ART: MAULANA
R A DA R TOTA B UA N
Pahis Monimu
dari pembaca for torang samua
RABU, 13 MARET 2013
TAJUK
HALAMAN 8
Ki TANGGAGAR
Kenaikan Harga Elpiji 12 Kg
Dinkes Siaga DBD
PERTAMINA mengusulkan kenaikan harga elpiji 12 kilogram (kg) sebesar 36,2 persen mulai Maret 2013 kepada pemerintah. Harga jual elpiji 12 kg direncanakan naik dari sebelumnya Rp 5.850 menjadi Rp 7.966,7 per kg atau naik Rp 2.116,7 per kg. Kenaikan harga itu diklaim Pertamina akan mengu¬rangi kerugian dari bisnis elpiji 12 kg sebesar Rp 1,1 triliun atau menjadi tinggal Rp 3,9 triliun. Kenaikan harga elpiji 12 kg diyakini tidak akan memengaruhi masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha kecil karena peng¬gunanya berpenghasilan menengah ke atas. Untuk konsumen berpenghasilan rendah dan usaha kecil, sudah disediakan elpiji bersubsidi 3 kg. Pertamina kali terakhir menaikkan harga elpiji 12 kg pada Oktober 2009 sebesar Rp 100 per kg dari sebelumnya Rp 5.750 menjadi Rp 5.850 per kg. Padahal, biaya produksi elpiji terus mengalami kenaikan dari sebelumnya pada 2009 hanya sekitar Rp 7.000 menjadi Rp 10.064 per kg. Dengan biaya produksi saat ini Rp 10.064 per kg dan harga jual ke agen hanya Rp 4.912 per kg, ada selisih Rp 5.152 per kg yang mesti ditanggung Pertamina. Namun, hitung-hitungan bisnis itu tidak klop dengan hitung-hitungan pemerintah yang acuannya sama sekali ber¬beda dengan yang digunakan Pertamina. Melalui Menko Per-ekonomian Hatta Rajasa, pemerintahmenilai rencana ke¬naikan tersebut tidak tepat jika dilakukan saat ini. Kondisi ma¬syarakat tidak memungkinkan untuk menang¬gung beban na-i¬knya harga elpiji 12 Kg. ”Waktunya tidak tepat,” tegas Hatta. Lantas, kapan waktu yang tepat? Sejauh ini belum ada penegasan dari pemerintah. Dengan tidak segera membe¬rikan solusi kepada Pertamina atas dampak yang ditang-gung dengan menahan harga elpiji 12 kg, pemerintah terlihat gamang. Apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut, bukan hanya Pertamina, konsumen juga dirugikan. Seperti yang terjadi beberapa waktu terakhir, harga elpiji 12 kg di beberapa daerah naik. Selain itu, di beberapa daerah terjadi kelangkaan. Apa pun pertimbangannya, baik inflasi mau¬pun politik, sebaiknya ditegaskan saja, tidak setuju harga dinaikkan dengan sebuah alasan dan tindakan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jika memang tidak setuju, pemerintah bisa secara tegas dan resmi menolak rencana Pertamina untuk menaikkan harga elpiji. Setelah itu dilakukan penyelesaian politis, administratif, dan keuangan dengan Pertamina. Secara politis, pemerintah bisa memilih opsi menjadikan elpiji 12 kg barang subsidi. Namun, pilihan tersebut pasti mengundang gelombang gugatan. Opsi administratif dan keuangan bisa jadi paling tepat. Yakni, pemerintah bersedia mengurangi setoran dividen Pertamina ke pemerintah. Ini pilihan masuk akal. Sebab, keputusan menaikkan harga elpiji 12 kg pada dasarnya murni aksi korporasi karena merupakan barang nonsubsidi lantaran memang tidak terkait APBN. Persetujuan pemerintah semestinya hanya terkait dengan momentum dan pemerintah harus siap menanggung dampaknya. Tahun depan terjadi pemilihan umum. Hal ini membuat tidak ada waktu yang tepat untuk kebijakan tak populis. Pertimbangan politis pasti lebih dikedepankan daripada inti masalah, yakni ada produk nonsubsidi yang diintervensi. Jika demikian adanya, bisa dipastikan, kalau tidak terjadi tahun ini, kenaikan harga elpiji 12 kg tidak akan terjadi juga tahun depan. (***)
Jumlah Penderita DBD Terus Bertambah
ksi
Reda o k g n o N
PEMBACA budiman, redaksi membuka ruang bagi seluruh masyarakat Bolaang Mongondow Raya, untuk menyampaikan saran atau keluhan pemerintah dan jajarannya tentang problem yang butuh penangganan cepat. saran atau keluhan dalam bentuk tulisan/foto diantar ke kantor Radar Totabuan, atau mellaui Facebook Radar Totabuan Pahis Monimu. Aspirasi ataupun tentang problem disekitar anda untuk rubruk SMS Pembaca juga dapat dikirim melalui HP. 082271592555
HINDARI: Larangan kepada anak-anak yang sering bermain ditempat yang berpotensi ditinggali oleh jentikjentik nyamuk penyebab DBD seperti selokan harus sering di ingatkan dengan memberikan pengertian agar tetap waspada.
IRGY/RADAR TOTABUAN
IRGY/RADAR TOTABUAN
CATATAN
Pendidikan dan Pudarnya Nilai Lokalitas
T
IDAK bisa dipungkiri bahwa dunia pendidikan sedang menghadapi masalah dan tantangan luar biasa yang bisa menghambat pembentukan karakter dan keperibadian anak didik. Tantangan dunia pendidikan bukan saja berasal dari sistem pembelajaran atau kurikulum yang diterapkan, melainkan juga menyangkut krisis budaya yang sesuai dengan identitas kebangsaan kita. Brameld Theodore (1955), dalam Philoshopies of Education in Cultural Perspective, mengatakan bahwa krisis budaya barangkali tidak langsung berkaitan dengan potret buram pendidikan Indonesia, akan tetapi sangat berpengaruh besar terhadap cara berperilaku dan bertindak yang bertentangan dengan adat-istiadat maupun kebudayaan masyarakat setempat. Kendati krisis nilai-nilai budaya menjadi problem serius bagi setiap lembaga pendidikan, namun setidaknya refleksi kritis atas terjadinya pergeseran paradigma (sifting paradigm) harus tetap menjadi perhatian pihak terkait yang berkepentingan terhadap masa depan generasi muda. Secara umum persoalan berat yang dihadapi bangsa
PEMBINA PRESIDEN KOMISARIS KOMISARIS PRESIDEN DIREKTUR
saat ini sebagai akibat era globalisasi adalah terjadinya interaksi dan ekspansi kebudayaan yang ditandai dengan semakin berkembangnya pengaruh budaya pengagungan material secara berlebihan (materialistik), pemisahan kehidupan duniawi dari supremasi agama (sekularistik), dan pemujaan kesenangan indera mengejar kenikmatan badani (hedonistik). Gejala ini merupakan penyimpangan jauh dari budaya luhur turun temurun serta merta telah memunculkan berbagai bentuk kriminalitas, sadisme, dan krisis moral secara meluas. Pengaruh globalisasi bagi lunturnya nilai-nilai budaya bangsa merupakan bagian dari tantangan besar pendidikan untuk mematangkan pengetahuan tentang kearifan lokal yang tercipta dalam budaya bangsa. Fred Wibowo (2007) memahami bahwa dunia pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan keseimbangan dan keharmonisan hidup dan dalam konteks pengembangan pendidikan yang lebih berkebudayaan. Karena di institusi semacam ini berkumpul para tokoh kebudayaan yang memiliki perhatian pada pengembangan keseimbangan olah pikir dan rasa. Dalam dunia pendidikan,
: Dahlan Iskan : Suhendro Boroma : Imawan Mashuri Urief Hassan : M. Tauhid Arief
nilai-nilai kebudayaan tidak boleh luntur sedikitpun karena akan berpengaruh pada sikap dan perilaku yang tidak berkeadaban. Pentingnya penanaman nilai-nilai kebudayaan bukan saja dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pola pikir masyarakat secara keseluruhan, melainkan sebagai upaya untuk menghidupkan karakter budaya bangsa yang mulai retak akibat perilaku dan tindakan kita yang tidak berperikemanusiaan dan bertentangan dengan nilai-nilai moralitas kehidupan. Krisis nilai-nilai budaya menjadi problem akut dalam dunia pendidikan kita yang semakin jauh dengan keteladanan dan mencerminkan keadaban sebagai bangsa yang luhur. Kondisi ini membuat orientasi dan kebijakan dalam dunia pendidikan harus berbenah diri guna meluruskan cara pandang tentang pentinya etika kebudayaan yang bermartabat dan bermoral. Pendidikan yang mengabaikan orientasi dan kebijakan yang bermartabat bisa saja menciptakan ketergantungan, kemalasan, sikap acuh tak acuh, dan tindakan yang tidak wajar seperti penyelewengan, pengkhiatanan, maupun tindakan korupsi. Ketika anak didik mengala-
Oleh:
Mohammad Takdir Ilahi
Mahasiswa Studi Agama dan Resolusi Konflik, Program Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga dan Staf Riset The Mukti Ali Institute Yogyakarta. mi krisis nilai-nilai budaya, maka yang terjadi adalah penyimpangan terhadap keluhuran dan kearifan yang menjadi atribut kebudayaan. Penyimpangan terhadap kearifan nilai-nilai budaya pada gilirannya bisa mempengaruhi orientasi keilmuan dalam dunia pendidikan sehingga anak Indonesai akan semakin terjebak pada kemewahan yang bersifat pragmatis. Kearifan budaya bisa saja disalahartikan dan diselewengkan hanya demi kepentingan dan kepuasan untuk memuja nilai rasa panca indera, menonjolkan keindahan sebatas yang dilihat (tonton), didengar, dirasa, disentuh, dicicipi, dengan tumpuan kepada sensual, erotik, seronok, mengutamakan kesenangan badani (jasmani).
Akibat nilai-nilai budaya luhur bangsa Indonesai terjebak pada gaya hidup yang hedonistik, kapitalistik, dan konsumeristik, maka orientasinya hanya sebatas hiburan yang terlepas dari aturan agama, adat luhur, moral akhlak, ilmu dan filsafat, dan tercerabut dari budaya dan nilai-nilai normatif lainnya. Budaya semacam ini dipertajam dampaknya dalam kehidupan remaja oleh budaya popular ke kota (urban popular culture) yang hedonistik dan berkembang lagi gaya hidup global (the globalization of life style). Lembaga pendidikan seharusnya lebih memperhatikan masalah moral dan etika anak didiknya agar lebih tidak terjebak pada kehidupan modern yang serba instan dan cenderung menghalalkan segala cara demi memuluskan hasrat pribadi yang terbenam. Pendidikan juga harus menanamkan keluhuran nilainilai budaya berbasis lokalitas dalam kehidupan masyarakat sehingga anak bisa lebih menghargai keberagaman sebagai suatu anugerah yang perlu dipelihara dengan baik. Di tengah virus budaya global yang semakin menjangkiti anak muda Indonesia, maka dibutuhkan sebuah penanaman karakter yang kaut sejak dini guna menangkal segala krisis mental yang menjadi problem akut dalam
perkembangan anak.Menurut Franz Magnis-Suseno, guru besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, yang dibutuhkan bukan hanya karakter kuat, tetapi juga benar, positif, dan konstruktif. Namun, untuk membentuk anak-anak didik yang berkarakter kuat tidak boleh ada feodalisme para pendidik. Jika pendidik membuat anak menjadi ”manutan” dengan nilai-nilai penting, tenggang rasa, dan tidak membantah, karakter anak tidak akan berkembang. Kalau kita mengharapkan karakter, anak itu harus diberi semangat dan didukung agar ia menjadi pemberani, berani mengambil inisiatif, berani mengusulkan alternatif, dan berani mengemukakan pendapat yang berbeda. Pengabaian terhadap nilainilai budaya dan agama atau pengamatan nilai-nilai yang tidak komprehensif dan sistematik, secara tidak langsung akan melahirkan generasi masyarakat hiprokrit sehingga bisa mengidap penyakit sosial kronis dengan kegemaran berkorupsi. Generasi ke depan wajib digiring menjadi taat hukum dimulai dari lembaga keluarga dan rumah tangga dengan memperkokoh peran orangtua, dan unsur masyarakat secara efektif dalam menularkan ilmu pengetahuan yang segar dengan
tradisi luhur kepada generasi penerus bertumpu kepada cita rasa patah tumbuh hilang berganti. Menanamkan kesadaran tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban asasi individu secara amanah, penyayang dan adil dalam memelihara hubungan harmonis dengan alam, memperkaya warisan budaya dengan setia mengikuti dan mempertahankan, istiqamah pada agama yang dianut, teguh politik, kukuh ekonomi, melazimkan musyawarah dengan disiplin dan bijak memilih prioritas pada yang hak sebagai nilai puncak budaya yang benar. Jika suatu bangsa ingin bertahan hidup, maka bangsa tersebut harus memiliki aturanaturan yang menetapkan apa yang salah dan apa yang benar, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang adil dan apa yang tidak adil, apa yang patut dan tidak patut. Oleh karena itu, perlu ada etika dalam bicara, aturan dalam berlalu lintas, dan aturan-aturan sosial lainnya. Jika tidak, hidup ini akan ”semrawut” karena setiap orang boleh berlaku sesuai keinginannya masing-masing tanpa harus mempedulikan orang lain. Akhirnya antar sesama menjadi saling menjegal, saling menyakiti, bahkan saling membunuh, sehingga hancurlah bangsa itu. (***)
DIREKTUR/PEMIMPIN REDAKSI: Taufik Adam; DEWAN REDAKSI: Asep Sabar, Fadjrin Lamato, Maryono Anau; REDAKTUR EKSEKUTIF: Asep Sabar, Fadjrin Lamato, Maryono Anau; REDAKTUR: Junius Dilapanga, Yokman Muhaling, Sumitro Dolot; ASSISTEN REDAKTUR : Tauffan Damopolii; STAF REDAKSI: Abdul Rahman Momintan, Musliyadi Mokoagow, Rensa Bambuena; SEKRETARIS REDAKSI: Tessa Mokodompit; FOTOGRAFER: Harry Tri Atmodjo (Redaktur Foto), Ir Gilalom; PRACETAK: Gufran Mamonto (Koordinator), Maulana Baubabong, Irwan Ramly; BIRO-BIRO: Dharma Eka Korompot (Bolmong Selatan), Irfani Alhabsyi (Bolmong Utara), Chendry Mokoginta (Bolmong Timur), Mawardi Mamonto (Manado); PEMASARAN: Bustaman Lantong (Koordinator), Martopo Maani, Romi Linggatu, Stevanus; STAF ADMINISTRASI: Rena Pasakay, Hartuti Kandoli; IKLAN: Mildawati Hassan (Koordinator); DESAIN IKLAN: Wirabuana Peri; KEUANGAN: Frangky Charles; ADMINISTRASI KEUANGAN: Kartika Aprilia Manoppo; INFORMATION TECNOLOGY (IT): Jonly Tumiwang; OMBUDSMAN MANADO POST GRUP: Max Rembang (Ketua), Ais Kai, Hinca I.P. Pandjaitan. ALAMAT: Jln. Karel Sasuit Tubun No. 143 Kelurahan Sinindian Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Telp: 0434-2628765 Fax: 0434-2628756, KANTOR PERWAKILAN MANADO: Jln. Babe Palar No. 54 Gedung Manado Post Center, Manado, Telp: 0431-855558. PERWAKILAN JAKARTA: Gedung Graha Pena Lt. 6. Jln. Kebayoran Lama 12 Jakarta Selatan, Telp: 021-53699509, Fax: 021-5328487. PERWAKILAN SURABAYA: Gedung Graha Pena Jln. Ahmad Yani 88 Surabaya, Telp: 031-8283333, Fax: 031-8285555.