Waspada,senin 15 juli 2013

WASPADA Senin 15 Juli 2013

Medan Metropolitan

B3

PLN Dengan Segala Kejanggalannya BELUM hilang dari ingatan masyarakat ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkunjung ke Banten dan meresmikan PLTU Labuan 2 Banten serta PLTU Labuan Angin Sumatera Utara, pada Kamis, 28 Januari 2010.

Sebagaimana dilansir berbagai media massa, saat itu SBY menjamin tidak akan ada lagi pemadaman listrik di luar Pulau Jawa. “Tahun ini (2010) segala hal yang berkaitan dengan listrik akan dituntaskan,” ujarnya.

Tidak hanya dengan membangun pembangkit-pembangkit untuk pasokan listrik luar Jawa. Pemerintah juga akan menyalurkan kelebihan listrik di pabrik-pabrik ke pemukiman lewat cara transmisi, distribusi, perbaikan gardu dan sebagainya.

Bahkan, SBY mengaku telah mengeluarkan Peraturan Presiden terkait listrik, termasuk menyangkut percepatan proyek 10.000 MW tahap I dan II serta instruksi agar masalah pemadaman listrik maksimal di atasi pada tahun 2010.

Pasien meninggal Selang beberapa hari dari pernyataan Presiden tersebut, pemukiman penduduk di Kota Medan terus mengalami pemadaman listrik secara bergilir.

Bahkan, pemadaman listrik yang terjadi pada Senin, 8 Februari 2010, telah menyebabkan empat pasien RSU Dr. Pirngadi Medan meninggal dunia.

Peristiwa tersebut bermula ketika rumah sakit milik Pemko Medan ini mendapat giliran pemadaman listrik. Lalu mesin genset secara otomatis menyala dan menyuplai arus listrik ke seluruh gedung RSU Dr. Pirngadi.

Tiba-tiba panel listrik yang menghubungkan genset dengan gedung RSU Dr. Pirngadi terbakar. Diduga terbakarnya panel listrik tersebut akibat pemadaman yang sering dilakukan PLN secara mendadak dan berulang-ulang.

Kondisi ini menyebabkan pasokan listrik yang bersumber dari genset ke ruang rawat inap pasien menjadi terputus. Sementara PLN masih memberlakukan pemadaman listrik di seputaran RSU Dr. Pirngadi Medan.

Akibatnya, pasokan listrik ke ruang rawat inap pasien terputus. Hal ini menyebabkan peralatan medis yang menggunakan arus listrik tidak berfungsi termasuk alat pacu jantung, alat bantu pernafasan dan lain-lain.

Usaha petugas medis memberi bantuan pernafasan secara manual, ternyata tidak membuahkan hasil yang maksimal.

Pemadaman listrik yang terjadi lebih dari dua jam itu menyebabkan empat pasien di rumah sakit tersebut meninggal dunia.

Setelah itu, pemadaman listrik secara bergilir yang terjadi sepanjang tahun telah memicu berbagai peristiwa kebakaran.

Tidak sedikit rumah penduduk yang musnah terbakar berawal dari pemadaman listrik. Lilin yang digunakan sebagai pengganti lampu terjatuh dan membakar perabotan hingga akhirnya api memusnahkan seisi rumah.

Komponen tua Setiap kali terjadi pemadaman listrik secara bergilir, PLN selalu berdalih telah terjadi desifit akibat kerusakan mesin. Hal ini disebabkan mesin pembangkit listrik di Belawan sudah tua.

Alasan klasik lainnya yakni, PLN melakukan pemeliharaan/ perbaikan jaringan. Tidak jarang disebutkan pemadaman listrik akibat hujan lebat disertai angin kencang.

Karena tidak mau begitu saja percaya dengan alasan tersebut, Anggota DPD RI asal Sumut Parlindungan Purba, SH, MM berinisiatif meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Sicanang, Belawan. Hal ini juga terkait banyaknya keluhan masyarakat dan pengusaha. Terutama soal tagihan listrik yang tidak pernah berkurang meski sering terjadi pemadaman secara bergilir.

Dalam kunjungannya pada Senin, 18 Maret 2013 tengah malam sekira pukul 23:00, Parlindungan Purba menemukan banyaknya komponen atau peralatan mesin PLTGU yang sudah kadaluarsa, bahkan tidak diproduksi lagi.

Dampaknya, kerusakan pada mesin pembangkit akan kembali terjadi sehingga pemadaman listrik secara bergilir di wilayah Sumbagut tidak bisa dihindarkan.

“Komponen atau modul ini sudah berusia sekira 23 tahun.

Karena itu, kita harus merakit sendiri komponen ini dengan menggabungkan komponen lama yang masih bisa digunakan,”kataAsistenManagerPemeliharaan PLTGU Sicanang ErnamankepadaParlindunganPurba.

Mendengar penjelasan itu, Parlindungan terkejut dan heran. Pasalnya, BUMN besar seperti PLTGU Sicanang masih mempertahankan komponen yang sudah tua tanpa berusaha mencari pengganti yang lebih baik dan lebih canggih.

“Mengherankan juga perusahaan sebesar ini tidak bisa mencari atau membeli peralatan baru yang lebih baik. Jadi, kemana saja digunakan keuntungan yang diperoleh PLN selama ini,” ujarnya.

Kepada Waspada Parlindungan mengatakan, PLN terus menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL). Anehnya, kenaikan TDL tersebut tidak dibarengi peningkatan kualitas pelayanan. “Masyarakat terus dibebankan dengan kenaikan TDL, sementara listrik sering padam dengan berbagai alasan klasik. Ini sangat janggal. Bahkan ada masyarakat yang bertanya-tanya, kenapa listrik sering padam tapi tagihan yang harus dibayar tidak berkurang,” ujarnya.

Ketidakadilan yang dirasakan masyarakat yakni ketika pembayaran listrik terlambat, PLN langsung memberikan sanksi berupa denda. Bahkan, PLN langsung memutus aliran listrik ke rumah pelanggan jika tagihan belum juga dibayar hingga batas waktu yang telah ditentukan.

TDL naik Di penghujung tahun 2012, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menyatakan, pemerintah memastikan akan menaikkan tarif dasar listrik sebesar 15 persen secara bertahap untuk pelanggan di atas 900 watt mulai 1 Januari 2013.

“Masyarakat pengguna listrik 450 watt dan 900 watt tarifnya tidak naik, karena banyak dari mereka kurang mampu,” kata Jero Wacik, Rabu (26/12).

Dia mengatakan, dalam rapat dengan DPR terdapat tiga opsi kenaikan TDL, pertama langsung dinaikkan sebesar 15 persen. Opsi kedua naik tiap bulan dan opsi ketiga naik per tiga bulan.

“Jadi opsi yang diambil adalah ketiga, yaitu kenaikkan TDL per tiga bulan dengan besaran 4,3 persen tiap kali kenaikkan,” ujarnya.

Menurut dia langkah itu merupakan bentuk subsidi silang yang dilakukan untuk masyarakat kelas bawah yang banyak menggunakan listrik dengan daya 450 watt dan 900 watt.

Jero mengatakan, untuk sektor industri memiliki strata kenaikkan yang berbeda. Dia mencontohkan untuk industri garmen kenaikkan tarif listrik tidak terlalu tinggi. “Tapi untuk industri hiburan dan spa naik banyak,” ujarnya.

Setelah pernyataan Jero tersebut, PLN langsung menaikkan TDL sebesar 4,3 persen per 1 Januari 2013. Lalu, kenaikan TDL sebesar 4,3 persen kembali diberlakukan pada 1 April 2013.

Meski telah menaikkan TDL sebanyak dua kali, namun PLN tetap tidak mampu memberi pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Buktinya, pemadaman listrik secara bergilir terus terjadi dan tidak beraturan.

Jadi, apa gunanya kenaikan TDL tersebut jika tidak ada jaminan pelayanan yang lebih baik dari PLN? Bentuk Pansus Melihat kinerja PLN khususnya di Sumatera Utara semakin buruk, DPRDSU sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kelistrikan. Pansus ini disahkan dalam rapat paripurna pada Selasa, 18 Juni 2013.

Ketua Pansus Ajib Shah menilai PLN berbohong karena tidak mampu memenuhi janjinya mengatasi krisis listrik berkepanjangan di Sumut. Hal ini telah merugikan masyarakat dan sektor dunia usaha.

“Berdasarkan hasil peninjauan yang kami lakukan di lapangan ternyata beberapa pembangkit listrik yang semula diharapkan selesai beroperasi pertengahan tahun ini, ternyata belum menunjukkan tanda-tanda bakal selesai,” kata Ajib Shah kepada wartawan usai pembentukan Pansus Kelistrikan yang terdiri dari beberapa anggota Komisi D DPRDSU. Menurut Ajib Shah, sudah terlalu banyak uang rakyat terserap untuk membangun proyekproyek kelistrikan tersebut, namun tidak juga mampu mengatasi persoalan krisis listrik di Sumut.

Terbentuknya Pansus Kelistrikan DPRDSU membawa angin segar bagi masyarakat. Setelah bertahun-tahun pelanggan listrik di Sumatera Utara ini merasa dirugikan oleh PLN, kini mereka berharap DPRDSU melalui Pansus Kelistrikan mampu membongkar ‘misteri’ dibalik pemadaman bergilir tersebut.

Ben, 40, penduduk Kecamatan Medan Kota, Sabtu (13/7), mengungkapkan sejumlah kejanggalan dibalik pemadaman listrik secara bergilir di ibukota Provinsi Sumatera Utara ini.

“PLN selalu menyatakan defisit pasokan listrik sehingga terjadi pemadaman. Anehnya, PLN terus menerima pemasangan baru. Lihat saja pembangunan pusat bisnis di Jln. Jawa/ Jln.Timor, komplek pertokoan di Jln. Gaharu/Perintis Kemerdekaan dan lainnya. Jelas ini bukan pemasangan baru untuk kategori rumah tangga sehingga membutuhkan pasokan listrik cukup besar. Seharusnya pemasangan baru ini dihentikan sampai PLN bisa mengganti mesin pembangkit yang sudah tua dan mengatasi defisit pasokan listrik,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Ben, pihak PLN menyatakan bahwa beban puncak terjadi pada pukul 17:00 hingga 22:00. Kenyataannya, pemadaman listrik sering terjadi di luar waktu beban puncak tersebut. “Listrik lebih sering padam pada pagi dan siang hari.

Terkadang listrik juga padam pada tengah malam, dinihari dan subuh. Jelas itu bukan waktunya beban puncak sehingga tidak mungkin terjadi defisit,” tambahnya.

Kemudian, Ben mengungkapkan keyakinannya bahwa

banyak pelanggan yang merasa janggal dengan tagihan biaya pemakaian listrik dari PLN. Sebab, jumlah tagihannya selalu sama, baik ketika sering terjadi pemadaman listrik maupun ketika kondisi listrik normal.

“Seharusnya PLN memberi kompensasi kepada pelanggan berupa pemotongan biaya pemakaian listrik atas terjadinya pemadaman bergilir. Kalau tidak ada kompensasi, maka pemadaman listrik akan terus terjadi dengan berbagai alasan,” ujarnya.

Bayangkan saja, lanjut Ben, dengan adanya pemadaman listrik, PLN akan tetap meraih keuntungan. Sebab, saat listrik padam, praktis mesin pembangkit tidak berfungsi dan pemakaian BBM menjadi lebih hemat.

Lalu, tagihan biaya pemakaian listrik milik pelanggan tidak berkurang, meski sering terjadi pemadaman bergilir. Inilah indikasi bahwa oknum petugas pencatat meter main tebak.“Jadi, dengan adanya pemadaman listrik,makaPLNakanmengalami keuntungan besar,” ujarnya.

Ben juga menyindir tentang pemadaman listrik secara bergilir yang jarang terjadi di kawasan pemukiman pejabat di Jln. Sudirman Medan. “Mungkin pejabat-pejabat itu tidak bisa dibohongi. Karena itu, pemadaman listrik hanya berlaku untuk pemukiman masyarakat biasa.

Sebab, hanya masyarakat seperti kita-kita ini yang bisa dibohongi dan tidak berani melawan pihak PLN,” ujarnya sambil tersenyum sinis.

Campakkan data Setelah menerima berbagai masukan dari masyarakat, akhirnya DPRDSU menggelar rapat dengar pendapat dengan pihak PLN, Selasa (2/7).

Rapat ini berlangsung panas karena Anggota DPRDSU emosi setelah mendengar pernyataan pihak PLN yang tidak bisa menjamin listrik tidak padam selama bulan suci Ramadhan.

Menyikapi hal itu, Anggota Komisi D H. Zulkifli Effendi Siregar langsung bereaksi keras dan menyebut manajemen PLN bobrok. PLN selalu menyebutkan alasan sangat klasik. Yakni masalah perawatan, jaringan terkena pohon dan sejenisnya.

Menurut Zulkifli, semua keterangan disampaikan pihak PLN tidak sama dengan apa yang dirasakan masyarakat. Pemadaman listrik secara bergilir paling lama tiga jam, juga dibantah Zulkifli Siregar.

“Hampir setiap hari listrik padam dan waktunya tidak beraturan. Tadi pagi (Selasa, 2/ 7), di rumah saya lampu mati pukul 05:00. Sampai saya berangkat ke DPRDSU pukul 09:00, lampu belum juga nyala,” ungkapnya.

Hal paling ekstrim dilakukan anggota Komisi D, Marahalim Harahap, SH, MHum. Dia mencampakkan data yang dipegangnya karena pihak PLN tetap menyebutkan saat ini Sumut terjadi defisit listrik.

Datanya berbeda-beda. Ada pihak PLN menyebut defi-sit 400 mega watt (MW), ada 150 MW, 200 MW dan 250 MW. Dia mengaku bingung melihat pernyataan pihak PLN yang hadir.

Marahalim mengaku memiliki data berbeda yang diperoleh dari ekspose PLN pada rapat dengar pendapat dengan Komisi D beberapa bulan lalu.

Menurut data itu, walaupun Sumut telah menyuplai listrik ke Aceh 66 MW dan Riau 50 MW, tapi masih juga memiliki cadangan 38 MW. Dia mengaku heran, mengapa hari itu pihak PLN menyatakan defisit.

“Apakah yang saya pegang ini bukan data PLN? Kalau ini diakui data PLN, mengapa saat

ini kalian menyebut Sumut defisit daya,” katanya sambil mencampakkan data tersebut.

Kerusuhan Lapas Kemarahan masyarakat terhadap PLN atas pemadaman listrik, justru terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjunggusta, Kamis (11/7) malam.

Listrik yang padam sejak Kamis (11/7) subuh hingga petang membuat ribuan narapidana mengamuk. Pasalnya, pemadaman listrik tersebut menyebabkan terputusnya pasokan air. Mereka merusak dan membakar gedung Lapas. Lebih 200 narapidana melarikan diri dalam kerusuhan itu.

Menanggapi peristiwa ini, Waspada, Jumat (12/7), menghubungi anggota Pansus Kelistrikan DPRDSU. Mereka adalah Zulkifli Effendi Siregar, Budiman Nadapdap dan Marahalim Harahap. Ketika dihubungi melalui telefon, ketiganya menyebutkan, peristiwa ini merupakan bukti PLN selalu menganggap enteng masalah.

Sebelumnya, kata Zulkifli, DPRDSU sangat khawatir akan terjadi gejolak bila PLN memadamkan listrik pada bulan suci Ramadhan. Kekhawatiran itu didasarkan atas banyaknya keluhan masyarakat yang disampaikan kepada DPRDSU. “Ternyata benar. Napi Lapas Tanjunggusta bereaksi. Kejadian seperti itu yang kita khawatirkan. Makanya kita tegas, minta PLN untuk tidak memadamkan listrik pada bulan suci Ramadhan,” kata Zulkifli.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Fraksi PDIP Budiman Nadapdap. “Benar kan kekhawatiran kita. Sebelum Rama-dhan kita sudah ingatkan PLN,” lanjut Budiman.

Menurut Budiman, PLN terlalu menganggap enteng permasalahan. Padahal DPRDSU sudah sangat keras mengingatkan PLN agar tidak memadamkan listrik, paling tidak pada bulan suci Ramadhan. Karena gejala akan terjadi gejolak sudah terlihat sebelum Ramadhan.

Yakni masyarakat merusak kantor PLN di Rantauprapat.

Sementara, PLN Regional Sumatera Utara enggan memberikan komentar terkait tudingan pihak Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bahwa kerusuhan yang terjadi di Lapas Tanjunggusta Medan diakibatkan listrik padam dan air tidak mengalir.

Namun pihak PLN mengakui, ada terjadi pemadaman di kawasan tersebut akibat trafo yang terbakar. “Kita tidak mau berkomentar atas tuduhan tersebut. Kita hanya bisa mengomentari masalah kelistrikan.

Memang kemarin (Kamis, 11/ 7) terjadi pemadaman listrik di kawasan Lapas Tanjunggusta.

Pemadaman tersebut disebabkan adanya trafo yang terbakar,” kata Deputi Manajer Hukum dan Humas PLN Regional Sumut Raidir Sigalingging kepada wartawan, Jumat (12/7).

Terlepas dari berbagai alasan klasik yang disampaikan pihak PLN, kini masyarakat awam secara kasat mata sudah bisa melihat berbagai kejanggalan dibalikpemadamanlistrikbergilir.

Mulai dari kenaikan TDL yang tidak dibarengi dengan meningkatnya kualitas pelayanan hingga pihak PLN yang terus menerima pemasangan baru untuk pusat bisnis dan pertokoan di tengah alasan defisit pasokan listrik.

Masih pantas kah PLN dipercaya untuk menangani masalah kelistrikan di Indonesia khususnya Sumatera Utara?

Kini, seluruh lapisan masyarakat sedang menanti kejujuran dari pihak PLN atas segala kejanggalan itu.(m25/h03/m12/m41)

Aliansi Ormas Islam Desak KPK Periksa Direksi PLN MEDAN (Waspada): Aliansi Ormas Islam Sumatera Utara Pembela Masjid mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa jajaran direksi PLN Wilayah I Sumatera Utara dan Kota Medan karena selalu melakukan pemadaman listrik sesuka hati, terutama di bulan suci Ramadhan ini.

“Dalih pemadaman listrik selalu dikaitkan dengan kerusakan mesin pembangkit sehingga terjadi defisit listrik. Setiap tahun selalu itu saja alasannya sehingga kita merasa curiga dengan adanya dugaan permainan dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM) ataupun pengadaan mesin pembangkit listrik,” sebut Drs H Leo Imsar Adnans, Ketua Umum Aliansi Ormas Islam Sumatera Utara Pembela Masjid kepada Waspada, Minggu (14/7).

Karena itu, lanjut Leo Imsar Adnans, pihaknya mendesak KPK segera melakukan audit di instansi yang menguasai perlistrikan di Sumatera Utara.

Sebab, diduga ada ‘penyimpangan’ dalam pengelolaan BBM dan pengadaan mesin pembangkit sehingga menimbulkan permasalahan rutin setiap tahunnya.

Menurut Leo Imsar, permasalahan pemadaman listrik di Sumut khususnya Kota Medan, bukan merupakan persoalan baru. Bahkan, intensitas pemadaman di bulan suci Ramadhan cenderung meningkat. Ironisnya, saat musim pertandingan sepakbola internasional digelar, PLN tidak pernah memadamkan listrik.

“Pemadaman listrik yang terjadi di bulan suci Ramadhan akan menganggu kekhusyukan umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah, apalagi saat melaksanakan shalat Tarawih,” sebut Leo Imsar.

Aliansi Ormas Islam menilai pemadaman listrik oleh PLN ini sudah sangat merugikan masyarakat terutama pelaku usaha karena aktivitas perekonomian terkendala akibat pemadaman listrik yang tidak menentu. Sebagai contoh, padamnya listrik membuat lampu pengatur lampu lalulintas (traffic light) menjadi tidak berfungsi. Akibatnya, terjadi kemacatan dan kesemrawutan lalulintas sehingga mengganggu aktivitas masyarakat. Belum lagi pemadaman listrik secara mendadak yang mengakibatkan rusaknya peralatan elektronik.

Aliansi Ormas Islam juga mengimbau pimpinan PLN di Medan dan Sumut lebih bijaksana dalam mengatasi pemadaman listrik terutama di bulan suci Ramadhan.

Pemadaman yang terjadi berulang-ulang dan hampir setiap periode, bukan saja mengindikasikan lemahnya kinerja manajemen, tetapi patut dicurigai ada sesuatu di PLN yang sengaja tidak dituntaskan penyelesian atau perbaikannya.

Niat baik direksi dan pejabat di PLN untuk mengatasi masalah pemadaman listrik ini, dinilai sangat kurang. Bahkan buruknya kinerja ini diduga terkait dengan kebijakan para petinggi PLN. Sudah saatnya KPK turun tangan menyelidiki/memeriksa majanemen PLN Sumatera Utara dan Medan guna mendudukkan permasalahan sebenarnya.

Sebab, masyarakat mencurigai adanya ketidakberesan di PLN Sumut dan Medan.

“Pro aktif KPK juga sangat diharapkan guna menyelesaikan masalah di PLN sampai tuntas sehingga tidak ada lagi pemadaman listrik di Sumatera Utara khususnya Kota Medan,” demikian Leo Imsar.(h04)

Waspada/Surya Efendi

TETAP PADAM: Dua teknisi sedang memperbaiki jaringan listrik di Medan, baru-baru ini. Meski pemeliharaan/perbaikan sering dilakukan namun pemadaman listrik bergilir terus terjadi, terutama di bulan suci Ramadhan.

PLN: Pembangkit Listrik Di Sumut Masih Pas-pasan MEDAN (Waspada): PLN hanyalah operator yang menjalankan regulasi pemerintah dalam memberi pelayanan kepada masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan penerangan listrik.

Dalam menjalankan regulasi tersebut, PLN selalu berupaya dan bekerja maksimal untuk melayani masyarakat Indonesia, khususnya Sumut.

Hal tersebut dikatakan Deputi Manajer Hukum dan Humas PT PLN (Persero) Regional Sumut Raidir Sigalingging menjawab pertanyaan Waspada, terkait dengan kinerja PLN yang dinilai buruk oleh masyarakat.

Saat ini, kata Raidir, PLN terus berupaya memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat, terutama di saat bulan suci Ramadhan ini. PLN berupaya tidak memadamkan listrik di saat umat Islam menjalankan ibadah, terutama pada malam hari. “Kalaupun ada pemadaman akibat gangguan di kawasan-kawasan tertentu, petugas di lapangan segera turun mengatasinya,” ujar Raidir yang tidak memungkiri listrik padam yang diakibatkan berbagai gangguan pasti tetap ada dan itu di luar beban puncak.

Terkait dengan kenaikan TDL, Raidir mengatakan, kenaikan itu bukan PLN yang menetapkan.

PLN hanyalah operator yang menjalankan regulasi pemerintah. “PLN ini ibarat sopir angkot, sedangkan pemilik angkotnya adalah pemerintah. TDL pemerintah yang menetapkan, DPR yang rapat menyetujui, sedangkan PLN hanya menjalankan,” ujarnya.

Mengenai kondisi kelistrikan saat ini, Raidir mengatakan, pasokan listrik dari pembangkit yang ada di Sumut dalam kondisi pas-pasan, permintaan dengan kemampuan daya yang dihasilkan masih sama. Seharusnya, sesuai dengan teori ilmu kelistrikan, kondisi listrik aman itu harus ada stok sekitar 30 persen, ini baru namanya aman. Jadi saat beban puncak 1.600 MW, harus ada stok 30 persen dari beban puncak. Dengan demikian jika ada mesin pembangkit besar yang rusak, masih ada cadangan 30 persen, sehingga kondisi listrik tidak terganggu,” ujarnya seraya mengatakan, kalaupun ada cadangan di Sumut masih sangat kecil.

Sedangkan untuk pembangunan pembangkit baru guna memenuhi stok 30 persen tersebut, itu keputusannya dari pemerintah pusat, sedangkan PLN hanya bisa berencana menambah pembangkit guna memenuhi pasokan listrik di daerah ini. “PLN punya rencana membangun pembangkit hingga 25 tahun ke depan, namun pelaksanaan tergantung dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Pemasangan Baru Terkait dengan kondisi kelistrikan Sumut yang pas-pasan bahkan sering mengalami deficit, namun PLN tetap menerima pemasangan baru termasuk perkantoran dan pusat bisnis, Manager PLN Area Medan Abdul Haris Nasution mengatakan, defisit yang terjadi tidak sepanjang waktu, hanya terjadi saat adanya kerusakan pada mesin pembangkit yang ada.

Sehingga, katanya, terkait permintaan masyarakat untuk mendapatkan listrik, PLN tidak bisa menolaknya karena mereka juga punya hak untuk mendapatkan pelayanan listrik. “Kalau kita tidak menerima permintaan pelayanan listrik tersebut, maka kita akan dianggap melakukan diskriminasi di negeri sendiri, khususnya di Sumut,” ujarnya.

“Kita juga tidak bisa menolak permintaan perkantoran maupun pusat bisnis yang dibangun di daerah ini. Sebab, kalau tidak dilayani, maka akan dikatakan menghambat pertumbuhan perekonomian di Sumut. Bahkan perekonomian di Sumut tidak akan berkembang, karena tidak terpenuhinya infrastruktur listrik di daerah ini,” tambahnya.

Abdul Haris menyebutkan, masalah defisit

di Sumut memang kondisi yang terjadi saat ini, namun PLN terus berupaya mengatasi defisit tersebut. Pelayanan penerimaan pemasangan baru juga mengikuti perkembangan dimana, direncanakan pada tahun 2013 ini, akan masuk daya dari Naganraya sebesar 100 MW dan pada 2014 akan masuk lagi dari PLTU Pangkalansusu 200 MW. Bahkan, akan ada tambahan daya dengan menyewa mesin swasta sebesar 150 MW. “Dengan tambahan daya tersebut, kita sudah memprediksi dan tetap melayani permintaan masyarakat akan listrik. Sehingga penerimaan layanan pemasangan baru ini bisa terpenuhi dengan masuknya tambahan daya dari beberapa pembangkit tersebut, sehingga tidak mengganggu kondisi listrik yang sudah ada,” ujarnya.

Itu sebabnya, PLN tetap menerima pemasangan baru. Apalagi, di Sumut saat ini ada beberapa daerah rasio elektrifikasinya masih di bawah 50 persen. Artinya masih ada masyarakat yang belum menikmati layanan listrik.“Sehingga, kalau kita tidak memberikan pelayanan pemenuhan listrik ini, maka kita akan dianggap melakukan diskriminasi di negeri sendiri,” ujarnya.

Siap Terima Laporan Terkait dengan pemadaman listrik yang sering terjadi, sedangkan tagihan listrik pelanggan tetap sama atau membengkak, Abdul Haris mengatakan, pelanggan dipersilahkan untuk membuat laporan pengaduan ke kantor PLN terdekat sambil membawa bukti agar bisa dilakukan investigasi.

“Kalau ada pelanggan yang merasa pada saat listrik sering padam, namun tagihan tetap sama atau malah lebih besar, silakan lapor ke PLN terdekat. Kalau ada tagihan yang melonjak, pasti ada terjadi kesalahan. PLN akan melakukan investigasi, dimana letak kesalahannya,” ujarnya.

Kalau listrik mati, lanjut Abdul Haris, tentunya tidak ada pemakaian. “Kalau memang ada kesalahan di pencatatan, PLN akan memberikan sanksi kepada petugasnya di lapangan karena salah mencatat dan perusahaannya akan diberi pinalti.

Sedangkan bagi pelanggan akan dinormalkan kembali tagihannya,” tegas Abdul Haris.

Dia menyebutkan, berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan PLN Area Medan, Abdul Haris menyebutkan, akibat pemadaman yang sering terjadinya di Medan ini, penggunaan kwh untuk PLN Medan mengalami penurunan. “Begitu juga dengan kwh yang dijual kepada pelanggan juga menurun, penurunannya sekira 10 persen, sehingga pendapatan yang diterima PLN juga menurun,” ujarnya.

Sementara itu, terkait dengan terus masuknya BBM solar untuk pembangkitan listrik di Sumut, sedangkan mesin tidak beroperasi karena sedang perbaikan, Humas PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (KitSBU) Probo Sulistiyo saat dikonfirmasi mengatakan, saat ini memang pembangkitan di Sumut sebagian besar masih menggunakan bahan bakar jenis solar atau mencapai 55 persen lebih, sedangkan sisanya masih menggunakan tenaga gas, air, batubara dan lainnya.

“Sebagian besar mesin pembangkit di Sumut menggunakan solar, sedangkan yang tidak beroperasi hanya empat pembangkit, sehingga BBM solar tetap disuplai untuk mengoperasikan beberapa mesin pembangkit lainnya agar kelistrikan di Sumut tetap menyala,” ujarnya.

Menurutnya,dengantidakberoperasinyaempat mesin pembangkit tersebut, tentunya penggunaan BBMsolarberkurang.Namun,berapaberkurangnya jumlah penggunaan solar tersebut belum diketahui, karena akan dilakukan penghitungan secara periodik. “Akan ada laporan pertanggungjawaban penggunaansolarsetiapbulannyadandisampaikan langsung ke pusat,” ujarnya. (m41)