Nusantara
WASPADA Selasa 25 Oktober 2011
A9
PKS Tak Akan Keluar Dari Koalisi JAKARTA (Antara): Menteri Sosial sekaligus anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf al-Jufri menegaskan, PKS tak akan keluar dari pemerintahan ataupun koalisi. PKS akan tetap konsisten berada dalam koalisi hingga pemerintahan Presiden Susilo BambangYudhoyono berakhir. “PKS akan tetap konsisten berada dalam pemerintahan dan koalisi hingga 2014, sele-
sainya pemerintahan Presiden Susilo Bambang YudhoyonoBoediono. Saya kira itu keputusan Majelis Syuro PKS,” kata Salim di Gedung DPR RI sebelum mengikuti rapat kerja membahas RUU BPJS, Senin (24/10). Menurut Salim, adanya suara dan pernyataan dari pengurus DPP PKS agar PKS keluar dari koalisi merupakan suara dari individu kader PKS. Pernyataan tersebut, lanjutnya, tidak mewakili partai PKS
secara organisasi. “Berkoalisi atau tidak itu keputusan Majelis Syuro PKS. Jika ada suara yang menyatakan akan keluar dari koalisi itu pernyataan individu, tidak mewakili partai dan tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ungkap Salim. Kata Salim, penegasan tersebut dikarenakan partainya menghargai keputusan presiden terkait pencopotan menteri dari PKS.
Indonesia-Malaysia Bahas Pencabutan Moratorium TKI JAKARTA (Waspada): Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan Indonesia dan Malaysia telah melakukan serangkaian pertemuan bilateral, baik berupa forum joint working group (JWG) dan joint task force (JTF) sebagai persiapan teknis pelaksanaan kembali penempatan dan perlindungan TKI ke Malaysia. Dari serangkaian pertemuan tersebut, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia akan melaksanakan evaluasi terakhir mengenai persiapan pencabutan status moratorium penempatan dan perlindungan TKI sektor domestik worker/penata laksana rumah tangga ke negara itu. Evaluasi terakhir rencananya dilaksanakan pada 19 November 2011 oleh joint task force
(satuan tugas bersama) antarkedua negara untuk membahas poin kesepakatan amendemen memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani di Bandung, Mei lalu. “Proses akhir persiapan pencabutan status moratorium sudah diawali dengan pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia Dato’ Sri Mohammad Najib Tun Abdul Razak di Lombok Tengah, NTB pada 20 Oktober lalu,” kata Menakertrans Muhaimin Iskandar seusai pertemuan dengan pengurus Serikat Buruh Migran Indonesia di kantor Kemenakertrans, Jakarta, kemarin. Dalam pertemuan itu tingkat kepala negara itu, tambah Muhaimin direncanakan akan dilakukan pencabutan status
moratorium penempatan dan perlindungan TKI ke Malaysia pada 1 Desember mendatang dengan ketentuan semua persyaratan terpenuhi. Syarat yang ditetapkan antara lain paspor dipegang oleh TKI, mendapatkan satu hari libur dalam seminggu dan pengguna jasa/majikan wajib membayar upah dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama dan/atau ditetapkan dalam perjanjian kerja. Selain itu, syarat lainnya adalah pembayaran gaji sesuai dengan ketentuan pasar yang berlaku, yaitu saat ini gaji pokok minimal RM700per bulan dan memastikan potongan gaji bagi peñata laksana rumah tangga hanya RM1.800 selama bekerja di Malaysia. (j04)
Waspada/Ist
WAKIL Bupati Serdang Bedagai Ir. H. Soekirman (paling kiri), Kepala LKBN Antara Biro Medan Drs. Simon Pramono (dua kiri), Penasehat PWI Pusat H. Sofjan Lubis, Wakil Ketua DPRD Sumut Sigit Pramono Asri (empat dan lima kanan), Kapendam I/BB Letkol H Sembiring (tiga kanan), dan Sekdakab Sergai Drs. H. Haris Fadillah, MSi (paling kanan) pada acara Temu Silaturahmi PWI Sumut di Theme Park Pantai Cermin, Sabtu (22/10).
PWI Harus Jaga Kepercayaan Masyarakat SERDANG BEDAGAI (Waspada): Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) harus menjaga kepercayaan masyarakat melalui sikap profesionalisme yang tinggi. Melalui kesadaran ini diharapkan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat diantarkan ke arah yang lebih baik. Harapan itu dikemukakan Penasehat PWI Pusat H. Sofjan Lubis pada acara Temu Silaturahmi PWI Cabang Sumatera (Sumut) di Theme Park Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sabtu (22/10). Hadir saat itu Ketua DPRD Sumut diwakili Wakil Ketua Sigit Pramono Asri, Pangdam I/BB diwakili Kapendam Letkol H Sembiring, Wakil Bupati Sergai Ir. H. Soekirman, Walikota Medan diwakili Kadis Kominfo Ir. H. Zulkifli Sitepu, Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumut Anuar Shah, Sekdakab Sergai Drs. H. Haris Fadillah, MSi, Staf Ahli Bupati Sergai Drs. Rahmad Karo-karo, para Pengurus PWI Sumut dan PWI Perwakilan se Sumut, Pengurus SPS dan IKWI Sumut, serta undangan lainnya. Menurut Sofjan Lubis, kepercayaan masyarakat terhadap pers harus terus dirawat. Tidak saja oleh para pengelola media massa dan organisasi kewartawanan seperti PWI, tapi oleh seluruh elemen masyarakat. Karena pers dengan kemerdekaannya yang dijamin dalam UU No.40 Tahun 1999 merupakan milik rakyat. Dikatakan, upaya Dewan Pers memberlakukan standar kompetensi bagi wartawan tidak lebih untuk menjaga agar profesionalisme wartawan benarbenar ditegakkan dan tidak disusupi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. “Sepanjang seseorang itu benar-benar wartawan, uji kompetensi apapun yang dilaksanakan tetap akan dapat dilalui,” ujarnya. Dengan terus konsennya komunitas pers meningkatkan kualitas dan profesionalismenya, kata Ketua PWI Pusat periode 1993-1998 itu, sebuah survei membuktikan kepercayaan masyarakat terhadap pers sebagai pelayan publik berada diperingkat pertama dibanding lembaga lain. “Karena itu, kepercayaan ini harus senantiasa kita jaga dan rawat dengan
Panja RUU Pangan Harus Lakukan Pembahasan Mendalam JAKARTA (Waspada): Pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang sangat penting sekali dan menyangkut hajat orang banyak. Karenanya Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ignatius Mulyono meminta Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi RUU tentang Pangan melakukan pembahasan yang cermat dan mendalam mengenai Kelembagaan dalam RUU ini. Ditegaskannya, RUU tentang Pangan yang diajukan Komisi IV DPR merupakan RUU yang sangat strategis, karena terkait dengan pertanian . “RUU ini merupakan salah satu RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2011 dan merupakan RUU Perubahan atas UU Nomor 7 tahun
1996 tentang Pangan,” katanya, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (21/10). Dia menambahkan, keberadaan UU Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan masih bersifat sangat umum dan sangat menitikberatkan kepada sektor industri pangan, sehingga dalam pelaksanaannya ditemui beberapa kendala dalam hal penegakan hukum. Kendala tersebut menyangkut penerapan sanksi yang relatif masih rendah dan tidak sesuai lagi dengan era otonomi daerah serta perkembangan di masyarakat yang juga harus disesuaikan dengan adanya UndangUndang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penge-sahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang
Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Hak Asasi Manusia (right to food). Terkait dengan kelembagaan, Wakil Ketua Baleg Ida Fauziah mengingatkan isi Bab X tentang Kelembagaan yang berbunyi dalam menyelenggarakan kedaulatan, kemandirian, ketahanan dan keamanan pangan, Pemerintah membentuk Badan Otoritas Pangan. Menurut Ida, dibentuknya badan baru dalam RUU ini perlu dicermati lebih mendalam. Senada dengan itu, anggota Baleg dari F-PDI Perjuangan Rieke Dyah Pitaloka mempertanyakan apakah dalam UU ini perlu membuat badan otoritas pangan tersendiri atau badan yang dimaksud sebetulnya ada irisan dengan badan yang sudah ada. (aya)
Waspada/Ist
WAKIL Bupati Labuhanbatu, Suheri Pane, SIP(dua dari kanan) dalam Lokakarya Penutupan Program Decentralized Basic Education (DBE) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, kemarin.
Labuhanbatu Apresiasi Program USAID JAKARTA (Waspada): USAID meluncurkan program pendidikan bertajuk PRIORITAS (Memprioritaskan Pembaruan, Inovasi, Kesempatan untuk Menjangkau Guru, Administrator Pendidikan dan Aiswa) di Labuhanbatu. Wakil Bupati (Wabup) Labuhanbatu, Suheri Pane, SIP merespon positif rencana tersebut dan berharap USAID bersedia bekerjasama meningkatkan mutu pendidikan di Labuhanbatu. Hal itu disampaikan Suheri saat diundang USAID menghadiri Lokakarya Penutupan Program Decentralized Basic Education (DBE) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, kemarin. Menurut Wabup, program pendidikan DBE USAID telah berhasil membantu Sumatera Utara meningkatkan mutu pendidikan. Keberhasilan ditandai tercatatnya Provinsi Sumatera Utara meraih nilai tertinggi Ujian
Nasional (UN) 2011. ”Seperti yang dipresentasikan Pak Drs Syaiful Safri, MM (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara), Sumatera Utara meriah nilai tertinggi untuk UN SMK, ranking 2 nasional untuk UN SMP dan MTs,” jelas Suheri. Dia mengatakan DBE berhasil merubah perilaku dan meningkatkan profesionalisme guru hingga lebih kreatif dan inovatif mengembangkan pembelajaran. Siswa menjadi lebih berani, kreatif dan menghasilkan banyak karya. ”Semakin profesional seorang guru, maka semakin kreatif merancang pembelajaran. Sebagai seorang professional, guru harus melakukan persiapan yang baik sebelum masuk ke kelas,” tuturnya. Suheri mengapresiasi peningkatan peran dan kepemimpinan kepala sekolah. Dia menilai program DBE berhasil melatih dan mendorong kepala sekolah menjadi manajer
sekolah yang visioner dan mampu menjalakan instruksi praktis. Kepala sekolah semakin mampu menyusun anggaran yang berbasis pada peningkatan mutu pembelajaran. ”Peran kepala sekolah sangat sentral dalam usaha peningkatan mutu. Dalam era otonomi sekolah, keberanian dan kreativitas kepala sekolah dalam menyusun anggaran, membuat kebijakan serta mengimplementasikannya, itu yang akan menentukan kualitas sekolah,” ujarnya. Menurut Suheri, peningkatan mutu pendidikan menjadi prioritas di Labuhanbatu. Dia akan menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan mengadopsi pelatihan DBE. “Bagi kabupaten seperti Labuhanbatu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi pilihan utama. Untuk bisa mencapai hal itu, maka pendidikan harus ditingkatkan mutunya,” katanya.(m07)
sebaik-baiknya, terutama melalui ketaatan pada bunyi pasal demi pasal kode etik jurnalistik yang telah kita sepakati. Selagi kita taat dan patuh pada kode etik, tidak akan ada pasal hukum yang bisa menjerat,” tegas Sofjan Lubis. Sementara Bupati Sergai Ir. H.T. Erry Nuradi, MSi dalam sambutan disampaikan Wakil Bupati Ir. H. Soekirman mengatakan, pers sebagai pilar keempat dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif, perlu secara terus-menerus menumbuhkembangkan semangat dan nilai-nilai kebersamaan antar sesama anak bangsa. “Dengan semangat kebersamaan tersebut, insya Allah upaya kita bersama untuk meraih masa depan yang lebih baik akan dapat kita capai,” kata Soekirman seraya mengucapkan terimakasih kepada PWI Cabang Sumut yang telah memilih dan menetapkan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai tuan rumahTemu Silaturahmi keluarga besar PWI se Sumut tahun 2011 di kawasan wisata Pantai Cermin. Sebelumnya, Ketua PWI Sumut Drs. Muhammad Syahrir memberi apresiasi kepada masyarakat dan jajaran Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang telah menyambut keluarga besar PWI Sumut dengan penuh sukacita. Bahkan tahun 2012 masih menyatakan siap menjadi tuan rumah untuk event Jalan Sehat Massal dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) sekaligus HUT ke-66 PWI. SuasanaTemu Silaturahmi PWI Sumut berlangsung sukacita. Selain mendapat suguhan hiburan, rekreasi air dan pemandangan alam Pantai Cermin bersama keluarga, juga disemarakkan doorprize dengan aneka hadiah menarik. Khusus dua unit televisi masing-masing dihadiahkan secara spontan oleh Ketua MPW PP Sumut Anuar Shah dan Anggota DPRD Sumut Brilian Moktar. Tak ketinggalan dua unit handphone dari Anggota DPD-RI yang juga Ketua Apindo Sumut Parlindungan Purba, SH, MM. Sejumlah mitra kerja juga hadir dalam kesempatan tersebut antara lain yang mewakili Pemprovsu, management PT Bank Sumut, PT Inalum, PT Indofood, Asian Agri Group, RSU Sari Mutiara dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Sari Mutiara Medan. (rel/m08)
Undang Investor, Pj Gubsu Jamin Tidak Ada Pungli
Waspada/Dian
MENTERI Negara PP dan PA Linda Amalia Sari Gumelar saat menerima kedatangan tokoh perempuan dari Finlandia Eva Biaudet, di Jakarta, Senin (24/10).
Tokoh Perempuan Finlandia Puji Perempuan Indonesia JAKARTA( Waspada): Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) Linda Amalia Sari menerima kedatangan tokoh penting Ombudsman Finlandia Eva Biaudet di ruang kerjanya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (24/10). Dalam perbincangan, kedua perempuan tersebut membicarakan sejumlah persoalan terkait kemajuan perempuan, khususnya dalam kancah politik dan perdamaian dunia. Eva Biaudet, mantan menteri kesehatan dan pelayanan sosial serta mantan menteri masalah gender di negaranya, mendatangi Indonesia untuk melihat langsung sejauh mana kemajuan yang telah dicapai perempuan Indonesia. Apalagi terkait resolusi 1325 tentang perempuan dan perdamaian, dimana Finlandia adalah salah satu negara yang memprakarsai dan ikut mengawasi implementasinya di sejumlah negara. Usai pertemuan, kepada wartawan Linda menyampaikan bahwasanya Eva Biaudet memuji apa yang telah dilakukan perempuan Indonesia, khususnya dalam menghadapi setiap konflik terkait perdamaian. Dicontohkan adalah konflik yang terjadi di Poso atau beberapa wilayah di Indonesia bagian Timur, bisa diselesaikan karena ada sebagian besar perempuan yang berani mengambil peran melakukan negosiasi ke pihak yang berseteru. “Tentu saja tidak bersifat langsung, tapi lewat pembicaraan lemah lembut dengan pihak-pihak tertentu yang bertikai, perempuan dapat ikut mencairkan suasana,” kata Linda. Lepas dari stigma perempuan Indonesia yang kerap menjadi sub ordinasi dalam budaya patriarki, aksi yang dilakukan perempuan untuk menjaga lingkungan dan masyarakat dari ancaman perpecahan, menjadi perhatian khusus bagi dunia. “Indonesia ini negara kepulauan, bersuku-suku dan lintas agama. Tapi kerukunan tetap terjaga. Hanya segelintir konflik, tapi semuanya bisa diredam dengan baik. Dan itu, tidak lepas dari peran perempuan,” kata Linda. Mengenai resolusi 1325 yang sudah disosialisasikan sejak 2010, Linda mengatakan sebagian besar draft nya telah diselesaikan dan dijadwalkan selesai akhir tahun ini. Peraturannya kelak akan berbentuk Peraturan Menteri Koodinasi Kesejahteraan Rakyat (Permenkokesra) dan sudah bisa diterapkan pada 2012. Di dalamnya akan diatur tentang apa saja yang harus dilakukan seluruh instansi pemerintahan, untuk melindungi perempuan dan anak apabila terjadi konflik atau bencana. Aturan tersebut sangat penting, karena bersifat operasional. Dalam resolusi tersebut, peran perempuan dalam menjaga perdamaian juga mendapat tempat tersendiri. (dianw)
Polisi Pastikan Tak Ada Demonstrasi Akbar JAKARTA (Waspada): Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Untung S Rajab mengatakan, isu aksi demo besar-besaran mahasiswa dan elemen serta unsur masyarakat pada Jumat (28/10), memprotes kepemimpin pemerintahan SBY-Boediono merupakan informasi menyesatkan. “Saya meminta informasi menyesatkan itu dihentikan, karena tidak semua masyarakat berpikiran cerdas untuk melihat informasi tersebut,” kata Untung kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Senin (24/10). Namun Untung mengaku, pihaknya telah mempersiapkan antisipasi soal isu aksi besar memprotes kepemimpinan pemerintah saat ini. ”Sampai saat ini informasi itu belum ada kita terima. Kepolisian, bohong atau tidak kita tetap respon, kita telah siapkan intelijen dan Brimob,” kata Untung. Untung mengimbau masyarakat untuk tidak terpancing dengan isu-isu dan kabar yang tidak pasti karena bisa membuat ketidaknyamanan. “Sampai saat ini Jakarta masih terbilang aman,” tuturnya. (j02)
JAKARTA ( Waspada): Pj Gubsu Gatot Pujo Nugroho memberi jaminan kepastian hukum kepada para investor yang berinvestasi di Sumut dan terbebas dari pungutan liar (pungli). “Kepastian hukun dan tidak adanya pungli bagi investor yang menanamkan modal-nya di Sumut harus kita jamin sehingga ada kenyamanan bagi investor,” ujar Gatot Pujo Nugroho menjawab Waspada usai menyaksikan pagelaran kesenian Nias yang bertajuk “Sema-lam Di Tano Niha” yang dihadiri para Dubes bebarapa negara dan investor Jepang di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Sabtu (22/10). Menurut Gatot, investasi yang sangat berpeluang sekarang ini di Sumut adalah produk industridariturunanprodukCPO. Untuk mengundang para investor datang ke Sumut, Gatot memberikan dorongan kepada pemerintah kota dan kabupaten untuk secara rutin mengadakan pagelaran kesenian dan budaya daerah masing- masing dan mengundang para duta besar. “Saya atas nama pemerintah provinsi Sumut memberikan dorongan agar pagelaran kesenian dan budaya setiap dae-
rah digelar di Jakarta dengan harapan para Dubes yang menyaksikan pangelaran itu akan menyampaikan informasi kepada para investor di negaranya bahwa Sumut merupakan salah satu kawasan yang kondusif dengan kekayaan alam serta seni dan budaya. Dengan pagelaran budaya, bukan hanya mengharapkan kedatangan investor, tapi juga akan menjadi salah satu forum untuk menjual kepariwisataan Sumut,” ujarnya. Gatot mengakui pagelaran pesona“Semalam DiTano Niha” bukan hanya berguna bagi masyarakat Nias, tapi berguna bagi bangsa dan negara, sekaligus dapat memajukan sektor pariwisata dalam upaya mempercepat pembangunan wilayah. Diakuinya, bagi pemerintah dan masyarakat Sumut, sektor pariwisata sangat penting bahkan menjadi andalan Sumut dalam pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. “Mari kita tunjukkan bahwa Sumut dapat menyuguhkan kepariwisataan yang berbasis lingkungan serta ekonomi yang berbasis budaya dan warisan,” ujar Gatot Pujo Nugroho dengan nada puas usai memberikan cendera mata kepada para Dubes yang menyaksikan pagelaran “Semalam Di Tano Niha”.
Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli, MM mengharapkan pagelaran “Semalam Di Tano Niha” ini bukan hanya dapat mendekatkan Nias ke dunia luar, tetapi, juga diharapkan mampu mengundang para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Nias yang dapat ditempuh dengan pesawat udara hanya 50 menit dari Kota Medan. Laoli mengaku, untuk mencapai hasil yang optimal mengembangkan pariwisata Nias, maka Kepulauan Nias harus terintegrasi dengan pengembangan pariwisataan Sumut, serta masuk dalam agenda pengembanganpariwisatanasional. Sementara, mewakili Menteri Pemuda Dan Olahraga, Deputi Kemenegpora Sakhyan Asmara mendukung sepenuhnya pagelaran seni dan budaya “Semalam DiTano Niha” apa lagi itu melibatkan para pemuda. Pada pagelaran seperti ini dari daerah Sumut, sangat positif dan kita harapkan, pada setiap pangelaran lebih memperbanyak atraksi budaya yang dimiliki daerah itu . “Pagelaran Semalam Di Tano Niha ini sudah bagus, tapi sebagai masukan kita sarankan pagelaran budaya lebih diperbanyak,” ujar Sakhyan Asmara. (aya)
Dugaan Persekongkolan Tender Di Inalum
KPPU Diharapkan Beri Efek Jera JAKARTA (Waspada): Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang sudah menggelar sidang perkara dugaan persekongkolan tender bahan baku utama di Inalum, Kuala Tanjung, diharapkan mampu memberikan keputusan efek jera demi tegaknya kebenaran dan keadilan, serta mampu mencegah terjadinya manipulasi di salah satu perusahaan yang dikelola BUMN itu. “Keputusan berefek jera bagi pemegang kekuasaan dalam proses tender, akan menghindarkan praktik KKN di kemudian hari,” ujar Direktur PT Ayana Nugraha Burhanuddin Siregar, SE dan Direktur PT Sarana Multi Lestari H. Richardin Syarif kepada Waspada, Senin (24/10). Burhanuddin Siregar adalah pelapor terjadinya dugaan persekongkolan tender bahan baku utama di Inalum, Kuala Tanjung. Menurut Siregar, dugaan terjadinya persekongkolan terlihat jelas dalam pelaksanaan tender, bahan baku di Inalum, dimana PT Duet Pratama hanya menyerahkan satu lembar surat penawaran dengan nilai Rp11.430 tanpa ada perincian perhitungan sesuai dengan persyaratan yang diminta panitia tender pada saat pelak-
sanaan tender sudah ditutup. Sesuai aturan, penyerahan penawaran yang disampaikan PT Duet Pratama seharusnya dinyatakan batal. Indikasi lainnya, dimana pemberitahuan pemenang tender terlalu lama (lebih dari lima bulan), sehingga panitia tender punya kesempatan mengubah atau mengutak-atik hasil tender yang akan ditetapkan panitia tender, sebagaimana terbukti dengan dikalahkannya PT Mitra Galang Usaha Sejati, yang sebelumnya sebagai pemenang tender. “PT Mitra Galang Usaha Sejati dinyatakan gugur akibat dari harga yang terlalu murah yaitu Rp3.800,- walaupun yang bersangkutan siap untuk bekerja dengan memberikan jaminan yaitu bank garansi apabila terjadi wan prestasi terhadap pekerjaan dimaksud. Kalaupun PT Mitra Galang Usaha Sejati digugurkan sebagai pemenang tender, seharusnya pemanggilan berikutnya adalah kepada pemenang kedua, namun prosedur ini tidak dilaksanakan panitia tender,” ujar Siregar. Indikasi lain, adanya usaha pembujukan dalam kurun waktu proses tender berjalan oleh peserta yang nantinya sebagai
pemenang, diarahkan oleh direktur, kepada salah satu peserta tender lainnya, sehingga nantinya, apabila telah ditetapkan sebagai pemenang untuk mengadakan kerjasama. Burhanuddin Siregar dan Richardin Syarif sebagai pelapor juga menyayangkan saksi pelapor belum pernah dihadapkan majelis hakim KPPU untuk mendapatkan diklarifikasi hasil tender. Dalih bahwa ditemukannya kesalahan cara perhitungan dengan asumsi bahwa pemenang yang ditunjuk saja yang mempunyai perhitungan yang benar, menurut Siregar dan Richardin merupakan alasan yang dicari-cari. “Semua peserta yang mengikuti tender sangat mengenal cara perhitungan tarif yang diminta yang mengacu kepada KM 35/2007. Kami semua peserta tender siap untuk uji kelayakan kepada ahli yang bersangkutan bidang KM 35/ 2007 tersebut,” tegas Siregar. Risalah dan kesimpulan sidang yang digelar KPPU atas kasus persekongkolan tender bahan baku utama PT Inalum Kuala Tanjung juga dilaporkan Burhanuddin Siregar dan Richardin Syarif ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara di Jakarta. (aya)