- 18 -
2. perusahaan yang menggabung (merging company), maka untuk melaksanakan kegiatannya perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) harus mengajukan permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan. c. untuk kegiatan yang masih dalam tahap pembangunan namun tidak memerlukan fasilitas fiskal, perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) dapat melakukan Pendaftaran atau langsung mengajukan permohonan Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan apabila telah siap produksi/operasi komersial. Paragraf 5 Fasilitas Fiskal/Nonfiskal Dan Insentif Daerah Pasal 27 (1) Permohonan fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) bagi penanaman modal diajukan kepada PTSP BKPM. (2) Permohonan baru fasilitas nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) bagi penanaman modal diajukan kepada PTSP BKPM. (3) Permohonan perubahan/perpanjangan fasilitas nonfiskal kepada: a.
PTSP BKPM 1. Perubahan RPTKA; 2. Perpanjangan IMTA bagi tenaga kerja asing yang lokasi
kerjanya lebih dari 1 (satu) provinsi; 3. Perubahan/perpanjangan APIT.
b.
PTSP PDPPM 1. Perpanjangan RPTKA; 2. Perpanjangan IMTA bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota.
c.
PTSP PDKPM Perpanjangan IMTA bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya di 1 (satu) kabupaten/kota. Pasal 28
(1) Penanaman modal yang memerlukan insentif daerah dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah, permohonannya diajukan kepada PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya. (2) Ketentuan mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah.
Paragraf...