan tim sukses dari kandidat bakal calon manapun yang akan maju dalam Pemilukada. Hal ini bertujuan agar pesta demokrasi yang akan berlangsung menjelang akhir tahun 2011 itu bisa berjalan lancar, jujur, adil, dan tanpa intimidasi. Singkil Di Singkil, minat masyarakat Aceh Singkil untuk melamar calon anggota PPK tergolong cukup tinggi. Terbukti, baru sekitar dua hari pendaftaran dibuka, ratusan orang sudah mengambil formulir pendaftaran, beberapa di antaranya telah mengembalikan berkas pelamaran.(SER)

Gubernur Realisasikan Program Samisake JAMBI - Gubernur Jambi Drs.H. Hasan Basri Agus MM menyerahkan secara simbolis 16 unit kendaraan roda tiga dan delapan dump truck pengangkut sampah untuk 8 kecamatan di Kota Jambi. Bantuan ini merupakan pewujudan program Satu Miliar Satu Kecamatan (Samisake). Penyerahan bantuan dilaksanakan, Rabu, pada sidang paripurna DPRD istimewa kota Jambi dengan agenda Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Jambi ke-65. Usai meninjai bantuan, kepada wartawan Gubernur mengatakan bantuan pemerintah Provinsi ini dapat membantu membentuk wajah Provinsi Jambi yang bersih. “Dengan bantun ini kita harapkan kota Jambi akan semakin bersih, karena kita tahu betul kesulitan kota dalam pengadaan angkutan transportasi untuk membawa sampah. Berdasarkan usul masing-masing kecamatan dalam kota mengharapkan bantuan sesuai kebutuhan,” jelasnya. Lebih lanjut Gubernur menjelaskan “Bantuan dari program Samisake yaitu dump truck yang kita sediakan untuk delapan kecamatan, dan satu kecamatan diberikan bantun kendaraan roda tiga,motor dengan angkutannya sebanyak

enam belas, jadi setiap kecamatan mendapatkan dua unit, mudahmudahkan membantu meningkatkan kebersihan di kota Jambi. Disamping program-program lain juga terus berjalan seperti bedah rumah yang telah dijalankan di beberapa kecamatan, pemberian sertifikat gratis, dan akan terus berkelanjutan di kabupaten-kabupaten lainnya, yang penting program yang selama ini diragukan terus berjalan,”jelas gubernur. Menanggapi pertanyaan wartawan tentang pengelolaan kebersihan yang hanya difokuskan di jalan-jalan protocol, gebernur menjelaskan tanggung jawab kebersihan jangan menjadi beban pemerintah saja, tetapi diharapkan peranan seluruh masyarakat. Sementara itu Walikota Jambi dr. R. Bambang Priyanto menjelaskan bantuan dari pemerintah provinsi ini sangat membantu pelaksanaan program kebersihan di kota Jambi. “Kita sangat bersyukur atas perhatian yang diberikan gubernur, kita tahu bahwa APBD kota 63% untuk bayar gaji pegawai, sehingga habis, untuk itu bapak gubernur mengusahakan bagaimana caranya untuk membantu, kita juga berusaha mencari dana dari pusat, dan dengan

dibantu program Samisake, bantuan enam belas motor dan delapan mobil ini sangat membantu, disamping itu kita juga mendapat bantuan dari Jerman, sebesar Rp 75 milyar dan diberikan tiga tahap yaitu studi kelayakan,tahun 2012 tahap pembangunan, tahun 2013 selesai dan diharapkan nantinya sampah-sampah dapat terkelola dengan baik,” ungkap Walikota. Sebelumnya Gubernur mengajak seluruh komponen masyarakat di kota Jambi memperkokoh tekad dan niat mewujudkan visi BERNAS 2013 sesuai perannya masing-masing. ”Saya berharap para anggota dewan bersama-sama pemerintah dapat meningkatkan dan mengawal program pembangunan yang terus berjalan,” ungkapnya. Gubernur juga menjelaskan tentang pesatnya pertumbuhan masyarakat kota Jambi yang telah berjumlah 529.118 pada tahun 2010. Dengan jumlah penduduk tersebut menimbulkan berbagai masalah perkotaan yang dihadapi warga kota, salaj satunya kemacetan lalu lintas, yang perlu penanganan secara komprehensif dan teritegrasi. Selain itu juga masalah sumber air bersih yang telah berkurang baik secara kuantitas maupun kualitasnya.(INRO)

Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2011. Gubernur membeberkan, ia telah mengumpulkan seluruh kepala SKPD untuk membahas temuan BPK tersebut. “Saya mengajak semua Kepala SKPD benar-benar memperhatikan hasil pemeriksaan BPK. Saya yakin, yang kita laksanakan ini merupakan bentuk artikulasi tanggungjawab dalam rangka mensejahterakan masyarakat,” ujar gubernur. Gubernur juga meminta kepada Inspektorat Provinsi Jambi berama-sama dengan SKPD lainnya menyusun langkah-langkah strategis sebagai upaya perbaikan kualitas LKPD Pemprov Jambi dan menjadi bahan perbaikan dimasa mendatang. “Saya percaya, dengan bekerja keras, kita mampu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik lagi, dan dimasa mendatang kita memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tegas gubernur. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Sumardi, dalam sambutannya menyatakan LHP atas laporan keuangan Pemprov Jambi tahun 2010 terdiri atas LHP Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan, dan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan BPK RI. Sumardi berharap agar hasil pemeriksaan atas LKPD ini dapat membantu DPRD dalam pengambilan keputusan atas rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010. Dijelaskan Sumardi, LKPD tahun 2010 yang diperiksa BPK meliputi, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2010, realisasi pendapatan Rp1,640 triliun dan realisasi belanja Rp1,488 triliun. Pendapatan daerah sebesar 117,56 % dibandingkan dengan anggaran Rp1,395 triliun atau sebesar 121,14 %. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2010 Rp686,63 miliar atau 128,16% dari anggaran

sebesar Rp535,75 miliar, penerimaan PAD juga mengalami kenaikan Rp160,18 miliar atau 30,42 % jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2009. "Belanja daerah 2010 meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer, yang seluruhnya berjumlah Rp 1,488 triliun atau 93,22% dari anggaran sebesar Rp1,596 triliun. Artinya terdapat surplus sebesar Rp152,05 miliar," ujar Sumardi. Sumardi menyatakan, pada Neraca total aset disajikan sebesar Rp4,456 triliun atau naik Rp106,49 miliar jika dibandingkan tahun 2009 sebesar Rp4,348 triliun. Kenaikan total aset terutama berasal dari kenaikan aset lancar untuk investasi jangka pendek. Sumardi mengungkapkan ada tiga permasalahan yang ditemukan BPK dalam pemeriksaan LKPD tahun 2010 yang sangat berpengaruh atas kewajaran LKPD. Ketiga permasalahan tersebut adalah, terdapat ketidaksesuaian antara klasifikasi anggaran dan realisasi penggunaannya. Yaitu penggunaan langsung penerimaan daerah untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa pada empat SKPD, sehingga tidak terlaporkan dalam LRA. Penggunaan angaran yang tidak tepat peruntukannya pada enam SKPD. Jasa pelayanan medik di RSUD Raden Mattaher dan belanja barang dan jasa yang merupakan beban tahun 2009, tetapi dipertanggugjawabkan pada tahun 2010. Kedua, permasalahan pencatatan dan pertanggungjawaban. Pemprov Jambi belum mencatat nilai investasi non permanen atas dana bergulir KUPEM berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value). Sisa kas per 31 Desember 2010 atas TUP Jamkesda di luar penguasaan bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan, meskipun sudah dinihilkan, namun belum ada bukti pertanggungjawabannya. Ketiga, permasalahan dalam pengelolaan aset daerah yang belum memadai, yang terdiri dari aset tetap tanah, aset tetap peralatan dan mesin, saldo aset tetap lainnya, dan aset lain-lain. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Provinsi Jambi, Effendi Hatta dan dihadiri 27 orang dari 45 orang DPRD Provinsi Jambi. (INRO)

Pemilukada Kota Pekanbaru

Ditemukan Sejumlah Pelanggaran PEKANBARU- Prosesi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Pekanbaru serentak di 12 Kecamatan, Rabu (18/5). Gubernur Riau (Gubri) M Rusli Zainal didamping anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makmur Hendrik, Ketua DPRD Riau, Johar Firdaus, anggota Panwas dan beberapa orang Kepala Biro melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah tempat pemungutan suara (TPS).

Selain ingin menyaksikan lansung prosesi pesta demokrasi rakyat itu, Rusli juga berkepentingan karena istrinya, Septina Primawati menjadi salah satu calon Walikota Pekanbaru periode 2011-2016 yang akan dipilih warga hari ini. Dari sidak itu gubernur dan rombangan menemukan sejumlah pelanggaran Pemilukada. Namun kecurangan yang paling fatal ditemukan di TPS 21 Jalan Suka Karya, Kelurahan Tuah

Karya, Kecamatan Tampan. Di TPS ini, ditemukan seorang pemilih atas nama Tri Agusyani yang meski tidak masuk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetapi mendapat undangan pencoblosan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS). Tri Agusyani tetap bisa mencoblos cukup menyerahkan foto copy Kartu Keluarga (KK). Meski sudah diprotes saksi dari kedua calon Walikota

Pekanbaru, baik tim PAS maupun Berseri, tetapi Ketua PPS tetap memperbolehkan yang bersangkutan melakukan pencoblosan. Anggota KPU Kota Pekanbaru, Makmur Hendrik yang mendapati kasus tersebut kepada wartawan, menegaskan hal ini menjadi temuan bagi pihaknya. "Ada orang yang membawa undangan C-6 yang tidak tertera nomor berapa dia di DPT. Ini ditemukan oleh dua pasang saksi PAS maupun

Berseri. Kedua saksi ini mengecek nama orang ini tidak ada dalam daftar, tapi bisa mencoblos," Sementara itu, Gubenur Riau mengungkapkan hal ini merupakan pelanggaran yang sangat nyata. Apalagi barusan ia mendapat kabar dari Kapolsek, bahwa kejadian seperti terjadi juga di TPS-TPS lain. "Kapolsek menyatakan kejadian seperti ini kini sedang didata. Apalagi peristiwa seperti ini tidak hanya di TPS

ini, tetapi terjadi di TPS-TPS yang lain," kata Rusli kepada wartawan seraya berharap polisi menindaklanjut kasus seperti ini karena telah merugikan salah satu calon. Ketua PPS 21 RW03/RT03 Kelurahan Tuah Karya, Syaiful menjelaskan, terjadinya kasus itu berawal dari suami yang bersangkutan sudah masuk dalam DPT. Tetapi istrinya belum. Kemudian petugasnya memperbolehkan yang bersangkutan melakukan pencoblosan.(RT)

KPK POS

7

E D I S I 150 23 - 29 MEI 2011

POLITIK

LIPSUS

Pegelaran Atraksi Budaya & Pameran Hasil Kerajinan NIAS SELATAN – Ribuan orang menyaksikan pengelaran budaya di Desa Bawomataluo selama 3 hari. Berbagai macam atraksi yang digelar di antaranya Tari Perang, Sogaele dan Lopat Batu diperagakan masyarakat Desa Bawomataluo. Pengelaran atraksi budaya dan pameran hasil kerajinan ini, dibuka secara resmi Wakil Bupati Nias selatan Drs Hukuasa Nduru,

ditandai dengan pemukulan gong. Turut hadir Kadis Pariwisata Herman Laia SH. M.hum, Kadis Kesehatan Lazira SKM, Kapolres AKBP ERIK Bismo Sik, Ketua DPRD Nias Utara, dan anggota DPRD Nisel, Hadirat Manao. Pada pembukaan itu Wakil Bupati mengatakan acara seperti ini berdampak positif. Karena dapat menghidupkan kembali para leluhur zaman dahulu kala.

Ini juga salah satu modal kita untuk melestarikan budaya ke manca negara. Hukuasa mengingatkan terbentuk Kabupaten Nisel, berkat para tokoh pejuang, seperti Herman Laia sebagai Ketua, Hadirat Manao, Sahabudi Duha, Sidiadil Harita, dan Mowaa Wau dll. Inilah hasil kebersamaan itu hingga terciptanya Kab Nisel. Sama seperti dalam

pengelaran budaya ini, harus ada kerjasama dan tidak ada perbedaan pendapat, agama, suku dan ras. Dengan demikian apa yang kita rencanakan dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. Mowa’a Wau, sebagai ketua panitia mengatakan kegiatan ini salah satu bentuk memberi informasi kepada dunia, bahwa inilah kita Nias Selatan yang

memiliki keunikan. Kegiatan ini hanya swadaya masyarakat kerjasama Dela Siga, Warisan Indonesia dan Nias Bangkit, BPDSU Cabang Telukdalam dan BRI. Di hari ketiga A.A Gulo Bupati terpilih Kab Nias Barat periode 2011-2016 menyaksikan pengelaran antraksi yang langsung diliput sejumlah media eletronik di Nias. Bupati Nias Barat mengatakan sebenarnya ia

tidak layak memberi arahan karena posisinya sebagai menantu di Desa Bawomataluo tersebut. Namun ia mengharapkan masyarakat Nisel dapat memanfaatkan pontensi Sorake Beach,Pantai Moale, dan Bawomataluo yang memiliki rumah adat dan lompat Batu dan keunikan lain yang ada di Kan Nisel.(ARM)

Khaidir Amri 180 Kepling Terima Tali Kasih Ketua TEBING TINGGI - Setelah bertugas hampir 5 tahun, sebanyak 180 Kepala Lingkungan di Pemko Tebingtinggi menerima tali kasih dari Pemko Tebingtinggi diserahkan Pj Walikota Tebingtinggi Drs H Eddy Syofian, Rabu malam (11/5) di gedung Balai Pertemuan Kartini Tebingtinggi. Pemberian tali kasih itu terselenggara menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (BPMK) Kota Tebigtinggi H Nizar Rangkuti, sebagai penghantar purna bakti bagi para kepling yang sudah menunaikan tugasnya dengan baik. “Sebanyak 180 Kepling yang purba bakti ini terpilih atas Peraturan Walikota No 2 Tahun 2007. Keputusan Walikota No 2 tahun 2003 tentang tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Lingkungan di Kota Tebingtinggi”, jelas Nizar Rangkuti. Pj Walikota Tebingtinggi H Eddy Syofian sebelum

memberikan bingkisan kepada 180 kepling yang telah bertugas selama 5 tahun itu mengaku bahwa jasa kepling dalam bertugas membantu pemerintah sangat mulia. Dimana, selain telah menghabiskan waktu, kepling dalam bertugas juga telah korban perasaan yang begitu mendalam. Khusus menjelang pemungutan suara ulang, diharapkan pengalaman kepling dalam menjaga keamanan tetap dibutuhkan bantuannya oleh pemerintah kota agar pesta rakyat ini terselenggara dengan baik untuk kesejahteraan bersama”, harapnya. Samsul Naibaho, salah seorang kepala lingkungan dalam kata sambutannya mengaku telah banyak perubahan dilakukan Eddy Syofian. Mereka yakin kota ini semakin maju di tangan putra daerah, bila sosok Eddy Syofian mau dicalonkan menjadi Walikota Tebingtinggi di pesta rakyat 28 Juni 2011 mendatang, katanya.(RS)

Bupati Apresiasi Karya Bakti TNI NIAS SELATAN – Bupati Nias Selatan (Nisel) Drs. Idealisman Dakhi bertindak selalu Ispektur Upacara pada pembukaan Karya Bakti TNI dan Kapten H. Gulo Danramil lolowa’u selaku komandan upacara. Upacara itu dilaksanakan di lapangan TK Hilisataro Raya Kec Toma Kab Nisel 16 Mei 2011 lalu. Turut hadir Wakil Bupati Nisel Drs Hukuasa Nduru, Ketua DPRD Efendi, anggota DPRD Sidiadil Harita, Kapolres Nisel, Bismo Erik, Dandim 023 NIAS A. Letkol inf I.AB Irnando Arnol Sinaga, Kadis, Kaban, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Toma. Bupati dalam arahanya sangat berterima kasih pada Kodim 023 Nias dan segenap jajaran atas terlaksananya program karya bakti TNI. Karena dapat memberi perhatian, waktu dan tenaganya mewujudkan percepatan pembangunan. Termasuk sebagai wujud kemanunggalan TNI dan masyarakat dalam bentuk Kegitan kegiatan karya bakti TNI. Kata Bupati,

keberhasilan pembangunan hanya dapat dicapai dengan pengabdian dari seluruh pihak. Mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi hingga laporan. Kemanunggalan TNI bagian yang tak dapat dipisahkan dan memiliki peran penting mewujudkan pembangunan. Karena kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, Bupati Nisel berharap kepada Dinas- Dinas terkait untuk mendukung pelaksanaannya. Kata Bupati, siapapun bisa memberikan dukungan positif terhadap pembangunana. Untuk itu Bupati mengajak seluruh masyarakat Toma mendukung dan bekerjasama dengan TNI untuk menyukseskan kegiatan tersebut. “Siapapun yang menghalangi, saya selaku pemimpin daerah akan menindak tegas,”katanya. Bsp Maduwu mewakili tokoh masyarakat Toma mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati. Terlebih Kodim 0213/ Nias atas terlaksananya kemanunggalan TNI.(ARM)

Terpilih KNPI Tebing Tinggi

TEBING TINGGI - Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumut Ir H Ahmad Yasir Ridho Lubis berpesan kepada sosok Ketua KNPI Kota Tebingtinggi agar menjadi teladan bagi anggotanya. Hal itu disampaikannya pada Musyawarah Pemuda KNPI XI Kota Tebingtinggi, Minggu (15/5) di Gedung Balai Pertemuan Kartini kota setempat. “Siapapun yang terpilih pada Muskot ini harus mampu menjadi motivator sekaligus fasilitator dan komunikator antara organisasi dengan pemerintah setempat. Jangan takut mengkritik pemerintah demi perbaikan, dan sebaliknya, sebelum mengkritik perbaiki tingkah laku supaya bisa menjadi teladan bagi angota-anggotanya,” tegas Ridho. Kata Ridho, sosok ketua dituntut jadi teladan serta memiliki kemampuan lebih dan emosi yang baik. Sebab harus menghadapi puluhan organisasi pemuda yang bernaung dibawahnya. Kami berharap yang terpilih adalah orang baik sehingga tidak terjadi lagi caratekercarateker baru. Sementara itu, pelaksana harian (Plh) Walikota Tebingtinggi Drs H Hadi Winarno saat membuka Muskot Pemuda/KNPI itu mengajak kaum pemuda bekerjasama dalam pembangunan dan pemberdayaan kepemudaan di Kota Tebingtinggi. Terkait harapan Ketua KNPI Sumut agar Pemko Tebingtinggi bisa memberikan bea siswa S-2 pada pemimpin-pemimpin organisasi di kota itu, Hadi Winarno berjanji siap memfasilitasi dan akan mengalokasikan pada perubahan APBD. “Peningkatan intelektual para pemimpin organisasi kepemudaan sangat perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kualitas SDM anggotanya,” ujar Hadi Winarno. Awalnya Muskot diikuti empat calon ketua, ternyata pada hari H hanya diikuti tiga kandidat masing-masing Ahmad Adlan SE, Khaidir Amri SE, Frans Edy B Sinaga SE, sedangkan Mulyadi menyatakan mundur dari bursa calon. Setelah perhitungan suara Khadir Amri SE berhasil unggul dengan meraih 19 suara, Ahmad Adlan SE 17 suara dan Frans Edy B Sinaga SE tidak mendapatkan satu suara pun.(RS)

DARI KIRI-KANAN - Ketua DPRD H. Ridha Harahap, SE, Bupati Basyrah Lubis, SH dan Ketua FKPLP2 Dorlansyah Hasibuan disela-sela kegiatan pelantikan fungsionaris FKPLP2 Palas

FKPLP2 Benteng Pembangunan Kebanggaan Palas SIBUHUAN - FKPLP2 (Forum Komunikasi Pers – LSM Peduli Padang Lawas) ormas kepemudaan yang lahir dan digagas putra daerah Kab Padang Lawas (Palas) diharapkan adi power spirit pembangunan dan kebanggaan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kab Palas H. Ridha Harahap, SE saat memberikan sambutan pada acara pelantikan FKPLP2 yang dilaksanakan di Gedung Nasional Sibuhuan belum lama ini. Untuk mengejar ketertinggalan kita dari daerah lain, dibutuhkan pengorbanan.

FKPLP2 yang terdiri dari berbagai Insan pers dan LSM, dapat menjadi “corong” positif mendukung pembangunan. Sehingga masyarakat bukan hanya bisa menuntut dan menagih percepatan pembangunan, tetapi harus siap korban moril dan materil. “Tidak ada yang bisa kita capai, tanpa ada pengorbanan yang kita berikan”, katanya. Dalam acara pelantikan FKPLP2 oleh Ketua Dewan Penasehat Ahmad Yaspan Pulungan, melantik ketua terpilih Dorlansyah Hasibuan serta Unni Asrin Lubis (Sekretaris), Mukhsin Nasution (Bendahara) serta fungsionaris pengurus harian lainnya. Acara ini juga dihadiri Bupati Palas Basyrah Lubis SH, SKPD dan MUI.

Bupati dalam sambutannya selaku Dewan Pembina FKPLP2 meminta seluruh pengurus menjadi agen-agen kebaikan dalam proses pembangunan. Baik dari segi pendidikan, ekonomi dan infrastruktur. Tambahnya, dari segi percepatan pembangunan kita berada dalam urutan ke 46 dari 168 kabupaten seluruh Indonesia. Sebagai kabupaten baru reting ini harus menjadi daya dorong melakukan perbaikan disegala sektor. Munculnya elemen masyarakat yang menamakan diri sebagai “Tim Tujuh” sampai saat ini saya tidak kenal. Kepada seluruh fungsionaris FKPLP2 diminta terus melakukan monitoring terhadap visi segelintir masyarakat

tersebut. Jangan sampai merongrong pembangunan dan memecah persatuan dan kesatuan yang sudah dibangun. Apapun organisasinya, saya pembina dan pelindungnya,” ujarnya. Ketua FKPLP2 Dorlansyah Hasibuan dalam sambutannya mengucapkan, welcome dengan semua insan pers dan LSM yang ingin bergabung. Sebab hanya dengan kebersamaan dan keikhlasan kita dapat mencapai tujuan. Ia menambahkan, selaku jurnalis dan aktivis LSM, kita harus meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) putra daerah. Memantai kinerja jajaran legislatif, eksekutif dan yudikatif. “Kita juga mampu memberikan solusi terbaik, tegasnya.(GARI)

Oknum Pimpinan DPRD Medan Bekingi Chinergy Spa Ketua FD: Kita akan Panggil MEDAN - Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Medan, Herry Zulkarnaen akan segera mengirimkan surat kepada oknum pimpinan DPRD yang diindikasikan membekingi Chinergy Spa. Menurut Herry, Fraksi Demokrat sangat kecewa jika informasi itu benar. Herry mengatakan, tinda-

kan fraksi, pertama memanggil oknum unsur pimpinan tersebut. Setelah itu Fraksi Demokrat akan mengambil tindakan. Ketika hal ini dikonfirmasi kepada oknum pimpinan DPRD berinisial A tersebut, ia mengaku berteman dengan pemilik usaha spa tersebut. "Saya bukan membekingi. Saya berteman dengan pemilik. Jika mau diributkan ributkan saja. Saya juga tidak punya kepentingan," tuturnya. Sebelumnya diperoleh in-

formasi seorang oknum unsur pimpinan DPRD Medan berusaha melindungi tempat hiburan dengan melarang rekannya melakukan kunjungan kerja ke tempat tersebut. Ini terungkap ketika anggota Komisi C DPRD Kota Medan akan melakukan kunjungan kerja ke Chinergy Spa. Namun mendapat halangan dari salah satu unsur pimpinan dewan yang berasal dari Fraksi Demokrat ini. Ketua Komisi C DPRD

Medan, Jumadi mengatakan, oknum unsur pimpinan DPRD ini menelpon dirinya dan meminta agar Komisi C membatalkan kunjungan kerja ke Chinergy Spa. Jumadi juga menegaskan dirinya tidak mau diintervensi. Ini dikarenakan kunjungan kerja ke Chinery Spa sudah diatur dan dijadwalkan. Sehingga menurut Jumadi, tidak etis jika ia secara pribadi membatalkan kunjungan kerja ini.(SBC)

Kamis (12/5) diiringi seribuan massa Partai Golkar dan Partai Patriot berikut ormas pendukung. Penyerahan berkas pendaftaran dilakukan oleh Sekretaris Partai Golkar Mahyan Zuhri Efendi dan Ketua Partai Patriot Hendra Gunawan diterima oleh Ketua KPUD Kota Tebingtinggi Wal Ashri dan para anggota KPUD antara lain, Salmon Ginting, Maswarni dan Abdul Khoir dan disaksikan Ketua Panwas Pilkada Tebingtinggi Supriadi. Ketua KPUD Tebingtinggi, Wal Ashri usai menerima pengajuan berkas pasangan Eddy Syofian –

Hafaz Fadillah mengatakan, setelah menerima berkas pendaftaran secara lengkap selanjutnya akan dilakukan tes kesehatan sesuai tahapan PSU Pilkada yang telah ditetapkan. Terkait tentang status H Eddy Syofian sebagai Pj Walikota Tebingtinggi dan Kadis Kominfo Propinsi Sumut, Wal Ashri menjelaskan sesuai peraturan KPU No.13 Tahun 2010, bagi calon kepala daerah yang memiliki jabatan negeri untuk mengajukan permohonan sebagai kepala daerah hanya membuat surat pernyataan pengunduran diri untuk diketahui oleh

pimpinannya saja. Usai mendaftar Eddy Syofian kepada wartawan mengatakan, pengajuan dirinya sebagai calon Walikota Tebingtinggi merupakan tekad untuk melakukan perubahan kota Tebingtinggi kea rah yang lebih baik. Disinggung tentang penggantian posisi Penjabat Walikota pasca pencalonan dirinya sebagai peserta PSU Pilkada Kota Tebingtinggi, Eddy Syofian mengatakan, untuk mengisi kekosongan pemerintahan kota, sementara pelaksana Pj Walikota dipegang oleh Sekdako H Hadi Winarno sampai ditunjuk Pj Walikota Tebingtinggi oleh Mendagri.(RS)

Pasca Mendaftar, Eddy Syofian Pamitan TEBING TINGGI - Setelah menunaikan tugas sebagai pelayan masyarakat sejak diangkat Mendagri melalui Gubernur Sumut H Samsul Arifin SE, 30 Agustus 2010 lalu sebagai Pj Walikota Tebingtinggi, Drs H Eddy Syofian Purba pamitan kepada PNS di lingkungan Pemko Tebingtinggi, Kamis (12/5) saat memimpin apel pagi di halaman Balai Kota Jalan Sutomo kota setempat. Pada kesempatan itu Eddy meminta maaf pada seluruh PNS bila ada tutur kata yang salah dalam memimpin Kota Tebing Tinggi, termasuk dalam pengambilan keputusan dan

kebijakan. Saat ini, Eddy mengaku telah diberikan kesempatan Mendagri untuk dicalonkan partai politik sebagai Calon Walikota Tebingtinggi periode 2011-2016, dan PNS pun sudah mendapat tempat di hati masyarakat dalam bertugas. “Kesenjangan yang sempat ada diantara PNS dan masyarakat kini telah tiada, terbukti disaat dilakukan gotong-royong, warga berduyun-duyun untuk membantu demi kebersamaan dan kemajuan kota kita,” ujar Eddy. Untuk itu, selain telah mendapat tempat dimasyarakat dalam melayani, para PNS juga

diminta untuk meningkatkan solidaritas diantara PNS tanpa terjadi perbedaan. Khusus menjelang di gelarnya pemungutan suara ulang di pesta rakyat tanggal 28 Juni 2011 mendatang, PNS diharapkannya netral dan memberikan suara untuk kemajuan kota ini kedepan. "Kita akan berpisah sementara, siapa pun pilihan rakyat wajib kita dukung demi kesejahtraan rakyat dan masa depan, kepergian ini bukan akhir dari pertemuan”, ungkap Eddy. Usai memimpin apel pagi, Eddy Syofian selanjutnya menyalami seluruh PNS dilingkungan kerja Pemko

Tebingtinggi sembari berharap agar kinerja yang sudah baik terus dilanjutkan, “Harus diakui waktu bertugas hanya 9 bulan 12 hari sangatlah kurang bagi kita untuk meningkatkan persaudaraan yang lebih erat”, imbuhnya. Tampak hadir dalam apel tersebut, Plt Sekdako Hadi Winarno, seluruh pimpinan SKPD sejajaran Pemko Tebingtinggi dan ribuan PNS. Maju jadi Cawalkot Drs H Eddy Syofian resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Walikota Tebing Tinggti berpasangan dengan dan Ir H Hafiz Fadillah M.Si. Eddy Syofian mendatangi KPUD Kota Tebingtinggi,

KPK POS

8

E D I S I 150 23 - 29 MEI 2011

POLITIK

DPRD Dituding Terlalu Caper pada Bupati NIAS SELATAN - Beberapa oknum anggota DPRD Kab Nias Selatan

(Nisel) dituding terlalu berambisi untuk bertatap muka dengan Bupati,

DPRD Setujui Ranperda Pembentukan Desa NIAS SELATAN - DPRD Kabupaten Nias Selatan (Nisel) telah menyetujui pengesahan Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) pembentukan desa baru pada rapat paripurna, Jumat lalu, di Kantor Dewan, Jalan Saonogeho Km 3 Teluk Dalam. Paripurna dihadiri hampir seluruh anggota dewan yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kab Nisel Effendi. Paripurna tidak terlalu banyak dihujani interupsi dari anggota Dewan sehingga rapat dapat berjalan dengan baik dan kondusif. Pandangan akhir ke empat Fraksi di DPRD Kab Nisel yakni Demokrat, PDIP, Kanise dan Furai menyatakan setuju pengesahan Ranperda Pembentukan Desa Baru di Kabupaten Nisel tahun 2011. Wakil Bupati Nisel Hukuasa Ndruru saat menyampaikan sambutan mewakili Bupati mengatakan pertama kali mengikuti rapat di DRPD suhunya sangat panas, kedua panas dan hari ini sejuk. Wakil Bupati mengharapkan kesejukan ini dan kemesraan ini dapat dilestarikan dan diteruskan bersama dalam rangka mewujudkan Nisel menjadi yang terbaik. “Berbagai saran dan kritik yang disampaikan kepada pemerintah terkait penempatan personil (PNS) yang kurang pas menurut DPRD. Untuk itu Pemkab Nisel akan mengevaluasi demi terciptanya birokrasi yang bersih dan baik,” ujar Hukuasa Ndruru dihadapan anggota DPRD. Wakil Bupati mengatakan kita harus bangga dengan Nisel dan diri sendiri. Mengalahakn diri sendiri lebih sulit disbanding mengalahkan orang lain. Hukuasa

Ndruru mengaku bangga dengan bung Hadirat Manao, anggota DPRD dan mantan Ketua DPRD Nisel 2004/2009. Namun Wakil Bupati mengatakan harus lebih diutamakan pemahaman yang sama, saling bekerjasama, tidak merasa saling membawahi atau tidak saling mengalahkan. Sesuai laporan Ketua Badan Legislasi DPRD Kab Nisel Pegangan Dakhi, jumlah sementara 114 desa yang telah disahkan DPRD Nisel dari 116 desa. Ada dua desa baru masih ditunda pengesahannya karena beberapa masalah. Yakni Desa Hilifalago Raya dari Kecamatan Teluk Dalam dan Desa Tuhemberua Damai dari Kecamatan Lolomatua. Untuk itu DPRD membentuk Pansus Daerah Pemilihan (Dapil). Persoalan yang ditemukan pansus adalah masih dibutuhkanya kesepatakan tentang batas wilayah antara desa induk dan pemekaran. “Namun telah diberikan petunjuk menyeleasikan persoalan tersebut,” kata Hadirat Manao ketika dihubungi wartawan melalui via telepon selulernya. Ketua Badan Legislasi DPRD Nisel Pegangan Dakhi, yang dikonfirmasi Rabu (11/05), mengatakan observasi Pansus DPRD tentang Desa Hilifalago Raya bukan satu keputusan, namun hanya telaah. “Yang akan memutuskan rapat paripurna dan pemerintah,” ucapnya. Pegangan pada prinsipnya pansus setuju desa Hilifalago Raya dimekarkan asalkan benar-benar siap menyelesaikan segala permasalahan di wilayahnya. Namun kesimpulan Pansus yang turun ke desa pemekaran Tuhemberua Damai belum diperoleh. (AM)

Bupati Resmikan SMK N Toma

Mulai 2011 Uang Sekolah Gratis NIAS SELATAN - Bupati Nias selatan Drs. Idealisman Dakhi merresmikan SMK Negeri Toma Kabupaten Nias Selatan (Nisel) Kamis (28/4) Desa Hilisaratao Raya Kec Toma. Peresmian yang dihadiri Wakil Bupati Drs. Hukuasa Nduru S.Pd, Kadis, Ketua DPRD Efendi berserta rombongan, tokoh agama dan masyarakat berjalan dengan baik. Pada kesempatan itu Bupati mengatakan bahwa visi misinya akan dieralisasikan. Mualai 2011 mendatang, orangtua murid tidak lagi bayar uang sekolah. Pembebasan uang sekolah tersebut mulai dari tingkat SD hingga keperguruan Tinggi. “Inilah salah satu program bupati untuk menempati janjinya kepada masyarakat Nisel,” tegasnya. Bupati juga menyebutkan berkat Tuhan, ia memimpin Nisel 2011-2016. Tentu ada prinsifprinsif pemerintah daerah menyikapi keluhan masyarakat. Itu bagian kinerja perintah seperti

disampaikan wakil rakyat dari Kecamatan Toma. Pembangunan gedung SMK Negeri TOma merupakan hasil kerjasama yang baik. Tahun ini paling tidak 2 atau 3 lokal, yang penting siswa-siswi mau belajar dengan baik. Kita tak mau membangun gedung sekolah kalau tidak diisi siswa-siswi yang memiliki kemauan untuk belajar. Masyarakat Toma menyambut baik bupati Nisel dengan semangat luar biasa karena berpihak pada masyarakat lemah. Inilah merupakan salah satu pemimpin yang jadi panutan. “Masyarakat Toma akan mendukung program pemerintah 5 tahun ke depan,” ujar salah satu tokoh masyarakat Toma S.Harita S.Sos. Ketua DPRD Nisel Efendi berterimakasih atas adanya kerjasama membangun daerah ini. Wakil rakyat siap mendukung program eksekutif, seperti menggratiskan uang sekolah untuk masyarakat Nisel. (ARM)

Idealisman Dachi. Fenomena ini menimbulkan tanya, ada apa dibalik itu? Pertemuan antara DPRD dengan Bupati dan Wakil Bupati hal biasa, namun menjadi aneh karena terkesan tidak melihat situasi dan waktu yang pas. Sehingga oknum anggota DPRD

SUMUT

dinilai terlalu mencari perhatian (caper) terhadap eksekutif. Pantauan wartawan ketika pertemuan di rumah Dinas Bupati untuk meningkatkan kemitraan antara pemerintah dengan pers. Anehnya hadir beberapa tokoh dan anggota DPRD Nisel yang dinilai berambisi bertatap

muka dengan Bupati. Menurut masyarakat harmonisasi legislatif dengan eksekutif mestinya tidak harus dipamerkan, tetapi harus dipupuk dan dipelihara agar program pembangunan pemerintah dapat berjalan sesuai harapan masyarakat. (TIM)

Warga Gugat Pencalonan Eddy Syofian TEBINGTINGGI - Ratusan massa mengatasnamakan "Koalisi Masyarakat Cinta Pilkada Kota Tebing Tinggi" ‘menggugat’ pencalonan Drs H Eddy Syofian sebagai kandidat Walikota pada pemungutan suara ulang (PSU) Pemilukada Kota Tebingtinggi yang akan dilaksanakan 28 Juni 2011 mendatang. Massa dengan mengendarai becak bermotor (betor) dan berjalan kaki itu juga membawa spanduk dan beberapa bendera parpol seperti Partai Gerindra, PKS, dan PKPB mendatangi kantor KPUD di Jalan Rumah Sakit Umum dan Kantor DPRD di Jalan Sutomo Kota Tebing Tinggi, Rabu (18/5). Menurut mereka, Eddy Syofian yang sebelumnya ditugaskan sebagai Penjabat Wali Kota Tebing Tinggi untuk menjalankan roda pemerintahan dan memfasilitasi PSU Pilkada, kini malah menjadi 'pemain' dengan ikut menjadi kontestan berpasangan Hafaz Fadillah. “Bila Eddy Syofian ditetapkan KPUD sebagai calon tetap, maka ini sangat sumbang dan akan memancing kemarahan masyarakat yang lebih besar, sebab bisa saja ini konspirasi Eddy Syofian dengan KPUD," ujar Hendrik Pulungan, Ketua Gerindra Kota Tebing Tinggi dalam orasinya. Secara bergantian melalui juru bicaranya, Hendrik Pulungan, Abdul Rahim Lubis, dan Azri Marpaung, mereka mengeritik KPUD Kota Tebing Tinggi yang dianggap tak patuh pada amar keputusan Mahkamah Konstitusi terkait PSU Pilkada. “Belum lagi pemungutan

suara ulang dilaksanakan, tapi pihak KPUD sudah memancing kekecewaan masyarakat. Sepertinya kegagalan Pilkada yang lalu tidak memberi efek jera bagi KPUD Kota Tebing Tinggi,” kata Azri Marpaung. Menurut mereka kegagalan Pilkada Tebing Tinggi tahun 2010 murni kesalahan oknum KPUD karena meloloskan dan menetapkan calon yang masih tersangkut masalah hukum. Akibatnya, MK membatalkan hasil pilkada dan memerintahkan KPUD melaksanakan pemungutan suara ulang yang tentunya sangat banyak menghabiskan anggaran. Padahal seharusnya anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan peningkatan

Mobil Dinas Akhirnya Dikembalikan NIAS UTARA – Mantan Pj Bupati Nias Utara,Drs Fonaha Zega dengan berat hati mengembalikan satu unit mobil dinas merk fortuner, satu unit lagi merk hilux masih dipertahankan karena beliau masih belum memiliki mobil pribadi.

Wakil Bupati Nias Utara, Fangato Lase,SH yang dikonfirmasi KPK Pos melalui ponselnya, Kamis(19/5) mengakui mobil dinas Bupati Nias Utara merk fortuner yang dipakai mantan Pj Bupati Nias Utara telah dikembalkan. Menurut Wabup, dikemba-

kesejahteraan masyarakat. Sayangnya, di kantor KPUD, tak satupun anggota komisioner berada di tempat. Para pengunjuk rasa hanya diterima Kasubag TU KPUD Dinton Ginting. Usai menyampaikan aspirasinya di kantor KPUD, ratusan massa kembali berkonvoi menuju gedung DPRD di Jalan Sutomo. Di sana, lima orang perwakilan pengunjuk rasa diterima anggota DPRD Wakidi, Sekretaris DPRD Ismail Budiman SH didampingi Kapolres Tebing Tinggi AKBP Drs Robet Harianto Watratan, dan sejumlah staf sekretariat DPRD. Wakidi yang menerima aspirasi tersebut mengatakan, aksi damai yang dilakukan merupakan bentuk kecintaan dan

kepedulian masyarakat terhadap Pilkada di kota itu. “Kita sudah berulangkali memanggil KPUD dan mengingatkan, agar pilkada berjalan murni sesuai koridor hukum. Jangan menimbulkan gugatan yang berdampak besar. Bila gugatan itu terbukti dan dimenangkan penggugat, maka bukan tidak mungkin akan kembali lagi pilkada ulang sehingga kerugian negara menjadi Rp14 miliar dari dua kali kegagalan dan pengulangan pilkada,” ucap Wakidi. Kepada pengunjuk rasa, Wakidi mengimbau agar aspirasi mereka dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pimpinan dewan dan instansi terkait.(RS)

likannya mobil dinas itu membuat Pemkab Nias Utara lega. “Kita himbau, Fonaha Zega mengembalikan mobil dinas yang satu lagi,”kata Wabup. Ketua DPRD Nias Utara, Rasali Zalukhu,S.Ag ketika dikonfirmasi KPK Pos seputar pengembalian mobil tersebut tidak berkomentar, ia hanya mengatakan biarlah bupati Nias Utara yang mengaturnya. Ketua Forum LSM dan Pers Nias Utara, I.Zega kepada KPK Pos mengatakan dikembalikannya salah satu mobil dinas merupakan langkah maju Fonaha Zega untuk bertobat. Karena selama ini masyarakat Nias Utara menganggap Fonaha Zega kebal hukum dan otoriter.

Terkait isu Fonaha Zega bakal diposisikan jadi Kepala Dinas Pendidikan Nias Utara I Zega minta Bupati/Wabup Nias Utara agar lebih selektif menempatkan pejabat. Harus benar-benar memiliki kompetensi di bidang pendidikan, dan jika Kadis Pendidikan dijabat Fonaha Zega, itu artinya terjadi kemunduran. Sebab saat Fonaha Zega menjabat Kadis Pendidikan, terindikasi terlibat kasus dugaan korupsi dana hibah Dinas Pendidikan Nias Utara tahun 2009. Sampai saat ini masih proses di Polres Nias. Tapi saat dijabat Yasoni Nazara, terbukti pendidikan mengalami kemajuan seperti pelaksanaan ujian nasional tingkat SLTA lulus 100 persen. (I.Z/YAGI)

Silaturrahmi PPP dengan Kemenag Medan, Membina Umat Tugas Berat MEDAN – Kepada Kementerian Agama (Kemenag) Kota Medan Drs H Abdul Rahim M.Hum mengatakan pembinaan umat merupakan tugas yang sangat berat. Oleh karena itu seluruh komponen dan instansi harus bersatu melakukan pembinaan tersebut. ”Melakukan pembinaan kepada umat bukan tugas ringan, karenanya dibutuhkan kerjasama dari seluruh pihak tidak termasuk partai politik,”katanya saat menerima audiensi dan silaturrahmi Pengurus DPC PPP Kota Medan, baru-baru ini di Kantor Kemenag Kota Medan Jl Sei Batu Gingging Medan. Rombongan DPC PPP Kota Medan terdiri dari

Ketua Aja Syahri S,Ag, Sekretaris H Irsal Fikri, S.Sos, bendahara Hj Hamidah dan pengurus DPC PPP lainnya. Disebutkan Abdur Rahim, kedatangan PPP bersilaturrahmi merupakan pemicu motivasi dan semangat bagi jajaran Kemenag Kota Medan. Sebab PPP merupakan satusatu partai politik Islam saat ini, bahkan selama ini belum ada partai politik yang datang bersilaturrahmi ke Kemenag Kota Medan. ”Harus kami akui, kedatangan PPP ini menjadi motivasi dan semangat baru untuk terus membina umat. Kami yakin, PPP bersama Kemenag tidak akan pernah berhenti membina umat Islam sesuai tugas dan fungsi masing-

SILATURRAHMI– Suasana silaturrahmi antara pengurus DPC PPP Kota Medan dengan Kementerian Agama Medan berlangsung penuh keakraban dan kekeluargaan. masing,”katanya. Ketua DPC PPP Kota Medan Aja Syahri pada

kesempatan itu mengatakan, pemahaman nilai-nilai agama Islam, khususnya di

kalangan generasi muda Islam mengalami degradasi. Oleh karena itu perlu

dilakukan upaya-upaya sistematis dan simultan dari seluruh pemangku kepentingan umat Islam. ”Dekadensi moral dan akhlakul karimah yang terjadi dikalangan umat Islam khususnya generasi muda, sudah sangat mengkhawatirkan. Perlu dilakukan kerja nyata melakukan pembinaan dalam memahami ajaran agama Islam secara kaffah,”ujarnya. Aja juga menyampaikan rencana pelantikan kepengurusan DPC PPP Kota Medan hasil Musyawarah Cabang VI PPP Kota Medan. Sebelum pelantikan, kata Aja, DPC PPP Kota Medan melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan. Di antaranya festival Mars PPP,

Lomba Barjanzi, lomba mewarnai dan lomba busana muslim untuk tingkat anak – anak. ”Rangkaian kegiatan ini bagian dari upaya PPP Kota Medan melakukan syiar agama Islam lewat budaya Islami. Dan bagi para pemenang festival dan lomba, panitia menyiapkan hadiah menarik,”kata Aja. Selain perlombaan itu, Aja juga menyampaikan rangkaian kegiatan lain yang dilakukan adalah bakti sosial, yakni membersihkan pekuburan muslim dan masjid. Pada acara silaturrahmi itu, DPC PPP Kota Medan menyerahkan cendramata kepada Ka Kemenag Kota Medan diterima langsung Drs H Abdul Rahim, M.Hum didampingi Kasi Urais Kemenag Kota Medan Al Ahyu.(MH)

KPK POS

9

E D I S I 150 23 - 29 MEI 2011

POLITIK

Pemekaran Jangan Aspirasi Segelintir Orang DR. H.Muhamad Yusuf Harahap, M.Si dosen ekonomi Pasca Sarjana USU serta tim peneliti/ kajian akademik usulan Pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara mengatakan secara konseptual, pemekaran itu bagus. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dari sisi geografis, Provinsi Sumatera Utara memang sangat luas. Sehingga saat sulit bagi pemimpin di Sumut untuk menjangkau seluruh daerah di Sumatera Utara. Namun melakukan pemekaran harus memenuhi ketentuan dan aturan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Seperti PP No 78 tahun 2007 yang merupakan turunan dari undang-undang No 32 tahun 2004. Disitu jelas dinyatakan harus ada kajian akademis terlebih dahulu kajian akademis yang bertujuan untuk melihat kemampuan daerah tersebut. Idealnya daerah yang dimekarkan harus mampu membiayai dirinya sendiri. Jangan sampai setelah dimekarkan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia, tidak mampu dimaksimalkan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut. Jika itu yang terjadi maka tujuan pemekaran untuk mensejahterakan masyarakat, malah yang terjadi sebaliknya. Kalau saya lihat dari ketiga usulan provinsi tersebut, menurut laporan DPRD hanya Provinsi Sumatera Tenggara yang memenuhi ketentuan adanya penelitian dan kajian akademisyang lengkap. Dalam persyaratan kajian akademis harus memuat nodel rejen dan homogenis rejen, homogenita rejen atau persetujuan dan kemauan dari aparat-aparat daerah dan rakyat yang ingin dimekarkan. Jika masih ada daerah yang mengatakan masuk dan menolak bergabung ke provinsi yang akan dimekarkan, maka belum bisa diambil rekomendasi persetujuan

mekarkan. Karena itu tidak baik pemekaran itu dipaksakan. Soal Provinsi Tapanuli alias Protap, Yusuf mengaku tidak bisa berkomentar banyak, karena memang ia tidak mengetaui secara persis. Meskipun berdasarkan pemberitaan media, m a s i h ada konflik di beberapa kabupaten kota yang

pemekaran. Untuk itu kita meminta DPRD dan Pemprovsu harus bijak bijak melihat hal itu. Artinya jangan sampai pemekaran hanya melihat aspirasi segelintir orang saja. Coba lihat hasil kajian akademik provinsi Sumatera Tenggara, ada kesamaan pemahaman buat pemekaran provinsi. Di Sumatera Tenggara terdapat 6000 lebih desa, dan seluruh element sudah menyepakati pemakaran. Sumatera Tenggara memiliki luas 1/3 dari seluruh wilayah Sumut, memiliki kurang lebih luas wilayah 27 ribu hektar. Memiliki potensi mineral seperti hasil penelitian mahasiswa ITB, di Paluta ditemukan tambang emas yang belum tergali. Dengan adanya potensi ini, tinggal membujuk investor mengembangkannya. Jika tetap bersatu dengan Sumut, akan lebih sulit investor menanamkan investasinya. Kemudian terkait pemekaran Nias, kita tidak bisa menerkanerka. Apalagi sepengetahuan saya, Nias belum melakukan kajian akademik terkait sumber daya alam dan potensi lain yang dapat mendukung perekonomian rakyat nantinya setelah di

tidak ingin bergabung dengan Protap. Pada posisi seperti, kata Yusuf sangat riskan untuk digodok di tingkat pemerintah pusat.(TIE)

SUMUT

“Secara prinsif, kita setuju pemekaran. Namun ada atauran yang harus dilengkapi dan diikuti calon provinsi yang akan dimekarkan” PERSETUJUAN yang diberikan DPRD Sumut terhadap pemekaran tiga calon provinsi baru di Sumatera Utara, ternyata mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Ada yang menilai, disetujui pemekaran akan membawa angin segar dan perubahan leih baik pada pelayanan pemerintahan, serta bagian dri upaya melakukan percepatan perwujudkan kesejahteraan masyarakat. Ada juga yang menilai persetujuan pemekaran tersebut tidak lebih dari bagi-bagi kekuasaan dan jabatan. Argumentasi yang dimunculkan karena memang dari sekian banyak pemerakan yang ada, masih lebih banyak yang tidak berhasil dari pada yang berhasil merealisasikan tujuan dan hakikat dari pemekaran tersebut. Suasana Dachi SH, anggota DPRD Sumut dari Fraksi Hanura yang juga salah satu deklarator dan tim Pansus Pemekaran Provinsi Nias menyebutkan usulan pemekaran terlah melaluai tahapan sesuai amanah PP Nomor 78 tahun 2007. Seluruh anggota Pansus telah bekerja maksimal dengan mengikuti seluruh tahapan yang tercantum dalam PP tersebut. Dikatakannya, Provinsi Nias jika dilihat dari sisi pontensi yang dimiliki sangat banyak. Mulai dari pontesi hasil laut dan pertanian. Bahkan kata Dachi yang menjadi anggota DPRD Sumut dari dapil 7, bahwa pontensi tersebut belum digali secara maksimal. “Inilah salah satu alasan kuat diusulkannya pemekaran Provinsi Nias. Perlu diketahui Nias merupakan daerah terisolir dan jauh dari perhatian pemerintahan Provinsi Sumatera Utara,”katanya. Jika sejak dulu, lanjut Dachi, Pemerintah Provinsi memberikan perhatian kepada kepulauan Nias, dapat dipastikan saat ini sudah berkembang dengan pesat dan maju. Atas dasar minimnya perhatian itulah, maka digagas pemekaran Provinsi Nias. Dengan dimekarkan, potensi alam dihara-

pakan dapat tergali dengan baik. Ke depan dipastikan Nias akan lebih maju. Fakta lain sebut Dachi, selama ini Nias dibiarkan begitu saja. Bahkan urusan administrasi pembangunan pabrik pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi, juga dipersulit. Bayangkan saja seluruh hasil dari Nias hanya dikirim berupa bahan mentah. Misalkan hasil laut dikirim ke Tebing Tinggi dan Tanjung Balai untuk diolah menjadi bahan jadi. Jika di Nias didirikan pabrik pengolahan ikan, dapat dipastikan APBD daerah itu akan jauh lebih baik. Manfaat lain bisa menyerap tenaga kerja, yang berujung pada tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat Nias dapat meningkat. Dibagian lain Amsal Nasution, Sekretaris Fraksi PKS dari dapil 6 mengungkapkan hal berbeda. Katanya prinsip kita setuju dengan pemekaran, namun untuk pemekaran ini ada atauran yang harus dilengkapi dan diikuti calon provinsi yang akan di mekarkan. Aturan ini dibuat pemerintah untuk memastikan pemekaran berguna bagi rakyat. “Jadi secara perinsip kita setuju, secara realisasi masih banyak yang harus di lengkapi. Dari ketiga usulan pemekaran, Provinsi Sumatera Tenggara yang paling siap dan lengkap. Tapi untuk dibawa ke sidang paripurna DPRD Sumut untuk mendapat persetujuan belum layaklah,”katanya. Lebih lanjut dijelaskan, sebelum dibawa ke sidang paripurna, harus terlebih dahulu dilakukan kajian berupa penelitian. Persetujuan DPRD, DPD, sdan kepala daerah lalu dibawa ke Gubernur, kemudian dibentuk tim 9 (Tim Kajian Daerah). Tim inilah yang kemudian ditugaskan melakukan mengkaji untuk mengetahui layak atau tidak dilakukan pemekaran. Jika dianggap layak barulah disetujui gubernur, setelah itu diajukan ke DPRD untuk disetujui. Seperti itulah proses yang kami pahami berdasarkan PP No 78 Tahun 2007. Untuk Sumatera Tenggara pemekaran ini akan membawa kearah lebih baik. Berdasarkan laporan Menteri Dalam Negeri dari seluruh pemekaran hanya 15% lah yang berhasil, selebihnya gagal. Memang pada akhirnya dikembalikan kepada kita, mau ikut yang berhasil atau gagal. Kita berharap jika ada provinsi atau daerah yang gagal dalam pemekaran, pemerintah berani harus berani membuat keputusan untuk digabungkan kembali ke provinsi atau kabupaten/kota induk. Terkait paripurna pemekaran tiga 3 provinsi kemarin, kita melihat tahapan yang dilakukan pansus dan anggota dewan yang hadir belum layak secara aturan. Masalahnya kita tidak mau disebut fraksi anti pemekaran, namun kita juga gak mungkin menyetujui yang secara undang-undang belum dianggap lengkap.(TIE/MH)

Era SBY Lebih Kejam Dibanding Era Soeharto PASCA ditumbangkannya rezim Soeharto pada era 98 dan lahirnya era reformasi, hampir seluruh anak negeri ini menilai era 32 tahun dipimpin Soeharto rakyat sangat menderita. Indikator yang digunakan, pengusa saat ini tidak berpihak pada demokrasi, terjadi pelanggaran HAM berat, pemberedelan media massa, korupsi dan tidak tegaknya hukum. Saat ini era reformasi sudah dipimpin 4 Presiden RI, mulai dari Bj Habibie, Alm Adurrahman Wahid alias Gusdur, Megawati dan sekarang Susilo Bambang Yduhoyono (SBY). Namun faktanya, apa yang terjadi pada era orde baru juga terjadi pada era saat ini. Banyak juga WNI mati sia-sia karena diteror yang dilahirkan pemerintahan SBY bernama program konversi minyak tanah ke gas termasuk terorisme. Kemiskinan dan kebodohan serta gizi buruk berjubel karena tingginya biaya pendidikan, mahalnya biaya berobat dan rendahnya perekonomian masyarakat. Sedihnya lagi barang kebutuhan warga seringkali hilang, sehingga meskipun punya uang tapi tidak ada barang yang akan dibeli. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan Indo Barometer menunjukan bahwa publik menilai kehidupan di era Soeharto jauh lebih baik daripada era Presiden Susilo Bambang Yudhono (SBY). Sikap publik ini juga menjadi fakta saat ini popularitas SBY terjun bebas. Namun mantan tahanan politik di era Soeharto, Sri Bintang Pamungkas,

12 'PRESTASI' ORDE BARU 1.

Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.565 2. Sukses program transmigrasi. 3. Sukses program Keluarga Berencana (KB). 4. Sukses memerangi buta huruf. 5. Sukses swasembada pangan. 6. Menekan angka pengangguran. 7. Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun). 8. Sukses Gerakan Wajib Belajar. 9. Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh. 10. Stabilitas keamanan dalam negeri. 11. Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia. 12. Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri.

mengingatkan kesimpulan survei tersebut, bukan berarti publik merindukan sosok seperti Soeharto. Tapi menjadi bukti era SBY jauh lebih kejam dibanding Orde baru. "Era Soeharto saja ditolak publik apalagi era SBY. Di era Soeharto orang masih bisa simpan duit, sekarang sudah tidak bisa," kata Bintang, baru-baru ini. Menurut mantan Ketua Umum Partai Uni Demokrasi Indonesia ini, orang mati di era SBY selama enam tahun, jauh lebih banyak daripada era Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun. "Ada 15 ribu orang mati bunuh diri dalam tiga tahun terakhir ini karena ekonomi. Pelanggaran HAM di era Soeharto karena berbeda pendapat, lalu ditangkap tanpa atau dengan proses hukum. Di era SBY, orang ditembak mati atau dibunuh dengan bom bunuh diri dengan tuduhan teroris," kata Bintang.

Bukan Rindu Orba Dibagian lain Tubagus Hassanuddin, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di DPR, punya pendapat lain soal hasil survei Indo Barometer. Menurutnya, yang lebih tepat memaknai fenomena ini adalah warga sesungguhnya menginginkan orde yang lebih baik dari reformasi ini. Itu bisa diartikan, Pemerintahan SBY gagal meningkatkan kinerjanya. "Ibu saya kalau disuruh memilih masa Belanda, Orde Baru, atau reformasi. Jawabannya memilih zaman Belanda karena giginya masih utuh," kata Hassanuddin di Jakarta. Hassanuddin sendiri mengaku tak tahu kuisoner yang diberikan kepada masyarakat, sehingga ada kesimpulan Orde Baru lebih baik dari era reformasi. Namun, dari hasil keliling ke masyarakat

yang ada adalah kekecewan pada kinerja pemerintah. Sementara itu, Haris Azhar, Koordinator Eksekutif Nasional KontraS, menegaskan rezim SBY gagal mengimplementasikan membangun kedewasaan demokrasi dengan konten membangun kesejahteraan rakyat, keberpihakan pada masyarakat kecil, serta membangun keadilan. "Secara manajerial tidak ada panutan. Yang muncul hanya satu janji dari satu sesi ke sesi lain," katanya. Padahal, rezim SBY, kata Haris, diuntungkan oleh rezim transisi B.J. Habibie, Gus Dur, dan Megawati yang mendorong dan membangun aturan dan institusi yang menopang demokrasi. "Kegagalan SBY hari ini adalah gagal menggunakan instrumen itu. Modal hukumnya sudah ada," kata Haris Haris menegaskan, secara manajerial dan leadership pun tidak jadi panutan. Harusnya sebagai Presiden SBY muncul dan dijadikan satu modal. Semisal Nilson Mandela, walaupun hanya sekali jadi presiden, tapi punya agenda politik yang jelas membangun bangsa bersama dan berwarna. Perangkat dan aturan hukumnya bekerja sampai ke bawah. Dibagian lain Wakil Ketua MPR RI, Lukman Hakim Syaifuddin menilai survei Indo Barometer yang menyatakan orde baru lebih baik dari pada reformasi, perlu dikoreksi. Sebab, cakupannya terlalu luas, dan tidak spesifik hal apa yang membandingkan kedua era tersebut. "Perlu diklarifikasi. Konteksnya apa, menghendaki orba dalam hal apa? Dari

kepemimpinannya kah atau masalahmasalah internal atau apa. Saya tidak tahu yang dipotret aspek mana," ujar Lukman yang juga Ketua DPP PPP saat menjadi pembicara Seminar 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, serta peluncuran buku Islam, Nasionalisme dan Masa Depan Negara Bangsa Indonesia, di DPR RI,(18/5). Menurut Lukman, membandingkan era Orde baru dengan Reformasi, justru tidak apple to apple atau seimbang. Sebab, konteks ketika Orba dengan reformasi, sangat berbeda. "Kepemimpinan, masalah dan situasi kondisi (Orba dengan Reformasi, red) beda," katanya. Lebih lanjut, dikatannya kalau saat era Soeharto, menjadi pemimpin sangat mudah. Tidak akan ada yang berani secara frontal melakukan perlawanan terhadap kepemimpinan seseorang. "Zaman Soeharto kalau akan menjadi pemimpin mudah, tidak ada oposisi yang berani. Kalau sekarang era reformasi, demokratisasi yang besar tidak mudah," katanya. Dari survei yang melibatkan 1.200 orang itu, 36,54 persen responden dari seluruh Indonesia memilih Soeharto, lalu Susilo Bambang Yudhoyono sebesar 20,9 persen, Soekarno dengan 9,8 persen, Megawati dengan 9,2 persen, B.J. Habibie dengan 4,4 persen, dan Abdurrahman Wahid dengan 4,4 persen. Sayangnya, Indo Barometer tak mencantumkan peta wilayah publik terhadap presiden yang mereka sukai. Apakah mayoritas publik yang memilih Soeharto berada di Jawa atau Sumatera atau Indonesia Timur. (BBS/MH)

KPK POS

10

E D I S I 150 23 - 29 MEI 2011

KRIMINAL

NAD NASIONAL

Dugaan Ijazah Palsu Bupati Nias Utara Diusut NIASUTARA – Penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumatera Utara mendalami dugaan pemalsuan ijazah upati Nias Utara, Edward Zega. Memulai pengungkapan kasus itu, penyidik pun telah memeriksa sejumlah saksi, diantaranya Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara, Ataeli Harefa. Direktur Reskrim, Kombes Agus Andrianto melalui Wakil Direktur AKBP Mashudi dalam suratnya yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Utara No.Pol. : K/971/V/ 2011/Dit Reskrimum tanggal 5 Mei 2011 dengan tembusan Kapolda Sumut, Irwasda Poldasu, Dirreskrimum Poldasu, Kabidkum Poldasu, Kabid Propam Poldasu. Surat tersebut mengundang Ketua Pamwaslu Kabupaten Nias Utara untuk di wawancarai sehubungan dengan dugaan menggunakan ijazah palsu atas laporan Drs Darius Baeha dengan terlapori Edward Zega. Disebutkan pemanggilan mengenai ijazah dan surat keterangan pengganti ijazah berasal dari SMP Negeri 5 Medan dan SMA Hang Tuah Belawan, diduga palsu dan digunakan Edward sebagai persyaratan pada pencalonan dirinya pada pemilihan bupati periode tahun 2011-2016. Tokoh masyarakat Nias Utara, Fon Zega menyatakan apresiasinya atas pengusutan tersebut. “Kita mendukung Polda Sumatera Utara untuk menyelidiki keabsahan ijazah

Edward Zega yang saat ini menjadi Bupati Nias Utara. Karena jika hal ini dibiarkan berlarut-larut maka menjadi perseden buruk terhadap citra penegakan hukum di negara ini,” tegasnya. Apalagi dalam ekspos media terhadap Edward Zega, kata Fon, belum ada putusan pengadilan yang memvonis ijazahnya sebagai ijazah palsu, sehingga untuk membuktikan ijazah tersebut sah atau tidak maka sudah sepantasnya kasus itu diusut. Selaku tokoh masyarakat Nias Utara, Fon sangat menyesalkan bila dugaan itu terbukti benar. Dan, lanjut Fon, bila terbukti benar, KPU Nias Utara patut dimintakan tanggungjawabnya. Sementara itu Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Utara, Ataeli Harefa, mengakui, telah menerima surat dari Polda Sumatera Utara untuk dimintai keterangan sehubungan dugaan palsu ijazah Edward Zega yang saat ini menjabat Bupati Nias Utara. Namun, katanya, undangan dari Poldasu tersebut belum dipenuhi karena biaya transportasi ke Medan, belum ada. (IZ/YAGI)

Pelajar SMP Negeri 2 Rantau Prapat Tolak Kebijakan Bupati RANTAUPRAPAT – Ratusan pelajar SMP Negeri 2 Rantau Prapat bersama para pengajar, berunjukrasa ke gedung DPRD Labuhan Batu. Kedatangan para pendidik dan pelajar ini, menentang keputusan Bupati Labuhan Batu, Tigor Panusunan Siregar yang memecat kepala sekolah mereka. Kehadiran para pengunjukrasa diterima oleh anggota parlemen diantaranya, A. Jais Rambe, Dahlan Bukhori, Lahmuddin Hasibuan, Gunawan Hutabarat dan Ramlan Rambe. Ketua Organisasi Kesiswaan SMP Negeri 2, Endang menegaskan, aksi mereka menutut dikembalikannya kepala sekolah mereka. “Kami datang ke DPRD ini agar kepala sekolah kami itu dapat diaktifkan kembali,” katanya. Menyikapi tuntutan para pelajar, para anggota DPRD Labuhan Batu, menyatakan dukungan mereka, agar kepala sekolah dikembalikan menjabat di SMP Negeri 2. DPRD Labuhan Batu menduga, pencopotan tersebut lantaran tidak adanya komunikasi yang dilakukan oleh Pemkab Labuhan Batu dengan Komite Sekolah. “Siswa-siswa ini cukup kritis dan kita lihat mereka murni kedatangannya dan saya salut penyampaian orasi yang dilakukan oleh Ketua Osisnya Endang dalam menyampaikan aspirasinya, kita bangga, anak-anak kita kritis di dalam membangun komitmen kemajuan daerah, kita akan tanggapi aspirasi mereka itu,” kata Lahmuddin Hasibuan. (HAH)

KERACUNAN MAKANAN – Seorang mahasiswi dibopong temannya keluar asrama untuk dibawa ke rumah sakit karena mengalami keracunan makanan di Medan, Sumut, Jumat (20/5) malam. Sekitar 20 mahasiswi Akademi Kebidanan Rumah Sakit Sari Mutiara Medan mengalami keracunan usai menyantap makan malam di Asrama.

Petaruh Togel Dibekuk RANTAUPRAPAT - Sesuai dengan Laporan Polisi tanggal 13 Mei 2011 tentang Tindak Pidana yang disangkakan melanggar pasal Pasal 303 Subs 303 Bis KUH Pidana yang di duga kuat dilakukan oleh Mara Gunung Harahap, 40 tahun, penduduk Desa Raja, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Paluta, tertangkap tangan sedang menulis kupon tebakan jenis togel (toto gelap) jenis KIM. Dari tangan tersangka diamanklan 1 (satu) lembar kertas kecil tempat catatan nomor kim tgl 13 Mei 2011 yang sedang dipasang, 1 (satu) lembar kertas catatan nomor yang akan dipasang, 1(satu) buah buku kecil merek Blok Notes tempat catatan nomor yang akan dipasang. Polisi dapat mengamankan tersangka pada Jumat tanggal 13 Mei 2011. Anggota polisi dari Sat Reskrim Polres Labuhan Batu yang sedang melaksanakan tugas patroli, lidik dan Pulbaket serta tindakan Kepolisian lainnya terhadap maraknya perjudian toto gelap (togel) di wilayah hukum Polres Labuhan Batu menemukan tersangka tepat pada pukul 22.00 WIB di Perumahan Ds. Bangai Kec. Torganda Kab. Labuhan Batu Selatan sedang menulis Toto gelap KIM, yang mana waktu itu pelaku sedang memasang nomor toto gelap KIM kepada an. Jepta Sitorus sebagai tukang tulis. Di tempat terpisah pada hari yang sama yaitui Jumat tanggal 13 Mei 2011, Polres Labuhanbatu juga mengamankan Martin Luter Lumbantobing Als Koa yang tertangkap di Kec. Torgamba, Kab. Labuhanbatu selatan dengan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekap asli kim tanggal 135-2011 warna putih, 1 (satu) lembar rekap tindasannya warna merah muda sekitar jam 21.30 WIB. Pengamanan para tersangka sesuai dengan keterangan Kapolres Labuhanbatu melalui Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Labuhanbatu, AKP Tito Hutauruk, bahwa para terperiksa dan saksi sudah dilakukan Proses Sidik dan sudah lengkap barang bukti untuk dapat di ajukan keperdidangan secepatnya. (HAH)

Tujuh Pejudi Dirajam LANGSA - Mahkamah Syari’ah Kota Langsa, Kamis pekan lalu, menggelar hukum cambuk terhadap tujuh penjudi (maisir) di masjid Raya Darul Fallah. Uqubat (hukuman) berupa enam kali cambuk itu berlangsung pukul 14.00 WIB, disaksikan seribuan warga Kota Langsa. Ketujuh lelaki yang dicambuk, Fauzi, 45 tahun, warga Gampong Blang, Juanda Fajar, 34 tahun, Ronal Fernando, 29 tahun, Langsa Kota. Selanjutnya, Doni, 34 tahun, warga Gampong Seulalah, Kecamatan Langsa Timur, Firman, 24 tahun, dan Iskandar, 40 tahun, keduanya warga Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat, serta Bambang, 25 tahun, warga Gampong Sidorejo kecamatan Langsa Lama. Proses eksekusi cambuk yang berlangsung selepas shalat zhuhur itu

menjadi tontonan masyarakat setempat yang memadati halaman Mesjid Raya Darul Fallah Kota Langsa. Proses cambuk terhadap ketujuh terdakwa dengan masingmasing hukuman cambuk sebanyak enam kali ini, satu menit sempat terhenti. Pasalnya rotan cambuk yang dipakai algojo kedua patah, sehingga terpaksa digantikan dengan rotan yang baru. Kemudian pembacaan petikan putusan Mahkamah Syari’ah Kota Langsa dilakukan oleh kasi pidum kejari Langsa, Irvon SH, dan turut hadir pula sejumlah pejabat yang berkompeten diantaranya, Setdakot Langsa, Syaifullah SH, MH, kejari Langsa Adonis SH, Kapolres Langsa Drs. Yosi Muhammartha, Kadis Syari’at Islam Langsa Mursyidin Budiman, dan Ketua MPU Langsa,

Drs. H. Hasan Kasem dan sejumlah pejabat lainnya. Sebelum pelaksanaan hukum cambuk tersebut, Ketua MPU Langsa, Drs. H. Hasan Kasem mengatakan, pelaksanaan hukuman cambuk yang dilaksanakan itu merupakan penerapan hukuman Allah SWT, atau sebagai suatu tindakan pembelajaran terhadap terdakwa yang telah divonis bersalah atas perbuatan melakukan tindakan maisir. Sementara itu kajari Langsa, Adonis, SH menambahkan juga penerapan Qanun Syariat Islam di Kota Langsa diakui selama ini belum berjalan maksimal sesuai yang diharapkan. Katanya, pelaksanaan cambuk yang pertama kali itu hendaknya menjadi sebuah pembuktian dan memaksimalkan Hukum Syari’at Islam di Pemko Kota Langsa.(BSO)

Warga Kecewa Pada SK Menhut SIMALUNGUN - Warga Silou Kahean Kabupaten Simalungun baru-baru menyampaikan keluhan atas SK Menteri Kehutanan No.44 yang dinilai sangat merugikan warga. Masyarakat di daerah itu mengaku menjadi korban dari SK Menhut yang dianggap merugikan mereka.

“Kami merasakan ketidak adilan pada SK Menhut itu,” kata seorang warga, Juliaman. Akibat SK Menhut tersebut, katanya, warga menjadi bertanya-tanya apakah memang benar bahwa areal Kecamatan Silou Kahean itu semua hutan produksi seperti yang dinyatakan oleh SK Menhut No. 44 pada peta.

Letusan Senpi Warnai Penangkapan Kayu RANTAUPRAPAT - Polisi melepaskan tembakan senjata api untuk menakut-nakuti pemilik kayu Ahmad Saiu Siregar warga Padang Lawas Utara, Minggu pekan lalu. Sekitar 5 ton kayu, diamankan petugas Polres Labuhan Batu, saat menyetop kendaraan yang memuat kayu melintas di Jalan HM Said, Kota Rantau Prapat. Dalam pemeriksaan, petugas menanyakan dana meneliti Surat Keterangan Kayu Bulat Kayu Rakyat (SKKBKR) dari Dinas Kehu-

tanan Pemkab Paluta (Padang Lawas Utara). Hanya saja, pemeriksaan diawali dengan letusan senjata api. Sumber di lokasi kejadian, menyebutkan, letusan bermula dari perang mulut antara petugas dengan pihak pembawa kayu. Tiba-tiba, perdebatan yang semula berputar pada keabsahan administrasi kayu itu, berubah kacau. Suara letusan terdengar hingga menegang. Kejadian ini bermula ketika petugas memeriksa kayu yang baru saja dibongkar dari truk. Polisi

Pasalnya, warga menolak wilayah mereka dikategorikan kawasan hutan produksi. Warga berharap Bupati Simalungun dan Dinas Kehutanan meninjau dan membuat tapal batas tentang keberadaan SK Menhut Nomor 44 yang di Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun.(ARM) menduga kayu hasil ilegal loging. Maka, para pekerja pun menghubungi, Ahmad Saiu Siregar pemilik dokumen resmi. Ahmad, tercatat sebagai warga Pemkab Paluta, yang mendapatkan laporan lantas menuju lokasi warga Paluta itu pun dating. Kepada polisi, Ahmad menegaskan bahwa dirinya punya surat pengelolaan hingga pengangkutan sembari mengatakan bahwa kayu itu berasal dari Kabupaten Paluta. Akibatnya kembali terjadi keributan antara polisi dan Ahmad Saiu Siregar sehingga petugas melepaskan tembakan sejata api membuat warga sekitar terkejut dan ketakutan. Kapolres Labuhanbatu AKBP Hirbak Wahyu Setiawan membenarkan kejadian itu.(HAH)

Kongres PARFI 2011 Diwarnai Kericuhan JAKARTA - Kongres Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi) ke XIV, yang memasuki hari kedua malah terjadi kericuhan hingga terjadi insiden pemukulan. Aksi tak sedap itu, bersumber saat akan dilakukan pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Parfi yang baru, Kamis pekan lalu. Kongres insan perfilman nasional digelar di Jakarta, sejak Rabu lalu. “Peristiwa yang tak diinginkan bersama itu, terjadi saat semua peserta diminta untuk keluar ruangan untuk pemilihan suara. Namun ada yang mengaku anggota Parfi. Namun oleh kubu kendidat dicurigai menyusup. Sehingga terjadi keributan,” ungkap Adi

Soeryaabdi, Ketua Sidang. Karena perbuatan itu, sambung dia, peserta lainnya terpaksa mengusir orang yang dicurigai sebagai penyusup itu. Sehingga terjadi perang mulut antara dua kubu calon Ketua Umum, yakni AA Gatot Brajamusti dengan kubuh Ki Kusumo. Keributan ini nyaris terjadi baku hantam, sebab kubuh Ki Kusumo tidak terima salah satu anggotanya dinyatakan bukan peserta. Sebaliknya, kubu AA Gatot tidak terima ada penyusup di dalam kongres. Terjadi aksi dorong-dorongan di depan pintu. Beruntung pihak kepolisian segera datang. Sehingga ruangan

sidang bisa dikendalikan. Calon Ketua Umum PB Parfi tahun 2011 ini antara lain, AA Gatot Brajamausti, Ki Kusumo, Soultan Saladin dan Boy Tirayo. Namun yang paling hangat dibicarakan dalam kongres adalah dua sosok yakni AA Gatot Brajamusti dan Ki Kusumo. Ketua PB Parfi demisinoner Hj. Yenny Rachman naik ke panggung untuk menenangkan massa yang sudah mulai panas. Orasi Yenny bisa menenangkan para peserta yang sedang emosi di depan pintu masuk. "Saya minta semua tenang. Ini Kongres artis. Bukan Kongres preman. Mari sama-sama kita jaga

keamanan bersama,? kata Yenny Rachman sambil bertakbir. Yenny dengan nada kesal mengemukan ini kongres para insan film nasional. Apa perlu berdarah-darah. Biar masuk TV?. Semua yang datang ke kongres punya etika, tata krama dan budaya. Juga punya musyawarah bersama. Jika timbul masalah seharusnya dipecahkan bersama, tidak main ego yang ditonjolkan. Tak lama kemudian, keributan terjadi lagi ketika Ki Kusumo tiba-tiba masuk ke ruang sidang. Dia tak terima anggotanya diusir. Oleh kubu lainnya, mengatakan Ki Kusumo bukan anggota Parfi. Ki Kusumo marah dan ingin

mengejar orang yang meledeknya. Melihat situasi kian emosi, Deddy Mizwar langsung memeluk Ki Kusumo. Kongres juga diwarnai aksi pemukulan dua anggota PARFI, Al Mosaf dan seorang perwakilan PARFI dari Batam, menjadi korban pemukulan. Keduanya mengaku mendapat aksi kekerasan dari petugas keamanan kongres. Keribuatan dipicu, ketika Mosaf menanyakan soal keabsahan keanggotaan Gatot Brajamusti, Ketua Panitia Pelaksana kongres yang kini mencalonkan diri sebagai Ketua Umum (Ketum) PARFI. ?Kongres PARFI sarat rekayasa. Banyak sekali anggota PARFI

yang seharusnya tercatat sebagai Anggota Muda (AM), tiba-tiba berubah keanggotaannya menjadi Anggota Biasa (AB) dan memiliki hak suara?,” ujar Mosaf Korban akhirnya melapor ke Polda Metro Jaya, didampingi kuasa hukumnya, Eggi Sudjana. Dihadapan wartawan, Eggi menyesalkan tindakan arogan panitia. Menurutnya, kongres PARFI sudah cacat hukum dan harus ditunda. Ki Kusumo, calon Ketua Umum PARFI menyesalkan adanya dugaan kecurangan kongres PARFI ke 14 dan menuntut agar kongres ditunda, karena banyak manipulasi data dankecurangan. (ENDY)

11

KPK POS E D I S I 150 23 - 29 MEI 2011

DPRDSU Minta Kapoldasu Tinjau Kembali Kehadiran MSDC MEDAN- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara ( DPRDSU )dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Aspirasi Rakyat Sumatera Utara (Laras) meminta Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara ( Kapoldasu ) Irjen Pol Wisnju Amat Sastro dan Dirlantas Poldasu, Kombes Bambang Sukamto SH MH agar kembali meninjau kehadiran sekolah mengemudi Medan Safety Driving Center ( MSDC) di Jalan Bilal Medan. Pasalnya dengan adanya dugaan ikut campurnya sekolah mengemudi itu telah membuat masyarakat yang ingin membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satlantas Polresta Medan merasa resah akibat harganya yang semakin mahal. "DPRDSU akan mempertanyakan Kapoldasu untuk mempertimbangkan hal itu jika memang kehadiran MSDC telah membuat biaya proses SIM menjadi mahal," ungkap anggota DPRDSU, Brilian Muktar ketika dimintai tanggapannya tentang ikut campurnya MSDC dalam proses pengurusan SIM di Satlantas Polresta Medan via selular. Dalam upaya memperoleh SIM masyarakat harus terlebih dahulu lulus dalam ujian teori dan praktik memang harus dilaksanakan oleh Satlantas Polresta Medan.Sebab kelulusan ujian itu merupakan suatu bukti kalau pemohon telah mahir dalam menguasai kendaraannya serta mengetahui peraturan lalulintas.Akan tetapi bila ada ada suatu perusahaan yang memonopli pengurusan SIM maka DPRDSU tidak sependapat bahkan menolak keras tindakan monopoli tersebut. "Kalau ujian praktik dan teori kita dukung tapi bila ada perusahaan yang praktiknya memonopoli pembuatan SIM di Satlantas Polresta Medan itu tidak benar dan harus dihentikan," ancam Brilian. Sementara itu secara terpisah Direktur LSM Laras, Arfin mendesak Kapoldasu agar segera menutup MSDC jika memang kehadirannya telah membuat merasa dirugikan. Bukan itu saja dirinya juga menyarankan agar proses pengurusan SIM harus dipermudah dengan biaya yang ringan. "Dan janganlah proses pembuatan SIM ini dimanfaatkan oleh orang ketiga untuk mencari keuntungan tanpa memikirkan masyarakat setempat. Ngurus SIM itu harus mudah,cepat dan murah tapi tetap mengikuti mekanisme yakni ujian teori dan praktik," terang Arifin. Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber di Satlantas Polresta Medan, naiknya harga pembuatan SIM baru, dimulai dari SIM C yang ditaksir mencapai Rp 520 ribu dan SIM A mencapai Rp 640 ribu serta SIM A umum ke SIM B 1 umum mencapai Rp 900 ribu. Untuk pengurusan SIM C sendiri, masyarakat yang hendak memperoleh SIM C harus menyediakan biaya sertikat lulus mengemudi sebesar Rp 400 ribu, biaya Bank Rp 100 ribu dan biaya kesehatan Rp 20 ribu dengan total Rp 520 ribu. Untuk SIM A, masyarakat harus menyediakan biaya sertikasi kelulusan mengemudi sebesar Rp 500 ribu, biaya Bank Rp 120 ribu dan biaya kesehatan Rp 20 ribu dengan total Rp 640 ribu. Sementara untuk biaya SIM A umum ke B 1 umum masyarakat harus menyediakan biaya sertikasi kelulusan mengemudi sebesar Rp 500 ribu, biaya bank Rp 120 ribu, biaya psikologi Rp 50 ribu, biaya simulasi Rp 50 ribu, biaya kesehatan Rp 20 ribu serta biaya untuk mempercepat ditaksir Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu sehingga totalnya Rp 850 ribu hingga Rp 900 ribu. Salah seorang pegawai berinisial RHM di Satlantas Polresta Medan yang tidak bersedia namanya dikorankan mengaku, kenaikan SIM ini dipicu sejak dibukanya sekolah mengemudi Medan Safety Driving Centre (MSDC) di Jalan Bilal beberapa waktu lalu. Dimana, sekolah mengemudi tersebut mengeluarkan surat sertifikasi kelulusan yang wajib diperoleh dan dimiliki oleh para masyarakat yang hendak membuat SIM. Sementara itu, pengelola MSDC Jimmy mengaku, penerapan yang dilakukan MSDC dalam memperoleh SIM sebenarnya tidak akan memberatkan masyarakat. Sebab, masyarakat akan dididik untuk lebih terampil dalam mengemudi serta dilatih menjadi handal hingga memperoleh sertifikat yang semuanya membutuhkan biaya. "Harga SIM sebenarnya tidak ada yang merubah. Namun, bagi masyarakat yang ingin memperoleh SIM harus lebih dahulu dilatih, dididik sebelum akhirnya memperoleh SIM, jadi ini tidak merugikan dan tidak membodoh-bodohi masyarakat," katanya. (S.EDHI)

LSM di Sumut Desak Penundaan RUU Intelijen MEDAN - Rancangan Undang-Undang Intelijen, kini masih bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat, terus menuai sikap kritis dari berbagai elemen masyarakat. Di Sumatera Utara, sejumlah lembaga swadaya masyarakat tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Utara Mengawal RUU Intelijen Negara (Komjen), menyatakan sikap penolakkan terhadap rancangan regulasi itu. Sikap tersebut disampaikan Koordinator Komjen, Muh. Fadhli Sudiro dalam acara Konsultasi Publik Pro-Kontra RUU Intelijen, dilangsungkan di gedung Peradilan Semu komplek Universitas Sumatera Utara, Jumat pekan lalu. "Komjen menyatakan sikap menolak RUU Intelijen. Ini akan kami sampaikan langsung ke Komisi I DPR RI," tegas Fadhli. Hadir sebagai pembicara, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ifdal Kasim. Dalam dialog yang berlangsung selama tiga jam, dimulai sejak pukul 14.30 WIB, nyaris seluruh audiens meminta rancangan tersebut dihentikan, dan mendesak DPR RI utnuk mengikuti-mengakomodir perkembangan di masyarakat. Abdul Hakim Siagian, mahasiswa S3, mengungkapkan berbagai kelemahan dalam pasal RUU Intelijen. "Lihat pasal 4 RUU Intelijen yang secara rinci tidak menjelaskan apa maksud pasal itu," kata Hakim. Ifdal menegaskan, bila RUU Intelijen tersebut disahkan, artinya telah terjadi pelanggaran HAM. Titik ukur itu, sebut Ifdal, terdapat jelas pada kewenangan Intelijen dalam menangkap orang-dicurigai dan menahan orang dalam waktu 7x24 jam. "Penyususan RUU Intelijen ini masih kental dengan paradigma lama, memberikan kewenangan bagi intelijen untuk melakukan penangkapan," katanya. Ditambahkannya, Intelijen sangat mudah berkelit bila orang yang ditahan ternyata tidak terbukti. "Karena ini bukan institusi hukum," tegasnya. Hal lain yang disoroti dalam dialog itu, kewenangan Intelijen dalam penyadapan. Kewenangan itu, jelas Ifdal, harus didahulukan dengan pengesahan Undang-Undang Penyadapan. "Sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi," kata Ifdal. Guna meredam pro-kontra terhadap RUU Intelijen, disepakati Badan Intelijen memang perlu didasari undangundang, harus diberi waktu dan ruang yang lebih banyak. "Agar DPR dapat melihat dinamika yang berkembang di masyarakat," kata Ifdal. (BBS)

KRIMINAL

SUMUT NASIONAL

16 Hakim Nakal Dihukum JAKARTA - Sejak Januari hingga Maret 2011 sebanyak 16 hakim nakal yang bertugas di Pengadilan se Indonesia, mendapat ganjaran hukuman dari Mahkamah Agung. Dari jumlah itu, 5 hakim mendapat hukuman berat, 5 mendapat hukuman sedang dan 8 mendapat hukuman ringan. Lima hakim bobrok yang mendapat hukuman berat antara lain, Ag hakim PN Tkg, A Dw hakim PN Bri, El V Y hakim PN Bri, M B Ketua PN B B, dan N L wakil ketua PN B B, ungkap Syarifuddin, Kepala Badan Pengawasan MA, di Jakarta, Senin pekan lalu. Hukuman hakim indisipliner, lanjut dia sangat bervariasi. Mulai dari dihukum disiplin berat berupa dihentikan sementara dari jaba-

tannya sebagai hakim sampai putusan terhadap yang bersangkutan berkekuatan hukum tetap dan dikurangi remunerasi sebesar 100 persen tiap bulan hingga mutasi ke wilayah lain dengan pengurangan remunerasi 100 persen. Selain itu, untuk hukuman disiplin jajaran di bawah hakim, diberikan terhadap 1 orang panitera dan sekretaris, 1 panitera muda, 2 panitera pengganti, 5 orang staf, dan 1

orang jurusita atau jurusita pengganti. "Jumlah yang mendapat hukuman disiplin bulan Januari sampai dengan Maret 2011 adalah 26 orang," sambungnya. Sepanjang 2010, MA menindak oknum aparat pengadilan yang melanggar peraturan dengan menghukum 110 hakim pelanggar peraturan, di mana 33 hakim dihukum berat, 13 dihukum sedang, sementara 64 hakim dihukum ringan. Selain menindak Hakim, MA juga menjatuhkan sanksi terhadap aparat pengadilan lainnya. Sanksi berat dijatuhkan kepada enam orang panitera, satu orang panitera diberi hukuman sedang, dan untuk hukuman ringan sebelas panitera. (ENDY)

5 Tersangka Kabur, Personel Polsek Sunggal Diperiksa MEDAN - Kaburnya lima tahanan di markas Polsek Medan Sunggal, berbuntut panjang. Selain mengejar para tersangka yang kabur, sejumlah personel di jajaran Polsek Medan Sunggal harus menjalani pemeriksaan di Unit Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Medan. Pemeriksaan dilakukan sejak, Sabtu pekan lalu. Mereka yang diperiksan petugas Propam, termasuk Perwira pengawas (Pawas) Polsekta Medan Sunggal yakni Ipda Enan Surbakti. Pemeriksaan dilakukan pasca kaburnya lima tahanan Polsekta Medan Sunggal, Kamis pekan lalu, sekitar pukul 03.30 WIB. Para tahanan kabur setelah menjebol jeruji asbes atap ruang tahanan. Pihak Seksi Propam Polresta Medan akan mendatangi Polsekta Medan Sunggal untuk melakukan pemeriksaan tersebut. "Rencana akan kita periksa lima personil, termasuk Pawasnya yang juga menjabat Panit Lantas Polsekta Sunggal. Rencana kita dengan tiga personil termasuk saya yang akan ke Polsek langsung memeriksa mereka," papar Kepala Seksi (Kasi) Propam Polresta Medan Ajun Komisaris Polisi (AKP) Subeno P Sidabutar saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, Jumat pekan lalu. Dikatakannya, pihak masih melakukan pemeriksaan tahap awal kepada lima saksi yang terlibat dalam kaburnya tahanan tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan juga, pihaknya akan memeriksa Kapolsekta Medan Sunggal Kompol Sony M Nugroho Tampubolon. "Karena memang Kapolsek

lah yang bertanggung jawab penuh atas kaburnya tahanan disitu (Polsek). Tapi memang kalau pemeriksaan ada mengarah kesana," tandasnya. Pihaknya juga belum dapat memastikan unsur kesalahan dari petugas penjagaan piket di Polsek, sehingga nanti setelah pemeriksaan baru diketahui kesalahan disengaja atau kelalaian dalam bertugas. "Belum tahu unsur kesalahannya, jadi kita harus periksa empat penjaga piket dulu yang bertugas dan

Pawasnya," ujarnya. Para tersangka yang kabur diidentifikasi, Feriansyah, ditahan dalam kasus pengedaran uang palsu, Ismail tersangka kasus perjudian, Joko Susilo dijerat dengan tindak pidana melarikan anak (perempuan) di bawah umur, Anggi Manurung, ditahan dalam kasus pencurian, dan Maret Arifin, turut melarikan diri setelah dibekuk personel Polsek Medan Sunggal dalam kasus narkoba. (S.EDHI)

Jurnalis Korban Kekerasan Polisi Tuntut Proses Hukum Berjalan MEDAN - Korban kekerasan tindak penganiayaan menuntut proses hukum berjalan. Andi Siahaan, jurnalis Trans Tv di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, meminta Kepolisian Daerah Sumatera Utara segera melimpahkan tersangka dan barang bukti kasus yang dialaminya. Desakkan itu disampaikan Andi, setelah mengetahui Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyatakan berkas acara pemeriksaan dengan tersangka, Ajun Komisaris Besar Fatori, bekas Kepala Kepolisian Resor Kota Siantar, dinyatakan lengkap. Hal itu dipertegas, Jasman Manullang, Kepala Seksi Penuntutan Asisten Tindak Pidana Umum, Kejati Sumut. "BAPnya sudah P-21 sejak satu bulan lalu," kata Jasman ketika dikonfirmasi, Jumat pekan lalu. Jasman menyebutkan, dengan pernyataan lengkap (P21) dari Kejaksaan, tentunya pihak penyidik-Polda Sumut harus menyerahkan tersangka dan barang bukti. "Namun, sudah satu bulan sampai saat ini kita belum terima pelimpahan tahap kedua, yakni tersangka dan barang bukti. Begitu tahapan kedua kami terima, kami sudah masukkan ke pengadilan untuk persidangan, dan persidangan akan berlangsung di Siantar," kata Jasman. Dalam BAP, Jasman menyebutkan, Fatori dikenakan Pasal 351 KUHPidana tentang penganiayaan. "Dengan ancaman penjara dua tahun penjara," sebutnya. (BBS)

Wartawan Korban Pencurian MEDAN - Aksi kejahatan sekarang ini semakin marak dan tidak memandang tempat, bahkan di rumahsakit pun pelaku kejahatan berani untuk melakukan aksinya. Buktinya yang kini dialami Syahrial Mukmin (34) wartawan harian local yang bermukim di Jalan Cinta Damai Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Medan Polonia.Saat melakukan cuci darah di ruang cuci darah RSU Pringadi Medan, Jumat pekan lalu. Kejadian ini terjadi sekira pukul 11.00 WIB saat korban sedang tiduran untuk cuci darah.Tiba-tiba tas obat yang diletakannya di samping tempat tidurnya, dirampas dan dilarikan oleh orang tidak dikenal (OTK) yang pada saat itu menyaru menjadi pasien. "Saat saya sedang tiduran, dan disuntik untuk cuci darah, ia (pelaku-red) secara cepat merampas tas milik saya)," ujarnya kepada wartawan di Mapolresta Medan. Mengetahui itu spontan ia mencabut jarum transfusi yang sudah terpasang di tangannya untuk mengejar pelaku bersama tas hasil rampasan yang dibawanya. Ia menambahkan pengejarannya itu ditemani oleh keponakannya Bopur (22) dan tukang parkir RS Pringadi namun hasil pengejarannya itu sia-sia se-

bab pelaku berlari cepat dan menghilang dari kejaran. Akhirnya tanpa pikir panjang korban bersama ibu dan keponakannya mendatangi Polresta Medan yang tidak jauh dari RS Pringadi Jumat (20/5). Kepada polisi ia mengaku telah merugi jutaan rupiah sebab di dalam tasnya berisi handphone Blackberry, obat, STNK, SIM,ATM, kartu pers dan uang tunai Rp 700 Ribu telah raib dibawa pelaku. Dalam kondisi lemas karena tidak sempat melakukan cuci darah ia mengatakan telah melakukan cuci darah di RS Pirngadi selama satu setengah tahun dan berasumsi pelakunya bukan orang jauh. "Sudah satu setengah tahun saya cuci darah, dalam seminggunya dua kali, saya yakin pelakunya bukan orang jauh, dan selama ini telah memperhatikan saya" ujarnya. Ketika dikonfirmasi mengenai kurangnya pengamanan keamanan terhadap pasien Humas Pirngadi Edison mengatakan telah menyediakan satpam di RS itu sebanyak 35 orang. "Sudah ada 35 orang satpam, mengenai diduga pelaku orang sekitar kasih tahu saya biar saya lacak, biar nanti kita serahkan ke polisi," tandasnya. (S.EDHI)

OPERASI PEKAT TOBA

Ratusan Minuman Keras Illegal Diamankan MEDAN - Unit Judi Sila Polresta Medan kembali melakukan operasi Pekat Toba I, Kamis pekan lalu. Kali ini sasarannya kedaikedai yang menjual minuman keras illegal. Operasi yang dimulai pada pukul 15.00 WIB hingga pukul 19.00 WIB itu berhasil menjaring empat tempat yang menjual minuman keras import tanpa ijin cukai. Keempat tempat itu masing-masing, UD Silaban, UD Silalahi, UD Lamhot Tri Jaya dan Toko Ben. Dari UD Silaban petugas menyita 60 botol minuman keras import tanpa ijin cukai, sedangkan UD Silalahi petugas menyita 51 botol minuman keras jenis yang sama. Selanjutnya, pada UD Lamhot Tri Jaya yang terletak di Jl KH Wahid Hasyim, Simpang Barat, Kec Medan Baru petugas menyita 13 botol minuman keras import tanpa cukai dan dua lusin mancis merk Tokai bergambar porno. Di Toko Ben Jl Cik Di Tiro, Kec Medan baru, petu-

gas menyita 8 botol miras import tanpa ijin. Setelah didata, semua minuman illegal tersebut diboyong menuju Polresta Medan. Saat rajia berlangsung di UD Lamhot Tri Jaya, Supri Hamdani (50) sempat tertahan oleh petugas. Ia berniat mengembalikan minuman Red Label yang sudah dibelinya untuk ditukar dengan Black Label. Namun, saat diperiksa oleh petugas warga Jl Padang Sidempuan, Kec Binjai Selatan ini kedapatan membawa soft gun. Beruntung ia memiliki ijin senjata non organik tersebut. "Samanya kita, aku kenal sama orang-orang kalian," ujarnya sembari memperlihatkan senjata dan surat ijinnya kepada Kanit Judi Sila Polresta Medan AKP Hartono. Di TKP, Hartono mengatakan rajia ini berkaitan dengan operasi Pekat Toba I. "Operasi ini kita gelar untuk mengantisipasi tingkat kriminal dan kejahatan jalanan," tegasnya. (S.EDHI)

UPPKB Bebaskan Puluhan Unit Tanki CPO Kelebihan Muatan SIDIKALANG - Puluhan unit Mobil Tanki berisi CPO yang ditahan Unit Pelaksana Penimbangan Kenderaan Bermotor (UPPKB) Simpang Jalan Runding Sidikalang, melalui Operasi penertiban kelebihan muatan dan dimensi kenderaan bermotor, yang digelar sejak, Senin pekan lalu, akhirnya dilepas, setelah pihak pemilik dan pengemudi Truk Tanki CPO itu membuat surat pernyataan. Dihubungi di Jembatan timbang Sidikalang, Kepala UPPKB Sidikalang, Mahadi Bintang didampingi wakilnya, Umar Ujung kepada Kpk Pos menjelaskan, pihaknya meloloskan puluhan truk tanki CPO yang sebelumnya ditahan karena, melakukan pelanggaran kelebihan muatan hingga di atas 50 persen itu, setelah terlebih dahulu pihak pemilik dan pengemudi Truk Tanki CPO itu menandatangani surat pernyataan yang isinya tidak akan

mengulang perbuatanya yakni melanggar ketentuan tonase muatan hingga di atas 25 persen. "Selain menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulang kembali perbuatannya, suratsurat kenderaan truk Tanki CPO yang dilepas kita sita untuk diajukan ke Pengadailan, sesuai dengan Perda No.14 tahun 2007, dan apabila kejadian yang sama terulang kembali, dengan tegas kita akan mengembalikan truk Tanki CPO ke tempat asalnya untuk membongkar kelebihan muatannya, karena hingga saat ini UPPKB Sidikalang belum memiliki gudang pembongkaran kelebihan muatan", Jelas Bintang kepada Kpk Pos. Menurut Mahadi Bintang, Operasi penertiban kelebihan muatan dan dimensi kenderaan bermotor di UPPKB Simpang Jalan Runding Sidikalang yang digelar sejak pada Senin lalu, merupakan desakan dari sejumlah

Anggota DPRD Provsu maupun Pemerintah Kabupaten Dairi, akibat kerusakan jalan disejumlah ruas jalan negara Sidikalang-

Medan yang dinilai akibat kelebihan tonase Truk yang melintasi jalan Negara itu. (NDK)

Puluhan Truk Tanki CPO yang dilepas pihak UPPKB Simpang Jalan Runding Sidikalang, yang sebelumnya ditahan akibat kelebihan tonase. (KPKPos/ NDK)

KPK POS

12

E D I S I 150 23 - 29 MEI 2011

KRIMINAL

LIPSUS

Pemakaian Nyaman Dengan Ganja BAGI AH bila tidak mengkomsumsi narkoba perasaannya selalu saja gundah dan tidak tenang.Bukan itu saja dirinya juga merasa kebingungan bahkan lupa yang akan mau dikerjakan. “Kalau tidak ngisap ganja saya bingung,” aku AH ketika ditemui di sekitar kediamannya. Diakuinya meskipun usianya telah memasuki 43 tahun mengkomsumsi ganja selalu ia lakukan meskipun dengan cara sembunyi-sembunyi. Ditanya kenapa masih mau

mengkomsumsi daun ganja kering,pria yang tidak memiliki pekerjaan tetap ini mengatakan kalau harga untuk daun ganja itu lebih murah dan terjangkau dibandingkan narkoba jenis lainya baik itu shabu-shabu maupun putaw. Dengan terjangkaunya harga ganja dirinya mengaku bisa mengunakannya kapan dan dimana saja tanpa ada orang yang mengetahuinya termasuk petugas kepolisian. Ditanya tidak takut ketangkap

polisi dengan nada sedikit lesu ia menyatakan kalau perbuatannya itu memang melanggar hukum dan selalu diintai polisi. Namun apa daya dengan daun ganja itulah pikirannya bisa tenang dan nyaman tanpa ada beban sedikitpun walaupun persoalan hidup selalu menumpuk. “Udah resiko kita kalau ketangkap polisi,” aku AH. Ditanya sudah pernah ditangkap terkait penyalkahgunaan daun ganja pria yang memiliki tubuh kurus berkulit sawo matang inipun

mengaku kalau akibat mengkomsumsi daun ganja. Dirinya sudah 2 kali dijebloskan ke dalam penjara. Ditanya tentang pecandu narkoba dimasukan ke panti rehabiltasi pria in sangat setuju dengan tindakan pemerintah tersebut.Akan tetapi dalam kalau bisa selama dalam rehabilitasi itu tidak dikutip biaya (gratis) sebab yang telah menjadi pencandu narkoba bukan saja orang-orang berduit tapi sudah merambah kemasyaerakat miskin.(S.EDHI)

Tujuh Mei 2011, puluhan massa dari Lingkar Ganja Nasional (LGN) menggelar aksi yang cukup mencengangkan. Aksi yang digelar, mayoritas kaum remaja diantaranya perempuan, berkonsentrasi di Tugu Tani, Jakarta pusat itu, mendesak pemerintah mengeluarkan jenis narkotika-tumbuhan itu dari dikeluarkan dari golongan narkotika yang dilarang: memiliki, menyimpan, mengedarkan dan mengonsumsi. WACANA pun melebar dengan mencuatkan legalisasi ganja. Wacana lainnya, tidak diperkarakannya pemilik ganja di bawah satu gram. Isu yang diangkat bersamaan dengan peringatan Global Marijuana March mendapat berbagai respon, pro dan kontra. Psikiater yang kerap merawat pemakai psikotropika, Profesor Dr. dr. Dadang Hawari, menolak tegas gagasan legalisasi ganja di Indonesia. Menurutnya, ganja sangat berbahaya bagi kesehatan psikis. "Memang tidak membunuh, tapi membuat orang sakit jiwa," kata Dadang. Dadang menjelaskan, efek mengkonsumsi ganja adalah euforia, yaitu rasa senang tanpa sebab. Efek lain, muncul delusi, yaitu waham atau rasa percaya pada apa yang dianggap benar, padahal tidak. Efek ini, kata dia, berdampak jangka panjang berupa gangguan mental dan perilaku. Pengguna ganja, lanjut Dadang, akan mengalami keadaan maladaptif, yakni tidak bisa beradaptasi dengan kenyataan. Dadang sering merawat pasien yang mengalami gangguan akibat ganja ini. "Yang awalnya baik-baik saja, setelah memakai ganja, berubah 180 derajat, jadi sering bolos, produktivitasnya menurun, ini mau jadi apa?" ujar Dadang. Ia juga mengatakan tidak pernah mendengar ada pemakaian ganja untuk keperluan medis, seperti kemoterapi untuk penderita kanker atau pengobatan bagi pengidap HIV/ AIDS. "Penelitian dari mana itu? Bohong itu." Dunia kedokteran, kata Dadang, saat ini sudah mulai meninggalkan zat yang bersifat adiktif untuk keperluan medis. "Morfin saja sekarang sudah tidak dipakai, diganti analgesik (penghilang rasa sakit) yang tidak membuat kecanduan," ujar Dadang. Hal senada diungkapkan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kalla menilai ganja barang berbahaya dan rawan penyalahgunaan di Indonesia. "Kalau ganja dilarang, berarti berbahaya," kata Kalla di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo setelah mengunjungi operasi katarak gratis oleh Palang Merah Indonesia. Juru bicara Lingkar Ganja Nusantara, Dhira Narayana, mengatakan bila ganja dilegalisasi,

peredarannya justru lebih mudah diawasi. "Karena barang legal, tentu peredarannya di bawah kendali pemerintah," kata Dhira. Namun, Kepala Hubungan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Sumirat Dwiyanto tidak sependapat. "Bila ganja dilegalisasi, semua orang malah lebih mudah mendapatkannya, sehingga risiko penyalahgunaannya meningkat," ujarnya dalam kesempatan terpisah. Sumirat mengatakan mayoritas negara di dunia tetap menganggap ganja golongan narkotik, meski Belanda melegalkan tanaman bernama Latin Cannabis sativa tersebut di lokasi tertentu. "Tapi, pola pikir masyarakat Belanda dan Indonesia berbeda. Jadi, tidak bisa disamaratakan," tuturnya. Sumirat mengingatkan, di Belanda pun saat ini legalisasi ganja akan dikaji ulang. Sementara pendapat dari pro legalisasi ganja lain lagi. Berikut perspektif mengenai ganja versi kelompok yang pro. Bertentangan dengan propaganda anti narkotika yang menyatakan bahwa ganja mematikan sel-sel syaraf, beberapa

penelitian modern menemukan bahwa cannabinoid, zat-zat aktif dalam ganja justru memiliki efek melindungi sel-sel syaraf. Cannabinoid adalah nama untuk kumpulan senyawa-senyawa aktif (baik psikoaktif maupun yang nonpsikoaktif) dalam ganja seperti Tetra Hydro Cannabinol (THC), Cannabinol dan Cannabidiol (CBD). Studi ilmiah menunjukkan bahwa senyawa-senyawa cannabinoid dalam ganja melindungi syaraf dengan menghambat dua proses molekular yang dikenal dengan oxidative stress (tekanan oksidasi) dan glutamate excitoxicity (eksitoksisitas glutamat), kedua proses ini berperan dalam merusak sel syaraf. Fungsi perlindungan saraf (neuroproteksi) oleh ganja berjalan melalui lima mekanisme : 1) Mengurangi eksitotoksisitas (pengeluran zat-zat racun) dengan menghambat pelepasan neurotransmitter glutamate, atau dengan memblokir reseptor-reseptornya. 2) Memblokir dan menghambat naiknya pelepasan kalsium yang dipicu oleh reseptor NMDA akibat aktifitas antagonisnya.

3) Mengurangi luka oksidatif dengan berfungsi sebagai pengumpul dari zat-zat oksigen reaktif yang membahayakan sel syaraf. 4) Mengurangi inflamasi sel syaraf lewat aktifitas reseptor CB-2 pada aktifitas sel Glial (salah satu jenis sel syaraf) yang mengatur regenerasi dan kemampuan bertahan hidup dari sel syaraf. 5) Mengembalikan suplai darah ke daerah yang terluka dengan mengurangi penyempitan atau memperlebar (vasokonstriksi) pembuluh darah. Cannabinoid berperan dalam neuroproteksi lewat satu atau lebih proses-proses diatas terutama pada kondisi parah, neurodegenerasi, luka trauma dan iskemia. Cannabinoid juga bisa menjadi terapi efektif untuk memperlambat atau bahkan menghentikan proses-proses neurodegenerasi pada proses kognitif seperti pada penyakit Alzheimer, gangguan kemampuan motorik seperti Parkinson, penyakit Huntington, ALS (Amyotropic Lateral Sclerosis) dan Multiple Sclerosis (MS). Peneliti dari NIMH (National Institute of Mental Health) menemukan bahwa THC, zat psikoaktif utama dalam ganja (yang memberikan efek “tinggi”) dan CBD, zat non-psikoaktif yang berefek antikonvulsan (mencegah kejang), keduanya memiliki efek antioksidan kuat dalam studi laboratorium. Menurut ilmu kedokteran, antioksidan diandalkan untuk melindungi sel-sel syaraf pada korban stroke dari paparan zat-zat racun kimia otak yang dikenal dengan glutamat. Trauma (benturan) pada kepala dan stroke menyebabkan terputusnya suplai oksigen pada sel-sel syaraf didaerah terjadinya trauma dan stroke, putusnya suplai oksigen ini menyebabkan pelepasan glutamat secara berlebihan dan mengakibatkan kerusakan permanen pada sel-sel otak. Ilmuwan menyatakan, CBD memiliki keunggulan dibanding antioksidan pada umumnya karena senyawa CBD bekerja dengan cepat karena menembus blood-brain barrier (filter darah yang masuk ke otak) dengan mudah dan tidak beracun (non-toxic). (BBS)

Kompol Amri Siahaan: Ngetrend Sabu Bukan Ganja DALAM pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba diwilayah hukumnya.Aparat kepolisian Resort Kota (Polresta) Medan lebih dominan melakukan penangkapan terhadap tersangka yang barang buktinya shabu-shabu dibandingkan dengan tersangka daun ganja. Sehingga dengan perbedaan itulah peredaran shabu-shabu dikota Medan lebih banyak diminati pencandunya dibandingkan daun ganja.

“Perbandingan itu dapat kita jadikan acuan kalau narkoba jenis shabu-shabu lebih ngetrend disbanding daun ganja,” aku Kasat Narkoba Polresta Medan Kompol Amri Siahaan melalui Kanit Idik I AKP S Zupri Siregar ketika ditemui di Mapolresta Medan Kamis pekan lalu. Dijelaskanya,dalam pemberantasan narkoba pihaknya sangat mengharapkan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi bila ada melihat dan

mendengarkan adanya tindak kejahatan baik itu pengunaan maupun peredaran narkoba. Sehingga info itu natinya akan kita tindak lanjuti dan bila memang terbukti tersangkanya akan ditangkap.Disinggung tentang hasil rekapitulasi penangkapan tersangka dan jumlah tersangka yang sudah dilmpahkan berkasnya ke pengadilan.Perwira Polri berpangkat AKP inipun mengaku kalau dirinya tidak ingat jumlah keseluruhanya sebab data itu harus

terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kaur Bin Ops. Mengenai adanya surat edaran dari Mahkamah Agung (MA), AKP S Zupri inipun dengan terang menyatakan kalau Sat Narkoba Polresta Medan telah melaksanakan surat edaran itu.Bahkan sudah ada tersangka yang ditangkap langsung dikrim ke panti rehabilitasi.” Sudah ada yang dikirim ke panti rehabilitasi atas permintaan keluarganya,”aku Zupri. (S.EDHI)

GAN Sumut: Penegak Hukum Harus Mensosialisasikan GERAKAN Anti Narkoba ( GAN ) Sumatera Utara ( Sumut) meminta aparat penegak hukum supaya dapat mensosialisasikan peraturan pemerintah tersebut agar tidak salah dalam penanganan. “Penegak hukum harus mensosialisaikan kepada anggotanya yang dibawah biar tidak salah penanganan yang sekaligus bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat biar semakin tinggi.” kata Sekretaris GAN Sumut Zulkarnain Nasution ketika ditemui di gedung Gubernur Sumatera Utara (Gubsu). Dikatakannya, sesuai UU No 35 Tahun 2009 pasal 55 disebutkan bagi pencandu narkoba yang sudah dewasa agar dan harus mendaftarkan dirinya ke Puskesmas, Rumahsakit (RS) maupun ketempattempat rehabilitasi. Bila hal itu sudah dilakukan maka pecandu narkoba itu akan diberikan kartu dan seandainya dirinya ketangkap polisi.Maka akan kasusnya akan diproses dan akan dikirim kepanti rehabiltasi bukan masuk kedalam penjara seperti pelaku kejahatan lainnya. Pelaksanaan UU No 35 Tahun 2009 itu bukan saja untuk pencandu narkoba yang berusia dewasa saja.Akan tetapi bila ada pencadu yang masih anakanak/remaja bila yang bersangkutan tidak bisa mendaftar ke Puskemas maupun Rumahsakit atau ke panti rehabiltasi maka hendaknya keluarga ataupun orangtuanaya yang mendaftarkan anaknya tersebut. “Kalau mereka sudah didaftar bila ditangkap polisi bukan sebagai pelaku tindak kejahatan tapi sebagai korban narkoba yang perlu mendapatkan perawatan,” aku Zulkarnain. Disinggung tentang rentanya pelaksanaan UU No 35 Tahun 2009, pria inipun mengaku kalau hal itu sangatlah sulit terjadi. Sebab yang dikategorikan sebagai penguna narkoba selain berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 5 Tahun 2011 yang akan diberikan kartu tanda pasien serta adanya surat edaran Mahkamah Agung (MA) No 4 Tahun 2010 yang menyatakan yang masuk kedalam kategori pecandu narkoba dan harus mendapatkan perawatan yakni bila barang buktinya (BB) untuk shabu-shabu kurang dari 1,6 gram,ganja kurang dari 5 gram,kokain kurang dari 1,8 gram, heroin/putaw kurang dari 1,8 gramdan ecstasy kurang dari 2,4 gram (8 butir). Namun demikan kategori –kategori itu sudah ada bukanlah sebagai jaminan pasien itu bebas dari jeratan hukum.Sebab yang menyatakan pasien itu harus direhabilitasi bila 2 kali ditangkap polisi.Dan bila untuk ketiga kalinya kembali ditangkap polisi maka pasien itu bukan lagi harus dimasukan kedalam panti rehabilitasi tapi kasusnya akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan tetap menjalani persidangan layaknya seperti pelaku kejahatan lainnya. “Bila 2 kali ketangkap tangan pecandu itu akan dimasukan kepanti tapi kalau sudah 3 kali maka tindakannya itu sudah masuk kedalam kategori criminal,” terang Zulkarnain. Maka dari itu GAN Sumut menghimbau kepada masyarakat yang anggota keluarganya telah kecanduan narkoba hendaknya segera mendaftarkannya ke Puskemasmas maupun Rumahsakit atau juga bisa datang langsung kepanti rehabilitasi.(S.EDHI)

Wondi H Siregar: Harus Dikawal Agar Tidak Disalahgunakan RENCANA pemerintah terapkan aturan bagi pengguna narkoba di bawah 1 gram tidak dikenakan hukum pidana tapi direhabilitasi, dinilai langkah tepat.Namun demikian dalam pelaksanaannya itu haruslah tetap dikawal agar tidak disalahgunakan.Hal itu dikatakan praktisi hukum Wondi H Siregar SH ketika dimintai tanggapannya tentang rehabilitasi pencandu narkoba via selular Kamis pekan lalu. Diakuinya, dimasukannya pencandu narkoba ke panti rehabilitasi yang sesuai dengan surat edaran MA itu memang sangat baik ,sebab mereka itu merupakan korban yang mesti harus mendapatkan perawatan bukan malah dihukum didalam penjara.” Mereka itu korban dari dampak negative narkoba bukan pelaku kejahatan.Dan yang harus dihukum itu Bandar/ pengedarnya,” tegas Wondi. Disingung perlunya pengawasan advokat dari Medan Lawyer Associates ini menyatakan kalau penyelewengan itu bisa saja.Misalnya ada seorang pengedar narkoba yang berhasil ditangkap polisi dengan barang bukti lebih dari ketentuan surat edaran MA. Maka bisa saja dugaan pengurangan jumlah barang bukti itu diicocokan sesuai dengan ketentuan surat edaran tersebut. Sehingga dengan iming-iming uang surat edaran MA itu bisa jadi “lading uang” bagi aparat penegak hukum di Negara ini.Maka dari itu agar tidak diselewengkan sudah seharusnya semua elemen masyarakat agar tetap mengawal pelaksanaan yang telah dikeluarkan oleh MA tersebut. Dengan tidak dijebloskannya pecandu narkoba kedalam penjara hendaknya disertai dengan pembanguna panti rehabiltasi. Perlunya penambahan dan perluasan panti rehabilitasi narkoba di Sumatera Utara ( Sumut), hal ini dikarenakan penyalahgunaan narkoba semakin merajalela di kota Medan. “Hedaknya pembangunan panti rehabiliasi itu jangan cuma 1 saja kalau bisa dibangun secukupnya sebab tidak menutup kemungkinan korban-korban narkoba akan terus bertambah,”pintanya.(S.EDHI)

KPK POS

13

E D I S I 150 23 - 29 MEI 2011

SUARA KPK

Redaksi KPK Pos menerima tulisan dari pembaca dan masyarakat tentang Korupsi Politik dan Kriminal. Panjang tulisan maksimal 5000 karakter, tulisan dapat dikirimkan via email ke: kpkpos@yahoo.com ttd:redaksi

Plus-Minus Pembentukan KPK Daerah Oleh Prof Amzulian Rifai PHD

NDANGUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa salah satu pertimbangan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena lembaga pemerintah yang menangani perkara korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien. Padahal kejahatan korupsi telah sangat merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Kelemahan lain dari institusi yang menangani korupsi selama ini adalah rendahnya kepercayaan publik terhadap kemampuan dan independensi lembaga seperti kejaksaan dan kepolisian. Diakui bahwa baik dalam soal independensi maupun dalam hal meraih kepercayaan publik, KPK mungkin berada pada urutan teratas dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya. Ada yang menarik dengan langkah KPK yang akan “membuka cabang” di daerah. KPK berencana membuka cabang di tujuh daerah. Ketujuh daerah itu adalah Surabaya (Jawa Timur), Medan (Sumatera Utara), Palembang (Sumatera Selatan), Semarang (Jawa Tengah), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Makassar (Sulawesi Selatan),dan Jayapura (Papua). Salah satu tujuannya adalah untuk memperkuat KPK. Pertanyaan mendasar dari rencana ini apakah membuka KPK di daerah akan memperkuat KPK atau justru akan memperlemah lembaga yang selama ini telah berada pada posisi yang kuat baik secara kelembagaan maupun dari aspek kepercayaan masyarakat? Alasan Pembentukan KPK Daerah Ada beberapa alasan mengapa direncanakan pembentukan KPK di daerah.

U

Tinggi dan rentannya korupsi di daerah menjadi salah satu alasan pembentukan KPK daerah. Selama ini KPK hanya ada di Jakarta.Akibatnya, selain terjadi penumpukan perkara di Jakarta, sulit pula bagi pihakpihak yang beperkara untuk beracara di Ibu Kota.Pembentukan KPK di daerah akan mengurangi beban kerja “KPK pusat”karena perkara-perkara korupsi dapat didistribusikan kepada “KPK daerah.” Namun, ada beberapa sisi yang mesti diantisipasi agar pembentukan KPK di daerah tidak justru melemahkannya. Dalam laporan tahunan KPK 2010 diungkapkan bahwa tantangan berat KPK adalah ekspektasi publik yang begitu tinggi. Harapan demi harapan untuk mengungkap kasus-kasus yang menjadi perhatian publik. Padahal di sisi lain secara kuantitas KPK memiliki kekuatan yang terbatas. Selama ini memang salah satu kekuatan KPK adalah pada kemampuan mengungkap kasus-kasus korupsi secara cukup profesional dan kemudian

memproses tindak pidana itu dan melahirkan terpidana. Hal ini yang sering tak ditemukan pada institusi penegak hukum lainnya. Repot memang apabila ketidakpercayaan publik sudah sangat tinggi terhadap aparat hukum di daerah. Apabila akan dibentuk KPK di daerah,harus diantisipasi bahwa nasib KPK di daerah ini nanti tidak sama saja dengan lembaga kepolisian dan kejaksaan level daerah yang selama ini memiliki kewenangan dalam bidang tindak pidana korupsi, tetapi kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat. Itu sebabnya harus diperhatikan benar di mana KPK daerah itu urgent untuk dibentuk,apa yang menjadi kewenangan KPK daerah, bagaimana pola rekrutmen sumber daya manusianya. Pemilihan wilayah di mana KPK akan dibentuk harus atas dasar pertimbangan yang hatihati. Bukan sekadar atas dasar banyaknya pengaduan dari masyarakat. Harus juga diwaspadai ada

sebagian kelompok masyarakatyang “ringantangan” untukmelaporkanoranglaintanpa ia tahu kejadian yang sesungguhnya. Apalagi jika pengaduan itu atas dasar sakit hati,dendam, atau terkait dengan politik. Malah ada juga pengaduan itu dengan tujuan pemerasan. Atas dasar motif ekonomi semata. Beberapa abdi negara di daerah dibikin repot hanya atas dasar pengaduan yang tidak berdasar dengan implikasi kerepotan yang luar biasa untuk mengklarifikasi pengaduan itu. Apa yang menjadi kewenangan KPK daerah patut juga dikaji secara hati-hati.Apakah KPK daerah hanya berwenang menerima pengaduan tanpa ada kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan? Jika ini yang terjadi,fungsi KPK daerah tidak lebih sekadar “loket pengaduan”. Padahal selama ini masyarakat lancarlancar saja mengadu ke KPK. Alternatif lain, apakah KPK daerah memiliki kewenangan sama

persis dengan KPK pusat. Hanya wilayah tugasnya yang berbeda.Kewenangan itu disertai dengan ketiadaan wewenang KPK pusat untuk melakukan intervensi terhadap kasus-kasus yang ditangani KPK daerah. Jangan sampai KPK daerah menjadi bawahan KPK pusat dengan berbagai implikasinya. Menjaga Kekuatan KPK Selama ini kekuatan KPK tumbuh justru karena KPK itu bersifat tunggal. Sulit bagi mereka yang bersalah di daerah untuk melakukan berbagai manuver di KPK pusat. Senyatanya, selama ini untuk level daerah mereka mampu melakukan berbagai manuver. Lemahnya penegakan hukum di daerah antara lain karena ada interaksi antara mereka yang bermasalah dan aparat hukum. Walaupun terkadang interaksi itu justru diperlukan untuk mengklarifikasi hal-hal yang bersifat fitnah. Tapi, tidak jarang ada link kekuasaan dan pendanaan menjadikan kasuskasus korupsi di daerah terhenti.Kekhawatiran

saya,kehadiran KPK di daerah menjadikannya “sama saja” dengan aparat hukum di daerah yang telah ada selama ini. Dalam pemikiran saya, kehadiran KPK itu hanya bersifat sementara. Tidak permanen. KPK hadir sebagai lembaga alternatif yang akan memicu cara kerja aparat kepolisian dan kejaksaan yang dinilai lemah dalam memberantas korupsi. Negara telah membentuk secara rapi dan permanen lembaga kepolisian dan kejaksaan dengan berbagai perangkatnya sampai ke tingkat daerah. Kewibawaan KPK justru karena “jumlahnya hanya satu, tunggal” di Jakarta dengan berbagai sisi positifnya. Termasuk tertutupnya kesempatan orang-orang bermasalah di daerah untuk berinteraksi, berkomunikasi, atau bentukbentuk kesepakatan lain yang biasanya dengan mudah dilakukan di daerah. Kekhawatiran saya, pembentukan KPK di daerah justru akan memperlemah KPK, bukan memperkuat sebagaimana yang menjadi tujuan pembentukannya. Bukan itu saja,pembentukan KPK di daerah juga mengaburkan kewenangan para jaksa dan polisi di daerah untuk mengurusi soal korupsi. Sangat mungkin akan memunculkan persaingan antarlembaga penegak hukum di tingkat daerah. Meski demikian, jika KPK telah berketetapan hati membentuk KPK daerah,harus secara sangat selektif. Harus ada jaminan kualitas KPK daerah sama persis dengan KPK di pusat. Jika tidak, jangan heran jika kepercayaan dan pengharapan publik akan berkurang. Jangan sampai pembentukan KPK di daerah justru akan melemahkan KPK.? Penulis adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang/ Sind 18511

Perilaku Mengait Kode Etik Hakim Oleh Ridwan Widyadharma

PENYELESAIAN perkara yang menyangkut perilaku dan pelanggaran kode etik, tidak boleh memasuki ranah kemandirian hakim dalam memutus perkara KOMISI Yudisial (KY) sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri, dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Hal itu penting mengingat kewenangannya mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR, serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan menjaga perilaku hakim (Pasal 13 UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY). Dalam konteks perilaku hakim, disebutkan bahwa pengawasan KY terhadap perilaku hakim demi menjaga kehormatan dan keluhuran martabat. Penguatan wewenang itu termasuk mengusulkan sanksi melalui Mahkamah Agung (MA) dan/ atau Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana disebutkan Pasal 24 UU tersebut. Kemudian, arahan dalam penjelasan umum UU itu, dengan mendasarkan pada UUD 1945 yang memberikan landasan hukum kuat bagi reformasi bidang hukum, juga

memberikan kewenangan KY untuk menjalankan checks and balances. Kendati bukan pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi komisi itu berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Tugas melakukan checks and balances yang dikaitkan dengan fungsinya dengan kekuasaan kehakiman, memperjelas perannya. Artinya bisa mengait dengan dugaan pelanggaran kode etik (penjelasan Pasal 22 Ayat 1 Sub c,d, dan e). Namun

alinea berikutnya mengingatkan bahwa pelaksanaan tugas KY tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara (Pasal 22 Ayat 3). Sekadar menyegarkan pemahaman pembaca, Pasal 2 Ayat 4 jo Pasal 3 Ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan cara

sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta melarang segala campur tangan dalam kekuasaan kehakiman, kecuali dimuat dalam UUD 1945. Dalam konteks kekinian, kita perlu memperjelas arti (kata) perilaku (behaviour) sebagaimana tersirat dalam UU KY mengingat hal itu bisa memiliki pengertian antara lain sikap atau tanggapan. Bila dihubungkan dengan pelanggaran perilaku hakim, hal ini memberi asumsi tentang sikap yang terjadi tapi tidak bisa diartikan prosedur pelanggaran dalam menjalankan atau menerapkan hukum. Karena itu, benar seperti dikatakan Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman bahwa pengawasan hakim secara ideal menurutnya adalah ‘’hak perlu diawasi saat di ruang sidang dan di luar pengadilan’’ (Tempo, Nomor 4008/ 2011), atau bisa diistilahkan pengawasan luar dalam. Bebas Intervensi Pasal 22 Ayat 2 UU KY juga menekankan perlunya menaati norma, hukum, dan peraturan perundang-undangan. Para penegak hukum, termasuk KY, wajib menghormati dan menaati KUHAP, terutama ketika melaksanakan

pengawasan. Terlebih lagi Pasal 22 Ayat 3 UU yang sama menyebutkan bahwa pelaksanaan tugas KY tak boleh mengurangi kebebasan hakim memeriksa dan memutus perkara. Lema itu relevan bila dikaitkan dengan tugas pemeriksaan terhadap pelanggaran perilaku hakim, dan pemanggilan untuk meminta keterangan hakim yang diduga melanggar kode etik sebagaimana tersirat pada Pasal 22 Sub e dan d UU Komisi Yudisial. Menyangkut kode etik (kode kehormatan hakim), juga sudah dijelaskan bahwa lembaga yang berkompeten memutuskan tentang pelanggaran itu, termasuk bila menyangkut perilaku hakim, adalah MA, dalam hal ini Majelis Kehormatan Hakim (Pasal 11 A Poin 8 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung). Keanggotaan majelis tersebut terdiri atas 3 hakim agung dan 4 anggota KY. Karena itu, temuan-temuan KY tentang pelanggaran perilaku hakim hanya sekadar pengumpulan data dan fakta karena penyelesaiannya tetap di tangan MA, dalam hal ini Majelis Kehormatan Hakim.

Penyelesaian perkara yang menyangkut perilaku dan pelanggaran kode etik, tidak boleh memasuki ranah kemandirian hakim dalam memutus perkara, terutama keyakinannya mengenai penggunaan alat bukti. Kita bisa mencermati teks gramatikal Pasal 20 jo 22 UU Komisi Yudisial yang menegaskan bahwa KY hanya bisa mengusulkan (melalui MA/ MK) dan tidak berwenang menjatuhkan sanksi. Semua itu dimaksudkan untuk mempertahankan kemerdekaan peradilan, dalam arti membebaskan dari campur tangan, tekanan, dan intervensi, baik secara fisik, psikis, maupun politis. Hal itu juga merupakan jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan tertentu, terutama penyelenggaraan peradilan yang memiliki cita-cita menegakkan hukum dan keadilan. Penulis adalah advokat di Semarang, dosen mata kuliah Professional Responsibility Fakultas Hukum Undip dan Fakultas Hukum Unika Soegijapranata/SM 18511

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 150 23 - 29 MEI 2011

SUMUT

Kelulusan UN di Labuhanbatu dan Langkat Lampaui Nasional

Dzikir Memberi Semangat Dalam Hidup

RANTAUPRAPAT - Persentase kelulusan Ujian Nasional (UN) siswa SMA/MA di Labuhanbatu tahun ajaran 2010/2011 ini mencapai 99,90 persen. Jumlah tersebut melampaui persentase kelulusan secara nasional 99,23 persen. Untuk SMK persentase kelulusan mencapai 99,95 % dari siswa yang mengikuti UN 2.158 orang juga melampui persentase kelulusan nasional 99,51 %. Tahun ajaran 2010/2011 ini, ujian nasional tingkat SMA/SMK dan MA di Labuhanbatu diikuti sebanyak 6.237 orang. Hal ini disampaikan Drs. H. Iskandar didampingi Kabid SMA/SMK Drs Muhammad Syaiful Azhar Siregar, Sabtu, di Kantor Bupati Labuhanbatu. Iskandar menjelaskan, tingkat kelulusan SMA di Labuhanbatu mencapai 99,90 % dari siswa yang mengikuti UN 3.152 orang dan untuk program IPA 99,94 % siswa yang mengikuti UN 1.790 peserta dan IPS 99,85 % dari siswa yang mengikuti 1.362 orang. Untuk MA jumlah siswa yang lulus mencapai 99,78 % dari siswa yang mengikuti UN 927 orang, untuk jurusan IPA lulus 100 % dan IPS 99,61 %. Iskandar menambahkan, untuk SMA terbaik dalam UN adalah SMA Negeri 3 Rantau Utara dengan nilai rata-rata 9,04, dengan rincian IPA 9,12 dan IPS 8,78. SMA terbaik 2, SMA Negeri 2 Rantau Utara dengan nilai rata-rata 8,64, dan rincian IPA 8,79 serta IPS 8,40. dan juara 3 diraih Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Umratul Hidayah meraih nilai rata-rata 8,55. SMK terbaik tingkat kelulusannya diraih SMK Swasta Methodist Aek Nabara, nilai akhir rata-rata 35,86, terbaik 2 adalah SMK Swasta Budi Rantauprapat, meraih nilai 34,96 dan untuk juara 3 SMK Swasta Bina Widya Aek Nabara, “namun jika dilihat jumlah siswa, yang terbaik adalah SMK Negeri 1 Rantau Utara dengan nilai rata-rata 34,21 dan jumlah siswa yang mengikuti UN 287 orang”terang Iskandar. Sementara itu Bupati Labuhanbatu dr. H. Tigor Panususan Siregar melalui Plh. Sekdakab Labuhanbatu H. Ali Usman mengucapkan terima kasih kepada para guru, siswa dan orang tua yang telah mendorong dan mendukung pelaksanaan UN di Labuhanbatu, dan diharapkan para siswa yang telah lulus UN dapat masuk ke perguruan tinggi negeri di Indonesia. “Apresiasi yang tinggi juga diucapkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu yang telah berusaha semaksimal mungkin dalam mensukseskan UN di daerah ini,” tambah Ali Usman. Sementara itu Ketua DPRD Labuhanbatu Hj. Ellya Rosa Siregar memberikan apresiasi atas tingginya tinggkat kelulusan siswa di Labuhanbatu. “Tingginya persentase kelulusan siswa kita tentunya tidak terlepas dari peran serta semua pihak, baik dinas pendidikan, sekolah, guru maupun siswa sendiri yang jauh-jauh hari telah menyiapkan diri menghadapi UN,” ujarnya. LULUS 100 PERSEN Sementara di SMA Negeri 1, Panei Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, peserta UN lulus 100 persen. Darwin Wakil Ketua Komite Sekolah dan Sekretaris H.Farhan Tanjung mengatakan hal ini kepada wartawan koran ini, Senin. Sebelumnya, Kepsek Yusran SPd mengatakan, siswa/ i agar dapat melanjutkan ke Perguruaan Tinggi, karena tamatan SMA belum siap memasuki lapangan kerja. Diharapkan peran serta orang tua sangat penting memberikan motivasi untuk belajar di rumah. DI BINTANG BAYU 100 % Dilaporkan, SMA Negeri I Bintang Bayu untuk tahun ajaran 2010-2011, kembali menamatkan siswanya dengan hasil yang sangat mengembirakan, yakni semua peserta yang ikut Ujian Nasional lulus 100 %. Pencapaian ini sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Sejak SMA Negeri I Bintang Bayu berdiri tahun 2005, sekolah yang dipimpin Drs Yeddy Efendi Sipayung, sukses meluluskan siswa sampai pada persentase tertinggi. Tahun ini, dari 102 peserta UN, semua lulus. YES, demikian panggilan singkat Yeddy, kepada KPK Pos menyebutkan, pencapaian ini semua rahmat dari Tuhan dan berkat kerjasama semua pihak. Terlebih peran serta orang tua siswa sangat berperan. Pantauan KPK Pos di lokasi pengumuman, masih ada saja orang tua maupun wali murid yang membuka surat keterangan lulus yang diberikan pihak sekolah meski sudah diingatkan membuka surat di rumah masing-masing. "Kami tak sabar pak ingin segera mengetahui hasilnya," ucap salah satu wali murid. Sementara itu dilaporkan, siswa yang ingin segera mendaftarkan diri ke Perguruan Tinggi dapat mengambil Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU). DI KABUAPATEN LANGKAT Sementara angka kelulusan SMA/MA di Kabupaten Langkat mencapai 99,95 % dan untuk tingkatan SMK 99,90 % dengan data ketidaklulusan 7 orang merupakan sesuatu peningkatan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun peningkatan angka kelulusan ini diharapkan tidak membuat jajaran Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Kabupaten Langkat berpuas diri. “Lakukan terus evaluasi berbagai kelemahan belajar mengajar siswa termasuk faktor dukungan perhatian orang tua,” kata Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, Rabu, di ruang kerjanya. Diingatkan, kita tidak boleh berhenti untuk mendidik generasi bangsa dan yang memprihatinkan masih minimnya perhatian disebahagian orang tua akan perkembangan dan pergaulan putra-putrinya.(HAH/MDS/

P.BRANDAN - Mengingat akan kebesaran Allah SWT seraya mensyukuri terhadap karunia nikmat yang diberikan, adalah sikap yang harus selalu dikedepankan ummat Islam. Upaya mengingat Allah Sang Maha Pencipta dan Penguasa alam semesta, menjadikan diri kita hamba yang mendapat tempat pada sisiNya. ”Melalui dzikir akan didapat semangat dalam hidup karena kita sadar bahwa kehidupan ini sudah ada yang mengatur,” demikian pesan Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu saat memberikan sambutan pada kegiatan Dzikir dan Tabligh Akbar Pengajian Al-Muhajirin se-Teluk Aru yang berlangsung di Dusun Tangkahan Meranti I Desa Lubuk Kasih Kecamatan Brandan Barat, Minggu. Bupati yang hadir didampingi Asisten Adm. Ekbangsos Indra Salahuddin, Kakan Kemenag Iwan Zulhami, Kabag Kesos Sujarno, Kabag Humas Syahrizal dan Sekretaris MUI Farhan Indra, mengingatkan masyarakat untuk menjaga

JUL/ARM)

BERSAMA PELAJAR - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu dalam suatu kesempatan bersama para pelajar di momen Hardiknas belum lama ini. (KPK POS/JUL)

TEPAK SIRIH - Plh Sekdakab H Ali Usman Harahap SH (nomor 2 dari kiri) menerima tepak sebagai penghormatan kepada pemimpin yang datang.Tampak ketua Yayasan Harun Hasibuan SpdI (kiri) dan Kadis Pasar dan Kebersihan H Muhammad Riyadi ST,Kadis Pertanian Ir Leo Sunatra (tengah) dan Kepala KIPP Ir Jumingan (kanan). (KPK POS/HAH)

SDA Labuhanbatu Makin Berkurang RANTAUPRAPAT - Keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA) di Labuhanbatu harus disikapi bersama dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal itu ditegaskan Bupati Labuhanbatu yang diwakili Plh.Sekdakab Labuhanbatu H Ali Usman Harahap SH, ketika menyampaikan sambutannya pada acara wisuda santriwan/ti dan purnasiswa MTs/SMK Yayasan Perguruan Islam Misbahu Dzikri Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Sabtu. SDA Labuhanbatu yang semakin lama semakin berkurang tentunya membuat kita berfikir tidak dalam mengarahkan masa depan putra-putri kita tidak lagi berorientasi pertanian atau berkebun kelapa sawit, tetapi sudah mengarahkan mereka untuk meningkatkan kemampuan pada bidang lain, seperti jasa dan industri. Apa yang dilakukan Yayasan Perguruan Islam Misbahu Dzikri ini, kata Ali Usman, telah sejalan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati Tigor/Suhari yakni samasama berkeinginan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berilmu, beri-

man, berakhlak dan bertaqwa kepada Allah SWT. "Saya melihat perkembangan sekolah ini cukup pesat," jelas Ali Usman, karena sejak berdiri sampai saat ini siswa-siswi sekolah ini terus meningkat. Hal itu, tambahnya, menandakan bahwa sekolah ini menurut penilaian orang tua murid adalah salah satu sekolah yang berkualitas dan menerapkan disiplin tinggi. Saat ini, kehidupan dan pergaulan remaja kita sudah sangat jauh melenceng dari karakter bangsa yang ramah dan berbudi luhur. Pada bagian lain, Ali Usman mengatakan, saat ini negara kita membutuhkan orang-orang yang bisa berkarya mencurahkan segala kemampuan yang ada dalam fikirannya, bukan orang-orang yang hanya mampu berwacana dan menyalahkan orang lain saja. Ketua yayasan perguruan Islam Musbahu Dzikri, Harun Hasibuan SpdI mengatakan,

tahun ini yayasan tersebut meluluskan 101 murid TK, 25 siswa MTs dan 34 siswa SMK. Khusus SMK , kata Harun, pihaknya telah melakukan kerja sama dengan PT Indako Trading Co Rantauprapat berupa praktek industri. Atas kerja sama yang baik selama ini, sudah banyak siswa SMK kita yang ditampung bekerja di PT Indako Trading Co Rantauprapat tersebut. ”Untuk itu sacara khusus saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan PT Indako Trading Co semoga kerja sama ini dapat terus kita jalin dan tingkatkan pada masa-masa yang akan datang," kata Harun Hasibuan. Pada acara tersebut ditampilkan berbagai jenis tarian, puisi, pidato, solat jenazah dan solat dhuha yang kesemuanya oleh murid TK. Hadir pada kesempatan itu antara lain Kadis Pasar dan Kebersihan H Muhammad Riyadi ST, Kadis Pertanian Ir Leo Sunatra, Kadis Peternakan, Perikanan dan Kelautan Ir Nilwan Siregar, Kepala KIPP Ir Jumingan, Kabah Humas Abdurrahman dan Kepala Kelurahan Pulo Padang, Idrus. (HAH)

YPI Dinul Hasanah Laksanakan Out Bond STABAT - Untuk membangun rasa cinta terhadap lingkungan, sekaligus memupuk semangat kebersamaan dikalangan santri yang berorientasi pada pembentukan fisik jasmani generasi yang kuat, Yayasan Pendidikan Islam Dinul Hasanah (YPIDH) Stabat menyelenggaran Out Bound di kawasan perbukitan Pancur Batu, Deli Serdang, Selasa 17 Mei 2011 lalu. “Insyaallah mulai tahun ini diharapkan dapat menjadi agenda rutin kedepannya," kata Hj. Syarifah SAg Kepala RA Dinul Hasanah Stabat di ruang kerjanya, Rabu (19/5). Syarifah yang juga merupakan alumni Fak Tarbiyah UMSU ini juga menyebutkan Pemkab Langkat melalui Visi Bupati Mewujudkan Masyarakat Religius dan Program Kemenag Langkat Mendidik Generasi Bermoral serta Berpengetahuan, akan

tetap menjadi arah bagi tujuan digelarnya agenda out bound dimaksud. Pelaksaan out bound yang berlangsung sehari penuh dan para santri yang juga diikuti santri MDA diajarkan untuk

melatih kerjasama, membiasakan memimpin dan dipimpin, meniti jembatan gantung, flying fox, bermain dalam air, serta berlari dalam kelompok. (JUL)

OUT BOUND SANTRI - Suasana Out Bound di kalangan santri RA/MDA YPI Dinul Hasanah Stabat yang berlangsung di perbukitan Pancur Batu. (KPK POS/JUL)

keharmonisan dan kebersamaan antar dan intern ummat beragama. Sebelumnya Ketua Majelis Dzikir Pengajian AlMuhajirin Teluk Aru Ust. M Anshor Kalimantan menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Bupati hadir di acara tersebut. ”Kami berbesar hati sebagai bukti pemimpin Langkat mampu memberikan panutan,” kata Anshor yang disambut hangat para jama’ah. Camat Brandan Barat M. Achyar menjelaskan, kegiatan keagamaan tersebut menjadi agenda rutin dimasyarakat sebagai upaya menyahuti visi Bupati mewujudkan masyarakat Langkat yang religius. ”Besarnya perhatian Bupati mudah-mudahan dapat menggugah pribadi kita akan pentingnya didikan agama dalam kehidupan bermasyarakat,” ujarnya. Dalam kesempatan itu bupati memberikan tanda mata berupa kain sarung kepada seluruh jama’ah yang mengikuti kegiatan tersebut. (JUL)

KHUSUK - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu terlihat khusuk mengikuti dzikir bersama para jama’ah pada kegiatan Dzikir dan Tabligh Akbar Pengajian Al-Muhajirin se-Teluk Aru yang berlangsung di Dusun Tangkahan Meranti I Desa Lubuk Kasih Kecamatan Brandan Barat, Minggu. (KPK POS/JUL)

Perguruan Nur Ibrahimy Juara Umum FASI Tahun 2011 RANTAUPRAPAT - Perguruan Nur Ibrahimy Rantauprapat dibawah asuhan Drs H Abdul Hamid Zahid Hasibuan berhasil meraih juara umum Festival Anak Soleh Indonesia Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2001 yang berlangsung di kompleks Masjid Raya Al-Ikhlas Ujung Bandar, Rantauprapat mulai 13 – 15 Mei 2011. Keberhasilan Perguruan Nur Ibrahimy tersebut diperoleh karena meraih juara 1 sebanyak 11 kali, juara 2 sebanyak 8 kali dan juara 3 sebanyak 5 kali. Dengan demikian perguruan ini berhasil mengumpulkan nilai sebanyak 84 poin. Sementara juara umum 2 diraih perguruan Raudatul Ulum dengan jumlah poin 58 setelah meriah juara 1 sebanyak 7 kali, juara 2 sebanyak 7 kali dan juara 3 sebanyak 3 kali. Juara umum 3 diraih perguruan

Al-Ikhlas dengan mengumpulkan 27 poin. Perguruan ini berhasil mengumpulkan nilai masingmasing dari juara 1 sebanyak 4 kali, juara 2 sebanyak 2 kali dan juara 3 sebanyak 1 kali. Bupati yang diwakili Plh Sekdakab Labuhanbatu H Ali Usman Harahap SH saat menutup acara tersebut mengatakan, festival anak soleh Indonesia ini adalah salah tolok ukur sejauh mana perkembangan pendidikan agama terutama pada jenjang taman kanakkanak di Labuhanbatu. Oleh sebab itu, kata Ali Usman, Pemkab Labuhanbatu menyambut baik dilaksanakannya festival ini. Festival ini merupakan ajang evaluasi bagi perguruan Islam terutama bagi para pendidik sudah sejauh mana program dan kurikulum yang ada dijalankan. (HAH)

JUARA UMUM - Plh Sekdakab Labuhanbatu H Ali Usman Harahap SH dan Kakan Kemenag Drs H Zulfan Arif foto bersama dengan juara umum dan pengurus BKPRMI Labuhanbatu. (KPK POS/HAH)

Kelambu Gratis Untuk Atasi DBD RANTAUPRAPAT - Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang disebabkan penularan nyamuk Aedes Aegypti selalu menjadi permasalahan di kalangan masyarakat luas. Sehingga untuk mengantipasi hal tersebut perlu adanya kerja sama yang baik antara Dinas Kesehatan setempat dengan masyarakat. Hal ini diungkapkan Kepala Puskesmas dr.Riswani bersama Julian Safaruddin di kantor Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Teluk Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Senin (16/), dengan Wartawan koran ini.

Dikatakan, guna mengantipasi penularan penyakit demam berdarah ini, pihak Puskesmas Teluk Sentosa sedang mengadakan pembagian kelambu kepada masyarakat setempat. Pembagian kelambu gratis itu diutamakan kepada ibu hamil dan keluarga yang memiliki balita (bayi lima tahun). Masih kata dr.Riswani dan Julian Safaruddin, dalam sepekan ini pihak Puskemas baru membagikan kelambu untuk Desa Tanjung Sarang Elang sebanyak 225 unit dan Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu. (MDS).

PAKAI KELAMBU Tidur pakai kelambu, merupakan salah satu upaya mengatasi serangan nyamuki aedes aegepti. (KPK POS/DOK)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 150 23 - 29 MEI 2011

Aceh Timur Peringkat Pertama Tanam 1 Miliar Pohon

Rumah Bantuan Warga Miskin Roboh LANGSA - Wilayah Kota Langsa, pekan lalu, dilanda hujan lebat dan angin kencang, sehingga memporakporandakan beberapa bangunan. Di antaranya bangunan rumah bantuan warga miskin yang dibangun melalui dana aspirasi anggota DPR Aceh. Rumah bantuan warga miskin yang roboh tersebut berada di wilayah Gampong (Desa) Ujung Lueng Lk. IV Matang Seulimeng, Kecamatan Langsa Barat, Sabtu malam pekan lalu. Rumah yang roboh milik Hindun (59). Rumah tersebut memang belum ditempati Hindun, karena belum tersedia fasilitas air bersih, sementara Hindun tak punya uang membangun sumur bor. Sementara itu, anggota

ACEH TIMUR - Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Timur berhasil meraih penghargaan tertinggi peringkat pertama Lomba Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Satu Miliar Pohon, One Billion Indonesia Trees (OBIT) Tahun 2010 Tingkat Provinsi Aceh. Sedang untuk peringkat kedua diraih Kabupaten Aceh Tamiang dan peringkat ketiga Kabupaten Aceh Besar.

DPRA Usman Abdullah alias Toke Seuem mengatakan, kerusakan rumah yang bersumber dari anggaran aspirasinya itu harus segera diganti pihak rekanan. Pasalnya menurut sang toke, kerusakan atap dan rangka

baja rumah bantuan tersebut jelas bukan faktor bencana alam, buktinya rumah disekitarnya tak ada yang rusak. “jadi, ini pasti karena dibangun asal jadi," cetusnya. (BSO)

Tingkat Kelulusan UN di Aceh Singkil 98,15 Persen SINGKIL - Tingkat kelulusan hasil Ujian Nasional (UN) tahun 2011 se Kabupaten Aceh Singkil mencapai 98,15 persen. Hasil UN ini meningkat 1,15 persen dari tahun sebelumnya (2010) yang hanya mencapai 97 persen. Berdasarkan data yang diterima, dari 18 sekolah tingkat SLTA yang ikut pelaksanaan UN se Kabupaten Aceh Singkil, hanya tiga sekolah yang tidak mencapai tingkat kelulusan 100 persen. Masing-masing, SMAN 1 Kecamatan Kuta Baharu jurusan IPS jumlah peserta 19 orang lulus 16 orang (84,21) persen.

Kemudian, SMAN 1 Kecamatan Simpang, jumlah peserta jurusan IPA 87 orang lulus 86 orang (98,85) persen, sedangkan jurusan IPS 72 orang lulus 66 (91,67) persen. Seterusnya SMAN 1 Kecamatan Gunung Meriah dari 118 orang murid untuk jurusan IPS, lulus 117 orang (99,15) persen. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Singkil Ridhwan SPd yang ditemui di ruang kerjanya, Rabu pekan lalu, menyatakan, secara umum persentase hasil UN tahun ini terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Dijelaskan, tingkat kelulusan UN tahun 2010 hanya

97 persen, sedangkan tahun ini mencapai 98,17 persen meningkat 1,17 persen. "Tahun ini terjadi peningkatan yang lumayan baik dari tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan bukan hanya terjadi di tingkat kualitas juga kuantitas," terang Ridhwan. Menurut Ridhwan, adanya peningkatan ini tidak terlepas dari peran tenaga pengajar dan orang tua murid. "Kita sangat berharap kedepan, prestasi ini bisa dipertahankan. Bila perlu ditingkatkan, tapi tetap saja dari kemauan dan kerja keras antara pengajar (guru) dan orang tua murid," jelasnya. (AZT)

USU Terima Penghargaan The Best New Site Dari Amerika MEDAN - Universitas Sumatera Utara (USU) menerima penghargaan The Best New Site untuk situs USU OCW dari OpenCourseWare Consortium di Massachusetts Institute of Technology (MIT) Campus, Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat. Situs USU masih baru 2011 dan dinilai OCW, desainnya yang paling elegan dan isinya paling bagus. Anggota OCW di Indonesia antara lain Universitas Indonesia (UI), USU dan Universitas Guna Dharma. The OpenCourseWare Consortium adalah sebuah komunitas yang berpusat di Cambridge, Massachusetts, USA, yang terdiri dari lebih 250 perguruan tinggi dan organisasi terkait di dunia yang berkomitmen untuk memajukan pendidikan global, melalui pembelajaran formal dan informal bagi para pendidik dan pelajar mandiri di seluruh dunia. Penghargaan diserahkan oleh Steve Carson, Presiden OCW Consortium kepada Rektor USU Prof Dr Syahril Pasaribu dan Pusat Sistem Informasi USU Dr Ridwan Siregar. Keduanya mewakili USU menerima penghargaan itu berangkat langsung ke Amerika atas dorongan Dekan Fakultas Ekonomi USU Drs Jhon Tafbu Ritonga MEc. Rektor dan Ridwan Siregar kembali ke Medan, Selasa (10/5). Kedatangan mereka di Bandara Polonia Medan disambut Wali Kota Medan Drs Rahudman Harahap, Kadisdik Medan Hasan Basri, Dekan FE Drs Jhon Tafbu Ritonga, Dekan FK Prof Gontar Siregar, Dekan FH Prof Runtung Sitepu, Purek V Ir Yusuf Husni, Drs Lian Dalimunthe, Pudek I dan III FE USU Fahmi Natigor dan Ami Dilham. Rektor USU menuturkan, saat dipanggil menerima penghargaan, banyak yang bingung. Bahkan, ada yang nyeletuk siapa dari Medan. Kemudian banyak yang menyalami memberi ucapan selamat. "Presiden OCW Consortium mengharapkan USU terbuka dan tidak tertutup, semua hasil riset dise-

SUMUT / ACEH

barkan melalui website dan ini sesuai misi kita menjadi university for industry,“ kata rektor. Dia berharap penghargaan ini dapat meningkatkan motivasi civitas akademika USU maupun komunitas pendidikan dunia untuk terus mendukung berbagi ilmu ini sehingga dapat memajukan pengetahuan di seluruh dunia. Menurutnya IT harus ditingkatkan, dosennya harus baik dalam melakukan penelitian supaya bisa masuk lagi nomor 1 di dunia. “Ternyata kita lebih unggul dari UI. Dan pada penyerahan itu hadir wakil Mendiknas Fasli Djalal yang menyatakan siap memberi bantuan beasiswa S2 atau S3 untuk dosen USU untuk memperdalam IT, pilihannya ke Jepang dan Belanda. Ini kami persembahkan kepada Walikota Medan semoga kita akan lebih baik lagi ke depan,” ungkap rektor. Wali Kota Medan Drs Rahudman Harahap yang datang bersama Kadis Pendidikan Medan Drs Hasan Basri mengatakan, atas nama masyarakat Medan mengucapkan selamat kepada USU yang telah mampu menembus kejuaraan dunia,

khususnya dibidang IT dan website. “Saya pikir kampungan, rupanya hebat kita. Kalau ini sifatnya internasional, ini tidak main-main. Harus nyata dan tidak bisa direkayasa. Kita pantas bersyukur dan bangga. Ini menunjukkan Medan semakin baik. Dibuktikan dengan prestasi ini. Untuk itu perlu terus dijaga kekompakan dan kerjasama antar semua. Jadikan prestasi ini agar USU lebih baik lagi untuk bersaing dan kompetisi,” kata Rahudman. Penyambutan ini dilakukan spontan diikuti mahasiswa yang membawa poster dan kalungan bunga kepada rektor dan Dr Ridwan yang langsung dikalungkan oleh Wali Kota Medan Rahudman. Menurut Dekan FE USU Drs Jhon Tafbu Ritonga MEc, penghargaan ini bermakna besar bagi Indonesia, bukan hanya USU. “Indonesia diwakili USU sebagai penerima The Best New Site. Artinya USU telah membuka diri untuk digunakan pengetahuan yang ada didalam oleh seluruh dunia, bukan hanya oleh mahasiswa USU,” tukasnya .(FeR)

Aceh Tamiang Kembangkan Wisata Bahari ACEH TAMIANG - Program untuk meningkatkan pendapatan ekonomi daerah, Pemkab Aceh Tamiang mulai mengembangkan program Wisata Bahari bernuansa Islami dan alami yang terletak di kawasan Matang Nibong, Desa Tanjung Keramat, Kecamatan Banda Mulia. Sekda Kab Aceh Tamiang, Saiful Bahri SH setelah usai mengadakan syukuran di lokasi objek wisata di Matang Nibong, Kamis lalu, mengatakan, sebagian wisata kawasan Matang Nibong merupakan kawasan perairan dan warga sekitarnya menggantungkan hidup pada bidang perikanan laut, sebagai nelayan. “Potensi wilayah Matang Nibong perlu diarahkan pada atraksi Budaya. Atraksi ini yang ditawarkan kepada wisatawan yang mengunjunginya,” katanya. (BSO)

Piagam penghargaan kepada para pemenang diserahkan langsung Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Kadis Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Aceh Ir. Fahruddin Polem di Hotel Oasis Banda Aceh, beberapa waktu lalu. Untuk Kabupaten Aceh Timur penghargaan ini diterima Bupati Aceh Timur Muslim Hasballah diwakili Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Ir. Saifuddin MP. Dalam kesempatan tersebut, Kadis mewakili Bupati Aceh Timur dan masyarakat daerah ini menyatakan rasa syukur dan bangganya atas penghargaan yang diraih Aceh Timur ini dalam lomba penanaman satu milyar pohon tersebut. Dirincikannya, realisasi kegiatan pembangunan perkebunan rakyat di Aceh Timur mencakup pembangu-

nan kebun kelapa sawit seluas 1919,00 hektar dengan jumlah petani 1361 orang dan kelompok tani 62 kelompok. Pembangunan kebun karet rakyat seluas 907 hektar dengan jumlah petani 607 orang dan 15 kelompok tani, pembangunan kebun entres rakyat seluas 9,00 hektar dengan jumlah petani 51 orang dan 4 kelompok tani serta kebun kako rakyat seluas 100,00 hektar dengan jumlah petani 166 orang dan 7 kelompok tani. Lanjutnya, perawatan kebun kakao rakyat seluas 50 hektar dengan 76 petani dan 2 kelompok tani, pembangunan prasarana jalan dan kebun diantaranya jalan produksi sepanjang 7 km dan jalan usaha tani sepanjang 2,4 km. Adapun realisasi kegiatan pengembangan perkebunan

SATU MILIAR - Penanaman satu miliar pohon sebagai paru-paru dunia. (KPK POS/DOK Dinas Kehutanan dan Perke- hutanan pada Bidan RLPS bunan Kabupaten Aceh Ti- Dinas Kehutanan dan Perkemur Tahun Anggaran 2008- bunan Kabupaten Aceh Ti2010 diantaranya penyalu- mur Tahun Anggaran 2008ran bibit kelapa sawit seba- 2010 diantaranya hutan raknyak 25 ribu batang yang yat seluas 429 hektar, ekotersebar dibeberapa kecama- wisata 25 hektar, Rehabitan di Aceh Timur, pemba- litasi Hutan dan lahan (rengunan kebun kelapa sawit boisasi pengkayaan) 100 Pola UPP, pembangunan ke- hektar, rehabilitasi manbun kelapa sawit rakyat, grove 50 hektar, rehabilitasi pembangunan kebun karet hutan pantai 20 hektar dan rakyat dan lainnya. Kebun Bibit Rakyat (KBR) Untuk pembangunan ke- 21 unit. (BSO)

Bupati Taput Canangkan Hari PKK MUARA - Bupati Taput, Torang Lumban Tobing (Toluto), mencanangkan hari Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan bulan bhakti gotongroyong se-Taput yang dipusatkan di Desa Batubinumbun, Kecamatan Muara, Rabu lalu. Kegiatan ini dihadiri Muspida Plus, Camat se-Taput, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), anggota DPRD Taput, tokoh masyarakat dan agama. Gotong royong dimaksudkan, membuka akses jalan yang menghubungkan tiga jalan lingkar (ringroad) desa, Batubinumbun, Untemungkur dan Simatupang sepanjang 8 KM. Kegiatan pencanangan dipimpin langsung Bupati beserta masyarkat setempat. Drs BP Siahaan, Kabag Pemdes Taput, selaku ketua panitia dalam laporannya menjelaskan, kegiatan gotong royong juga dilakukan disetiap desa di Kecamatan Muara. “Ini kita maksudkan untuk meningkatkan perekonomian rakyat terutama disektor pertanian,” katanya. Kapolres Taput, AKBP IKG Widjatmika SIK dalam sambutannya memberi applaus untuk keindahan panorama alam danau toba di Muara. “Sebaiknya panorama ini dikelola dengan professional, terutama masyarakat harus mempertahankan budaya gotongroyong. Damai itu indah, kami menghimbau Polsek dan Koramil proaktif membantu masyarakat membudayakan gotong royong ini, demi meningkatnya pendapatan masyarkat Muara,” tukasnya. Kajari Tarutung, Salamat Simanjuntak SH MH, membeberkan kegiatan dimaksud merupakan bagian program pemerintah dan masyarakat harus mendukung. Bupati Taput Toluto, dalam arahanya mengajak masyarakat untuk peduli dan

HARI PKK - Bupati Taput Tolulo langsung memantau kegiatan gotongroyong, beserta Muspida plus dan masyarakat di Dusun Lumbanjulu, Desa Batubinumbun. (KPK POS/PR) mengembangkan budaya gotong-royong sebagai ciri kolektivitas masyarakat Batak. “Dengan terbukanya akses jalan lingkar ini, kita berharap akan tumbuh ekonomi masyarakat di Muara. Keindahan alam Muara harus didukung dengan keindahan hati, kejujuran dan menjauhkan sifat dengki. Pemkab Taput, secara khusus siap mendukung kebutuhan masyarakat guna peningkatan kesejahteraan, maupun infra struktur lain yang dibutuhkan masyarakat,” sebutnya. Ditambahkannya, masya-

rakat harus memanfaatkan waktu dengan efisien guna mendapatkan hasil yang maksimal. “Sekali lagi saya tekankan, budaya gotong royong harus dijaga dan ditingkatkan, yang intinya untuk meningkatkan pendapatan masyarkat terutama disektor pertanian,” tegasnya, sembari menjelaskan bulan bakti gotong-royong tingkat provinsi dipusatkan di Kabupaten Simalungun. Pada acara tersebut Toluto juga memberikan bantuan pada masyarakat berupa, bibit ikan, bibit kayu suren sebanyak 40 ribu dan pinus

10 ribu batang yang dibibitkan oleh kelompok tani penghijauan Marsiurupan di Desa Hutanagodang. Bantuan lain, alat kebersihan berupa tong sampah dan buku pendukung pada siswa SD di desa itu. Tokoh masyarakat setempat, Jameran Siburian, dalam sambutannya memberi applus pada pimpinan Taput. “Kami dari tiga desa ini berharap agar Bupati dapat melanjutkan pembangunan jalan tadi menjadi jalan desa dan dimasukkan dalam kegiatan Dinas PU Taput,” katanya. (PR)

Sosialisasi dan Ujian Keahlian Barang/Jasa ACEH TIMUR - Guna membekali pegawai negeri sipil (PNS) dimasing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melalui Bagian Hukum Setdakab setempat, Kamis pekan lalu, menggelar Sosialisasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Ujian Sertifikasi Keahlian Barang/Jasa Pemerintah yang dipusatkan di Aula Bappeda Aceh Timur di Langsa. Bupati Aceh Timur Muslim Hasballah diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Syaifannur SH MM dalam sambutan pembukaan sosialisasi dan ujian sertifikasi tersebut mengharapkan agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan disiplin sehingga nanti-

nya ilmu yang didapat dari tutor atau pengajar menjadi bekal bagi para pejabat/PNS di Pemkab Aceh Timur dalam hal pengelolaan barang dan jasa pemerintah. Sebelumnya, Ketua Paniti Penyelenggara, Iskandar SH melaporkan, pelaksanaan Sosialisasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Ujian Sertifikasi Keahlian Barang/Jasa Pemerintah ini berlangsung selama 3 hari terhitung 12 s/d 14 Mei 2011 dengan jumlah peserta sebanyak 130 orang yang terdiri dari utusan SKPK Aceh Timur 100 orang dan SKPK lainnya diluar Kabupaten Aceh Timur 30 orang melalu Lembaga Kajian Indonesia (LKI). Adapun pemateri/tutor Drs. Ir. H. Edi Usman, MT dari LPJK-LKPP Jakarta. (BSO)

Wartawan di Nisel Perlu Ditertibkan NIAS SELATAN - Wartawan muncul tanpa berita (muntaber) atau wartawan tanpa surat kabar (wts) perlu ditertibkan pihak terkait di Kabupaten Nias Selatan (Nisel), sehingga tidak muncul secara tibatiba hanya untuk mengkritik pejabat di depan forum atau publik, apalagi pada pertemuan antara Kepala Daerah dengan Wartawan. Penertiban ini merupakan harapan wartawan dari berbagai media massa, menyusul ramah-ramah, sekaligus konferensi pers yang diadakan Bagian Humas di rumah Dinas Bupati Nisel, beberapa waktu lalu. Pada saat temu

pers itu, sebagian dihadiri wartawan muntaber dan wts. “Sering wartawan muntaber itu hanya berbekal kamera dan kartu pers, dan kebanyakan tidak pernah menulis berita di koran karena tidak memiliki surat kabar baik koran lokal maupun nasional. Sebetulnya mereka itu bukan sebagai wartawan, tetapi hanya sebagai kontraktor yang berbekal kamera dan kartu pers untuk mendapatkan proyek dari pemerintah,” ucap wartawan dari beberapa media massa yang bertugas di wilayah Kabupaten Nisel yang kesal melihat warta-

wan yang muncul secara tiba-tiba sehingga dapat merusak citra wartawan yang sesungguhnya. Selain itu, wartawan dari beberapa media massa

juga mengkritik konferensi pers yang diadakan Bagian Humas Setdakab Nisel, di rumah Dinas Bupati, Jalan Pancasila No. 1 Kelurahan Pasar Teluk Dalam. (TIM)

E D I S I 150 23 - 29 MEI 2011

KPKPOS

HALAMAN 16

Jalan Nasional Gayo Lues - Kutacane Rusak Parah Menerima undangan Resepsi Pernikahan/Khitanan dll. Office: Jalan Besar Propinsi, Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir (Negeri Lama) Kabupaten Labuhan Batu. Hub : Hp.081397479247 (H.Muhammad Ali Nafiah Nasution)

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi

LAPOR KE KPK Anda mengetahui tindakan korupsi yang telah atau akan dilakukan seseorang yang anda kenal?

SILAHKAN MELAPOR KE KPK Jika pengaduan anda memenuhi syarat/kriteria yang dapat ditangani KPK, maka akan diproses lebih lanjut oleh petugas KPK. Kriteria Pengaduan 1. Memenuhi ketentuan Pasal 11 UU RI No. 30 Tahun 2002. a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat pene gak hukum atau penyelenggara negara; b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). 2. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana. 3. Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya TPK. 4. Diharapkan dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jln. HR Rasuna Said Kav C-1 Jakarta 12920 Telp: (021) 2557 8300 Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi: Direktorat Pengaduan Masyarakat PO BOX 575 Jakarta 10120 Telp: (021) 2557 8389 Faks: (021) 5289 2454 SMS: 08558 575 575, 0811 959 575

Pencegahan Korupsi Bisa dari Keluarga PADANG - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas berpendapat, pencegahan korupsi bisa dimulai dari tingkat keluarga dengan menanamkan komitmen untuk menolak harta yang berasal dari hasil korupsi. “Keluarga merupakan salah satu pilar yang bisa diharapkan dalam pencegahan korupsi dengan menanamkan sikap menolak hasil korupsi di rumah tangga,” kata Busyro Muqoddas di Padang, Rabu. Hal itu disampaikanya pada kuliah umum dengan tema; “Jalan Berliku Pemberantasan Korupsi” dalam rangka 60 tahun Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand), Padang. Menurutnya, keluarga bisa menjadi benteng utama pencegahan korupsi, yaitu orang tua punya peran strategis untuk membudayakan sikap antikorupsi pada semua anggota keluarga. “Anggota keluarga harus dididik untuk kritis terhadap setiap harta yang diperoleh kepala keluarga apakah didapat dari sumber yang benar,” lanjutnya. Selanjutnya, saat ini berkembang pemahaman yang keliru bahwa jika hasil korupsi digunakan untuk kegiatan keagamaan dan sosial, hal itu tidak masalah. Dikatakan, pemahaman ini jelas keliru dan perlu diluruskan melalui penanaman nilainilai kejujuran yang dimulai dari keluarga. “Setiap individu harus dididik untuk menolak kepura-puraan dan menjauhi korupsi serta menjadi pribadi yang berintegritas,” katanya. Saat ini, Indonesia kelebihan orang pintar, namun banyak yang tidak memiliki. (REL)

KUTACANE - Jalan Nasional yang menghubungkan Kabupaten Gayo Lues dengan Kabupaten Aceh Tenggara sepanjang 104 kilometer (KM) kondisinya saat ini sangat memerihatinkan. Kerusakan cukup parah terjadi di beberapa titik, sehingga menghambat kelancaran perekonomian di kedua daerah itu. Akibat kerusakan jalan tersebut berdampak pada jangka waktu tempuh antara Gayo Lues Kutacane. Pada saat kondisi jalan normal, jarak tempuh dengan roda empat hanya memakan waktu 2,5 sampai 3 jam. Namun akibat kerusakan jalan bisa mencapai 5-6 jam Pantauan wartawan koran ini dan LSM Aceh Alas Independent (AAI), sedikitnya seratus lebih titik kerusakan pada ruas jalan tersebut, terutama disebabkan karena drainase yang ada di sisi bukit tidak berfungsi maksimal. Hal ini terjadi karena debit air yang mengalir dari sisi gunung tidak sesuai dengan dimensi drainase, sehingga air melimpah ke badan jalan. Selain itu, akibat seringnya terjadi longsor yang menutupi dan meimbun drainase sehingga air mengalir di badan jalan. Tentu saja permukaan jalan menjadi rusak. Ke-

mudian dibeberapa titik yang semestinya dibuat drainase untuk mengalirkan air dari lereng gunung juga belum dikerjakan. Hal ini juga berdampak pada kerusakan badan jalan. Kendati pemeliharaan dan peningkatan jalan nasional merupakan tanggung jawab Kementrian Pekerjaan Umum di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga tapi paling tidak pemerintah daerah juga harus proaktif dan peduli terhadap kondisinya. Biaya Transportasi Naik Akibat Kerusakan jalan berdampak pada tingginya biaya transportasi, termasuk tingginya biaya pemeliharaan kendraan oleh pengusaha jasa angkutan. Ketika KPK Pos minta tanggapan seorang pedagang yang sering menggunakan jasa angkutan truk mengatakan, akibat jalan rusak ongkos angkutan jadi naik. Semen-

tara harga barang tidak bisa dinaikkan karena pembeli tidak mau adanya kenaikan harga. Bupati Gayo Lues Drs H Ibnu Hasyim MM ketika dihubungi KPK Pos via ponsel seputar upaya yang dilakukan Pemkab Gayo Lues terhadap pemeliharaan jalan Negara

Gayo Lues – Kutacane, mengatakan, dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan jalan tersebut antara lain pemkab telah mengajukan pelebaran jalan 20 meter melalui perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gayo Lues.

Kemudian, katanya, pemkab mengusulkan peningkatan jalan tersebut kepada pemerintah pusat melalui Kementrian Pekerjaan Umum setiap tahunnya dan ketika jalan putus akibat bencana alam membantu pihak UPTD dinas pekerjaan umum Projabal

yang mempunyai Base Camp di Gayo Lues. "Disamping itu karena jalan tersebut adalah jalan nasional, maka tanggungjawab sepenuhnya dalam pemeliharaannya adalah kementerian pekerjaan umum," tegas Bupati. (ALIASA)

Syukuran Keberhasilan Memperjuangkan Hak Dari PTPN 2

WALI KOTA TAK ACUH

BINJAI - Ratusan warga Kelurahan Bhakti Karya, Kecamatan Binjai Selatan, Kamis pekan lalu, menggelar acara sebagai tanda syukur atas keberhasilan memperjuangkan hak mereka yang direbut PTPN 2 Sei Semayang sejak tahun 1951 silam. Acara tersebut, digelar di atas areal Eks HGU PTPN 2 Sei Semayang. Acara tersebut, dihadiri Ketua DPRD Kota Binjai, Ir Haris Harto Msp, Ketua Komisi A DPRD Binjai M Yusuf, perwakilan Kapolres Binjai, perwakilan Dandim 0203/Langkat dan sejumlah unsur Mupida serta Muspika lainnya. Ketua DPRD Binjai, Ir Haris Harto, dalam sambutannya mengatakan, lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN 2 Sei Semayang, memang pantas kembali menjadi milik masyarakat. Sebab, kata Haris Harto, lahan tersebut dahulunya adalah milik masyarakat yang dirampas PTPN 2. “Saya mendengar segelintir penjelasan dari orang yang mengetahui sejarah tanah ini. Di mana, lahan ini dahulunya memang milik masyarakat yang direbut PTPN 2,” ujar Haris Harto,

BINJAI - Rapat paripurna DPRD Kota Binjai dengan agenda tunggal memperingati Hari Jadi Kota Binjai ke-139, diwarnai aksi unjuk rasa ratusan eks honorer Satpol PP yang sampai saat ini hak mereka belum juga dapat terpenuhi, Rabu pekan lalu. Sidang paripurna yang dibuka Ketua DPRD Binjai, Ir Haris Harto dihadiri Wali Kota Binjai, HM Idaham SH MSi, unsur Muspida dan Muspika Kota Binjai, serta sejumlah pejabat luar daerah lainnya, seperti Bupati Langkat, Ngogesa Sitepu, Plt Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Gatot Pujo Nugroho. Selama rapat paripurna berlangsung, ratusan eks honorer Satpol PP yang sebelumnya diperintahkan untuk menggulung tendanya, dijaga ketat aparat kepolisian dari Polres Binjai dan Polsek Binjai Kota. Hal itu dilakukan, guna mengantisipasi kejadian yang tak diinginkan. Usai Wali Kota Binjai, HM Idaham SH MSi, dan Plt Gubsu, Gatot Pujo Nugroho menyampaikan pidatonya, serta ditutup Ketua DPRD Binjai, Ir Haris Harto, sejumlah tamu langsung keluar dari ruangan sembari bersalaman. Begitu tamu keluar dari ruang sidang paripurna, ratusan eks honorer Satpol PP langsung berdiri di depan gedung dewan terhormat tersebut. Aksi itu dilakukan mereka, untuk mengambil simpati dari pejabat Pemko Binjai dan Plt Gubu, agar hak mereka yang selama ini belum terealisasi segera direalisasikan. Namun, meski lelah bersorak hingga suara terdengar serak, Wali Kota Binjai, HM Idaham dan Plt Gubsu, seakan tak acuh melihat aksi mereka. Bahkan, Idaham dan Plt Gubsu langsung menaiki mobil tanpa menoleh ke arah eks honorer

disambut yel-yel ratusan masyarakat yang terdiri dari ibu-ibu. Selain itu, Haris Harto juga berjanji, akan tetap memperjuangkan hak rakyat sepanjang yang diperjuangkan itu berhak untuk diperjuangkan. “Kalau lahan eks HGU ini, kita semua sudah sama-sama tau, bahwa sudah tidak ada lagi hak PTPN 2 Sei Semayang. Bahkan, selama pertemuan yang kami lakukan, pihak PTPN 2 tidak perh memperlihatkan sertifikasi HGU yang mereka katakan selama ini ada,” ucap Haris Harto. Maka dari itu, sambungnya, DPRD Binjai akan tetap memperjuangkan hak rakyat demi kepentingan rakyat. “Kalau nanti dirasa perlu membuat pertemuan dengan PTPN 2 atau instansi terkait lainnya, akan kami lakukan demi memperjuangkan lahan ini,” kata Haris Harto yang kembali disambut yel-yel masyarakat. Sementara itu, Abdin Zaini yang akrab disapa Zeni, selaku pewaris dari lahan eks HGU PTPN 2 dan juga selaku tokoh Pemuda Kota Binjai, dalam sambutannya mengatakan, bahwa saat ini

warga Bhakti Karya baru saja merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. "Dari tahun 1945 kemerdekaan kita, baru inilah kita rasakan kemerdekaan sesungguhnya. Di mana, selama ini kita telah di jajah oleh PTPN 2. Tanah yang ditingalkan orang tua serta nenek dan kakek kita, selama puluhan tahun telah dikuasai PTPN 2. Untuk itu, hari ini mari kita rayakan kemerdekaan kita. Jangan biarkan sejengkal tanah kita ini kembali direbut PTPN 2,” tegas Zeni. Seman (70) warga setempat, di sela-sela acara kepada wartawan koran ini menceritakan kembali sekelumit sejarah terkait lahan eks HGU tersebut. Menurutnya, paa tahun 1951, lahan eks HGU PTPN 2 yang ada di Bhakti Karya, adalah lahan milik masyarakat desa untuk menyambung hidupnya. Pada tahun 1966, lahan warga yang sudah ditanami padi, tanpa ada alasan yang jelas diratakan alat berat PTPN. Ternyata, digusurnya tanaman warga karena disebut sebagai PKI. Sebab, masa itu PKI ingin dibersihkan pemerintah. (SBR)

Diklat Prajabatan CPNS Dibuka ACEH TIMUR - Sesuai dengan PP Nomor 101 Tahun 2000, tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil, seluruh calon pegawai negeri sipil (CPNS) diharuskan mengikuti Diklat Prajabatan sebagai salah satu persyaratan utama sebagai dasar pembentukan sumber daya manusia yang handal untuk memenuhi tuntutan nasional dan juga tantangan global guna mewujudkan kepemerintahan yang diamanatkan. Demikian sambutan Bupati Aceh Timur Muslim Hasballah diwakili Sekretaris

Daerah (Sekda) Syaifannur SH MM saat membuka Diklat Prajabatan CPNSD Golongan I, II dan III Angkatan V dilingkungan Pemkab Aceh Timur, Senin pekan lalu, di Aula BKPP Aceh Timur atau SKB. Lanjut Sekda, untuk tersedianya SDM aparatur yang memiliki kemampuan tersebut, diperlukan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagai sarana untuk peningkatan mutu professional PNS sebagai tenaga aparatur pemerintahan yang memiliki wawasan dan semangat pengabdian yang tinggi

untuk menggerakkan pemerintahan dan pembangunan. "Peserta diklat berjumlah 57 orang untuk CPNS Golongan III dan 110 orang untuk Golongan I dan II yang terbagi dalam dua angkatan masingmasing 55 orang," jelas Plt Kepala BKPP Aceh Timur Fahmi Rizal SH MM. Adapun tenaga pengajar terdiri dari Widyaswara BKPP Provinsi Aceh, Pejabat dan mantan Pejabat di Pemkab Aceh Timur. Kegiatan berlangsung dari 2 hingga 25 Mei 2011. (BSO)

Tiga Honorer eks Satpol PP Pingsan

Wali Kota Binjai, HM IDAHAM SH MSI

Satpol PP yang melakukan aksi. Meski tak acuh atas aksi eks honorer Satpol PP tersebut, tetapi wajah Idaham seakan tercoreng atas adanya aksi itu. Pasalnya, di depan para pejabat luar daerah, ia yang sudah menaiki mobil dikejar oleh Eliana, salah seorang eks honorer Satpol PP wanita. Eliana yang sudah emosi langsung mengeluarkan kata-kata kasar kepada Wali Kota Binjai. Karena tak diperhatikan Wali Kota, Erliana akhirnya jatuh pingsan. Akibatnya, puluhan teman wanitanya tak kuasa menahan air mata. Suara tangisan di depan gedung Wakil Rakyat itu akhirnya tak terhindarkan lagi. Sehingga, suasana haru terus menyelimuti aksi eks honorer Satpol PP itu. Suasana haru dan tak dapat menanggung beban yang telah dialami, membuat Emi dan Rini, yang saat itu menangis sambil berpelukan, juga ikut jatuh pingsan. Keduanya langsung tumbang dan tak dapat ditangkap teman-temannya. Melihat hal itu, ratusan eks honorer Satpol PP semakin berang dan langsung berteriak meminta keadilan. Karena sudah diselimuti rasa emosi, akhirnya ratusan eks honorer Satpol PP ini ingin mengadakan aksi di jalanan. Namun, belum lagi mereka keluar dari gedung DPRD, mereka terlebih dahulu dihadang petugas kepolisisan. Sehingga, sempat terjadi adu argumentasi antara Kapolsek Binjai Kota ZA Harahap dengan Parulian Sinaga, selaku LBH eks honorer Satpol PP. (SBR)dengan CEO maupun dengan pejabat negara. “Negara-negara diharapkan tidak segan meminta informasi atau sebaliknya memberikan informasi ke negara lain yang membutuhkan bantuan,”katanya. Claire Deams menyatakan, walau terasa cukup berat,kerja sama internasional merupakan kunci. Sifat kejahatan internasional, kata dia, tak lepas dari pemindahan aset-aset ke negara lain sehingga diperlukan kerja sama yang erat. “Ini seperti membuka kotak pandora yang tidak tahu isinya apa,”ujarnya. Claire menekankan bahwa yang diperlukan setiap negara dalam pemberantasan korupsi adalah kerangka hukum yang kuat. Sementara itu, Gregory A Coleman menyatakan bahwa AS telah menjalin kerja sama langsung dengan sejumlah negara dalam upaya memberantas korupsi. Dengan Indonesia, FBI telah melakukan MoU dengan KPK beberapa waktu lalu. “Saat ini satu petugas KPK yang kuliah di akademi FBI,”ujarnya. (REL)


KPK POS Edisi 150