MEDAN KITA
Sabtu 13 Februari 2010
Lugas & Cerdas : : : : : : :
ASS. REDAKTUR
:
STAF REDAKSI
:
FOTOGRAPHER
:
PEMIMPIN PERUSAHAAN MANAGER SIRKULASI MANAGER IKLAN PENASEHAT HUKUM
: : : :
PT. Star Media Internusa Iskandar ST H Baharuddin Hasiholan Siregar Agus Salim Ujung Lindawati Hamdani Nasution, Gusliadi Ritonga, Mangasi Butarbutar, Prialam Ketaren, Yusrizal Amri Abdi, Boy Presetia, Eti Hidayat Anwardin, Hermawan, Asril Tanjung, Asiong, Endra Harianto, Syafrizal Anwar, Felix Sidabutar, Doni Naingolan, Mimi Maysara, Syukri Rony Muharrman, Fauzi Ilham Lubis, Hasan Chandra Eddy H. Tambunan Herry Chandra Syahril SH SpN, Nur Alamsyah SH MH, AbuBokarTambakSHMHum, A Herwan Bispo SH
ALAMAT REDAKSI/ TATA USAHA Jalan T Amir Hamzah Ruko Kompleks Griya Riatur Indah No. 182-184-186 Medan NOMOR REKENING BCA KCP Tomang Elok a/n Hasan Insja No. Rekening 7865044917 BRI KCP Kapten Muslim a/n Hasan Insya No. Rekening 0635-01-012885-50-4 Iklan Warna (FullColour) Rp. 15.000/mm kolom Iklan Hitam Putih Rp 10.000/mm kolom Iklan Keluarga/Ucapan Selamat Rp 3.500/mm kolom TELEPON (061) 8449800 FAKSIMILE (061) 8462800 EMAIL redaksiandalas@gmail.com PENCETAK Baliscan. Isi di Luar Tanggungjawab Pencetak
EDITORIAL
Latah Memburu Gengsi SIKAP latah dalam memburu gengsi dan kemaruk dalam menumpuk-numpuk harta, disadari atau tidak, telah melumpuhkan kepekaan sosial dan nurani kemanusiaan, bahkan cenderung menghalalkan segala cara dalam menuntaskan ambisi. Yang lebih mencemaskan, modernisasi dinilai juga telah membuka peluang terhadap meningkatnya kekerasan pada (hampir) semua jenjang, lapis, dan lini masyarakat. Pemerkosaan, pembunuhan, dan berbagai aksi kekerasan seakanakan sudah menjadi fenomena yang lumrah terjadi di atas panggung kehidupan sosial. Arus modernisasi dan globalisasi memang mustahil ditolak kehadirannya. Sikap latah memburu gengsi tak lagi diperlukan. Yang utama ialah kesigapan kita untuk bersikap adaptif dan lentur agar nilai-nilai modern, global, dan mondial semacam itu bisa bersinergi dengan nilai-nilai jatidiri dan kepribadian bangsa. Oleh karena itu, diperlukan sikap sensitif untuk menyentuh dimensi kesenian dan kebudayaan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam dinamika pembangunan karakter bangsa. Setidaknya, ada dua argumen yang bisa dikemukakan. Pertama, untuk membentengi bangsa dari gerusan nilai-nilai global dan mondial agar jatidiri dan kepribadian bangsa yang sudah teruji lewat sejarah peradaban yang panjang tetap menampilkan entitasnya. Hal ini tak terlepas dari esensi seni dan budaya itu sendiri sebagai elemen humaniora yang mampu menumbuhkan kepekaan nurani, nilai kesalehan hidup (baik individu maupun sosial), dan makna kearifan hidup. Melalui seni dan budaya, mata hati kita akan makin terbuka terhadap persoalan-persoalan kebangsaan sehingga mampu melihat setiap persoalan secara jernih; tidak mudah terjebak dan tergelincir dalam jalan hidup yang mengedepankan otot dan kekerasan. Kedua, menjadikan �paket� kesenian dan kebudayaan tak hanya sebatas sebagai bagian dari mata rantai industri yang menjanjikan keuntungan materiil, tetapi juga menjadikannya sebagai ikon peradaban bangsa yang santun, terhormat, dan bermartabat. Dalam konteks demikian, pemerintah perlu memberikan ruang berkesenian dan berkebudayaan lebih bebas dan leluasa bagi kreativitas kaum seniman dan budayawan, tidak lagi dipasung kecurigaan-kecurigaan yang kurang menguntungkan. Berikan hak bagi kaum seniman untuk bergerak mencari ruang berkreasi, mencari publik, dan melakukan kolaborasi lewat paduan estetika yang memikat dan memesona. Tak perlu lagi ada kebijakan pelarangan dan pemberangusan karya-karya seni kaum seniman dan budayawan. Melalui manifestasi sikap yang sensitif terhadap seni dan budaya, semoga peradaban negeri ini menjadi lebih santun, terhormat, dan bermartabat; tak ada lagi aroma kekerasan yang tercium di tengah-tengah panggung kehidupan sosial kita serta tak lagi mengabaikan prestasi demi mengejar prestise (gengsi).(**)
2
KSAD: Penambahan Kodim Perlu Pengkajian
andalas PENERBIT PEMIMPIN UMUM WAKIL PEMIMPIN UMUM PEMIMPIN REDAKSI/PENJAB KOORDINATOR LIPUTAN SEKRETARIS REDAKSI REDAKTUR
harian andalas | Hal.
MENYALAMI-Gubsu Syamsul Arifin menyalami peserta Muswil V BKPRMI Sumut seusai acara pembukaan di Asrama Haji Medan, Jumat kemarin. ANDALAS/AMRI ABDI
Gubsu Buka Muswil BKPRMI Sumut
Jangan Pilih Pemimpin Karena Materi Medan-andalas Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Syamsul Arifin SE membuka secara resmi Musyawarah Wilayah (Muswil) V Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Jumat (12/2) di Asrama Haji Medan. Gubsu dalam sambutannya mengajak seluruh pemuda dan remaja masjid menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Gubsu juga berharap peserta muswil memilih figur terbaik untuk memimpin BKPRMI Sumut. "Peserta jangan memilih salah satu kandidat karena berdasarkan iming-iming materi. Tetapi pilihah figur yang sesuai dengan hati nurani," ujar Gubsu mengingatkan. Muswil BKPRMI Sumut yang mengambil tema "Melalui Masjid Membangun Peradaban Marhamah"
ini dihadiri ratusan peserta dan utusan dari DPD BKPRMI se-Sumut. Muswil selain menyusun program kerja, juga bertujuan untuk memilih kepengurusan baru di tubuh BKPRMI Sumut lima tahun ke depan. Pelaksanaan muswil ini direncanakan berlangsung dari 12 hingga 14 Februari, dan rencana pemilihan Ketua Umum BKPRMI Sumut ini akan dilaksanakan pada Sabtu malam (13/1). Hal ini dilakukan agar peserta yang datang dari luar daerah dapat beristirahat terlebih dahulu sebelum melakukan pemilihan ketua. Ketua Umum BKPRMI Sumut yang bakal demisioner, Drs H Sotar Muda Nasution MH mengatakan, peserta harus memilih calon Ketua Umum BKPRMI secara independen, bukan berdasar unsur kepentingan sesaat. "Pilihlah pemimpin yang terbaik yang dapat membawa pesanpesan umat," ujar Sotar yang tak lagi mencalonkan diri sebagai Ketua BKPRMI Sumut ini.
Ketua KNPI Sumut HA Yasyir Ridho Loebis dalam sambutannya meminya kepada para peserta Muswil BKPRMI Sumut untuk tidak terjebak dengan iming-iming dari salah satu kandidat calon ketua, tapi hendaknya memilih figur pemimpin yang diyakini dapat membawa kemajuan organisasi pemuda dan remaja masjid ini. "Saya berharap dalam muswil ini para calon ketua umum bermain fair dan harus siap menerima kemenangan dan kekalahan. "Kemenangan dan kekalahan adalah konsekuensi demokrasi," kata Ridho. Sementara itu, hingga kemarin, sejumlah kandidat yang disebut-sebut bersaing dalam Muswil itu, antara lain mantan Ketua Umum BKPRMI Kota Medan HM Daud Sagitaputra SAg, dan Idham Dalimunthe SH. Juga disebut-sebut bakal maju Dra Hj Latifah Batubara, yang tak lain istri Sotar Nasution (ketua BKPRMI Sumut periode baru lalu). (MRI/SUK)
Tiga Jenis Seleksi Penerimaan Guru Honorer Jadi PNS Medan-andalas Untuk menyelesaikan banyaknya jumlah tenaga guru honorer yang belum diangkat, berjumlah 946 orang guru secara nasional, akan ada tiga jenis seleksi yang akan dilakukan untuk mengangkat tenaga honorer tersebut menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tahun 2010 ini. Demikian dikemukakan anggota Komisi X DPR RI Wayan Koster, saat menerima rombongan Komisi E DPRD Sumut dipimpin Brilian Moktar SE, Dinas Sosial Pemerintahan Provinsi Sumut (Pemprovsu) dan Forum Komunikasi Tenaga Honorer Sekolah Negeri (FKTHSN) Sumut, di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (12/2). Komisi E DPRD Sumut yang hadir antara lain anggota Timbas Tarigan, Muslim Simbolon, Siti Aminah, Arlena Manurung, dan Rahmiannah Delima Pulungan. Serta dua Staf Dinas Sisial Pemprovsu H M Hatta Siregar, Marion Ginting, dan beberapa guru honorer. Menurut Wayan, terkait permasalahan tenaga guru honorer dan tenaga honorer secara umum, pihaknya sedang membahas kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan secara keseluruhan dengan membentuk panitia gabungan antara komisi II, VIII dan X yang bekerjasama dengan beberapa departemen yakni Departemen Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, kepegawaian dan beberapa lainnya. Dari koordinasi terakhir yang adilakukan,
akan ada tiga cara yang akan digunakan untuk mengangkat tenaga honorer guru menjadi PNS. Yaitu dengan cara reguler melalui tes ujian penerimaan CPNS formasi 2010, tanpa tes sesuai dengan yang diatur dalam Perarturan Pemerintah (PP) 48/2005 junto PP 43/2007 tentang sistem pengangkatan tenaga honorer, dan seleksi dilakukan sesama honorer. "Berdasarkan data kami terima 2010 ini, totalnya ada sebanyak 946 ribu guru honorer yang harus diangkat jadi PNS. Ini belum tentu semuanya dapat diselesaikan 2010 inikan," ujarnya didampingi anggota Komisi X DPR RI Dedi S Gumelar dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ganjar Pranowo. Untuk yang tanpa tes (diangkat otomatis), yaitu bagi para guru tenaga honorer yang memenuhi syarat sesuai yang diatur dalam PP 48/2005 junto PP 43/2007, dimana guru honor tersebut memiliki masa kerja satu tahun pada 31 Desember 2005 yang dibuktikan dengan surat keputusan (SK) pengangkatan oleh instansi pemerintah (kepala sekolah negeri maupun dinas pendidikan), baik yang dibiayai oleh APBD maupun APBN, dan usia maksimal 48 tahun."Untuk latar belakang pendidikan, tidak jadi masalah," katanya. "2010 ini, guru tenaga honorer yang sudah memenuhi syarat sesuai PP ini yang diutamakan untuk diangkat yaitu ada sekitar 105 ribu orang. Baik yang sudah masuk
dalam data best maupun yang masih tercecer atau belum terakomodir, yaitu bagi guru yang belum terdata karena pada saat pendataan laporan membengkak membuat pemerintah memutuskan untuk menutup laporan data best dari daerah. Sehingga ada guru honor yang tidak terdata, padahal ia sudah memenuhi syarat," ujarnya. "Jadi guru honor yang diangkat oleh Dinas Pemerintah tapi diperbantukan di sekolah swasta bisa diangkat jadi PNS. Tapi kalau guru honor yang diangkat oleh sekolah swasta/yayasan dan biayanya juga oleh swasta, itu tidak bisa diangkat jadi PNS. Totalnya alokasi yang akan diterima untuk jalur ini belum dapat kami pastikan karena harus didata lagi," terangnya. Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Sumut, Brilian Moktar menyatakan banyaknya permasalahan guru honor di Sumut dan daerah lain di Indonesia ini terjadi karena Badan Kepegawaian DAerah (BKD) tidak bekerja sesuai aturan yang ada. "INi bukti bobroknya BKD Pemprovsu yang hatus kami awasi kinerjanya," ujarnya. Selain terkait masalah guru honor, Komisi E DPRD Sumut juga mempetanyakan semakin minimnya anggaran yang bersumber dari APBN ke Sumut, khususnya untuk Dinas Kesehatan Pemprovsu yaitu 2007 Rp 108 miliar, 2008 Rp 79 miliar, dan 2009 semakin menurun menjadi Rp 48 miliar. (UJ)
Medan-andalas Luasnya wilayah kerja Komando Daerah Militer (Kodam) I Bukit Barisan (BB) membuka peluang untuk penambahan wilayah kerja Komando Distrik Militer (Kodim) yang ada di wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumut, Sumbar dan Riau). "Namun penambahan Kodim di daerah kerja Kodam I Bukit Barisan harus melalui pengkajian yang matang," ujar Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal George Toisutta kepada wartawan seusai memimpin serahterima jabatan (Sertijab) Pangdam I/ BB dari Letjen TNI Burhanuddin Amin kepada Mayjen TNI Muhammad Noer Muis, di Makodam I/BB, Jalan Gatot Subroto km 10,5 Medan, Jumat (12/2). Hadir pada sertijab Pangdam I/BB itu, Gubernur Sumut, Syamsul Arifin SE, Ketua DPRDSU HM Saleh Bangun, dan unsur pimpinan daerah provinsi se-wilayah Sumbagut. Toisutta juga mengungkapkan bahwa tahun 2010 ini, Angkatan Darat akan fokus kepada pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM) prajuritnya di semua lini agar kinerja komando lebih baik lagi. "TNI-AD tahun 2010 ini memprioritaskan SDM menuju profesionalisme," ujarnya. Dalam amanatnya pada sertijab Pangdam I/BB itu, KSAD mengatakan, Kodam I Bukit Barisan merupakan salah satu komando kewilayahan dengan gelar kekuatan darat TNI di wilayah Sumbagut, bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara serta menjaga keutuhan wilayah darat NKRI. Pada bagian lainnya, KSAD mengatakan, dalam organisasi militer, alih tugas dan jabatan merupakan hal yang biasa dilakukan, namun tetap berorientasi kepada kepentingan pembinaan satuan dan pembinaan personil, guna meningkatkan kinerja organisasi. Dia menyampaikan terima kasih kepada Letnan Jenderal TNI Burhanudin Amin yang melaksanakan tugas dengan baik dalam membina prajurit, satuan dan teritorial di wilayah Kodam I/BB. Goerge berharap, Mayor Jenderal TNI Muhammad Noer Muis yang telah mendapat kepercayaan sebagai Pangdam I/BB mampu mengemban tugas dengan baik. Ia yakin, dengan bekal pengalaman tugas sebelumnya yang didapat M Noer Muis bisa mengemban makna moto "Patah Tumbuh Hilang Berganti", hingga mampu memimpin dan mengembangkitkan semangat Kodam I/BB sehingga mereka memiliki rasa optimis dan tanggung jawab yang besar atas segala tugas yang diembannya. (BY)
45 Pasien RSUPM Batal Dioperasi Medan-andalas Sebanyak 45 jadwal operasi di ruang Bedah Central lantai 4 Rumah Sakit Umum dr Pirngadi Medan (RSUPM) gagal akibat belum selesainya pemeriksaan terkait meledaknya trafo pintu panel di ruang elektrikal lantai 1 RSUPM beberapa waktu lalu. Data yang diperoleh di RSUPM, Jumat (12/2), 45 operasi yang jadwalnya dibatalkan itu, terhitung mulai pascaperistiwa meledaknya trafo panel listrik 8 Februari hingga waktu yang belum ditentukan. Humas RSUPM Edison Perangin-angin yang ditemui di ruang kerjanya kemarin, mengatakan, 45 jadwal operasi yang dibatalkan itu terhitung Senin (8/2) sebanyak 8 operasi, Selasa (9/2) 10 operasi, Rabu (10/ 2) 10 operasi, Kamis (11/2) 10 oeparsi dan Jumat (12/2) 7 operasi. "Rata-rata pasien yang batal operasi itu kita rujuk ke rumah sakit lain, namun kita menyarankan ke RSU Haji Adam Malik (HAM), tapi ada-beberapa pasien yang meminta dirujuk ke rumah sakit lain. Tapi datanya saya belum cek. Besok aja ya nama-namanya," ungkap Edison. Menurutnya, pihak Pirngadi tak ingin peristiwa seperti ini terulang lagi. Menurutnya, peristiwa terbakarnya trafo listrik yang mengakibatkan 4 pasien disebut meninggal, murni karena kecelakaan, bukan disengaja. "Jadi kita pun akan lebih waspada lagi untuk mencegah kecelakaan serupa terulang kembali," ungkap Edison. Pasca kejadian kecelakaan tersebut, Direktur RSUPM dr Dewi Fauziah Syahnan sulit ditemui wartawan. Bahkan, direktur ketika hendak dikonfirmasi terkait insiden tersebut melalui telepon, tak lagi mau menjawab. Menanggapi hal ini, Humas RSUPM Edison Perangin-angin berujar "mungkin ibu sedang sibuk, karena beberapa hari ini terus rapat dengan orang PLN, dan beberapa direktur bidang, terkait permasalahan yang menimpa RSUPM kemarin. Janganlah di bilang ibu direktur tak mau dikonfirmasi wartawan, tidak benar itu." Ganti Rugi Dalam kesempatan itu, ketika ditanya tentang ganti rugi kepada keluarga korban terkait instruksi Gubsu, Humas Pirngadi Medan Edison Perangin-angin mengatakan, saat pihak kepolisian masih melakukan olah TKP di RSUPM. "Kita tunggu saja hasilnya. Jika terbukti kita bersalah, ya kita siap menempuh jalur hukum, namun untuk saat ini, pihak korban tidak ada melaporkan kepada pihak yang berwajib," ungkap Edison. Sedangkan masalah ganti rugi, menurut Edison, dia belum berkoordinasi dengan direktur. "Tapi direktur mempertanyakan, kenapa harus Pirngadi yang mengganti rugi untuk keluarga korban. Kan belum keputusan hukum rumah sakit ini bersalah, dan dari mana uangnya Pirngadi membayar ganti rugi untuk korban. Itu kan sudah ajal,"ungkap Edison dengan nada enteng. (MIM)