waspada sabtu 1 agustus 2009

22

Sumatera Utara

Pendemo Minta Tersangka Kasus Dana Pilgubsu Ditahan RANTAUPRAPAT(Waspada): Puluhan warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KoMAK) Kabupaten Labuhanbatu, Kamis (30/7) menggelar aksi di kantor Kejaksaan Negeri Rantauprapat.

Dalam aksi itu mereka meminta aparat terkait untuk menangkap RMS yang ditengarai sebagai pelaku dugaan korupsi yang telah dijadikan tersangka dalam kasus dana Pilgubsu.

Massa yang saat itu mengendarai Betor meminta kepada Kepala Kejari Rantauprapat MA Pohan SH untuk menahan RMS yang telah ditetapkan statusnya sebagai tersangka oleh Kejari Rantauprapat, terkait penggunaan dana Pilgubsu dan Wagubsu beberapa tahun lalu.

KoMAK juga meminta agar pihak Kejari Rantauprapat bertindak tegas terhadap semua pelaku korupsi dilingkungan Pemkab Labuhanbatu. Sebab, imbas dari perbuatan koruptor sangat menyengsarakan rakyat banyak dan menjadikan rakyat hidup dalam kemiskinan yang berkepanjangan. KoMAK memberikan batas waktu hingga 6 Agustus mendatang, jika tidak melakukan penahan, massa akan turun dengan jumlah yang lebih banyak.

Kepala Kejari Rantauprapat MA Pohan menjawab wartawan usai massa membubarkan diri mengatakan, belum ditahannya RMS disebabkan masih banyaknya permasalahan hukum yang sedang ditangani sekarang. Dua orang tersangka yang telah ditahan sebelumnya, dengan kasus yang sama, juga belum selesai disidangkan. Pihak Kejari khawatir akan terjadinya pembenturan penanganan permasalahan yang akibatnya membuat semua berantakan. (c01)

Oknum PNS Setubuhi Pelajar SMA P. SIANTAR (Waspada): Meski sudah berkali-kali oknum PNS, De, 23, warga Nagori Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun diduga menyetebuhi seorang pelajar SMA, namun De tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya hingga diadukan ke Polresta.

Berbagai keterangan dihimpun dan pengaduan korban WM, 17, warga Huta I, Nagori Perlaaan di Polresta, Rabu (29/7) menyebutkan De pertama sekali menyetubuhinya di Hotel Jakarta di Jalan Dr. Wahidin, Kota Pematangsiantar pada Maret 2009 pukul 11:00.

Kedatangan korban dan De ke hotel itu awalnya hendak beristirahat sesudah berjalan-jalan di Pematangsiantar. De saat itu memesan satu kamar dan diantar saksi karyawan hotel, Robinsar Silaban, 33, warga Jalan Sutomo, Pematangsiantar ke kamar yang dipesan De. Di sana perbuatan bejat itu terjadi.

Perbuatan menyetubuhi korban itu kembali dilakukan De beberapa kali, antara lain dalam April 2009 di Kota Medan , Mei 2009 di Perlanaan dan di rumah asal korban di Kampung Mangkai, Kabupaten Batubara. Ternyata, seperti kata pepatah habis manis sepah dibuang, seperti itulah dilakukan De terhadap korban hingga korban akhirnya mengadukan perbuatan De. “Kami sudah menerima pengaduan korban dan mengambil visum. Bila hasil penyelidikan terbukti, De akan dijerat dengan Pasal 82 Undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak, karena korban masih di bawah umur,” sebut Kapolresta AKBP Drs. Andreas Kusmaedi saat dikonfirmasi melalui Pabungpen AKP Muslim dan Kasat Reskrim AKP AY. Harahap di Mapolresta, Kamis (30/7). (a14)

Warga Serbu Toko ATK TANJUNGTIRAM ( Waspada): Warga puluhan desa di Kecamatan Tanjungtiram, Batubara serbu toko fotocopy untuk keperluan melengkapi persyaratan mendaftar sebagai calon penerima paket LPG tabung 3 kg.

Pemilik toko fotocopy di Jl Rakyat Tanjungtiram, Kamis (30/ 7) kewalahan melayani warga antre memotocopy Kartu Keluarga (KK), KTP setelah mendapat arahan petugas desa/kelurahan.

“Badosak-dosak ondak memotocopy, katonyo perolu ondak dapat kompor gas porai,” sebut Salmiah ,38, warga Kelurahan Tanjungtiram sambil menggendong anaknya.

Staf kelurahan Tanjungtiram mengatakan, warga harus memotocopy KTP, KK rangkap dua keperluan pendataan calon penerima paket LPG tabung 3 kg di wilayah yang akan terkonversi minyak tanah ke LPG pada kegiatan penyediaan sarana dan prasarana konversi energi Petugas lingkungan maupun dusun akan memberikan formulir pendataan rumah tangga seperti identitas rumah tangga, penggunaan bahan bakar. Disebutkan, setiap KK mendapat jatah paket LPG 3 kg gratis tidak dikutip bayaran. (a30)

Dua Anggota Paskibraka Sumut Dilepas LABUHANRUKU (Waspada) : Ahmad Hadi Syamsuri, pelajar kelas III TKPI SMKN 1 Talawi dan seorang siswi SMA Mitra Inalum mendapat kepercayaan sebagai anggota Paskibraka Sumut dipersiapkan pada acara peringatan HUT RI ke-64.

Kepala SMKN 1 Talawi Aladin, Kamis (30/7) mengatakan, tahun 2009 seorang siswanya Ahmad Hadi Syamsuri terpilih sebagai pasukan Paskibraka Tingkat Sumut se telah melalui seleksi.

“Kami bangga, tahun ini anak didik terpilih jadi anggota Paskibraka SU. Tahun 2008 lalu siswa SMKN 1 Talawi Surya Hermawan terpilih sebagai anggota Paskibraka tingkat nasional,” kata Aladin Selain itu, untuk seleksi tingkat Kabupaten Batubara tiga siswa SMKN 1 Talawi terpilih yaitu Ermayanti, Heri Putra Kesuma,Winda Sulisnasari dan 25 siswa lainnya ikut dalam paskibraka di kecamatan Talawi. (a30)

Kejatisu Diminta Tidak Ragu Eksekusi Register 40 PADANG LAWAS (Waspada): Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara jangan ragu-ragu untuk mengeksekusi lahan perkebunan milik DL Sitorus di areal Register 40 Kabupaten Padang Lawas dan Padang Lawas Utara sesuai hasil keputusan Mahkamah Agung (MA ) RI bernomor 02462/K/Pid/2006, namun sudah tiga tahun putusan belum juga dieksekusi.

Ahmad Kamil Lubis, aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, putra daerah Padang Lawas kepada Waspada dari Medan, Jumat (30/7) melalui telefon selular. Diungkapkan, dengan adanya putusan Kejaksaan Agung RI yang menyatakan 47.000 hektare lahan yang dikuasai PT Torganda di kawasan Register 40 sudah boleh dieksekusi.

Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan keputusan Nomor 02642/K/2006 tentang eksekusi lahan perkebunan kelapa sawit milik DL Sitorus yang berada di kawasan hutan negara Register 40 Padang Lawas dan Padang Lawas Utara.

Tetapi sayangnya sampai saat ini, sudah tiga tahun sejak putusan MA itu, namun dengan berbagai alasan keputusan eksekusi terhadap lahan tidak kunjung terlaksana. (a32)

70 Persen Calih Terpilih Tapteng Bisa Berubah PANDAN (Waspada) : Keputusan Mahkamah Agung (MA) tidak hanya berpengaruh terhadap perolehan suara di tingkat pusat, tetapi berpengaruh juga di daerah. Di Kabupaten Tapanuli Tengah menurut perkiraaan, sebanyak 60 - 70 persen dari 30 orang calon terpilih legislatif periode 2009 – 2014 akan berubah.

“Kalau keputusan MA ini benar-benar diberlakukan, kursi Partai Demokrat di legislatif sedikitnya 17 kursi dari 13 kursi yang sudah ditetapkan oleh KPUD Tapteng,’’ kata Divisi Hukum dan Hubungan antar lembaga KPUD Tapteng, Maruli Firman Lubis, Jumat (31/7).

Menurut Maruli, perhitungan ini sesuai hasil telaah atau peninjauan mereka setelah keluarnya keputusan MA terhadap perolehan hasil suara partai pada 9 April 2009 lalu. Namun itu pun katanya, pihaknya belum dapat melaksanakan keputusan tersebut dan masih menunggu keputusan final dari KPU pusat.

Terhadap hasil perkiraan itu, Ketua KPUD Tapteng, Kabul Lumbantobing, saat dikonfirmasi ternyata belum bisa memastikannya, karena hasil perolehan suara yang diraih masing-masing caleg dalam satu partai sama sekali belum ada mereka periksa sampai sekarang. Hal itu belum mereka lakukan karena perhitungan suara di pusat tidak sama dengan perhitungan suara di daerah. (a34)

WASPADA Sabtu 1 Agustus 2009

Aksi Penolakan Ruislag, Siswa SMA Negeri 4 Bakar Tiang Pagar Seng

Waspada/Edoard Sinaga

BAKAR TIANG PAGAR: Para siswa SMA Negeri 4 di Jalan Pattimura, Kota Pematangsiantar, Jumat (31/7) terlihat membakar tiang penahan pagar seng sesudah dibuka dari sekitar pagar SMA Negeri 4. Pagar seng itu digunakan Pemko Pematangsiantar menutup lingkungan SMA Negeri 4 yang akan diruislag, Jumat (31/7).

Kepsek SMA Negeri 1 P. Siantar Tolak Diganti

Dalam 4 Tahun, Sudah 4 Kali Ganti Kepsek SMAN 1 P. SIANTAR (Waspada): Kepsek SMA Negeri 1 yang diganti menyatakan sikap menolak diganti dan meminta pemerintah dan semua pihak memberikan solusi terbaik dengan membatalkan/mencabut SK pengangkatan Kepsek pengganti.

“Dalam waktu empat tahun, sejak Ir RE Siahaan menjabat walikota, sudah empat kali ganti Kepsek SMA Negeri 1 Kota Pematangsiantar,” cetus Kepsek SMA Negeri 1 yang diganti Drs Risbon Sinaga dalam pernyataan sikapnya yang disampaikan kepada wartawan di lokasi SMA Negeri 4, Jalan Pattimura, Jumat (31/7).

Sinaga menyebutkan empat kali penggantian Kepsek itu dimulai dari Drs Hinsa Simatupang yang diganti Februari 2007 dengan Drs Hasbiansyah hingga menimbulkan gejolak unjuk rasa penggantian Kepsek, karena masa tugas Hinsa Simatupang masih tiga tahun (bertentangan dengan Kepmendiknas nomor 162/U/2003, karena seharusnya jabatan Hinsa Simatupang sampai Februari 2008).

Aksi penolakan penggantian Kepsek berlangsung satu tahun hingga akhir Februari 2008 dan akhirnya Risbon Sinaga (sebelumnya Kepsek SMP Negeri 13) diangkat sebagai Kepsek menggantikan Hasbiansyah yang tidak pernah melaksanakan tugasnya, karena ditolak. “Selama satu tahun saya mengemban tugas yang sangat berat termasuk menyatukan guru-guru yang terkotak-kotak dan tugas-tugas administrasi yang sempat tidak teratur akibat satu tahun terjadinya penolakan penggantian Kepsek serta penyusunan rencana pengembangan sekolah.”

Pada 10 Juli 2009, lanjut Sinaga, walikota kembali “mengobok-obok” pendidikan di SMA Negeri 1 dengan terjadinya lagi pelantikan Drs Robertson Hutagaol menjadi Kepsek SMA Negeri 1 tanpa ada pemberitahuan/panggilan kepada Sinaga dan tanpa alasan yang jelas.

“Anehnya, saya mengetahui diganti hanya melalui telefon dari Kepsek SMA Negeri 4 yang turut

diganti yang menyebutkan mereka berdua sudah diganti.”

Akibatnya, kata Sinaga, sebagai abdi negara yang taat pada peraturan menanyakan langsung apa alasan penggantiannya kepada Kadis Pendidikan lewat telefon, namun tidak dijawab. Selanjutnya ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan serta tetap tidak ada jawaban.

“Hal yang paling tidak saya terima, saya tidak mengetahui dimana tempat tugas saya yang baru sesudah dicopot dari jabatan Kepsek. Akhirnya, saya memutuskan menolak penggantian Kepsek SMA Negeri 1 dan mengajukan gugatan ke PTUN.” Pada kesempatan itu, Sinaga menyebutkan selama satu tahun sebagai Kepsek SMA Negeri 1 sudah melakukan berbagai terobosan/upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan antara lain peningkatan disiplin siswa melalui keteladanan guru/ pegawai, peningkatan mutu siswa bidang akademik maupun non akademik, dengan team work berhasil menyusun rencana pengembangan sekolah, pengadaan berbagai sarana dan prasarana pendidikan berupa pengadaan internet, white board, pembangunan lapangan basket, pengadaan ruang perpustakaan, pengadaan mesin riso untuk kantor tata usaha dan pengadaan usaha kesehatan sekolah.

Kemudian, pengaktifan berbagai jenis ekstrakurikuler yang instrukturnya guru dan profesi, les tambahan sore bagi kelas XI dan XII, pembentukan kelas unggulan dan bimbingan khusus olimpiade, pelatihan komputer/internet bagi guruguru/siswa bekerjasama dengan Telkom Cabang Pematangsiantar, SMA Negeri 1 menjadi sekolah rintisan sekolah standar nasional (SSN), menjadi pusat website untuk sekolah SMA Negeri dan Swasta seluruh Pematangsiantar, dengan tim penyusun berhasil menyusun KTSP SMA Negeri 1 serta peningkatan persentase kelulusan dari 94,6 persen menjadi 99,67 persen.

“Penggantian Kepsek mengakibatkan gejolak/aksi penolakan dari guru-guru dan para siswa. Hal itu ditunjukkan dengan berlangsungnya aksi unjuk rasa dan surat penolakan

dari para siswa yang sudah berlangsung tiga kali yakni pada 13 Juli ke Dinas Pendidikan, 21 Juli ke DPRD dan Balai Kota, 24 Juli ke Dinas Pendidikan dan 30 Juli 2009 siswa dan guru berunjukrasa ke kantor walikota,” papar Sinaga Selain berunjukrasa, imbuh Sinaga, guru-guru dan Komite Sekolah menyampaikan penolakan dalam bentuk pernyataan sikap yang sudah disampaikan kepada Kadis Pendidikan Pematangsiantar, pengurus PGRI Pematangsiantar dan Sumut dan PB PGRI di Jakarta, Gubsu dan Kadis Pendidikan Sumut.

“Unjuk rasa menimbulkan kekecewaan bagi para siswa dan guru, karena tidak mendapat jawaban dari Pemko. Kekecewaan itu mengakibatkan kegiatan belajar mengajar menjadi lumpuh hingga saat ini, dimana guru-guru mengadakan mogok mengajar,” keluh Sinaga.

Sinaga memohon kepada pemerintah, instansi terkait, PGRI, pemerhati pendidikan, DPRD Pematangsiantar dan Sumut, Dinas Pendidikan Sumut dan Mendiknas serta lainnya dapat memberikan solusi terbaik (mencabut/membatalkan SK pengangkatan Drs Robertson Hutagaol) yang sesuai dan demi tegaknya peraturan yang berlaku (Kepmendiknas nomor 162/U/ 2003) demi peningkatan mutu pendidikan.

Pada saat itu muncul sembilan guru SMA Negeri 1 ke lokasi SMA Negeri 4 sambil berteriak dengan nada kekecewaan. Ternyata, kehadiran sembilan guru itu menyampaikan mereka baru menerima surat pemutasian dari walikota bertanggal 30 Juli 2009. Dalam SK pemutasian itu disebutkan kesembilan guru itu dimutasikan ke SMA Negeri 5.

Para guru, Komite Sekolah dan beberapa elemen masyarakat yang mendengar langsung bertanya-tanya apakah sudah ada SMA Negeri 5. Sembilan guru itu yang kebanyakan wanita di antaranya Megawaty Siahaan menyatakan tidak menerima pemutasian itu dan akan membuat pernyataan menolak pemutasian mereka. Pada saat itu, Sekretaris PGRI Pematangsiantar Timbul Panjaitan, SPd mengumpulkan fotocopy SK pemutasian sembilan guru itu dan menurut rencana akan dilaporkan ke PGRI Sumut. (a14)

Keputusan MA Buat Caleg Daerah Jadi ‘Stres’ SIMALUNGUN (Waspada): Keputusan kontroversial Mahkamah Agung (MA) dengan Nomor 16 P / HUM / 2009 membatalkan beberapa pasal dalam Peraturan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Nomor: 15 Tahun 2008 tentang penghitungan sisa suara membuat para calon anggota legislatif (caleg) di daerah mengalami ‘stres’ berat.

Betapa tidak, para caleg di daerah itu sebelumnya sudah ditetapkan, namun begitu muncul keputusan MA, mereka jadi terkejut bak mendengar petir disiang bolong, terutama para caleg dari partai kecil. Mereka khawatir dan bingung, apabila KPUD mengakomodir keputusan MA itu, maka perolehan kursi yang sebelumnya sudah ditetapkan KPUD akan berobah drastis dan peluang mereka bakal‘dibabat’ habis partai besar seperti Golkar dan Demokrat.

Pengakuan itu dikemukakan sejumlah caleg terpilih DPRD Simalungun kepada Waspada, Jumat (31/7). Jika penetapan

kursi dan calon terpilih mengacu keputusan MA, maka 45 jumlah kursi DPRD daerah itu bakal hanya akan diduduki kader-kader dari Partai Golkar dan Partai Demokrat saja.

Karena dari 5 daerah pemilihan (dapem) hanya kedua partai itu yang mendapat perolehan suara memenuhi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Sedangkan partai-partai lainnya yang sebelumnya sudah ditetapkan mendapat kursi, bakal gigit jari karena akumulasi suara parpolnya tidak mencapai BPP. Keputusan MA membatalkan pasal-pasal di dalam Peraturan KPU mengundang berbagai tanggapan dari sejumlah elemen masyarakat, termasuk para caleg. Keputusan MA tersebut dinilai kontroversial, menguntungkan partai besar dan sangat merugikan kader partai kecil. Sementara, bagi kader Partai Golkar dan Partai Demokrat keputusan MA itu dianggap sebagai dewa penolong, dimana jumlah kursi kedua partai itu

pasti akan bertambah dan ini membuka peluang besar bagi caleg yang sebelumnya sudah dinyatakan kalah setelah penetapan KPUD akhirnya bisa dapat jatah kursi. “ Apabila keputusan MA itu juga berlaku di daerah, dipastikan para caleg yang tadinya sudah terpilih bakal kehilangan kesempatan menduduki kursi empuk anggota dewan,” beber Adil Saragih.

Yang parahnya lagi, tambah aktivis dari SCW (Simalungun Corruption Watch) itu, bila keputusan MA itu dijalankan dampaknya cukup berat, bahkan mungkin bisa seorang caleg jadi ‘stres’ atau ‘gila’. Pukulan itu bukan hanya menimpa si caleg sendiri, tetapi juga bisa dirasakan oleh anggota keluarganya.

“Saya tidak tahu mau bilang apa. Bila keputusan MA itu yang menjadi acuan dalam penetapan kursi DPRD, maka itu merupakan malapetaka yang dahsyat bagi daerah,” tegas Adil. (a15)

PEMATANGSIANTAR (Waspada): Dalam aksi menolak ruislagh (Tukar guling) dan pemindahan SMA Negeri 4 dan SD Negeri 122350 dari Jalan Pattimura, Kota Pematangsiantar, siswa SMA Negeri 4 membongkar pagar seng yang dipasang di sekeliling pagar SMA Negeri 4 dan SD Negeri 122350 serta membakar tiang pagar seng itu di halaman SMA Negeri 4, Jumat (31/7).

Aksi itu dilakukan para siswa, karena pagar seng itu kembali dipasang Pemko pada Kamis (30/7) malam. Padahal, para siswa kelas XI dan XII atau kelas dua dan tiga sudah membuka pagar seng itu dengan tiang kayu bulat sebagai penahannya serta mengumpulkannya secara rapi di samping pagar sekolah, sesudah menjemput adik kelas mereka siswa kelas X dari gedung yang disebut sebagai pengganti SMA Negeri 4 di Jalan Gunung Sibayak, Rabu (29/7) ke Jalan Pattimura.

Saat itu turut dibakar para siswa, dua plank pengumumanyangberbunyidilarangmasuk,Pasal 551KUHPdariPemko.Denganmenggunakanban bekas, para siswa itu membakar kayu itu.

Di sela-sela pembakaran tiang penyangga pagar seng, beberapa siswa di antaranya Bobby Kurniawan meminta seorang pria muda berpakaian batik lengan pendek warna merah yang diduga anggota Satpol PP yang menyusup dan turut mengambil gambar aksi para siswa itu menggunakan handycam, agar pergi dari lokasi SMANegeri4.Bobbymenyebutkanpriaitupetugas Satpol PP yang memata-matai kegiatan di lokasi SMA Negeri 4.

Ketika disoraki, pria itu malah beraksi mendekati para siswa termasuk Bobby Kurniawan dan mengambilgambarmerekadenganmendekatkan kamera hampir mengenai wajah para siswa itu.

Para siswa itu awalnya menjauh ketika diambil gambarnya dan menyorakinya. Namun, pria itu tetap dengan aksinya mengambil gambar di sekitarnya meski para wartawan media cetak dan televisi yang meliput saat mengarahkan kamera masing-masing kepadanya.

Beberapa saat, pria itu masih bertahan dengan aksinya hingga sorakan para siswa semakin gencar dan beberapa orang sudah memperingatkan agar pria itu pergi, namun pria itu tetap bertahan.Akhirnya,parasiswamulaimendekatdengan teriakan-teriakan mereka. Seraya masih beraksi mengambil gambar, pria itu mulai bergerak ke arah pintu gerbang. Saat itu, satu dua lemparan minuman mineral mulai mengenai pria itu hingga pria itu mendekati satu guru wanita dan mengaku sebagai alumni. Namun, guru wanita turut memintanya pergi dari lokasi SMA Negeri 4 hingga pria itu pergi ke pintu gerbang.

Sesalkan Komite Sekolah SMA Negeri 4 melaluiWakil Ketua Komite Sekolah Jansen Napitu menyesalkan Pemko yang kembali memasang pagar seng menutupi SMA Negeri 4, padahal sesuai kesimpulan rapat kerja/rapat dengar pendapat gabungan Komisi A dan E DPRD Sumut dengan berba-

gai pihak di aula DPRD Sumut, Kamis (30/7) agar mengembalikan proses belajar mengajar di SMA Negeri 4 dan SD Negeri 122350 ke tempat semula tanpa mengkait-kaitkan masalah ruislagh.

Napitu menyebutkanrapatkerja/rapatdengar pendapat gabungan Komisi A dan E DPRD Sumut dengan Gubsu, Kapoldasu, Walikota dan Ketua DPRD Pematangsiantar, Dinas Pendidikan Provsu dan Pematangsiantar, Kapolresta, PGRI, Kepsek SMA Negeri 4 dan SD Negeri 122350, Komite Sekolah Pematangsiantar dan Perjuangan Sumut untuk Kota Pematangsiantar (Parasut) dipimpin Wakil Ketua DPRD Japorman Saragih guna penyelesaian permasalahan yang terjadi di SMA Negeri 4 dan SD Negeri 122350.

Kesimpulan rapat, sebut Napitu, selain mengembalikan proses belajar mengajar (PBM) ke tempat semula di Jalan Pattimura, menghentikan mutasi terhadap guru-guru yang terjadi di SD Negeri122350danSMANegeri4danmengembalikan para guru yang sudah dimutasikan ke tempat semula yakni di SD Negeri 122350 dan SMA Negeri 4 di Jalan Sutomo dan Jalan Pattimura hingga situasai di Pematangsiantar kondusif.

Kemudian, aparat keamanan diimbau agar melakukan pengemanan terhadap siswa, gurugurudankomite/orangtuasiswadalampelaksanaan PBM demi terciptanya kondisi yang nyaman dan kondisifitas, mendesak Pemko segera mengembalikan mobiler SD Negeri 122350 dan SMA Negeri4danharussudahdilaksanakanpadaJumat (31/7), meminta kepada instansi terkait agar proses ruislag di SD Negeri 122350 dan SMA Negeri 4 diproses sesuai PP 06 tahun 2006.

Selain itu, DPRD Sumut supaya menyurati Gubsu agar segera menindaklanjuti surat Mahkamah Agung nomor 47/P.PTS/VI/2009/01 P/KHS/ 2009 tanggal 15 Juli 2009 perihal pengiriman putusan perkara hak uji pendapat Register Nomor 01 P/KHS/2009 yang terkait masalah pengusulan pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 4 Djarusdin Sitio dan Wakil Ketua Komite Jansen Napitu menyebutkan pada hari itu direncanakan pihak DPRD Sumut beserta pihak Poldasu akan datang ke SMA Negeri 4 dan SD Negeri 122350 menyaksikan pelaksanaan hasil kesimpulan rapat kerja/ rapat dengar pendapat di DPRD Sumut itu di antaranya mengembalikanPBMketempatsemula di Jalan Pattimura dan pengembalian mobiler SMA Negeri 4dan SD Negeri 122350.

Namun, sampai sore pihak DPRD Sumut dan Poldasu tidak ada yang datang ke lokasi SMA Negeri 4 dan SD Negeri 122350 dan informasi terakhir yang diterima menurut Ketua Komite Sekolah, pihak DPRD Sumut dan Poldasu akan datang ke Pematangsiantar pada Sabtu (1/8).

Ketua DPRD Pematangsiantar Lingga Napitupulu, BcEng yang mengunjungi SMA Negeri 4 dengan tegas menyatakan kesimpulan rapat di DPRD Sumut harus dilaksanakan.(a14)

3 Fraksi DPRD Desak Penanganan ‘Kampung Belum Merdeka’ TEBINGTINGGI (Waspada):Tiga fraksiDPRD Kota Tebingtinggi mendesak penyelesaian penerangan‘kampung belum merdeka’ di Link.06 Kel. Tualang, Kec. Padang Hulu.

Halitudisampaikandalampandanganumum fraksi-fraksi menanggapi nota pengantar Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009, Jumat (31/7), dalam sidang parpurna DPRD dipimpin Wakil Ketua Joni Sinaga.Terlihat hadirWakilWalikota H Syahril Hafzein dan undangan dari berbagai SKPD. FPIB mendesak Dinas Pekerjaan Umum yang memperoleh tambahan dana dalam RPAPBD TA 2009 Rp9,461 miliar, segera saja memasang tiang listrik yang diperuntukkan bagi penerangan 31 KK di lingkungan itu. Hal sama disampaikan FPD yang meminta agar pemasangan tiang listrik tidak lagi menunggu hingga pembahasan APBD TA 2010 nantinya. “Pemasangan harus dimulai saat ini, karena dana yang tersedia sudah bisa untuk memulai pekerjaan itu,” kata jubir FPD. Bahkan, FP Golkar yang selama ini kurang menanggapi persoalan itu, justru meminta agar

penerangan listrik di ‘kampung belum merdeka’ itu segera saja direalisasikan. Fraksi P Golkar juga meminta ketegasan Pemko Tebing tinggi dalam alokasi penyertaan modal di PT Bank Sumut dan PDAMTirta Bulian Rp3,450 miliar.“Kami meminta agar penjelasan soal itu terinci dan bisa diketahui,” tegas Jubir FP Golkar.

Namun, dari lima fraksi yang ada, tak satu pun di antaranya mempersoalkan terkurasnya dana cadangan kas daerah senilai Rp25,743 miliar, akibat pendapatan daerah yang minim dalam pembiayaaanP.APBDTA2009itu.Padahal,menurut sumber di Sekretariat Pemko Tebingtinggi, penggunaan dana cadangan untuk pembiayaan rutin APBD maupun R.APBD dinilai telah melanggar ketentuan yang ada. “Penggunaan dana cadangan atau SILP melanggar PP No.58/2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaaan Keuangan dan Daerah,” tegas sumber.

Diungkapkan pula, penggunaan dana cadangan itu juga melanggar Permendagri No.59 Tahun2007tentangPerubahanPermendagriNo.13 Than 2006. (a08)

KPK Gadungan Diciduk Di Sidikalang SIDIKALANG (Waspada): Dua orang pria diduga anggota KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) gadungan diciduk Satuan Reserse Polres Dairi dari sebuah warung di jalan Batu Kapur Sidikalang, Kamis (30/7) malam.

Saat tim dipimpin Ka Urbin Opr Reskrim, Iptu Banuaran Manurung melakukan pemburuan, dua tersangka berinisial Joh B SH,54, beralamat di Kelurahan Lumban Binanga, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir dan EM,25, warga Jalan Pahlawan Sibura-bura, Sidikalang tidak berkutik dan mengakui perbuatannya.

Kapolres Dairi, AKBP Marzuki didampingi Kabag Binamitra Kompol Ramasten Purba kepada wartawan, Jumat (31/7) mengatakan, keduanya membantah sebagai anggota KPK, namun tidak mengelak mengaku mitra KPK dalam praktiknya di lapangan. Selama 15 hari di Kabupaten Dairi, puluhan kepala sekolah SD dan SMP hingga SMA sukses diperas.

Puluhan juta rupiah uang hasil kejahatan

telah diambil dengan dalih memeriksa penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang diikuti upaya ancaman kepada manajemen sekolah. Kepala sekolah semula percaya terhadap kapasitas keduanya dimana penampilannya cukup rapi dan berwibawa.

Kasus itu mengemuka menyusul terkirimnya pesan singkat via telefon selular kepada Kapolres beberapa hari kemarin. “ Sudah banyak yang diperas” tandas Kapolres.

Dalam kasus ini, polisi menjadikan mobil Daihatsu Xenia warna merah hati BK 1805 ZL sebagai barang buki karena dipakai dalam operasi. Sementara itu, uang sebanyak Rp 2 juta juga disita. Ditambahkan, setiap korban dikutip minimal Rp 500 ribu per sekolah yang berdampak pada keresahan. Kapolres menduga, tersangka bukan hanya bermain di Dairi, tetapi menjarah di beberapa Kabupaten di Sumatera Utara. (a28)

Pembangunan Di Tanjungbalai Tetap Disosialisasikan TANJUNGBALAI (Waspada): Kepala Bagian Humas Setdako Tanjung Balai Darul Yana Siregar (foto) mengatakan, pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan selalu disosialisasikan secara transparan kepada warga.

“Tujuannya agar seluruh lapisan masyarakat dapat memahami sekaligus berperan aktif serta memberi dukungan untuk kelanjutan pembangunan di Kota Tanjungbalai,” kata Yana kepada Waspada di ruang kerjanya, Kamis (30/7).

Yana menjelaskan, agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat itu lebih efektif dan lengkap, maka seluruh pimpinan SKPD maupun staf, menyampaikannya kepada Bagian Humas. “Bukan berarti informasi satu pintu atau semua informasi harus melalui Bagian

Humas, tapi para pimpinan SKPD dan staf juga berhak memberikan informasi itu, baik melalui media massa ataupun keterangan pers lainnya,” ujar Yana.

Hanya saja, kata Yana, jika informasi itu dianggap belum lengkap, hendaknya para pimpinan SKPD dan staf terus berupaya menyajikan informasi secara efektif sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. “ Disampaikan melalui Bagian Humas boleh, SKPD langsung juga tidak ada masalah, karena tujuannya sama, yakni informasi itu lengkap dan efektif agar seluruh lapisan masyarakat dapat memahami sekaligus berperan aktif serta mendukung kelanjutan pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakat di Kota Tanjung Balai,” jelas Yana. (a37)