Untuk melaksanakan aturan-aturan tersebut, pemerintah kolonial mengangkat pegawai administrasi, pengawas, dan pemungut pajak. Dengan kondisi aturan seperti itu, di tanah partikelir tidak jauh bedanya dengan penerapan perbudakan terhadap rakyat dimana hasil panen diambil, harus bayar sewa rumah, dan lain-lain. Ditambah lagi dengan kerja rodi, akhirnya rakyat hidup dengan sengsara. Kelaparan terjadi di mana-mana, rakyat yang meninggal bukan lagi dengan hitungan hari, tetapi tiap jam karena penyakit dan kelaparan, bayi banyak yang meninggal karena air susu kering karena ibunya tidak makan, dan banyak penderitaan lainnya. Saat itu, rakyat betul-betul tidak dapat merasakan artinya hidup di buminya sendiri. Tanah partikelir dilarang dan dibubarkan pada 1817 pada saat pemerintah kolonial dipimpin oleh Van Der Capallen dengan alasan karena hasil-hasil produksi (pertanian) banyak yang jatuh ke tangan tuan tanah sehingga pemasukan keuangan Belanda berkurang. b.
Sistem Tanam Paksa
Guna menyelamatkan Belanda dari kebangkrutan, Gubernur Jenderal Van Den Bosh menerapkan politik konservatif dengan cara menerapkan sistem tanam paksa (Cultuur Stelsel). Sistem ini diharapkan akan menggairahkan kembali keuangan Belanda, dan dengan sistem ini Belanda mengharapkan dapat mengumpulkan sejumlah tanaman yang akan dipasarkan ke Eropa dan Amerika.
Sumber: image.google.com
Setelah menerima kembali kekuasaan atas wilayah Hindia Belanda dari Inggris, Belanda kembali dililit persoalan keuangan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut ini: a) pengeluaran biaya perang, terutama Perang Diponegoro dan Perang Padri; b) di negeri Belanda terjadi pemberontakan Belgia yang ingin memisahkan diri; dan c) badan usaha dagang Belanda gagal menghasilkan keuntungan bagi Belanda. Gambar 4.6 Van Den Bosh
Ketentuan-ketentuan sistem tanam paksa tertuang dalam lembaran negara (staatbled) Nomor 22 Tahun 1834. Aturan-aturan tersebut, di antaranya adalah: a) b) c) d) e) f)
60
penduduk harus menyerahkan 路 bagian tanahnya untuk ditanami tanaman perdagangan; tanah tersebut bebas pajak; 1 penduduk yang tidak memiliki tanah harus bekerja di perkebunan 5 milik Belanda; waktu untuk tanam paksa tidak boleh melebihi waktu untuk tanam padi atau kurang lebih tiga bulan; kegagalan panen ditanggung pemerintah; dan pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada kepala desa. Sudut Bumi - IPS Terpadu untuk SMP/MTs Kelas VIII