- 39 -
Bagian Kelima Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) Pasal 54 (1) Perusahaan penanaman modal yang akan melaksanakan sendiri pengimporan mesin/peralatan dan barang dan bahan untuk dipergunakan sendiri dan/atau untuk mendukung proses produksi, harus memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). (2) Permohonan untuk memperoleh API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PTSP BKPM dengan menggunakan formulir API-P dan kartu API-P, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI untuk formulir API-P dan Lampiran XXXIII untuk Kartu API-P. (3) Permohonan untuk memperoleh API-P sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan : a.
rekaman akta pendirian dan perubahannya yang terkait dengan susunan direksi terakhir serta pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;
b.
rekaman surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat/fotokopi perjanjian sewa /kontrak tempat berusaha;
c.
rekaman Pendaftaran/Izin Prinsip Penanaman Modal/Surat Persetujuan yang dimiliki;
d.
rekaman Izin Usaha yang dimiliki;
e.
rekaman NPWP Perusahaan sesuai dengan domisili/rekaman NPWP pengurus/Direksi perusahaan;
f.
rekaman Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
g.
Pasfoto terakhir dengan latar belakang warna merah masingmasing Pengurus atau Direksi Perusahaan yang menandatangani API-P 2 (dua) lembar ukuran 3x4
h.
rekaman Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang masih berlaku bagi penandatangan API-P Warga Negara Asing (WNA) dan rekaman Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia (WNI);
i.
Surat Kuasa (dari direksi) apabila penandatangan dokumen impor (kartu API-P) bukan direksi;
j.
permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan;
k.
Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan;
l.
Ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir h diatur dalam Pasal 61 Peraturan ini.
(4) Atas permohonan API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan Angka Pengenal Importir Produsen yang ditandatangani oleh Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Perdagangan, dengan tembusan kepada : a.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri u.p. Direktur Impor; b. Bank Indonesia...