Sabtu
ACEH MEMBANGUN
8 Oktober 2011
Tak Ada Alasan Tunda Pilkada Aceh Banda Aceh-andalas Tahapan pemilihan kepala daerah Aceh 2011 akhirnya tetap dilanjutkan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan untuk tak mengintervensi, dengan memutuskan penundaan. Dalam keterangannya kepada pers, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, mengatakan, dari hasil pertemuan dengan Presiden, Jumat (7/10), Presiden mengatakan tak berhak mencampuri pilkada di Aceh, karena hal itu urusan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Independen Aceh (KIP). "Sementara KPU dan KIP melapor kepada Presiden bahwa pilkada Aceh tak dapat ditunda, karena tak ada alasan yang dibenarkan secara hukum," ujar Irwandi. Kelanjutan pelaksanaan pilkada Aceh 2011 sempat menjadi polemik, menyusul penolakan DPR Aceh yang di dalamnya didominasi Partai Aceh, partai lokal mayoritas. Pada hari Rabu (5/10) lalu diadakan pertemuan antarelit politik di Aceh, meliputi Gubernur Aceh, DPR Aceh, pimpinan Gerakan Aceh Merdeka, dan KIP di Kementerian Dalam Negeri. Pertemuan itu tak membuahkan hasil dan diserahkan putusan kepada presiden. "Oleh karena itu, tahapan yang telah diatur oleh KIP adalah sah menurut hukum," kata Irwandi. Penegasan yang sama juga disampaikan KIP Aceh. "Kami sudah menerima berita dari KPU Pusat dan kami akan tetap melanjutkan tahapan pilkada," kata Wakil Ketua KIP, Ilham Saputra, pada konferensi pers di Banda Aceh. (KCM)
Honor Guru tak Dianggarkan Singkil-andalas Puluhan guru honorer atau tidak tetap (GTT), Jumat (7/10) siang mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil. Mereka mempertanyakan, honor mereka yang tidak masuk dalam KUA-PPAS APBK Perubahan 2011. Kehadiran para "cek gu" bersamaan acara sidang paripurna pengesahan KUAPPAS DPRK Aceh Singkil itu disambut Wakil Ketua I DPRK H Amirul M Bahar, Kadis Pendidikan Ridwan, dan sejumlah anggota dewan. Helmi guru SD Negeri 2 Singkil, selaku mewakili guru, minta legislatif Aceh Singkil untuk memasukan anggaran honor GTT, dalam APBK perubahan. Hal yang sama diungkapkan Kepala Dinas Pendidkan Ridwan, yang menurutnya dalam KUA dan PPAS, ternyata honor guru GTT tidak dimasukan. "Berdasarkan pembicaraan dengan dewan dan perwakilan akan diupayakan suapaya masuk dalam rapat pembahasan anggaran di tingkat komisi," kata Ridwan. Sementara dalam rapat paripurna yang membahas KUA-PPAS Perubahan Aceh Singkil, Jumat (7/10). antara eksekutif diwakili Sekda HM Yakub KS, dan pihak legislatif diltandatangani Wakil Ketua I DPRK Aceh Singkil H Amirul M Bahar, menandatangi pengesahan perubahan KUA dan PPAS APBK, yaitu dari pendapatan Rp 421.750.270.685, naik Rp 12.560.384.034 dari APBK 2011. "Anggaran setelah perubahan dalam keadaan berimbang. APBK 2011 pendapatan Rp 409.189.886.651 meningkat Rp 12.560.384.034, sehingga setelah perubahan menjadi Rp 421.750.270.685," papar Asbaruddin, Juru Bicara Badan Anggaran DPRK Aceh Singkil. (SI)
Pelanggan Bisa Gugat PDAM Banda Aceh-andalas Para pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Banda Aceh, bisa menggungat perusahaan tersebut jika merasa tidak mendapatkan pelayanan yang baik apalagi dirugikan oleh kebijakan yang diambil oleh perusahaan tersebut. Hal itu dikatakan Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Aceh, Fahmiwati, menanggapi kasus kesalahan pencatatan meteran air di rumah pelanggan bernama Raden, di Jalan Bahagia Nomor 2 Kampung Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, kemarin. Kesalahan pencatatan meteran tersebut, berujung pada pembongkaran meteran di rumah Raden, karena Raden tak mau membayar tagihan yang dinilainya terlalu besar dan mengada-ada. “Penyelesaian sengketa bisa dilakukan secara managerial di PDAM. Pihak PDAM dan pelanggan mencari kesepakatan. Jika tak ada kesepakatan, pelanggan bisa menggugat ke pengadilan,” kata Fahmiwati. Menurut dia, kasus seperti ini bukan yang pertama kali terjadi. Pihaknya sudah sering menerima pegaduan masyarakat, baik pelanggan PDAM maupun konsumenkonsumen umum lainnya. Fahmiwati mengaku pihaknya siap menerima pengaduan dan akan mendampingi konsumen jika persoalan itu dibawa ke jalur hukum. “Kami menerima pengaduan melalui SMS ke nomor HP 08126930212 atau surat yang dikirim ke alamat Jalan Gunung Paro 15 Blower, Banda Aceh. Di dalam surat maupun SMS ditulis persoalan yang sedang dihadapi,” ujar Ketua YLPK Aceh, Fahmiwati. (SI)
harian andalas | Hal.
14
Partai Aceh Ancam tak Ikut Pilkada Banda Aceh-andalas Partai Aceh, salah satu partai lokal di wilayah itu mengancam tidak mengusung kandidat gubernur-wakil gubernur dan 17 bupati dan wali kota dan para wakilnya jika pemilihan kepala daerah (pilkada) tersebut dilanjutkan tanpa qanun baru. "Kami tidak berpartisipasi dalam pilkada jika tahapannya dilanjutkan tanpa adanya qanun baru sesuai dengan keputusan atau kesepakatan dari legislatif (DPR Aceh)," kata Ketua Umum DPP Partai Aceh Muzakir Manaf di Banda Aceh, Jumat. Hal itu disampaikan menanggapi perkembangan situasi dari pertemuan antar lembaga terkait pelaksanaan Pilkada Aceh yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada 6 Oktober 2011. "Kami tidak memiliki ambisi untuk menjadi eksekutif jika persoalan pilkada tidak diselesaikan dan itu adalah tugas
andalas/akc
MENOL AK - Ketua Umum Partai Aceh (PA) Muzakkir Manaf ketika menggelar jumpa pers di kantor partai tersebut, Jumat (7/10). MENOLAK Partai bentukan pentolan Gerakan Aceh Merdeka ini menolak mendaftar calon kepala daerah ke KIP bila pikada tetap dilanjutkan. utama Partai Aceh. Pilkada adalah masalah kecil yang tidak perlu diributkan karena semuanya diatur sesuai mekanismenya," katanya menjelaskan. Muzakir Manaf menilai ada upaya sistematis dari kelompok tertentu untuk mengurangi ke-
wenangan Aceh sesuai Undangundang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). "Upaya itu dilakukan dengan cara membenturkan perundangundangan yang berlaku yakni mekanisme Mahkamah Konsti-
tusi dengan UUPA untuk secara perlahan mengutak-atik kewenangan yang dimiliki Aceh tanpa persetujuan DPRA sebagai perwujudan rakyat Aceh," katanya menjelaskan. Partai Aceh menilai keputusan Mahkamah Konstitusi terkait
Mahasiswa Dukung Komisi Independen
Mantan Direktur Bank Aceh Calon Wali Kota Banda Aceh-andalas Mantan Direktur PT Bank Aceh Aminullah Usman ikut meramaikan bursa calon Wali Kota Banda Aceh. Aminullah Usman yang berpasangan dengan Tgk Muhibban, politisi partai lokal, secara resmi mendaftarkan diri ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh, Jumat. Pasangan ini didukung empat partai pemilik kursi di DPRK Banda Aceh dan 12 partai kecilnya lainnya. Keempat partai tersebut adalah PKS (lima kursi), Golkar (tiga kursi), PDA (tiga kursi), dan PBB (satu kursi). Sebelum menyerahkan berkas, pasangan Aminullah dan Tgk Muhibban serta pendukungnya berkonvoi dengan kendaraan melintasi jalan protokol di Banda Aceh.
Ketua KIP Kota Banda Aceh Aidil Azhari mengatakan, secara administratif pasangan Aminullah dan Tgk Muhibban sudah memenuhi syarat dukungan pencalonan. "Syarat pencalonan untuk partai politik yakni 15 persen dari jumlah kursi DPRK Banda Aceh. Jika kursi DPRK Banda Aceh sebanyak 30, maka syarat minimal harus lima kursi," katanya. Sementara, Ketua Partai Golkar Kota Banda Aceh Muntasir Hamid mengatakan, pihaknya mencalonkan pasangan Aminullah dan Tgk Muhibban karena dianggap mampu memimpin ibu kota Provinsi Aceh tersebut. "Bukan kami tidak ada kader se-
hingga kami mengusung calon dari luar partai. Tapi, kami menilai sosok pasangan ini mampu membawa perubahan bagi masyarakat Kota Banda Aceh," katanya. Selain itu, sebut dia, pencalonan pasangan itu juga mendapat dukungan dari Ketua DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tanjung. Hal senada juga disampaikan Ketua PKS Kota Banda Aceh Subhan M Isa. Ia mengatakan, pihaknya mengusung pasangan ini karena memiliki visi dan misi yang sama.
Banda Aceh-andalas Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Aceh (GMA) melakukukan aksi damai mendukung tahapan Pilkada yang dilakukan KIP Aceh dan menolak pelaksana tugas pemerintahan. Dalam aksi yang berlangsung di depan kantor KIP Aceh, Jumat (7/10), mereka mengusung spanduk bewarna merah yang bertuliskan “Tolak Plt, Dukung KIP Aceh.” Koordinator Aksi Sopian, di depan Ketua Kelompok Kerja Pencalonan KIP Nurjani Abdullah yang menemui mereka di depan pintu kantor KIP Aceh, menyatakan, Gerakan Mahasiswa Aceh mendukung lembaga itu agar konsisten dan berkomitmen melaksanakan tahapan pilkada sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut dia, konflik pilkada Aceh yang berlarut-larut selama ini berdampak merugikan rakyat Aceh terutama dari aspek perdamaian yang sedang dirasakan oleh rakyat. “Ini disebabkan para elite politik Aceh yang terlalu memaksakan kehendak demi memenuhi hasrat politik untuk mencapai kekuasaan yang pada akhirnya rakyat lah yang dikorbankan,” kata dia. Untuk itu, Sopian mengajak semua pihak yang berkepentingan untuk kekuasaan di Aceh agar bersama-sama berpikir positif demi menjaga perdamaian yang sedang dinikmati oleh rakyat. Lebih lanjut, Gerakan Mahasiswa Aceh itu juga meminta kepada Pemerintah Indonesia agar tidak memperkeruh suasana perdamaian Aceh dengan mengeluarkan kebijakan baru terkait Pilkada Aceh yang bersifat tidak solutif. Karena menurut mereka bisa berdampak negatif bagi Aceh. Ketua Kelompok Kerja Pencalonan KIP Nurjani Abdullah menegaskan bahwa lembaganya akan tetap berpegang pada tahapan yang telah mereka jadwalkan pada 26 September lalu. “KIP Aceh akan tetap berkomitmen dalam melaksanakan tahapan selama belum ada keputusan yang lebih tinggi yang menentukan penundaan pilkada,” kata dia. (AKC)
(ANT)
TNI-Polri Pendonor Darah Tertinggi di Aceh Banda Aceh-andalas Prajurit TNI dan Polri masih tercatat sebagai pendonor darah tertinggi untuk kebutuhan darah bagi masyarakat di Provinsi Aceh, kata Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Banda Aceh Kamaruzzaman Haqni. "Untuk mencukupi kebutuhan darah bagi masyarakat Aceh, terutama pasien darurat akibat kecelakaan dan wanita melahirkan saat ini terbanyak didonor oleh prajurit TNI dan Polri," katanya di Banda Aceh, Jumat. Hal itu disampaikan di sela-sela penandatanganan MoU antara PT Asuransi Jiwa Bumiputera (AJB) 1912 dengan PMI Banda Aceh, bidang proteksi asuransi untuk para pendonor darah di wilayah tersebut. "Selama ini, kita mengakui jarang orang memberikan penghargaan kepada para pendonor. Karenanya, program kerja sama PMI dan AJB 1912 ini maka sesuatu yang positif untuk sebuah penghargaan kepada para pendonor," katanya. Ia menyebutkan, setiap harinya, PMI Banda Aceh membutuhkan darah
berkisar antara 50 sampai 60 kantong, sementara yang tersedia hanya 20 kantong. "Rumah Sakit Umum Daerah dokter Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh merupakan rumah sakit rujukan tingkat provinsi. Karenanya, tidak heran jika setiap hari ada pasien darurat dari berbagai daerah datang kesini, membutuhkan darah," katanya menjelaskan. Kerja sama PMI Banda Aceh dan AJB 1912 itu, kata dia, merupakan pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Sementara itu, Kepala Wilayah AJB 1912 MedanAceh Masnawi Saleh, menyebutkan bahwa proteksi ini dimaksudkan setiap pendonor di PMI akan disisihkan Rp2.000, kemudian disalurkan sebagai jaminan asuransi di Bumipetera. "Jika pendonor tidak terputus dan mendonorkan sebanyak 100 kali maka akan memperoleh asuransi meninggal dunia, dengan besarnya klaim yang
pencabutan pasal 256 UUPA adalah "peristiwa buruk" yang berkemungkinan berulang kembali. "Itu adalah sebuah wujud nyata bahwa tak ada jaminan UUPA yang merupakan dasar perdamaian Aceh akan berlanjut," kata dia. Pencabutan pasal 256 UUPA yang mengatur tentang keikutsertaan calon independen dalam Pilkada Aceh itu, Muzakir Manaf menilai sebuah bentuk pelecehan terhadap martabat DPRA. "Kami juga menyesalkan adanya pihak-pihak tertentu yang menghalalkan segala cara untuk dapat berkuasa di Aceh meski mengorbankan kepentingan masyarakat lebih besar," katanya menjelaskan. Muzakir Manaf juga mengatakan, berkemungkinan Partai Aceh akan melibatkan kembali pihak ketiga yaitu Uni Eropa. "Jika Pilkada dilanjutkan maka perdamaian seperti termaktub dalam MoU Helsinki akan dirundingkan kembali," katanya menambahkan. Namun, mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengeluarkan kebijakan terbaik bagi pelaksanaan Pilkada Aceh, dengan mengedepankan komitmen perdamaian. (ANT)
akan dibayar AJB senilai Rp5.000/ pendonor," kata dia menjelaskan. Wali Kota Banda Aceh Mawardy Nurdin juga mengimbau masyarakat di daerahnya untuk berpartisipasi aktif sebagai pendonor, karena itu adalah tugas mulia membantu setiap orang ketika menghadapi kesusahan. "Membantu setetes darah itu berarti kita telah berperan menyelamatkan nyawa orang lain. Saya mengimbau warga setiap ada kesempatan berikan darah (donor) melalui PMI karena selain untuk menjaga kesehatan juga baik mendeteksi penyakit," kata dia. Pemkot Banda Aceh terus berupaya mencapai target MDGs pada 2015, dengan upaya pengurangan angka kematian ibu melahirkan dan bayi, melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, tambah wali kota Mawardy Nurdin. (ANT)
Keluarga Gayo Medan Canangkan Bangun Rumah Baca KELUARGA Gayo Sumatera Utara (KGSU) mencanangkan pendirian Rumah Baca Gayo di Medan. Pendirian Rumah Baca itu diharapkan akan menjadi ’Pustaka Gayo’ yang akan mengumpulkan berbagai buku dan catatan sejarah Gayo yang selama ini menyebar di banyak tempat.
B
ila Rumah Baca ini dapat direalisasikan diharapkan dapat membantu warga Gayo Aceh, memahami dan mempelajari sejarah dan kebudayaan Gayo. Demikian dijelaskan Ketua KGSU Dr Sukiman UR MSi dan Sekretaris Syaiful Hadi JL kepada wartawan di Medan, Jumat (7/10). Katanya, pencanangan yang dilakukan bersamaan dengan silaturrahim Keluarga Gayo yang ada di Medan dan sekitarnya pada akhir Sepetember lalu merupakan program kerja KGSU periode 2011-2015. Dr Sukiman berharap rencana ini akan kendapat dukungan penuh dari warga Gayo di Medan mau pun yang ada di perantauan. Beberapa tokoh Gayo yang
andalas/ist
DIABADIKAN - Pengurus Gayo Sumatera Utara (KGSU) diabadikan, usai mencanangkan pendirian Rumah Baca Gayo di Medan. ada di Medan secara simbolis menginfaqkan buku koleksinya untuk menjadi investaris Rumah Baca Gayo. Bupati Bener Meriah, Tagore Abubakar menyambut baik rencana pendirian Rumah Baca Gayo itu. Pihak pemerintah Bener Meriah akan memberikan dukungan agar upaya
pendokumentasi serta upaya menumbuhkan minat baca warga Gayo menjadi lebih baik. Silaturrahim masyarakat Gayo Sumatera Utara di Medan itu dihadiri oleh Bupati Aceh Tengah Tagore Abubakar dan Sekda Bener Meriah T Islah Bardan, Mantan Rektor Unimed
(d/h IKIP) Prof Yoenoes Alim, serta beberapa tokoh-tokoh Gayo yang ada di Medan. Selain pencanangan Rumah Baca Gayo juga dilakukan dua kegiatan budaya, yakni orasi budaya yang disampaikan oleh Dr Fikarwin Zuska serta pemutaran film dokumentar ”RADIO RIMBA RAYA”. Dua kegiatan kebudayaan itu, memberi warna yang berbeda dengan kegiatan silaturrahim yang biasa dilakukan. Orasi budaya yang sangat menarik, diharapkan dapat dijadikan tradisi, sehingga masyakat Gayo di Medan dapat memahami lebih dalam akar budaya Gayo serta perubahaan yang terjadi. Demikian juga dengan pemutaran film dokumenter ”Radio Rimba Raya” karya cineas muda Gayo, Ikmal Gopi, telah memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap peran Gayo dalam proses kemerdekaan negeri Republik Indonesia. Dua kegiatan lainnya adalah trasyakuran atas dilantiknya Dr Sukiman UR MSi menjadi Dekan Fakultas Usuluddin, IAIN Sumatera Utara serta pelepas dan doa atas berangkatnya beberapa warga Gayo di Medan dalan menunaikan ibadah haji. (RIL)