SAMBUNGAN
Selasa 27 April 2010
Tanggungjawab Bawasda Dipertanyakan...(Dari Hal. 1) da patut untuk ikut bertanggungjawab karena bisa dituding telah memberikan laporan palsu,”kata Thomson. Dikatakan Thomson, sesuai hal ini, seharusnya KPK atau Kejatisu tidak hanya membidik bupati dan BUD Langkat. Tapi juga ikut membidik Bawasda atau staf pemeriksa dan pembuat laporan serta berita acara pemeriksaan Kas itu. Hal yang sama dikatakan pula Ketua LSM FPPR (Forum Pemantau Peduli Reformasi) Kaharudin. Ditegaskannya, jika penegak hukum jeli, sebenarnya Bawasda juga harus diperiksa. “Kalau laporannya itu salah, maka berarti laporannya palsu dan dibuat- buat. Karena itu Bawasda juga harus ikut bertanggungjawab,”tegasnya. Terpisah, apa yang dikemukakan kedua tokoh elemen masyarakat di atas langsung dijawab Kepala Inspektorat Kabupaten
Langkat, Sedar Sembiring. Katanya Inspektorat hanya badan pengawas bukan pemeriksa. Karena itu, cara kerjanya juga berbeda dengan BPK. Lebih lanjut, Sedar meminta agar para wartawan melakukan konfirmasi dengan Kabag Humas, karena pihak Inspektorat sudah mengirimkan data dan keterangan berkaitan dengan permasalahan tersebut kepada juru bicara Pemkab tersebut. “Lebih lanjut, saya tidak berkenan untuk menjawab. Silahkan bertanya pada Kabag Humas, karena banyak wartawan yang bertanya tentang permasalahan tersebut. Kami sudah menyerahkan data dan keterangan resmi kepada Humas. Jadi silahkan bertanya kepada Kabag. Humas,” ujarnya, Senin (26/4). Sayangnya, saat hendak dikonfirmasi melalui telepon selular, Kabag Humas Langkat, Syahrizal, mengaku sedang sibuk.(BD)
Tender Belum Diumumkan, Selebaran Pemenang Beredar...(Dari Hal. 1) melalui selulernya, membantah kalau dirinya ikut serta dalam tender proyek dimaksud. “Tidak ada saya ikut tender dan sudah lima tahun ini saya tinggalkan masalah hubungan proyek,” kata Bahman. Menurut Bahman, dalam Keputusan Presiden (Kepres) tidak dibolehkan ditunjuk orang pada pengumuman pemenang. Tapi harus nama perusahaan yang diumumkan. “Seharusnya cek dulu kebenaran surat tersebut. Biasanya tender terbuka untuk umum dan tidak ada disembunyikan. Mungkin itu hanya orang iseng saja yang tidak senang terhadap saya," kata Bahman. Disinggung apakah dirinya akan mengajukan tuntutan atau menyelidiki siapa yang menyebarkan selebaran tersebut, Bahman enggan menanggapinya, Sebagaimana diperoleh wartawan, dalam selebaran disebutkan bahwa pengerjaan Gred 5 untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Joelham dengan nilai tender Rp 1.975.000.000 dimenangkan oleh Ansen, pembangunan Jalan Ir Juanda dengan nilai sebesar Rp 2.535.300.000 dimenangkan oleh Ansen, pembangunan gedung diklat dengan nilai sebesar Rp 1.040.000.000 dimenangkan oleh Jefri, pembangunan Jalan P Diponegoro dengan nilai sebesar Rp 1.955. 900.000 dimenangkan oleh Bahman/Pohan dan pembangunan Jalan Perintis Kemerdekaan dengan nilai Rp 3.080. 000.000 dimenangkan oleh Zahar. Sementara untuk Gred 4, pada pengerjaan Jalan Danau Jeumpang dengan nilai sebesar Rp 703.813.100 dimenangkan oleh Reza Umri, Jalan Danau Tondano dengan nilai sebesar Rp 734.456.000 dimenangkan oleh Syaiful Umri, Peng dan pemasangan pipa Distribusi tersier dengan nilai sebesar Rp647.680.000 dimenangkan oleh Pohan, pembuatan Bronjong untuk Jalan Pakis dengan nilai sebesar Rp 669.286.100 dimenangkan oleh Boy Umri, Jalan Kampung Tanjung dengan nilai sebesar Rp 768. 509.000 dimenangkan oleh Panggi Tarigan, Bronjong Jalan Tengku Imam Bonjol dengan nilai sebesar Rp 965.180.000 dimenangkan oleh Akhir Lubis, Rehabilitasi kantor Tarukim dengan nilai sebesar Rp 689. 600.000 dimenangkan oleh Zul Amano, pengaspalan Jalan A Yani dengan nilai sebesar Rp 901.500.000 dimenangkan oleh Ayub dan Jalan Jamin Ginting dengan nilai sebesar Rp 930.000. 000 dimenangkan oleh Yudha. Untuk Gred 3, pada pengerjaan drainase Jalan Sei Bingai
dengan nilai sebesar Rp 344.835.100 dimenangkan oleh Reza Umri, drainase Jalan Kemuning dengan nilai sebesar Rp 343.065.100 dimenangkan oleh Reza Umri, drainase Jalan Ar Hakim dengan nilai sebesar Rp 343.040.100 dimenangkan oleh Reza Umri, Hotmix Jalan Samanhudi (BBD) dengan nilai sebesar Rp 478.500.000 dimenangkan oleh Panggi Tarigan, Hotmix Jalan jamin Ginting dengan nilai sebesar Rp 433. 600.000 dimenangkan oleh Jefri, pemeliharaan Jalan Gunung Sibayak dengan nilai sebesar Rp 506.374.000 dimenangkan oleh Jefri, Jalan Gunung Wilis dengan nilai sebesar Rp 327. 327.000 dimenangkan oleh Hamid PDI, Rehabilitasi kantor Lurah Setia dengan nilai sebesar Rp 436.200.000 dimenangkan oleh Yusuf Hasibuan, Hotmix Pasar Tavip dengan nilai sebesar Rp 315.500.000 dimenangkan oleh Maruba Sagala, rehabilitasi kantor Walikota Binjai dengan nilai sebesar Rp 464.000.000 dimenangkan oleh Carolina, Lapen Griya Payaroba dengan nilai sebesar Rp 442.900.000 dimenangkan oleh Sianipar, pengaspalan Jalan H Agus Salim dengan nilai sebesar Rp 478.700.000 dimenangkan oleh Panggi Tarigan, drainase Jalan Cendana dengan nilai sebesar Rp 410.965.000 dimenangkan oleh Boy Umri, drainase Polresta Binjai dengan nilai sebesar Rp 526.488.000 dimenangkan oleh Ayub, rehab/ pembangunan lantai II Puskesmas Binjai Kota dengan nilai sebesar Rp 918.980.000 dimenangkan oleh Zul Lubis, pengadaan obat/perbekalan dengan nilai sebesar Rp 1.294. 600.000 dimenangkan oleh Bahman, pengadaan obat/perbekalan dengan nilai sebesar Rp 296.790.000 dimenangkan oleh Bahman, pembelian peralatan /Logistik dengan nilai sebesar Rp 185.000.000 dimenangkan oleh Bahman dan pengadaan alat/kesehatan dengan nilai sebesar Rp 295.830.000 dimenangkan oleh Bahman. Hal ini juga diduga menguatkan fakta yang ada di persidangan dugaan kasus korupsi PDAM Tirtasari Binjai. Dimana, Sentot dan Rajuddin selaku para terdakwa dalam kasus ini, saat memberi keterangan di persidangan mengatakan, setiap nilai proyek yang dikerjakan diberikan sebesar 15 persen kepada Walikota Binjai, HM Ali Umri SH Mkn Terkait hal di atas, Walikota Binjai yang dicoba dikonfirmasi di kantornya, sampai Senin (26/4) tidak berhasil. Staf Sekretariat ada yang mengatakan Ali Umri sibuk, ada pula yang menyebut sedang keluar karena ada urusan penting.(RED)
agnes monica Pernah Disakiti Pacar...(Dari Hal. 1) Pelantun 'Teruskanlah' itu kini tengah jomblo. Hanya saja, kata Agnes, meski tidak punya pacar bukan berarti ia tidak beruntung. "Lebih tidak beruntung kalau punya pacar, tapi nyakitin kita terus," tuturnya. Saat harus memutuskan kekasihnya yang kerap menyakiti itu, Agnes mengaku dihadapkan pada pilihan sulit.
"Ini adalah pilihan yang sulit. Memutuskan sesuatu yang lain," katanya. Di satu sisi ia ingin mempertahankan hubungan asmara itu, namun di sisi lain, sebagai perempuan, ia tidak mau disakiti terus. "Itulah suatu saat kita harus pintar. Mau sampai kapan harus begitu," tukasnya.(DH)
harian andalas | Hal.
15
Untuk Memberi Pemahaman...(Dari Hal. 1) pilihannya lebih cenderung kepada popularitas kandidat Pemilukada dan juga kedermawanan yang ditampilkan oleh kandidat tersebut. Dengan penetapan status KPK pada seorang kepala daerah bermasalah, terang Rum, masyarakat diberikan sinyal untuk mereview pemikirannya pada
prilaku para kepala daerah saat ini yang mungkin dalam Pemilukada saat itu dipilihnya. Dan tentunya, kepala daerah yang dipilih dan ternyata terindikasi seorang koruptor, akan sangat melukai hati masyarakat yang memilihnya. Karenanya, gawean KPK yang diperankan menjelang
Pemilukada, tegasnya, sangat berperan aktif merubah paradigma masyarakat pemilih dan menggeser pemahaman pemilih secara umum. Kalau dalam Pemilukada sebelumnya orang kaya berpenampilan dermawan, dan diiringi wacana yang berhembuskan di tengah-tengah masyarakat seolah demi
kemaslahatan, dengan sendirinya akan tergeser. “Dalam Pemilukada saat ini akan sirna yang seperi itu. Wacana itu akan bergeser,”tandasnya, seraya menambahkan paradigma masyarakat akan mengarah kepada sosok yang benar-benar mempunyai niat untuk membangun daerah tanpa dilandasi
prilaku dermawaan yang ditampilkan si kandidat. Menurutnya, penilaian masyarakat dengan penetapan KPK sebagai tersangka pada kepala daerah terindikasi koruptor, telah terbuka. Orang kaya yang berperan dermawan menjelang Pemilukada, mulai dihindari.(EH)
ninya secara serius dan tegas. Rahmad meminta Poldasu tidak pilih kasih, walau status Syamsul Arifin sebagai Gubernur Sumut. “Harapan saya, laporan ini harus diproses. Hukum tidak padang bulu dan tidak tebang pilih. Masyarakat awam pun kalau salah harus dihukum. Sama dengan yang memiliki jabatan, harus menjadi contoh yang baik." tegasnya. Syamsul Arifin dilaporkan oleh Rahmatsyah di Mabes Poldasu dengan bukti rekaman, pers rilis dari Syamsul Arifin dan juga beberapa media cetak yang telah terbit dan menyebutkan kalau Rahmad Shah yang menyebabkan Syamsul Arifin
sebagai tersangka dugaan korupsi oleh KPK Disinggung soal status tanah yang dikatakan Rahmad Shah sebagai miliknya dan diklaim Syamsul milik Pemprovsu, Rahmat Shah mengatakan, "justru saya sedang mengurus sertifikatnya. Pengadilan, Mahkamah Agung, DPRD dari staf ahli dan seluruh staf BPN Medan dan Pemprovsu juga mengatakan saya yang punya tanah itu. Mengganti rugi pelebaran sungai, dan bayar pajaknya saya yang tanggung. Sekarang di sana saya bangun gedung olahraga. Begitu juga dari ombudsman sudah mengeluarkan surat menyatakan tanah itu milik saya," pungkasnya.(SUK)
menunjukkan sikap kekecewaan, dan tampak frustasi yang bisa memperkeruh situasi. “Bila seseorang mengalami stres, dapat memicu berbagai tindakan negatif. Bahkan dampak lainnya, tidak bisa berkonsentrasi dalam melakukan pekerjaan. Jika hal seperti ini terjadi maka masalah lain akan muncul, seperti desakan mundur dari jabatan,” ujarnya. Dikatakan, semakin tinggi jabatan seseorang sebagai pemimpin apalagi itu jabatan politis, maka akan semakin
sering muncul kritikan dan hujatan dari pihak politisi lain. Terkadang sebagai seorang pemimpin ada batasan yang dibuat untuk menganalisa rasa percaya atau tidak percaya terhadap orang lain. “Pemimpin itu harus bisa menempatkan posisi dan berhati-hati dalam setiap ucapan dan tanggapan yang dibuatnya yang harus mewakili citra. Seorang pemimpin harus siap menghadapi hal-hal yang bisa memicu rasa frustasi dan stres,” ujarnya.(BEN)
Syamsul Dilaporkan ke Poldasu...(Dari Hal. 1) Poldasu, Senin sore (26/4). Hal yang dilaporkan, yakni soal keterangan pers Syamsul Arifin tanggal 22 April 2010 di Kantor Gubsu, tepatnya di lantai delapan. Dikatakan Syamsul pada keterangan pers-nya, Rahmat Shah yang menyebabkan dirinya menjadi tersangka kasus dugaan korupsi APBD Langkat. Karena itu Syamsul Arifin menyinggung soal tanah milik Rahmat Shah di Jalan Binjai Medan. Bahkan, Rahmad Shah mengatakan kalau Syamsul diduga ingin menetapkan status tanah tersebut sebagai tanah Pemprovsu. “Syamsul Arifin saya laporkan terkait pencemaran nama
baik dengan statement dan pers rilisnya tanggal 22 di kantor Gubsu, lantai delapan yang menyebutkan bahwa kami-lah yang membuat dia menjadi tersangka. Itu karena beliau tidak bisa memenuhi kehendak saya yang memiliki tanah, dan menyebut tanah itu milik Pemprovsu. Tanah tersebut milik saya seratus persen, tidak ada hubungannya dengan Pemprovsu, dan tidak ada hubungannya dengan statusnya sebagai tersangka," kata Rahmat. Atas laporan Rahmad Shah, Gubsu H Syamsul Arifin SE dikenakan pasal 310 KUH Pidana jo pasal 335 KUH Pidana. Pasalnya, Syamsul juga menyebutkan kalau Rahmat Shah
memaksakan kehendak terkait tanah tersebut dengan mengeluarkan senjata api. Soal tuduhan mengeluarkan senjata api, dibantah oleh anggota DPD RI. Katanya, Syamsul tidak layak mengatakan demikian, sebab itu dinilai Rahmad Shah sebagai fitnah “Beliau (syamsul Arifin) menyebut bahwa saya memaksa. Saya dikatakan mengeluarkan senjata, itu tidak bagus dan fitnah. Karena itu hari ini saya laporkan saudara Syamsul Arifin sesuai pelanggaran pasal 310 dan pasal 335," ucap Rahmad Shah. Atas laporan yang diperbuatnya, Rahmat Shah berharap agar Poldasu menanga-
Indikasi Frustasi & Stres ...(Dari Hal. 1) Rahmad Syah kepada pers, Kamis (22/4) sore di lantai 8 Kantor Gubernur Sumut, menunjukkan sikap orang yang tengah frustasi dan stres karena ditetapkan sebagai tersanga korupsi. Hal ini dikatakan Wakil Dekan Fakultas Psikolong UMA Anna WD Purba SPsi, MSI, kemarin. Katanya, ditetapkannya Syamsul Arifin sebagai tersangka dugaan korupsi APBD Kabuapten Langkat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (21/ 4) lalu, secara tidak langsung
akan berdampak psikosomatis gangguan psikis yang tampil dalam bentuk gejala-gejala fisik. Dengan kata lain, psikosomatis adalah penyakit fisik yang disebabkan oleh program pikiran negatif atau masalah emosi seperti stress, depresi, kecewa, kecemasan, rasa berdosa, dan emosi negatif lainnya. “Membuka keretakan hubungannya (Syamsul-red) dengan keluarga besar Rahmad Shah, merupakan bentuk kekecewaan, frustasi, dan stres akibat statusnya yang ditetapkan
KPK sebagai tersangka korupsi. Jika merasa tidak ada melakukan korupsi, Syamsul harusnya legowo menanggapi kritik orang lain, termasuk pernyataan Rahmad Shah yang dilansir media,” kata Anna kepada andalas, kemarin di Medan. Ia menjelaskan, setiap permasalahan yang dihadapi memang harus diungkapkan, agar tidak menjadi beban yang mengakibatkan tekanan jiwa serta stres. Tetapi cara Syamsul mengungkapkan persoalannya, secara tidak langsung tengah
KPK Sita Berkas Dugaan Korupsi Langkat...(Dari Hal. 1) waktu dua hari (hari Senin dan Selasa). Karenanya saya sibuk menerima mereka. Untuk itu saya telah meminta kepada para SKPD (Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk mengumpulkan data-data itu,” terang Sekda, Surya Djahisa. Ketika ditanya apakah yang diminta penyidik berkaiatan dengan data perubahan APBD dari tahun 2000-2007 yang diduga telah dirubah untuk menyangkal audit investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Surya membantahnya. “Desember lalu, SKPD, mantan SKPD dan mantan anggota DPRD Langkat sudah diperiksa KPK. Saat itu 10 or-
ang penyidik KPK turun ke Kabupaten Langkat. Kini mereka datang lagi untuk memperkuat penyidikan. Apa yang mereka minta, itu yang kami berikan,” ucapnya, berlalu meninggalkan wartawan. Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Masyarakat Pancasila Indonesia (MPI) Langkat, Misno Adi, ketika dihubungi melalui telepon selular, menyebutkan bahwa data-data ada pada KPK merupakan hasil audit BPK RI. Artinya, data itu tidak bisa dirubah lagi oleh penanggungjawab di Pemkab Langkat. ”Kami baru saja bertanya kepada BPK tentang hasil audit mereka yang telah dila-
porkan itu. BPK menjawab bahwa hasil audit tidak bisa dirubah, karena semua lembaga publik maupun institusi penyidik sudah memilikinya. Lembaga audit dan pengawasan, kan BPK? Jadi, BPK yang melakukan audit investigasi tentang pengelolaan kas daerah Kabupaten Langkat sebesar Rp 101.073.101.697,97 pada tahun 2007. Dan ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan akibat adanya penyelewengan yang dilakukan oknum pengelola keuangan Pemkab Langkat. Hal ini telah dirangkum dalam audit BPK RI di Medan per 31 Desember 2007,” kata Misno. Ditambahkannya, dari hasil
audit BPK RI dan berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara begitu juga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, maka diketahui kalau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah memeriksa neraca per 31 Desember 2007, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan itu, beber Misno, adalah tanggungjawab pemerintah Kabupaten Lang-
kat. Sedangkan tanggungjawab BPK-RI adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan. Namun, pada dasarnya tujuan pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Jadi, jika ada kesalahan dalam administrasi maupun kelebihan anggaran, maka berdasarkan Undang-Undang BPK, itu hanya diberikan waktu paling lambat 2 bulan untuk memperbaiki atau mengembalikan sisa anggaran atau kesalahan yang disertakan akutansi publik.(BD)
Kejatisu Dinilai Lamban Tangani Korupsi...(Dari Hal. 1) Sebelum membacakan statemen, massa FMBAKP-SU meneriakkan yel-yel "Hidup rakyat..., hidup mahasiswa dan gantung koruptor!" Teriakan tersebut menandai kehadiran mereka di pintu gerbang lembaga penegak hukum itu. Aparat kepolisian dari Sektor Kota Deli Tuan (Polsekta DeliTua) dan Poltabes Medan yang sudah tiba terlebih dahulu di gedung Kejatisu, langsung melakukan pengamanan. "Banyak kasus dugaan korupsi melibatkan mantan pejabat dan pejabat aktif yang dilaporkan masyarakat, LSM, dan organisasi lainnya
ke Kejatisu dan jajaran. Namun, hingga saat ini belum tersentuh,” teriak koordinator aksi bersama, Asril diikuti massa FMBAKP-SU. Pantauan andalas, aksi demo massa FMBAKP-SU ini bukan kali pertama. Sebelumnya juga mereka telah mendatangi gedung Kejatisu dengan tuntutan agar pejabat negara yang terindikasi korupsi segera ditangkap aparat penegak hukum. Dalam aksi kali ini, mereka menyoroti sejumlah kasus korupsi di Pemkab Deliserdang yang diduga melibatkan oknum bupati Drs Amri Tambunan. Antara lain dugaan
korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp19 miliar, pengadaan sarana pendidikan dan perpustakaan yang tidak optimal hingga terjadi pemborosan uang negara sebesar Rp10,50 miliar, dugaan korupsi anggaran proyek infrastruktur sebesar Rp 10 miliar yang sebelumnya juga sudah dilaporkan ke KPK dan Komisi menyerahkannya ditangani Poldasu dan Kejatisu. Kemudian, dugaan korupsi pembangunan balai benuh udang Rp1,8 miliar, pembangunan balai benih ikan air tawar senilai Rp2 miliar lebih. Dimana, kata para mahasiswa,
kedua kegiatan ini tidak dilaksanakan sesuai kontrak. Dugaan korupsi rehabilitasi gedung Dinas Permukiman Pengembangan Wilayah dan Pertambangan tahun anggaran tahun 2007 senilai Rp2 miliar. Adendum perpanjangan waktu pekerjaan renovasi gedung kantor Bupati Deliserdang senilai Rp2 miliar lebih. Lalu dugaan korupsi pemeliharaan jalan sepanjang 144 Km senilai Rp36 miliar dan pengadaan konstruksi jembatan Rp 67,6 miliar serta pemeliharaan jalan tanggap darurat Rp7,6 miliar. Selain itu, mereka juga mengusung kasus dugaan ko-
rupsi di Dinas Kesehatan Deliserdang bernilai miliaran rupiah Modus kegiatan diduga mark-up dan tidak sesuai dengan kontrak. Terkait dengan seluruh kasus dugaan korupsi ini, kata Asril, mereka mendukung KPK dan Kejatisu memberantas korupsi di Sumut. Kehadiran massa FMBAKP-SU diterima Kasi Penkum/Humas Kejatisu Edi Irsan Kurniwan Tarigan. Kata Edi, sejumlah kasus yang diusung para pengunjukrasa ada yang ditangani, selebih belum ada masuk ke Kejatisu. Begitupun, pihaknya akan segera menindaklanjuti.(HER)
11.000 KK Ancam 'Serbu' Kantor Pemerintah...(Dari Hal. 1) risasi realisasi tanah seluas 5.873,6 Ha akan selesai dalam jangka waktu 2 bulan. Namun, kata Halomoan, hingga kini janji yang dilontarkan di hadapan wakil rakyat, masyarakat dan instansi berwenang tersebut tak kunjung terealisasi. "Jangka dua bulan terhitung (2/2) hingga kini (26/4) telah melampaui batas. Dan sampai
kini tidak terlaksana dengan baik. Kegiatan pemasangan patok tanda batas tanah yang dikeluarkan dari HGU di lapangan, yakni soal peta, luas tanah, jumlah orang yang berhak menerima rencana tata ruang umum tata ruang kabupaten sudah selesai dikerjakan panitia B-Plus tahun 2002. Sehingga tidak diperlukan
waktu, tenaga dan biaya untuk memperoleh data,” tegasnya. Sebelumnya, kata Halomoan, perwakilan dari tiga kabupaten calon penerima tanah eks kebun PTPN II Tanjung Morawa telah menyurati instansi berwenang yakni Menteri Negara BUMN dengan menuntut izin pelepasan asset, Presiden RI tentang laporan
pelepasan asset, kepala BPN Sumut tentang permintaan izin pelepasan asset sebagaimana dimaksud pada diktum keenam SK BPN No 42, 43, 44 dan 10, Gubernur Sumut agar menyurati Meneg BUMN tentang izin pelepasan asset, Ketua Komisi II DPR RI memanggil Meneg BUMN, Kepala BPN Sumut, Meneg Dalam Negeri perihal
izin pelepasan asset yang telah 7 tahun belum diberikan dan pimpinan DPRD Sumut menegur Direksi PTPN II dan Kakanwil BPN Sumut ang tidak memenuhi janji, namun keseluruhan surat yang diajukan belum membuahkan hasil karena hingga kini tanah tersebut belum terealisasi, katanya. (JUP)
Sigit: Pendidikan Pengaruhi Adaptabilitas pada Teknologi...(Dari Hal. 1) Ginting. Sementara, Joko Susilo yang berpasangan dengan Amir Mirza Hutagalung mengatakan, masyarakat yang tidak terdidik adalah sumber masalah. Sebab dapat menjadi parasit bagi kehidupan masyarakat lainnya, yang merupakan sumber dari pengangguran dan kriminalis. Karenanya, perlu suatu master plan komprehensip untuk mengatasinya. Menjelaskan arah dari pendidikan secara lebih tegas mendefinisikan peran pemerintah,
swasta dan masyarakat dalam meningkatkan sistem pendidikan.“Keberhasilan sistem pendidikan salah satunya tergantung pada besarnya komitmen pejabat pemerintahan Kota Medan melakukan desentralisasi terhadap pendidikan,” urainya. Kandidat lainnya, M Arif Nasution mengungkapkan, meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatknya mutu pendidikan antara lain ditandai oleh 100 persen masyarakat
Kota Medan usia sekolah bebas buta huruf. Selain itu, meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan pendidikan 12 tahun, dan berkembangnya pendidikan kejuruan yang ditandai dengan meningkatnya jumlah tenaga terampil. Menurutnya, meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan ditandai dengan meningkatnya proporsi pendidik formal dan non formal, yang memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang
kewenangan mengajar. Selain dihadiri 10 pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Medan, seluruh anggota DPRD Medan, unsur muspida plus, anggota KPU Medan, anggota Panwas Medan, acara penyampaian visi misi juga dihadiri Plt Sekda Kota Medan Fitriyus yang sekaligus mewakili Pjs Walikota Medan, Syamsul Arifin. Dalam kesempatan itu, Fitriyus mengatakan, penyampaian visi misi merupakan bahagian dari kampanye Pemilihan Umum
Kepala Daerah (Pemilukada) Medan. Kandidat terpilih nantinya, akan mengimplementasikan visi misi tersebut. Sehingga apa yang disampaikan 10 pasang kandidat dapat dirasakan masyarakat Kota Medan. Sementara Ketua DPRD Medan Denni Ilham Panggabean berharap Pemilukada Medan 2010 berjalan dengan lancar. Sehingga tahapantahapan yang telah disiapkan KPU berjalan sesuai jadwal. Bagi kandidat, sebutnya, agar tetap menjaga kondusifitas Kota Medan.(**)