Medan Metropolitan
WASPADA Sabtu 27 Juli 2013
Waspada/Rudi Arman
SEJUMLAH mobil terlihat parkir di depan Stasiun Kereta Api Medan dan City Railink Station di Jln. Kereta Api Medan, Jumat (26/7).
A3
Waspada/Andi Aria Tirtayasa
SEJUMLAH taksi terlihat parkir di Jln. Jawa persis di depan markas Polsek Medan Timur dan depan terminal KA Medan - KNIA.
Lahan Parkir Stasiun KA Minim Depan Polsek Medan Timur Jadi Lokasi Mangkal Taksi Dan Betor MEDAN (Waspada): Lahan parkir Stasiun Besar KA Medan sangat minim sehingga kendaraan bermotor sulit berhenti untuk menjemput penumpang. Kondisi ini semakin parah dengan beroperasinya terminal KA Medan – Kuala Namu Internasional Airport (KNIA) di Jln. Jawa, Kel Gang Buntu, Kec Medan Timur. Pantauan Waspada di lapangan, Jumat (26/7), akibat minimnya lahan parkir terutama di depan terminal KA Medan – KNIA Jln. Jawa, sejumlah angkot dan becak bermotor (betor) terpaksa mangkal di depan Polsek
Medan Timur. Akibatnya, Jln. Jawa dan Jln. Irian Barat menjadi rawan macat. Selain banyaknya kendaraan bermotor yang parkir di depan terminal KA Medan – KNIA, juga banyak kendaraan bermotor yang keluar-masuk ke gedung Lotte Mart dan RS Murni Teguh. Pantauan Waspada, Jumat (26/7), sejumlah taksi terlihat mangkal mulai dari depan markas Polsek Medan Timur hingga ke depan terminal KA Medan - KNIA yang baru beroperasi itu. Tak hanya taksi, belasan betor juga parkir dengan tertib menunggu penumpang yang baru keluar dari terminal atau pengunjung pusat grosir Lotte Mart.
Pada jam-jam tertentu, arus lalulintas terlihat macat bahkan hingga ke Jln. Veteran. Kemacatan semakin parah karena masih terlihat mobil-mobil yang parkir di pinggir Jln.Veteran dan beberapa kontainer terlihat diletakkan di pinggir Jln. Timor. Keberadaan taksi dan betor yang mangkal itu ternyata dikoordinir oleh sekelompok orang. Mereka mengutip uang setoran dari para supir taksi dan penarik betor agar bisa mangkal di Jln. Jawa untuk menunggu penumpang. “Setiap penarik betor wajib membayar setoran per hari kepada koordinatornya agar bisa mangkal dan mencari penumpang di sini,” sebut seorang
penarik betor. Sementara itu, petugas Unit Lalulintas Polsek Medan Timur dan petugas Dinas Perhubungan terlihat sibuk mengatur arus lalulintas di jalan yang mulai dipadati kendaraan itu. “Banyak taksi dan betor yang parkir di pinggir jalan, apalagi tidak ada larangan parkir. Mereka sudah parkir dengan tertib,” sebut seorang personel Unit Lalulintas Polsek Medan Timur kepada Waspada. Stasiun Besar KA Sementara itu sejumlah unit mobil terlihat parkir di depan Stasiun Besar Kereta Api Medan, Jumat (26/7). Seharusnya, lokasi tersebut dikosongkan agar arus lalulintas di sepanjang Jln. Ke-
reta Api tidak mengalami kemacatan. Bahkan rambu larangan parkir yang semula dipasang di lokasi tersebut, kini telah raib dan berganti dengan tanda parkir. Tidak ada satupun petugas Dishub dan Sat Lantas Polresta Medan yang berada di depan Stasiun Kereta Api untuk mencegah pemilik mobil parkir di lokasi itu. Sebaliknya, di lokasi tersebut terlihat petugas parkir yang mengutip retribusi kepada pemilik kendaraan. Kasat Lantas Polresta Medan Kompol M. Budi Hendrawan yang dikonfirmasi mengatakan, masalah parkir Dishub yang berwenang.“Coba tanyakan kepada Dishub,” katanya. (h04/m39)
Perubahan Arus Lalulintas Kurang Persiapan MEDAN (Waspada): Belum terurainya kemacatan di sepanjang Jln. Balai Kota dan Jln. Kapten Maulana Lubis disebabkan kurangnya persiapan Pemko Medan dalam pengalihan arus lalulintas pasca beroperasinya Terminal City Check In di Stasiun Besar KA Medan. “Kemacatan yang ada, merupakan konsekuensi dari kurangnya persiapan Pemko Medan dalam perubahan arus. Dalam hal ini, tidak ada perisapan dengan memasang ramburambu, serta tidak melakukan sosialiasi sebelumnya,” kata pengamat transportasi di Medan Filianti Bangun saat dihubungi melalui telepon seluler, Jumat (26/7). Seharusnya, menurut Filianti, Pemko Medan melakukan sosialisasi dengan menggunakan media massa dan elektronik. Apakah pengalihan arus di Jln. Bukit Barisan itu hanya untuk angkutan umum atau semua moda. Dishub harus memikirkan bagaimana nasib para pegawai yang berkantor di seputaran Jln. Bukit Barisan. Pemicu kemaca-
tan disebabkan karena kurang pahamnya masyarakat, apakah jalan tersebut satu arah atau dua arah. Akhirnya pengendara mencari jalan alternatif sendiri. “Mereka berputar-putar sehingga menimbulkan antrean kendaraan. Ini bisa dilihat Pemko tidak memiliki perencanaan yang matang,” katanya. Seharusnya, Dishub sudah
mempersiapkan rambu-rambu dan minimal pengalihan arus kendaraan sudah dilakukan satu minggu sebelumnya sehingga masyarakat tidak cari-cari jalan dan berputar-putar,” imbuhnya. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan Renward Parapat mengakui terjadinya kemacatan pasca dioperasikannya Terminal City Check In
karena kurang so-sialisasi. Fakta ini berdasarkan evaluasi dengan Kasat Lantas Polresta Medan di sejumlah ruas jalan khususnya di seputar Lapangan Merdeka. “Jadi hasil evaluasi dengan Kasat Lantas, Kamis (25/7), masih ada parkir berlapis di depan Stasiun KA. Kita sudah meminta juru parkir (jukir) agar
tidak membiarkan parkir mobil berlapis,”katanya. Bukan hanya parkir berlapis, menurut Renward, pengemudi betor masih “bandel” karena mencari penumpang di depan Stasiun KA. “Betor juga masih banyak menerobos, padahal kita sudah membuat tempat untuk mereka, termasuk taksi,”katanya.(m50)
Dahlan Iskan Berikan Kuliah Umum Di AMIK Medicom
Waspada/Ferdinan Sembiring
DAHLAN Iskan menyampaikan kuliah umum di hadapan mahasiswa/i AMIK Medicom.
MEDAN (Waspada): Menteri BUMN RI Dahlan Iskan memberikan kuliah umum kewirausahaan kepada 3.600 mahasiswa/i Medicom di gedung Pardede Hall Medan, Rabu (24/7). Ketua Yayasan AMIK Medicom dr. Reinhard Silalahi mengucapkan terima kasih kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Letnan Jenderal TNI (Purn) DR.TB Silalahi, SH atas kesediaannya memberikan kuliah umum kewirausahaan di AMIK Medicom. “Acara ini sangat penting dan bergengsi karena ilmu
kewirausahaan akan langsung disampaikan oleh pakarnya dan pejabat tinggi negara,” katanya. T.B Silalahi yang menghantarkan acara itu mengatakan, Dahlan Iskan adalah seorang pemimpin masa depan yang jujur, pekerja keras, visioner, cepat mengambil keputusan, rendah hati dan berintegritas tinggi. Beliau juga membagikan 4.000 eksemplar buku secara gratis kepada mahasiswa Medicom. Dahlan Iskan mengapresiasi Medicom yang didirikan dr. Reinhard Silalahi. “Saya kagum karena pendidikan seperti AMIK Medicom inilah yang bisa langsung menjawab persoalan masyarakatsecaranyata,”ujarnya. Robin Antoni Sianipar, S.Kom Pembantu Direktur III bagian kemahasiswaan menyatakan bangga terhadap mahasiswa/i yang sangat antusias mengikuti kuliah umum ini. Dia juga mengaku bangga karena 8 mahasiswa/i Medicom mendapatkan hadiah Rp5 juta dari pak Menteri karena mampu menjawab pertanyaan dengan baik. Sedangkan Direktur AMIK Medicom Kamson Sirait, ST mengatakan, pak Menteri sangat menikmati perkuliahan umum tersebut karena pendidikan gaya AMIK Medicom yang spesifik dan berorientasi pada kuliah sambil bekerja. Hal ini relevan dengan topik kewirausahaan yang disampaikan pak Dahlan, setiap mahasiswa/i Medicom dididik agar bekerja keras sejak muda dimana setiap hari 5 jam belajar di kampus, 7 jam praktik di tempat kerja. “Hal ini sangat berdampak positif bagi perkembangan keterpelajaran seorang mahasiswa,” kata Kamson Sirait.(m49)
Anggota Banggar DPR RI Usulkan Airportax Dihapus MEDAN (Waspada): Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dr Capt Anthon Sihombing mengusulkan, sebaiknya biaya Aiportax atau Passenger Service Charge (PSC) dihapus baik di Bandara Kualanamu maupun bandara lainnya di Indonesia. Pengutipan biaya tersebut tidak mencerminkan masyarakat Indonesia menuju masyarakat modern, padahal negara Indonesia sudah lama maju. “Jadi, untuk apa Airportax yang kesannya merepotkan penumpang, padahal biaya itu terus dibebankan saat akan bertolak ke kota-kota besar dan tujuan luar negeri,” ujar anggota Komisi IV DPR RI Anthon Sihombing menjelang bertolak ke Jakarta di Bandara Polonia Medan,
Rabu (24/7) malam. Menurut dia, malah ada yang mengusulkan biaya tersebut agar dipungut lebih besar lagi dari saat ini Rp75 ribu/ penumpang rute luar negeri menjadi Rp100 ribu. “Saya benar-benar heran,” katanya. Anthon mengusulkan, kalau memang biaya itu harus dibebankan kepada penumpang, sebaiknya diinclude atau digabungkan dengan pembelian tiket seperti Garuda, sehingga tidak merepotkan penumpang dan mengeluarkan biaya lagi saat berada di bandara. Kata dia, hanya di Indonesia penumpang pesawat dipungut biaya Airportax, sementara di Singapura dan Eropa bebas biaya tersebut. Anthon yang kembali ke
Jakarta bersama istri menumpang penerbangan terakhir Garuda GA-195. Kedatangannya dalam kaitan memantau suasana terakhir di kawasan terminal keberangkatan dalam negeri Bandara Polonia Medan. “Pemindahan Bandara Polonia ke Kuala Namu kesannya amburadul sehingga tidak menyenangkan calon penumpang dan warga. Malu kita sama wisatawan,” tuturnya. Sebaiknya, menurut Anthon, manajemen bandara memberikan kelonggaran kepada pemilik warung makanan, souvenir dan lainnya. Jangan keburu tidak menentu, belum habis waktu sudah mengosongkan tempat jualan mereka, sehingga untuk membeli air mineral saja tidak ada penjualnya. (m32)
Pemko Belum Optimal Manfaatkan Potensi Daerah MEDAN (Waspada): DPRD Kota Medan dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Drs H Amiruddin, Kamis (25/7), menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota (Pemko) Medan Tahun Anggaran 2012 dengan berbagai catatan. Fraksi Partai Golkar melalui jurubicaranya Ferdinand Lumban Tobing SE, meminta Pemko Medan pada tahun mendatang menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara wajar bagi SKPD, sehingga target yang direncanakan dapat terealisasi. FPG menyebutkan, realisasi PAD tahun anggaran 2012 Rp2,9 triliun lebih atau kurang sekitar Rp1 triliun lebih dari yang ditargetkan. Hal ini menunjukkan belum optimalnya Pemko Medan dalam melakukan upaya penggalian dan pemanfaatan potensi daerah. “Ini menunjukkan pada TA 2012 Pemko Medan belum melakukan langkah-langkah konkrit dan tegas terhadap penetapan prioritas kebijakan dalam upaya peningkatan PAD di setiap masing-masing SKPD,” sebutnya. Karenanya, kata Ferdinand, FPG berharap kedepan perlu terus ditingkatkan upaya penggalian dan pengembangan potensi yang terarah, terpadu dan berhasil guna, memberikan sanksi yang tegas terhadap SKPD yang tidak terwujud merealisasikan PAD secara maksimal. Terhadap realisasi belanja, sebut Ferdinand, FPG melihat masih lemahnya sistem perencanaan program dalam pengalokasian anggaran tersebut. Sebab, anggaran yang dialokasikan untuk belanja, rata rata tidak terealisasi. “Untuk tahun ke depan, Pemko Medan harus betul-be-
tul merencanakan pengalokasian anggaran belanja berdasarkan data yang rasional, peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan program serta peningkatan profesionalisme aparat agar tidak terjadi kelebihan anggaran dari yang dialokasikan,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Pansus LKPD H Ahmad Arif SE, MM, dalam rekomendasinya meminta tim Pemko Medan terlebih dahulu berkoordinasi dengan instansi terkait selaku pemakai anggaran, sehingga terjadi sinkronisasi data antara SKPD dengan TAPD. (m30)