Pengaturan mengenai tanah hak milik dimulai dengan status dan kondisi tanah (objek hukum) yang dimiliki oleh masyarakat. Pada wilayah yang terkena bencana, kondisi tanah dan atau batas tanah secara fisik adalah: 1. Hilangnya tanda batas-batas tanah 2. Administrasi dokumen pembuktian atas hak atas tanah hilang 3. Tenggelamnya sejumlah persil tanah dipinggiran pantai akibat melimpahnya air laut kedaratan dan juga akibat penurunan tanah akibat gempa 4. Terjadinya deformasi permukaan bumi diwilayah Aceh baik dalam arah horisontal maupun vertikal
Ketentuan-ketentuan dasar yang menjadi awal dari proses pengembalian atau pendaftaran kembali hak atas tanah ini disebutkan tentang kondisi, dan status dari tanah tersebut sebagai objek hukum dan pemilik tanah yang ingin mendapatkan tanahnya kembali sebagai objek hukum, yaitu sebagai berikut:
Sedangkan kondisi warga yang memiliki hak atas tanah (subjek hukum) adalah: meninggalnya para pemilik persil tanah maupun ahli warisnya akibat bencana gempa ataupun tsunami
“Tanah yang terkena bencana alam gempa bumi dan tsunami terdiri atas tanah yang masih ada dan tanah musnah.”
Sementara Kantor Badan Pertanahan Negara NAD juga mengalami kondisi serupa dengan warga Aceh setelah bencana. surat-surat bukti hak atas tanah, baik yang disimpan dirumah, maupun yang berada di kantorkantor BPN setempat ataupun yang disimpan di bank sebagai agunan Pada masa pemulihan, situasi ini memunculkan persoalan baru, yaitu adanya istilah tanah musnah, hal ini disebabkan karena adanya kondisi tanah yang berstatus hak milik mengalami penurunan dan akhirnya kualitasnya tidak layak, atau akhirnya terendam air laut. Dalam upaya pengembalian hak atas tanah masyarakat paska bencana, pemerintah melalui regulasi-regulasi tentang pertanahan yang terkait dan membuat pengaturan atau ketentuan-ketentuan tentang proses tersebut selama diperlukan. 8
laporan analisis
Pada Undang-undang no. 48 tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Sumatera utara, pada pasal 3 ayat (1) disebutkan,
kemudian diteruskan pada pasal 1 ayat (2),
“Tanah musnah adalah tanah yang sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam dan tidak dapat diidentifikasi lagi sehingga tidak dapat difungsikan, digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.” Kemudian berlanjut tentang tanah musnah yang diatur pada pasal 5 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
“Pemilik yang tanahnya musnah baik yang sudah maupun yang belum terdaftar memperoleh tanah pengganti atau ganti kerugian melalui pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah ditetapkan dari pemerintah daerah atau bandan rehabilitasi dan rekonstruksi.” Sementara proses penggantian tanah musnah diatur pada pasal 5 ayat (1) yaitu: