“Aidai onu pinodapot, podapot onu inaidan” Sehan Salim Landjar
RADAR TOTABUAN
Bupati Boltim
RABU, 13 MARET 2013
ART: GUFRAN
PEMERINTAHAN
Bupati Minta Kadus Difungsikan
Sehan Salim Landjar
PERAN kepala dusun (kadus) di 51 desa di Boltim, diminta lebih dimaksimalkan. Terutama dalam hal pendataan warga-warga miskin yang ada di daerah itu. Sebab diteggarai, selama ini kadus jarang difungsikan saat dilakukan pendataan-pendataan warga miskin di tiap desa. Alhasil, data yang disodorkan pemerintah desa ke pemkab, kerap tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. “Saya tegaskan kepada seluruh kepala dusun untuk mendata seluruh warga miskin di wilayahnya kemudian dimasukkan ke kepala
desa. Dan, kepala desa laporkan ke kecamatan,” kata Bupati Sehan Salim Landjar, di rapat koordinasi dan evaluasi seluruh sangadi dan pemerintah kecamatan yang digelar di aula kantor bupati, Senin (11/3). Menurut Eyang, sapaan akrab bupati, para kadus sudah diberikan tunjangan yang teranggarkan dalam TPAPD. Sehingga, tidak lagi ada alasan untuk tidak memaksimalkan kinerjanya. “Percuma diberikan TPAPD jika tidak bekerja. Jadi saya tegaskan, untuk seluruh kepala dusun dapat bekerja maksimal, dengan baik,” pintanya. (end/ryo)
HALAMAN 3
Boltim Dua Dapil KPU Pusat Mentahkan Usulan KPUD Sulut BOLTIM - Penataan daerah pemilihan (dapil) di Kabupaten Boltim, akhirnya diputuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat. Lembaga Pemilu itu memutuskan Boltim dibagi menjadi dua dapil. Kecamatan Modayag dan Modayag Barat ditetapkan sebagai Dapil I dengan kuota 9 kursi dan Kecamatan Kotabunan, Tutuyan dan Nuangan sebagai Dapil II dengan 11 quota kursi. Ketua KPUD Sulut Livie
hasil pleno penetaan Dapil. “Untuk Boltim berdasarkan pleno KPU Pusat menjadi dua dapil. Modayag dan Modayag Barat Dapil I dan Kotabunan, Tutuyan dan Nuangan Dapil II,” jelas Livie melalui telepon seluler, Selasa (12/3). Putusan KPU Pusat tersebut jelas sudah mementahkan usulan KPUD Sulut yang menginginkan Boltim
ditata jadi tiga Dapil. Dimana wilayah Kecamatan Nuangan dijadikan dapil sendiri dengan kuota 4 kursi. Warga menilai, penataan dapil untuk Boltim sesuai pleno KPU Pusat sudah pas. Dimana, Boltim dikembalikan ke sejarah sebagai daerah yang berasal dari dua kecamatan saja yakni Modayag dan Kotabunan.
“Putusan KPU Pusat sudah menguatkan faktor historis bahwa Boltim ini hanya ada dua wilayah yaitu kecamatan Kotabunan Bersatu (KotabunanTutuyan-Nuangan) yang disebut wilayah pesisir dan Modayag Bersatu (Modayag-Modayag Barat) sebagai wilayah pegunungan,” ujar Ismail Mokodompit, warga Tombolikat. (end/ryo)
Livie Allow
Allow yang juga sebagai Pelaksana Tugas (Plt) ketua KPUD Boltim menerangkan keputusan dua dapil untuk Boltim sudah diplenokan KPU Pusat. Namun, kata dia, baik KPUD Sulut dan KPUD Boltim, masih menunggu surat resmi dari KPU Pusat terkait dengan
CHENDRY/RADAR TOTABUAN
TAK TERSENTUH: Kondisi rumah yang hampir tidak layak huni semacam ini banyak dijumpai di Boltim. Hanya saja, mereka sulit tersentuh oleh program bantuan yang dicanangkan pemerintah semisal rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni karena rumah yang mereka huni berada di tanah berstatus pinjam, bukan milik sendiri. Itu seperti dialami satu keluarga di Desa Tombolikat ini.
Pos LLAJR tak Difungsikan Tidak Layak Digunakan
BOLTIM - Petugas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LAJR) Dinas Perhubungan
Informasi dan Komunikasi (Dishubkominfo) di wilayah Kotabunan enggan menempati pos mereka. Para petugas LLAJR ini, lebih memilih berdiri atau duduk di samping jalan saat menarik retribusi dari kendaraan-kendaraan yang
lewat di jalur tersebut. Alasannya cukup masuk akal, pos yang dibangun, selain terletak lebih dari seratus meter dari terminal dan pasar Kotabunan, kondisinya juga sudah memprihatinkan. Dinding pos yang terbuat dari kayu, sebagian sudah tidak ada. Kondisi ini memaksa para petugas LAJR memilih beroperasi langsung di jalan raya. Kadang dengan berdiri atau duduk disamping jalan. Pun, tempat duduk yang digunakan hanya dipinjam dari warga sekitar. “Kami bisa menggunakan kursi hanya dipinjam dari warga. Beruntung Sangadi Bulawan rela meminjamkan Pos Kantibmas untuk kami jadikan tempat berteduh,” ungkap salah satu petugas LAJR. Kepala Dishubkominfo Hidayat Mokoginta belum memberikan penjelasan terkait kondisi anak buahnya yang bertugas di Kotabunan. Hidayat tak mengangkat telepon selulernya meski berulang kali dihubungi wartawan, Selasa (12/3). (end/ryo)